scholarly journals The integration of social forestry, science and local community in the collaborative Muna teak (Tectona grandis) development

2021 ◽  
Vol 917 (1) ◽  
pp. 012003
Author(s):  
Desmiwati ◽  
T O Veriasa ◽  
M Zanzibar ◽  
Y Bramasto ◽  
R U Damayanti ◽  
...  

Abstract The demand for teak wood in Indonesia reached 7 million m3, however, only 10% can be produced. One of the best teak producers in Indonesia was Muna, Southeast Sulawesi which once has a golden period but now experiencing degradation and losing genetic resources. How to restore Muna teak and its genetic resource became the question of the research. This study uses descriptive qualitative research using data from interviews with relevant stakeholders and secondary data. The result of the study shows that the issuance of Business Permit for the Utilization of Timber Forest Product-in Community Forest for three Forest Farmer’s Cooperatives in 2017 on the area of 1,817 hectares through the Social Forestry scheme has made a positive contribution to the restoration of Muna teak forest. The management of the three cooperatives in partnership with a private company, and the government’s financial support by initiating a tissue culture laboratory and genetic engineering as an effort to propagate the Muna teak using mutation breeding techniques to obtain superior clones. Through multi parties, involvement, and support, the integration of government policies and science, in synergy with individual effort and local community movement, effort indicates a hope to restore Muna teak.

2020 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 309
Author(s):  
Eva Nuriyah Hidayat

ABSTRAKPengembangan Kapasitas Usaha Mikro Desa Tanjungsari merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro yang ada di Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Termasuk juga membuka akses pemasaraan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Program pengabdian pada masyarakat ini merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Padjadjaran kepada masyarakat sekitar yang diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan perspektif kesejahteraan sosial dalam pengembangan ekonomi lokal. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan melibatkan 12 pelaku usaha mikro yang menjadi kelompok sasaran pengembangan. Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan dilakukan  pelatihan pembukuan sederhana dan packaging serta pengenalan awal pemasaran melalui berbagai media disambut antusias pelaku usaha dalam rangka meningkiatkan usaha mereka. Pengembangan kapasitas usaha mikro perlu tersu ditingkatkan dan dipertahankan kesinambungannya usaha yang ada di Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Kemajuan dan kesinambungan banyak usaha mikro diharapkan dapat menjadi sumber lapangan pekerjaan dan penghidupan sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat setempat dan sekitarnyaKata kunci: pengembangan kapasitas, usaha mikro, pelatihan labelling, pelatihan packaging ABSTRACTTanjungsari Village Micro Business Capacity Development is an effort to provide understanding and increase the capacity of micro business actors in Tanjungsari Village, Tanjungsari District, Sumedang Regency. This includes opening access to marketing through the use of advances in information technology. This community service program is part of the university's responsibility, in this case Padjadjaran University, to the surrounding community which is expected to contribute to the development of a social welfare perspective in local economic development. The method used is descriptive analysis by involving 12 micro-entrepreneurs who are the target groups for development. Based on the results of interviews and secondary data collected, simple bookkeeping and packaging training were carried out and the initial introduction of marketing through various media was greeted enthusiastically by business actors in order to increase their business. The development of the capacity of micro enterprises needs to be improved and maintained for the sustainability of existing businesses in Tanjungsari Village, Tanjungsari District, Sumedang Regency. It is hoped that the progress and sustainability of many micro businesses can become a source of employment and livelihoods so as to improve the social welfare of the local community and its surroundingsKeywords: capacity development, microbusiness, labeling training, packaging trainingKey words: capacity building, micro business, labeling training, packaging training


2021 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 1-26
Author(s):  
Khalifah Muhamad Ali ◽  
Salina Kassim ◽  
Miftahul Jannah ◽  
Zulkarnain Muhammad Ali

Abstract: This research aims to initiate the integration model of zakat-waqf with Social Forestry Program. The study is a conceptual paper and qualitative using secondary data and descriptively analyzed. It reviews several existing models related to Zakat and Waqf's role in financing the agriculture and forestry sectors to formulating a novel model for poverty alleviation from communities in and around forests expected to reduce forest destructions in Indonesia. The study concluded that zakat-waqf could finance the Social Forestry program to overcome poverty, inequality and increase the welfare of people living in and around forests. It will provide economic and ecological benefits, especially in reducing forest damage. This research can encourage other researchers to explore the potential of zakat-waqf for financing forestry sectors.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginisasi model integrasi zakat dan wakaf dengan program Perhutanan Sosial. Penelitian adalah riset konseptual yang menggunakan data sekunder dan analisis deskriptif. Penelitian ini mengulas beberapa model eksisting mengenai peran zakat dan wakaf dalam membiayai sektor pertanian dan kehutanan untuk menyusun formula baru yang diharapkan mampu menjadi solusi kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, yang kemudian diharapkan menurunkan tingkat kebakaran dan kerusakan hutan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan program Perhutanan Sosial untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Program ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologi, spesifiknya untuk mengurangi kerusakan hutan. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peneliti-peneliti lain untuk menganalisis lebih lanjut mengenai potensi zakat dan wakaf untuk membiayai sektor kehutanan.


2019 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 127 ◽  
Author(s):  
Andita Aulia Pratama

Forest resource control in Indonesia has progressed from stringent state control towards a more community and indigenous based. Indonesia has embarked a journey in agrarian reform and social forestry to achieve a more balanced portion of forest resource control. The social forestry has manifested in the Collaborative Forest Management Program (PHBM) by Perhutani with the establishment of Forest Community Institution (LMDH) as its core. Forest for Special Purpose (KHDTK) Getas – Ngandong was chosen as the study case since it offers striking issue in social forestry program in the past and the outlook for the new forest status. This paper attempted to identify the policy learning from the past forest resource arrangement i.e., social forestry policy for the new forest status outlook. We identified the policy prior to the social forestry program and the implementation of social forestry from Perhutani. Subsequently, we identified policy learning from that past policy and tried to formulate the policy outlook for the new forest status. The data obtained through an interview to key informants complemented with observation, study literature, and document study. We found that past policy does not incorporate the local community in the forest utilization. The social forestry by Perhutani in their PHBM also showed indifferent approach which positioned the local community unequal with the Perhutani as social forestry promised. We identified fundamental changes should be done, which should prioritize social aspect before seeking out the economic and ecological restoration of the forest. We found the new forest status might hamper the implementation for the new forest policy which driven by the social forestry ideas. If only the new forest status could enable social aspect, the new manager will require tremendous support, robust institution, and plentiful resources to implement their policy.Pembelajaran dari Kebijakan Perhutani Sosial di Hutan Jawa: Menyusun Langkah Ke-depan untuk Status Hutan Baru di Kawasan Hutan eks-PerhutaniIntisariPengelolaan hutan di Indonesia yang dulunya didominasi oleh peran sentral negara saat ini telah mulai bergeser menjadi pengelolaan yang berbasis masyarakat dan adat. Program perhutanan sosial dan reforma agraria telah dijalankan untuk mendapatkankebermanfaatan hasil hutan secara lebih adil. Perhutanan sosial tersebut termanifestasikan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dari Perhutani dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas – Ngandong memberikan suatu kasus yang menarik karena memperlihatkan adanya konteks perhutanan sosial di masa lampau dalam PHBM dan pengelolaan yang sedang dilakukan saat ini dengan adanya perubahan status dan pengelola. Artikel ini menggali pembelajaran dari kebijakan dari pengelolaan hutan di masa lalu (perhutanan sosial dalam PHBM) dan pandangan ke depan pengelolaan dengan konsep perhutanan sosial dengan status yang baru. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara kepada informan kunci yang dilengkapi dengan observasi langsung, studi literatur dan studi dokumen. Dari hasil penelitian tersebut, didapat hasil bahwa kebijakan di masa lampau tidak mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa perhutanan sosial dari PHBM juga tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan karena juga tidak menempatkan masyarakat sebagai mitra setara seperti yang dijanjikan konsep perhutanan sosial. Perubahan fundamental yang harus dilakukan mencakup perubahan fokus pembangunan hutan ke aspek sosial sebelum fokus ke aspek ekonomi dan ekologi hutan. Perubahan status yang baru juga terlihat dapat menghambat implementasi dari kebijakan perhutanan sosial yang baru. Apabila aspek sosial dapat diselesaikan maka selanjutnya akan masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi pengelola baru. Pengelola baru akan membutuhkan dukungan yang besar dari segi sumber daya dan perlu membentuk institusi secara utuh untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya.  


2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 95-107
Author(s):  
Aditha Agung Prakoso ◽  
◽  
Eugenius Pradipto ◽  
Muhammad Sani Roychansyah ◽  
Bima Setya Nugraha ◽  
...  

Purpose: The community-based tourism concept needs to be understood deeply. We need to know and predict the opportunities and challenges that exist and will occur in the future in developing the community and tourism as a mutualism. This research analyzed the theories to describe it and derive conclusions for the basic concepts of community-based tourism as well as further explore the cases of applying these concepts to gain opportunities and challenges from community-based tourism Research methodology: This study is a conceptual article using the literature review method Results: This study elaborates the concepts, opportunities and challenges of the community-based tourism paradigm. Limitations: This study is a secondary data-based analysis (literature review) on the concept of community-based tourism in the social and cultural context of the community, as well as the opportunities and challenges of its application to tourism development Contribution: This study provides an in-depth and comprehensive view of community-based tourism to assist in exploring approaches and theories in community-based tourism research and planning and policymaking in the tourism sector, especially in the local community aspect.


Author(s):  
Lismawaty Bashiru ◽  
Muhammad Hattah Fattah ◽  
Muhammad Kasnir

This research aims to (1) Analyze stakeholder perceptions of ecological, social, economic, and institutional and policy aspects, (2) formulating the policy strategy of marine tourism in order to developing marine tourism in Betoambari sub-district Bau Bau City. This research was held on November 2018 until January 2019 at Nirwana Beach and Lakeba Beach Betoambari sub-district Bau Bau City. Determination of the research location was determined intentionally (purposive sampling) by considering the potential possessed of Nirwana Beach and Lakeba Beach. Nirwana Beach and Lakeba Beach have physical and non-physical potential to be developed as a marine tourism area. The type and source of research data is a combination of quantitative and qualitative descriptions. The data used in the research are primary data and secondary data. Analysis of determining stakeholder perceptions, that is by conducting direct interviews with related parties. Calculations for weighting perception data values using a Likert scale. From the results of the weighting that obtained, then a SWOT analysis was carried out to form a strategy for tourism policy in order to develop marine tourism in Nirwana Beach and Lakeba Beach Betoambari sub-district Bau Bau City. The results of the research show that stakeholder perceptions for the development of maritime tourism from the social, economic, ecological, infrastructure and legal, institutional and policy dimensions are agree strongly and agree. The strategy of building a good cooperative relation between the regional goverment and the local community towards the development of marine tourism object areas. Investmentstrtaegy between government and private parties. There needs to be a Regional Regulation that regulates the management of marine tourism. Carry out counseling about the importance of environmental sustainability and sustainability of aquatic resources.


2021 ◽  
Vol 917 (1) ◽  
pp. 012010
Author(s):  
Purwanto ◽  
C I Yuliana ◽  
S Hidayat ◽  
U K Yaumidin ◽  
M Nadjib ◽  
...  

Abstract The Indonesian state and local community have been conducting forest co-management as part of a new social forestry program initiative. This initiative is proposed to overcome environmental degradation as well as to enhance community well-being by increasing economic outcome of the forest. However, this program has the potential for conflict because of asymmetry between resources dedicated to approving social forestry permits versus capacity building, monitoring, and evaluating management outcomes. The social innovation approaches have been adopted as a potential solution to address complex social forestry program. This article aims to explore how social innovation and village governance in forest communities works. The research framework is designed by modifying the social innovation concept from the Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social Innovation in Europe (TEPSIE). Qualitative method is applied, by conducting in-depth interview and focus group discussion with forest policy experts, village authorities, and other stakeholders. Two neighbouring villages namely Sirnajaya and Tugu Utara in the Bogor District, West Java are visited. Sirnajaya represents village with strong government support by the Pilot Program for Incubation of Village Innovation in Local Economic Development (PIID-PEL), while Tugu Utara represents a strong society initiative in local development. The result reveals that social innovation has worked at different phases. However, good cooperation between formal and informal actors can have a better outcome on village development, compared to if each moves independently. The extension of social innovation and network of development can become an engine of village growth to the larger scope. The successful management for social forestry in Indonesia needs to be based on a hybrid governance model that needs to be “good” and “proper”. Therefore, the designs and practices for social forestry governance must be developed in more socially inclusive, reflected local social-economic, political, and cultural conditions.


2020 ◽  
Vol 4 (Supplement_1) ◽  
pp. 963-964
Author(s):  
James McNally ◽  
Kathryn Lavender

Abstract This presentation reviews best practices for using data resources from the NACDA Program on Aging, its projects, and its collaborating partners for measuring the impact of epidemics. The report summarizes resources to identify measures of well-being, social connectedness, and other constructs to measure the social and behavioral effects of the COVID-19 epidemic on population health outcomes. The report suggests data resources to identify pre-crisis measures of social distancing, social networks, consumer confidence, unemployment, and the use of social media. The COVID-19 pandemic presents research challenges for how we measure governmental, community, and population responses to a crisis. COVID-19 represents a unique case because it is a new virus with a novel impact profile and a long latency period. We offer examples of variables and concepts found across multiple studies and multiple years that can provide baseline information on pre-COVID-19 social behaviors using studies managed and distributed by NACDA and ICPSR. This report also provides guidance on how to search for specific topics using the ICPSR generated search tools. Finally, we offer information on how to obtain these data for research purposes. Our hope is this information will be valuable in identifying key baseline measures of social behavior, health, and employment before the COVID-19 epidemic, and this information can allow us to evaluate challenges and recovery once the crisis has passed. Both NACDA and ICPSR remain available 24 hours a day, 365 days a year, to assist researchers in locating and obtaining data related to their research.


ALQALAM ◽  
2013 ◽  
Vol 30 (2) ◽  
pp. 380
Author(s):  
Chairul Akmal

This research analyzes some factors affecting economic activities in relation with the conduct of pilgrimage. Those factors are the pilgrimage cost, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers. The objective of this research is to acquire the information of how each factor and all factors together affect the economic activities. This research also analyzes the effect of foods and drinks expenses, the effect of nonfoods and drinks expenses, and the effect of miscellaneous expenses on UMKM - Micro, Small, Medium enterprises' economic activities.             This research is conducted in DKI Jakarta in 2007. The population of this research is the average economic activities in DKI Jakarta in 2007. There are 42 respondents (Banks), 157 respondents (travel agencies), and 50 respondents (UMKM - Micro, Small, Medium enterprises) which are taken as samples from the population using the purposive sampling method. The data is obtained by the researcher using questioners and secondary data which is taken from 1990-2007.             The methodology used in this research is based on. the causal relationship model In testing the hypothesis of this research, the researcher uses the simple and multiple regression methods, and path analysis method. The significant rate a = 0,05 used in determining the interpretation of the statistic result. The data is processed using SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) version 12.00.             The results of the analysis in the 1st equation -are (i) the effect of the pilgrimage cost on banks' revenues is quite strong, (ii) the effect of the pilgrimage cost on travel agencies' revenues is quite strong, (iii) the effect of the pilgrimage cost on UMKM - Micro, Small, Medium enterprises' revenues is weak.             The results of the analysis in the 2nd equation are (i) the effect, of the amount of pilgrims on Banks' revenues is very weak, (ii) the effect of the amount of pilgrims on travel agencies' revenues is very weak, (iii) the effect of the amount of pilgrims on UMKM - Micro, Smal4 Medium enterprises' revenues is very weak.             The results of the analysis in the 3rd equation are (i) the effect of the amount of pilgrimage officers on banks' revenues is very weak, (ii) the effect of the amount of pilgrimage officers on travel agencies' revenues is very weak, (iii) the effect of the amount officers on UMKM-Micro, Small Medium enterprises' revenues is very weak.   The results of the analysis in the 4th equation are (i) the effect of all three factors which are the pilgrimage cost, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers simultaneously on banks' revenues is very strong, (ii) The effect of all three factors which are pilgrimage costs, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers simultaneously on travel agencies' revenues is strong, (iii) The effect of all three factors which are pilgrimage costs, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers simultaneously on UMKM-Micro, Small Medium enterprises' revenues is strong.             The result of the analysis in the 5th equation is the effect of foods and drinks expenses on UMKM-Micro, Small Medium enterprises' revenues is weak. In the 6th equation, the effect of nonfoods and drinks expenses on UMKM-Micro, small Medium enterprises' revenues is weak. In the 7th equation, the effect of miscellaneous expenses on UMKM - Micro, Small Medium enterprises' revenues is quite strong. In the 8th equation, the effect of all three factors which are the effect of foods and drinks expenses, the effect of nonfoods and drinks expenses, and the effect of miscellaneous expenses simultaneously on UMKM-Micro, Small Medium enterprises' revenues is quite strong.             The implication of the research results mentioned above is the factors in the conduct of pilgrimage do increase the economic activities (Banks, Travel Agencies, and UMKM - Micro, Smal4 Medium enterprises) in DKI Jakarta. Therefore, considering that matter, the General Director of the conduct of pilgrimage division of Department of Religion Republic of Indonesia should determine the pilgrimage cost which is affordable, increase the service, and provide a good information system which will result in a better conduct of the pilgrimage. Key word: The Costs of Hajj, Hajj Officer, Travel Agency, UMKM


2018 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 57-68
Author(s):  
Gabriel Croitoru ◽  
Mircea Constantin Duica ◽  
Dorin Claudiu Manolache ◽  
Mihaela Ancuta Banu

Abstract Entrepreneurial spirit plays an increasingly important role in the economic sphere, and universities are meant to play a central role in this process, where the main objective is the continuous development and mediation of the knowledge increasingly geared to the applications through innovation and patenting a secure platform for employment and well-being growth. The Universities have to take a position in if/and how they want to grow into a so-called “University of Entrepreneurship” which is characterized by a high degree of openness to the surrounding society and here we are talking, especially, about, the business sector in Romania. This evolution of expectations for the social role of universities has resulted from increased and recent interest in entrepreneurship and innovation of areas as research and theory of the business environment. The experience gained as teachers indicates that education and entrepreneurship education should include different theories and methodology than those applied in the usual way. The theory of traditional management and microeconomic models could even be a barrier to new thinking and change and, therefore, to the implementation of modern entrepreneurial actions. We want this article to be a source of inspiration for educational institutions and to have a positive contribution to research in business education and to be applicable in business decision-making.


2016 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
Author(s):  
Arif Hasan ◽  
Dedi Budiman Hakim ◽  
Irdika Mansur

This study aims to analyze causes of the low uptake of the budget and formulate a strategy of maximizing the absorption of expenditure on Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari. Respondents involved are 20 people that consist of: treasury officials and holder output of activity. The data used were secondary data in the form of reports on budget realization (LRA) quarter I, II, III and IV of the fiscal year 2011 to 2015, and the primary data were in the form of interviews with the help of a questionnaire. While the analysis of the data used was descriptive analysis using data tabulation, and the analysis of the three stages strategy of the decision making used IFE and EFE matrix, SWOT matrix and QSPM matrix.The results showed that there are 19 factors causing low of budget absorption until the end of the third quarter, and there were 10 drafts of policy as a strategy for maximizing the absorption of the budget on Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja dan merumuskan strategi maksimalisasi penyerapan anggaran belanja pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari. Responden yang terlibat adalah 20 orang yaitu pejabat perbendaharaan dan pemegang output kegiatan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran (LRA) triwulan I, II, III dan IV tahun anggaran 2011 sampai 2015, dan data primer berupa wawancara dengan bantuan kuesioner. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan analisis tabulasi, dan analisis analisis strategi tiga tahap pengambilan keputusan menggunakan matriks IFE dan EFE, matriks SWOT dan matriks QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 19 faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja sampai akhir triwulan III, dan terdapat 10 rancangan kebijakan sebagai strategi maksimalisasi penyerapan anggaran belanja di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document