scholarly journals Anggaran Pendapatan, Realisasi Belanja, dan Efektifitas Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2014 ◽  
Vol 1 (01) ◽  
Author(s):  
Hendi Prihanto ◽  
Suyanto Suyanto

A B S T R A C T PP 28 of 1990 regulates the implementation of nine-year compulsory education in Indonesia. Effective implementation of the program is important to be studied. This study aims to investigate the effect of budget revenues and expenditures of the effectiveness of the nine-year basic education program in Indonesia. The results of this study prove that the budget revenues and expenditures significant effect on the effectiveness of the program. This study shows that the budget allocation and absorption in the budget expenditures will determine the effectiveness of the program in Indonesia. A B S T R A K PP No. 28 Tahun 1990 mengatur tentang pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun di Indonesia. Efektifitas implementasi program tersebut penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh anggaran pendapatan dan realisasi belanja terhadap efektifitas program pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa anggaran pendapatan dan realisasi belanja berpengaruh signifikan terhadap efektifitas program. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran dan penyerapan terhadap anggaran dalam realisasi belanja sangat menentukan efektifitas program di wilayah Indonesia. JEL Classification: M48, A20

2014 ◽  
Vol 1 (01) ◽  
Author(s):  
Hendi Prihanto ◽  
Suyanto Suyanto

A B S T R A C T PP 28 of 1990 regulates the implementation of nine-year compulsory education in Indonesia. Effective implementation of the program is important to be studied. This study aims to investigate the effect of budget revenues and expenditures of the effectiveness of the nine-year basic education program in Indonesia. The results of this study prove that the budget revenues and expenditures significant effect on the effectiveness of the program. This study shows that the budget allocation and absorption in the budget expenditures will determine the effectiveness of the program in Indonesia. A B S T R A K PP No. 28 Tahun 1990 mengatur tentang pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun di Indonesia. Efektifitas implementasi program tersebut penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh anggaran pendapatan dan realisasi belanja terhadap efektifitas program pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa anggaran pendapatan dan realisasi belanja berpengaruh signifikan terhadap efektifitas program. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran dan penyerapan terhadap anggaran dalam realisasi belanja sangat menentukan efektifitas program di wilayah Indonesia. JEL Classification: M48, A20


2007 ◽  
Vol 16 (VIII) ◽  
pp. 77-86
Author(s):  
Herwanto Herwanto

Education for all has been stipulated in the Preamble of 1945 Constitution of Republic of Indonesia. As from the proclamation of Independence Day, the Indonesian government has been developing national education to give the Indonesians equal and broad opportunity to have access for education. This article discusses the implementation of nine years’ compulsory education program to provide the citizens with equal access for education and simultanously to improve basic education quality. The discussion is focused in planning, implementation, and outcomes of the program, as it is assumed that the three aspects are inter-related each others in achieving the target. The discussion concludes, the nine years’ compulsory education program in Indonesia is implemented through improving the opportunity to have basic education for all school age children and simultaneously to accelerate the quality of education. However, to reach the target of quality some recommendations are provided.


2019 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 43-55
Author(s):  
Rifqi Abdul Rosyad

Abstract   This paper focused describing the implementation of the Nine-Year Compulsory Basic Education Learning Program at the Salafiyyah Ibn Taimiyah Islamic Boarding School in Kebokura, Sumpiuh, Banyumas Regency in terms of the Director General Decree of Islamic Institution Number: E / 239 / 2001. This is a qualitative research the subjects of which are the caregivers of Islamic boarding schools, Muslim scholars, Administrative Staff (TU), and santri. The data of this research were collected through observation, interviews and documentation. The results showed that the Implementation of the Nine-Year Compulsory Basic Education Study Program at Ibn Taymiyyah Islamic Boarding School was good, because of the 11 criteria contained in the Director General of Islamic Institutional Decree Number: E / 239/2001 concerning the implementation of the Compulsory Education Program in this institution is appropriate. In addition, the implications of the implementation of the Nine-Year Compulsory Basic Education Learning Program at Ibn Taymiyyah Islamic Boarding School had many positive impacts on management, such as the admission of certificate equivalece to formal education, the integration of religious and general education, the increase number of santri and regular funding from the government.. Keywords program implementation, nine-year basic education compulsory education program at salafiyah islamic boarding school, director general of islamic religion decision number: E/239/2001   Abstrak   Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyyah Ibnu Taimiyah Kebokura Sumpiuh Banyumas ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, subjek penelitiannya adalah pengasuh pondok pesantren, Ustadz dan Staff Tata Usaha (TU) serta santri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah baik, karena dari 11 kriteria yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 tentang penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah  sudah sesuai. Kemudian implikasi diterapkannya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah memberikan banyak dampak positif terhadap manajemen di Pondok pesantren tersebut, mulai dari ijazah pondok yang setara dengan pendidikan formal, integrasi pendidikan agama dan umum, peningkatan jumlah santri dan adanya sumber dana yang sudah pasti dari pemeintah.


This paper presents government policy in realizing basic education metro. The policy of aid programs in the field of education with the aim of freeing the cost of education for students who are unable and lighten the burden for other students in order to support the achievement of the Basic Education Compulsory Education Program Through a policy program the central government provides funds to elementary and junior high schools to help reduce the burden of education costs that must be borne by parents. The cost of aid is given to schools to be managed by the provisions stipulated by the central government.


2017 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 228
Author(s):  
Yenny Merinatul Hasanah ◽  
Cepi Safruddin Abdul Jabar

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi: (1) pelaksanaan program (2) pencapaian tujuan program, dan(3) hambatan-hambatan pelaksanaan program wajibbelajar 12 tahun di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Model evaluasi yang digunakan adalah discrepancy evaluation program. Hasil penelitian program wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta bukan Compulsory Education, tetapi lebih merupakan Basic Education Program (BEP) yang didasari Universal Besic Education (UBE) yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk mengikuti pendidikan dasar terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun: (a) kecukupan tanaga pendidik belum terpenuhi pada jenjang SD, (b) ketersediaan sarana  prasarana belum terpenuhisecara keseluruhan, dan(c) ketersediaan pembiayaan pendidikan sudah terpenuhi. (2) pencapaian tujuan program wajib belajar 12 tahun: (a) meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), (b) mengurangi Angka Putus Sekolah (APS), (c) meningkatkan Angka Melanjutkan (AM), (d) program wajib belajar sudah dapat meningkatkan anak lulus minimal SMA/SMK dan sederajat, dan (e) terwujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan untuk semua. (3) Hambatan-hambatan Program Wajib Belajar 12 Tahunadalah: (a)rendahnya daya beli/tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, (b) rendahnya minat anak dan kesadaran orang tua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan, (c) masih adanya anak putus sekolah di Kota Yogyakarta (d) sosialisasi program wajib belajar 12 tahun kurang maksimal, dan (e) tidak tepatnya subsidi (KMS) pemerintah Kota Yogyakarta.Kata kunci: evaluasi, pelaksanaan program,tujuan program, hambatan program AN EVALUATION OF THE 12 YEAR COMPULSORY EDUCATION PROGRAM OF THE CITY GOVERNMENT OF YOGYAKARTAAbstractThis study aims to: (1) evaluate the implementation (2) achievement of the purpose, and (3) obstacles in the implementation of the 12 year compulsory education program in Yogyakartacity.This study is an evaluation using the qualitative approach.Model used in this research is discrepancy evaluation model. The results of this study that the 12-year compulsory education program Yogyakarta instead of Compulsory Education, but rather the Basic Education Program (BEP) which is based on the Universal Besic Education (UBE) which essentially means providing equal access to basic education.(1) Theresults indicate that in the implementation of the 12 year compulsory education program: (a) the adequacyof educators isnot met, (b) the infrastructure is not ready, and (c) the educational funding isready. (2) The purpose the 12 yearcompulsory education program in the city of Yogyakarta is: (a) to improvethe welfare of the community, (b) to relieve the burden of education costs, (c) to make effort for students to pass a minimum of SMA/SMK and equal, (d) to increase enrollment rates, and (e)to expandaccess and equity in education for all. (3) The obstacles in the implementation of the 12 year compulsory education program are: (a) the low purchasing power and public participation in the funding of education, (b) the low interest in children and awareness of parents about the importance of education for the future, (c) theschool drop out of children in the city of Yogyakarta, (d) the minimum socialization of 12 years compulsory education, and (e) the lack of accuracy (KMS) of government subsidies.Keywords: evaluation,program implementation,program objectives, program constraintsv


Author(s):  
Iyoh Mastiyah

abstractThis study describes the degree of adherence to compulsory education program (compulsory basic education) at Pondok Pesantren Salafi (PPS). This study was conducted in 2015 in four Provinces namely  Jakarta,  Central  Java,  East  Java  and Yogyakarta using evaluation approach. The results of data analysis showed that the Compulsory Basic Education program is seen from the dimensions of the context of having high readiness with a degree of fulfillment / suitability above 80% with regard to both Ula and Wustha, Likewise, the dimension of the product is quite successfully shown an increase in  value  and  the  uptake  of  education,  in  which there are many students graduating from Ula and Wustha continue to pursue higher education and in  terms  of  average  scores,  scores  of  Indonesian, mathematics and science increasedin the academic year 2014 compared to the previous academic year. However, input dimensions and process only reached the level of “sufficiently fulfilled”.Keywords:  evaluation, Program, Compulsory Basic Education, Pesantren SalafiyahabstrakPenelitian ini menjelaskan tingkat keterlaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) pada Ponpes Salafiyah (PPS). studi ini dilakukan tahun 2015 di empat Propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa tengah, Jawa timur dan yogyakarta dengan menggunakan pendekatan evaluasi. Hasil analisis data menunjukan bahwa program wajar dikdas dilihat dari dimensi konteks mempunyai kesiapan yang tinggi dengan tingkat keterpenuhan/kesesuaian diatas 80% baik Ula maupun Wustha, Demikian juga dimensi produk cukup berhasil yang ditunjukan adanya peningkatan nilai dan serapan pendidikan, dimana santri lulusan Ula dan Wustha banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dari sisi rerata nilai Bahasa Indonesia, matematika dan IPA meningkat pada tahun ajaran 2014 dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Namun dari sisi dimensi input dan proses hanya mencapai tingkat cukup terpenuhi.Kata Kunci:  evaluasi, Program, Wajar Dikdas, Pesantren Salafiyah 


Author(s):  
Liv Merete Nielsen ◽  
Janne Beate Reitan

The Ludvigsen Committee (Ludvigsen-utvalget), which aims to assess primary and secondary educational subjects in terms of the competence Norwegian society and its working life will need in the future, has published an interim report entitled Pupils’ Learning in the School of the Future – A Knowledge Foundation (Norwegian Ministry of Education and Research, 2014). The committee wrote the following about arts and crafts: “That subject will contribute to personal development and simultaneously strengthen opportunities to participate in a democratic society, which can be seen as a desire to protect both individual-oriented and community-oriented training. The breadth of the subject can restrict the ability to delve into individual topics” (NOU 2014: 7, 2014, p. 89, our translation from Norwegian). This will be an important challenge for the team in the near future. The committee shall submit their principal report by June 2015.Practical work with materials must not be removed from primary school. It should be required that qualified teachers are employed on the lower grades. Practical/hands-on work can give the trades a boost, encourage students to choose vocations and prevent dropouts in vocational education programmes. We need skilled craftsmen in the future, and good teaching in Arts & Crafts in compulsory education could provide an important basis for both future craftsmen and customers of good craftsmen.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document