scholarly journals Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara

2020 ◽  
Vol 7 (5) ◽  
Author(s):  
Bima Jati Bima Jati ◽  
Gilang Rizki Aji Putra
Keyword(s):  
Third World ◽  
Central Government ◽  
Public Trust ◽  
Critical Approach ◽  
Economic Stability ◽  
Third World Country ◽  
The Government ◽  
The Stability ◽  
Almost All ◽  
The Impact

Abstract:Covid-19 or corona virus is a pandemic that is being felt by almost all countries in the world. The impact is not only on the safety aspects of people's lives, but can also be felt on the political economy aspects, especially in third world countries like Indonesia. Not a few efforts made by the central government to date, but have not provided the effectiveness as it should. So it has the potential to erode public trust (public trust) on government performance. The purpose of this paper is to describe the alternatives that the government needs to try to maintain the stability of national and state life. Thus the writer uses Polivocalistic research through a case approach, comparative, historical and critical approach. Therefore, the authors come up with alternatives such as; growing collective awareness, creating state economic stability, developing science and technology and perfecting Indonesia's independence.Keywords: Humanity, Third World Country, Citizens' Rights.                                                      Abstrak:Covid-19 atau virus corona merupakan pandemi yang sedang dirasakan dampaknya oleh hampir seluruh Negara yang ada di Dunia. Dampak tersebut tidak hanya pada aspek keselamatan hidup masyarakat, melainkan dapat dirasakan pada aspek ekonomi politik terutama pada negara dunia ke tiga seperti Indonesia. Tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai hari ini namun belum memberikan efektivitas sebagaimana mestinya. Sehingga sangat berpotensi merugikan kepercayaan masyarakat (Trust Public) terhadap kinerja pemerintah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memaparkan alternatif-alternatif yang perlu pemerintah coba lakukan untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian penulis memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, historis, dan kritis. Oleh karena itu penulis menggagas alternatif-alternatif seperti : menumbuhkan kesatuan kolektif menciptakan stabilitas ekonomi  negara mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyempurnakan kemerdekaan Indonesia.Kata kunci : Kemanusian, Negara Dunia Ketiga, Hak Warga Negara.

scholarly journals Edukasi Bahaya COVID 19 & Implementasi Protokol Kesehatan Di Masjid Al-Ikhlas Jakarta Barat

2021 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
Author(s):  
Ardi Cornelis ◽  
Erlansyah Pandji Anom ◽  
Selvy Sendari ◽  
Yolanda Andriani ◽  
Yoel Gordon Saputra Walangare
Keyword(s):  
Third World ◽  
Central Government ◽  
Public Awareness ◽  
Daily Activities ◽  
The Political ◽  
Self Awareness ◽  
New Normal ◽  
The Government ◽  
Almost All ◽  
The Impact

Pandemi COVID-19 atau virus corona merupakan pandemi yang sedang dirasakan dampaknya oleh hampir seluruh Negara yang ada di Dunia. Dampak tersebut tidak hanya pada aspek keselamatan hidup masyarakat, melainkan dapat dirasakan pada aspek ekonomi politik terutama pada negara dunia ke tiga seperti Indonesia. Tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai hari ini namun belum memberikan efektivitas sebagaimana mestinya. Hingga akhirnya, pemerintah menerapkan kebijakan Kebiasaan Baru dalam beraktivitas sehari – hari yang disebut juga New Normal, Semenjak dimulainya era New Normal pada kondisi pandemi COVID – 19 masyarakat sudah dapat beraktivitas hampir seperti biasanya, namun dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Hanya saja yang terjadi sering kali masyarakat terutama pada masjid – masjid masih banyak jemaah yang kurang mematuhi aturan protokol kesehatan tersebut yang kemungkinan akibat kurangnya kesadaran diri dan juga fasilitas dan himbauan protokol kesehatan yang kurang digalakan.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memaparkan alternatif-alternatif yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya jemaah Masjid Al-Ikhlas Jakarta Barat akan bahayanya virus covid – 19 dan bagaimana mencegah penularannya melalui kiat – kiat PHBS atau Prilaku Hidup Bersih dan Sehat.Kata Kunci: COVID-19, Protokol Kesehatan, Pandemi, New Normal, PHBS The COVID-19 pandemic or corona virus is a pandemic that is being felt by almost all countries in the world. The impact is not only on the aspect of the safety of people's lives, but can be felt in the political economy, especially in third world countries such as Indonesia. Not a few efforts have been made by the central government to date but have not provided the effectiveness as it should. Until finally, the government implemented a New Habit policy in daily activities which is also called New Normal. Since the start of the New Normal era during the COVID-19 pandemic conditions, people have been able to carry out activities almost as usual, but by still implementing health protocols. It's just that what often happens is that people, especially in mosques, are still many congregations who do not comply with the rules of the health protocol which may be due to a lack of self-awareness and also the lack of facilities and health protocol appeals. This needs to be done to increase public awareness, especially the congregation of Al-Ikhlas Mosque in West Jakarta about the dangers of the covid-19 virus and how to prevent its transmission through PHBS tips or Clean and Healthy Living Behavior.Keywords: COVID-19, Health Protocol, Pandemic, New Normal, PHBS

scholarly journals Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia

2021 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 563
Author(s):  
Hari Sutra Disemadi
Keyword(s):  
Financial Services ◽  
Research Method ◽  
System Stability ◽  
Credit Risk Management ◽  
Economic Stability ◽  
Economic Cycle ◽  
National Economic ◽  
The Government ◽  
The Stability ◽  
The Impact

The spread “of Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 affects the economic stability of a country. Indonesia is one of the countries whose economic stability is disrupted “due to the spread of COVID-19. The problem currently facing Indonesia is that the performance and capacity of debtors in carrying out their credit obligations has been disrupted by the spread of COVID-19, which has the potential to disrupt banking performance in credit management. Therefore, the aim of this research is to find out and study the government's efforts in encouraging the banking intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth, a policy is needed as a legal strategy in overcoming the impact of the COVID-19 pandemic, particularly the impact on the performance and capacity of debtors in carry out its credit obligations. The research method used is a normative legal research method by utilizing legal materials. The results of this study indicate that the regulation of credit risk management policies” in Indonesia has been regulated in existing laws and regulations such as the Law on Banking; Law concerning Sharia Banking; Bank Indonesia Regulations; and Financial Services Authority Regulations. “The effort chosen by the government in overcoming economic instability due to the spread of COVID-19 is the issuance of a policy to provide a national economic stimulus through the application of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020. This policy is “countercyclical” due to the” policies used in maintaining the stability of the economic” cycle. Penyebaran Coronavirus Disease “2019 atau COVID-19 mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kestabilan ekonominya terganggu akibat penyebaran COVID-19. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kinerja serta kapasitas debitur dalam melaksanakan kewajiban kreditnya telah terganggu dengan adanya penyebaran COVID-19, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dalam pengelolaan kredit. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya” kebijakan sebagai strategi hukum dalam menanggulangi dampak Pandemi COVID-19, “khususnya dampak bagi kinerja serta kapasitas debitur dalam “melaksanakan kewajiban kreditnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan kebijakan manajemen risiko kredit di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang tentang Perbankan; Undang-Undang tentang Perbankan Syariah; Peraturan Bank Indonesia; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.   Upaya yang dipilih oleh pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan perekonomian akibat penyebaran COVID-19 adalah diterbitkannya kebijakan pemberian stimulus perekonomian nasional melalui penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020.” Kebijakan ini bersifat “countercyclical” dikarenakan kebijakan” yang digunakan dalam menjaga kestabilan siklus perekonomian

scholarly journals The Use of ICT For Poverty Alleviation In Gubugklakah Village, Malang Regency

2020 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 77
Author(s):  
Rachmad Gustomy ◽  
Ratnaningsih Damayanti ◽  
Rizqi Bachtiar
Keyword(s):  
World Wide Web ◽  
Poverty Alleviation ◽  
World Wide ◽  
Central Government ◽  
Information And Communications Technology ◽  
The Internet ◽  
Effective Work ◽  
The Government ◽  
The Impact ◽  
The Village

Information and Communications Technology (ICT) has become one of the influential instruments for poverty alleviation. The argument is based on the fact that currently technology has played an important role in relation to the lives of many people. There are several projects conducted by the government in Indonesia utilising ICT to reduce poverty rate, such as establishing telecenter in some remote areas. This paper aims to identify the extent and the impact of the ICT convergence process that is carried out as an effort to improve the welfare of the community, specifically at Gubugklakah village, Malang Regency. The village is chosen as the locus of the research because the area, which is relatively far from the city center, received telecentre procurement assistance by the central government. By using descriptive qualitative methods, this study finds that ICT has not been converged to the maximum and the impact is less than optimal. Internet connection is only limited to middle and upper economic groups. The use of the world-wide-web at the village has also experienced ups and downs. For example, there is an improvement in the utilisation of techonolgy in education, tourism and government sectors which impact on a more effective work culture. People also usually surf the internet to search and watch educational, entertainment or trading content. However, the connection has a slow network connection which is problematic when many people use it. Furthermore, there is a need for educating people as well as incremental approach so that the internet can be in line with local culture.Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi salah satu instrumen yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Argumen tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa saat ini teknologi telah memainkan peran penting dalam kaitannya dengan kehidupan banyak orang. Ada beberapa proyek yang dilakukan pemerintah di Indonesia yang memanfaatkan TIK untuk mengurangi angka kemiskinan, seperti membangun telecenter di beberapa daerah terpencil. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan dampak dari proses konvergensi TIK yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Gubugklakah Kabupaten Malang. Desa ini dipilih sebagai lokus penelitian karena wilayah yang relatif jauh dari pusat kota mendapat bantuan pengadaan telecentre oleh pemerintah pusat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa TIK belum terkonvergensi secara maksimal dan dampaknya kurang optimal. Koneksi internet hanya terbatas pada kelompok ekonomi menengah ke atas. Penggunaan world wide web di desa juga mengalami pasang surut. Misalnya, peningkatan pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan, pariwisata dan pemerintahan yang berdampak pada budaya kerja yang lebih efektif. Orang juga biasanya menjelajahi internet untuk mencari dan menonton konten pendidikan, hiburan, atau perdagangan. Namun, koneksi tersebut memiliki koneksi jaringan yang lambat yang menjadi masalah ketika banyak orang yang menggunakannya. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat serta pendekatan incremental agar internet dapat sejalan dengan budaya lokal.

scholarly journals Bureaucratic Reform and The Challange of Good Governance Implementation in Indonesia

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 25-42
Author(s):  
Muhadam Labolo ◽  
Etin Indrayani
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Central Government ◽  
Good Governance ◽  
The Public ◽  
Government Bureaucracy ◽  
Local Government Level ◽  
Important Note ◽  
Corrupt Behavior ◽  
Almost All ◽  
The Impact

Bureaucratic reformation is the fundamental structuring efforts are expected to havean impact on changing systems and structures. The system deals with the relationshipbetween the unsure or the element that influence each other and are associated to makea form totally. The change in one element can influence the other elements in the system.The structure relates with the order of who arrayed a regular basis and systematically.Structure changes is also included with the mechanism and procedure, human resources,facilities and infrastructure, organization and organization’s environment in terms of theachievement of the efficiency of government bureaucracy. These changes include allowingall of the aspects of the bureaucracy has sufficient capacity to carry out the duties and thebasic function. Bureaucratic failure in a term for service the public until now representpoor government both at central and local government level. The urgency of bureaucraticreform in Indonesia is driven by a number of important note. First, the increased apparatusexpenditure is caused by increased of apparatus recruitment without unmeasured control.Second, the ballooning cost of democracy (election) affected the floated of local governmentbudget have increased significantly. The magnitude of the election budget and the impact ongovernmental bureaucracy resulted not ready to close the budget deficit. More than thesebureaucracy has loyalty dilemma caused by dispersed of concentration in every election’sactivity. Third, increased of develop the bureaucratic organization without planning andanalysis of the measured trigger financing and recruitment of apparatus that not less. Asa result, the bureaucracy in most areas are overload, or even lack in outside of Java. Inother side, less of local incomes make dependence to central government, while the localgovernment expenditure is to far from efficiency, even tend to be less controlled due to thehigh cost of the organization. Fourth, extensive corrupt behavior in almost all public sectorbureaucracy encourages lose confidence as a public servant.Keywords: Bureaucratic Reformation, bureaucracy design, local government, GoodGovernance

scholarly journals Providing Income Tax Article 21 Tax Incentives during the Covid-19 Pandemic for the Stability of Economic Growth in Indonesia

2021 ◽  
Vol 04 (03) ◽  
Author(s):  
Tiolina Evi ◽  
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Income Tax ◽  
Qualitative Method ◽  
Tax Incentives ◽  
Know How ◽  
Analysis Techniques ◽  
Incentive Policies ◽  
The Government ◽  
The Stability ◽  
The Impact

This study discusses the policy analysis of providing Article 21 Income Tax incentives for taxpayers affected by the corona virus (covid-19) outbreak in order to maintain the stability of economic growth. The aim is to determine the effectiveness and influence of the provision of incentive policies by the government on economic conditions in society, especially in meeting household consumption needs. The problem raised in this study is the impact caused by the Covid-19 pandemic on employees who have been laid off, which the government then resolves by providing PPh 21 incentives with the aim of helping workers. The research method used in this research is a qualitative method. The purpose of this research is descriptive. Data collection techniques that have been collected, were analysed using qualitative data analysis techniques. The result of this research is to know the impact of government incentives for workers who have met the qualifications of the incentive recipients and to know how the scheme is in fulfilling this PPh 21 incentive.

scholarly journals From Social Trust and Happiness to Government Trust: The Moderating Role of Political Systems and Governance in the Philippines

PCD Journal ◽  
2019 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 305
Author(s):  
Erickson D Calata ◽  
Reginald G. Ugaddan
Keyword(s):  
Legal System ◽  
Central Government ◽  
Social Trust ◽  
The Philippines ◽  
Future Research ◽  
Trust In Government ◽  
Political Systems ◽  
The Government ◽  
The Impact

There are frequent calls to enhance citizens' trust in government to pave the way towards a new paradigm of participatory governance and strong citizen support for government. In various realms, citizens may directly or indirectly engage with the government through various available mediums, even though, despite the availability of various policies and services provided by the government, citizens are generally passive and adamant in trusting the public sector. While many studies have explored a set of determinants that influence citizens' trust in government (i.e., central government, local government, parliament, and the legal system), few studies have ascertained the relationship and the role of social trust, happiness, governance, and political systems. These are critical factors that may influence trust in government. To address this gap, this study draws on the theoretical lens of social capital theory, proposing that cognitive social trust and citizen happiness—environment and performance—are the most likely predictors of citizen trust in government. This study assumes that citizens' perceptions of governance and political systems will moderate the effect of social trust and happiness on trust in government. Using data from the Asia Barometer Survey 2007, and focusing on data collected from the Philippines, this study tests a latent model employing the structural equation modelling technique. It finds that happiness negatively predicts trust in the central government and the legal system, while all other predictors do not have a significant effect. The findings also show that the political system moderates the impact of social trust and happiness on trust in government. Finally, this article points out its theoretical, empirical, and practical implications and provides directions for future research.

scholarly journals Estimating Impact of Covid 19 Outbreaks on Regional Economic's Development

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 87
Author(s):  
Sambari Radianto ◽  
Mahjudin Mahjudin
Keyword(s):  
Economic Performance ◽  
Regional Economics ◽  
Composite Index ◽  
Counter Measures ◽  
Economic Problems ◽  
Community Activities ◽  
First Case ◽  
The Government ◽  
Almost All ◽  
The Impact

Indonesia officially declared the first case of the corona virus infection that caused Covid-19 in early March 2020. Since then, various counter measures have been taken by the government to reduce the impact of the Covid-19 outbreaks in various sectors. Restrictions on community activities affect business activities which led to economics declination. Almost all sectors are affected. This study aims to estimate the impact of the COVID-19 outbreaks on the regional economics development.  This research using composite index to estimate the impact of the COVID-19 outbreaks  on the regional economic develompment and this was carried out by building an index composite showing the severity of health on one hand and economic performance on the other. This research shows, 34 provinces in Indonesia can be classified into four quadrants: 1) health improving and the economy is improving, 2) health is improving and the economy is deteriorating, 3) health worsening and the economy is improving, and 4) health is deteriorating and the economy is deteriorating. This study aprovide suggestions in order to be more accurate in identifying problems and finding precise solutions, the local government should collect data and research on economic aspects in a fast and precise way, namely 1) the level of the COVID-19 outbreak in the province, 2 ) risk factors for natural disasters, 3), factors characteristic of economic problems, 4) fiscal burden factors.

scholarly journals THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT FOR THE HANDLING OF THE COVID-19 PANDEMIC

Yurispruden ◽  
2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 208
Author(s):  
Fahrul Abrori
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Research Methods ◽  
Financial Management ◽  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Fiscal Decentralization ◽  
The Government ◽  
The Stability ◽  
The Relationship

 ABSTRAKPandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sebagai stimulus untuk menjaga kestabilan masyarakat dan perekonomian. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah untuk menangani covid-19 di daerah masing-masing. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerahnya. Permasalahan yang diangkat Pertama, bagaimana hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19? Kedua, Apa peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penanganan pandemi Covid-19? Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yaitu desentralisasi fiskal yang mana. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pandemi Covid-19 ABSTRACTThe Covid-19 pandemic in Indonesia led the government to make policies as a stimulus to maintain the stability of society and the economy. The central government authorizes local governments to manage local finances to deal with covid-19 in their respective regions. This is because the local government better understands the needs of the region. The issue raised first, how is the relationship between the Central Government and Local Government in financial management for the handling of the Covid-19 pandemic? Second, What is the role of local governments in regional financial management for the handling of the Covid-19 pandemic? Using normative juridical research methods with statutory approaches and concept approaches. The relationship between the Central Government and Local Government in Financial Management for the Handling of the Covid-19 Pandemic is fiscal decentralization. The role of local governments in regional financial management for the handling of the Covid-19 pandemic is by refocusing activities, reallocating budgets, and using regional budgets.Keywords: Local Government, Regional Financial Management, Covid-19 Pandemic

scholarly journals Government Size and Corruption: A Non-linear Analysis in the Case of EMCCA

2021 ◽  
Vol 12 (4) ◽  
pp. 17
Author(s):  
Assoumou Ondo ◽  
Beau Jency Owono Ondo
Keyword(s):  
Linear Relationship ◽  
Central Government ◽  
Central Africa ◽  
Linear Analysis ◽  
Government Size ◽  
Economic Community ◽  
Non Linear ◽  
The Government ◽  
The Impact ◽  
The Relationship

This article analyzes the relationship between Government size and corruption. Unlike the works in the way which suppose a linear relationship between the two variables, we estimate a panel with change of the modes to characterize the impact of the size of the Central Government on corruption, in the countries of the economic community and monetary of Central Africa (EMCCA). The results show that there is a non-linear relationship between these two variables. Indeed, a strong involvement of the Government in economic activity results in a significant increase in corruption when the Government exceeds a size of 13.5508% of the GDP.

When British Justice (in African Colonies) Points Two Ways: On Dualism, Hybridity, and the Genealogy of Juridical Negritude in Taslim Olawale Elias

2008 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 377-410 ◽  
Author(s):  
MARK TOUFAYAN
Keyword(s):  
Third World ◽  
Common Law ◽  
Customary Law ◽  
Legal Consciousness ◽  
Colonial Policy ◽  
Complex Picture ◽  
English Law ◽  
Heuristic Device ◽  
The Stability ◽  
The Impact

AbstractTaslim Elias's scholarship on the impact of English common law on the growth of African customary law illustrates the intersectionality negotiated between ‘centre’ and ‘periphery’, universal and subaltern laws. His intellectual portrait is also useful as a heuristic device to excise the doctrines, strategies, imageries, and narratives of progress elaborated about ‘Africa’ and ‘law’. Elias decried the contempt and ignorance exhibited by colonial masters towards native customs and laws; he also vilified judicially crafted ‘repugnancy’ and ‘public policy’ doctrines as instruments of colonial policy to prevent British justice from looking both ways, by ensuring that British standards were the ‘objective’ criteria of abrogation and change. Yet he nonetheless saw these doctrines and English law as a unifying force in the emergence of a unified Nigerian legal system. This article argues that this paradox in Elias's work and his struggle against the asserted dualism between English law and African customary law must be situated in the context of the rise of an African legal consciousness or juridical Negritude, home to various political projects of nation-building, African cultural liberation, and development which strategically intersected in their unstable relationship to law and Western culture. This signals a turn to ‘hybridity’ in legal discourse and Elias's professional trajectory seeking to develop a uniform common law for Nigeria as a way to explicate the workings of this relationship, and how African law is inscribed in the interplay of cultural forces constantly (re)negotiating the boundaries of their engagement with one another. This, in turn, reveals a complex picture of mediating between the simultaneous participation of Third World intellectuals in various struggles and personal or ideological projects within African humanism, which an analysis structured around the stability of centres/peripheries conventionally distorts.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document