MEMBANGUN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI KLINIK IPTEK MINA BISNIS   DI KABUPATEN TAKALAR

Partisipasi masyarakat lokal merupakan komponen utama yang mendukung keberhasilan pembentukan kelembagaan usaha di Kabupaten Takalar. Makalah ini mempunyai tiga tujuan utama,yaitu: 1) Mengidentifikasi informasi sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Mengidentifikasi unsur-unsur mitra dalam membentuk kelembagaan; dan 3) Membentuk konsep model kelembagaan bisnis masyarakat pesisir. Survey dilakukan di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh dari hasilwawancara informan kunci dengan menggunakan kuesioner semi-struktur yang menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi perikanan di Desa Laikangmeliputi perikanan tangkap (pelagis kecil, rajungan, kakap, kerapu, dan lain-lain), perikanan budidaya (rumput laut, udang, bandeng), dan produk kelautan (garam dan wisata bahari). Usaha perikanan tersebut dilakukan secara mandiri oleh nelayan dan pembudidaya ikan/ rumput laut dan untuk beberapa kegiatan dilakukan secara berkelompok. Namun, semua jenis usaha/bisnis tersebut belum dikelola oleh kelembagaan bisnis secara baik. Oleh karena itu, konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang. Bentuk lembaga yang dibentuk adalah koperasi perikanan yang mengelaborasi kelompok kelompok usaha menjadi unit-unit usaha koperasi yang dibentuk tersebut.Title: Building Partnership and Economic Institution for Coastal Community through Science and Technology Clinic of Fisheries Business in Takalar DistrictLocal community participation is main component of developing business institution in Takalar District. This study aims to; 1) Identify socio-economics information of coastal community on marine and fisheries resource usage, 2) Identify the components of partnership to perform the business institution, and 3) Create the concept of business institution model for coastal community. Survey was conducted in Laikang Village, Mangarabombang Sub Village, Takalar District South Sulawesi. Primary data were gathered through interview and Focus Group Discussion (FGD) by using semi-structured questionnaires. The result shows that potency of fisheries in Laikang Village are capture fisheries (small pelagics, crabs,groupers, and seabass etc), culture fisheries (seaweed, shrimp and milkfish), marine product (salt and marine tourism). Various marine and fisheries activities are conducted independently by fishermen, andsome of them are using collective way. However, all of those marine and fisheries activities have not been well managed. Therefore, the concept of business institution based on community participation is a main option to manage fisheries business in Laikang Village under “one direction”. One of the best alternative of institution is developing fisheries cooperative, which is an evolution among business groups to become business units in fisheries cooperative.

Download Full-text

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK (BUM) DESA MENUJU KAWASAN BISNIS PARIWISATA TERPADU DI DESA KARANG TENGAH

JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) ◽

10.34203/jimfe.v7i1.2982 ◽

2021 ◽

Vol 07 (01) ◽

Author(s):

Kiki Oktora ◽

◽

Dicky Firmansyah ◽

Ira Rima Anita

Keyword(s):

Focus Group ◽

Business Model ◽

Focus Group Discussion ◽

Group Discussion ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Business Units ◽

Business Model Canvas ◽

Business Competitiveness ◽

The Right

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan BUM Desa dalam kerangka kawasan pariwisata terpadu di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut permasalahan dalam objek penelitian. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu dari literatur dan hasil Focus Group Discussion (FGD). Data diolah dan dikategorikan menggunakan NVivo. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kawasan wisata, salah satunya adalah dengan difersifikasi lini usaha dan pembangunan infrastruktur penunjang wisata. Strategi yang berbentuk strategi BMC (Business Model Canvas) diharapkan dapat menjadi rujukan bagi BUM Desa untuk meningkatkan daya saing usahanya serta menjadi percontohan bagi BUM Desa lain dengan unit usaha yang sejenis. Abstract: This study aims to identify and formulate the right strategy for the development of BUM Desa within the framework of an integrated tourism area in Karang Tengah Village, Babakan Madang District, Bogor Regency. The method used is descriptive qualitative with the aim of obtaining answers to questions concerning the problems in the research object. Sources of data obtained from primary data and secondary data, namely the literature and the results of Focus Group Discussion (FGD). The data is processed and categorized using NVivo. The results of this study identify several strategies that can be used to develop tourist areas, one of which is to diversify business lines and develop tourism supporting infrastructure. The strategy in the form of a BMC (Business Model Canvas) strategy is expected to be a reference for BUM Desa to improve its business competitiveness and become a model for other BUM Desa with similar business units.

Download Full-text

HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI KELURAHAN AMPEL, KECAMATAN SEMAMPIR, KOTA SURABAYA 2017

Amerta Nutrition ◽

10.20473/amnt.v3i1.2019.13-17 ◽

2019 ◽

Vol 3 (1) ◽

pp. 13

Author(s):

Armina Analinta

Keyword(s):

Focus Group ◽

Focus Group Discussion ◽

Exclusive Breastfeeding ◽

Random Sampling ◽

Group Discussion ◽

Sampling Technique ◽

Simple Random Sampling ◽

Primary Data ◽

Cross Sectional ◽

Exact Test

Background: Diarrhea is an endemic disease in Indonesia and often cause death. In 2015 there were eighteen times the outbreak of diarrhea spread in eleven provinces, eighteen districts / cities, with the number one patient. 213 people and 30 deaths (CFR 2.47%). According to Surabaya City Health Office, there were 65.447 cases of diarrhea in 2015, in other words there were 23 cases of diarrhea in 1000 population. Objectives: This study aimed to analyze the relationship between exclusive breastfeeding and diarrhea in RW XIII and RW XIV Kelurahan Ampel, Subdistrict Semampir, City of Surabaya in 2017. Methods: This was observational analytics study with cross sectional design. The population in this research were all the children under five in the area in RW XIII and RW XIV in Kelurahan Ampel. Sampling technique used was simple random sampling involving 39 respondents. Primary data were collected by interview with questionnaire, Focus Group Discussion (FGD). Data were analyzed statistically using Fisher’s Exact Test. Results: The result of this this study, there was relationship between exclusive breastfeeding and diarrhea (p=0.000). Conclusion: There was a significant relationship between exclusive breastfeeding and diarrhea.ABSTRAKLatar Belakang: Diare adalah penyakit endemis di Indonesia dan sering menyebabkan kematian. Pada tahun 2015 terjadi delapan belas kali kejadian luar biasa diare yang tersebar di sebelas provinsi, delapan belas kabupaten/kota, dengan jumlah penderita satu. 213 orang dan kematian 30 orang (CFR 2,47%). Menurut Dinas Kesehatan Kota Surabaya, pada tahun 2015 terdapat 65.447 kasus diare, dengan kata lain terdapat 23 kasus diare pada 1000 penduduk. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan asi eksklusif dengan diare pada balita di RW XIII dan RW XIV Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya 2017.Metode: Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan desain cross sectional. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh balita yang berada di wilayah di RW XIII dan RW XIV di Kelurahan Ampel. Teknik pengambilan data menggunakan simple random sampling didapatkan 39 responden. Data Primer dikumpulkan dengan wawancara dengan kuesioner, Focus Group Discussion (FGD). Analisis data menggunakan uji statistik Fisher’s Exact.Hasil: Hasil penelitian menunjukkan pemberian ASI eksklusif memiliki hubungan dengan kejadian diare (p=0,000).Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian diare.

Download Full-text

MENGANTISIPASI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PEMBELAJARAN “AKU ANAK BERANI MELINDUNGI DIRI SENDIRI”: Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan

Sawwa Jurnal Studi Gender ◽

10.21580/sa.v12i2.1708 ◽

2017 ◽

Vol 12 (2) ◽

pp. 187

Author(s):

Siti Hikmah

Keyword(s):

Sexual Abuse ◽

Focus Group ◽

Literature Review ◽

Focus Group Discussion ◽

Group Discussion ◽

Field Research ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Sexual Crimes ◽

Teachers And Students

Recently, the sexual crime for children tends to increase significantly and it causes a traumatic impact on the victims. So it needs strong effort to anticipate the sexual crimes for children as early as possible. This paper describes the efforts to anticipate sexual abuse for children through learning method namely “I dare to take care of myself” at al-Hikmah Foundation, Grobogan. The method used was qualitative descriptive and field research by conducting Focus Group Discussion (FGD). The researcher used interviews and documentation technique for data collection. The teachers and students of al-Hikmah foundation Grobogan became the sources of primary data. While the secondary data sources were taken from a literature review that is relevant to this study. The result showed that one of the efforts to anticipate sexual abuse for children was by optimizing the teachers’ role and parents through Focus Group Discussion activities. Indeed, it was found ten themes to motivate children defending themselves, namely: Why different?, Where the baby came out?, Where to pee?, What kind of touch is it?, Do I tell you or not?, I’m afraid of ghost, Who is he?, Circumcision, Why is it not allowed?, Who could protect me? These activities would produce an understanding of the importance of taking care of themselves to avoid sexual crimes for children and parents._________________________________________________________Kejahatan seksual anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan menyebabkan dampak traumatis terhadap korban. Maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi kejahatan seksual pada anak sedini. Tulisan ini menjelaskan mengenai upaua mengantisipasi kejahatan seksual anak melalui pembelajaran aku anak berani melindungi diri sendiri di Yayasan al-Hikmah Grobogan. metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, jenis field research, dengan Focus Group Discussion (FGD). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer adalah guru kelas dan siswa MI Yayasan al-Hikmah Grobogan. Sumber data sekunder adalah kajian pustaka dan literature review yang relevan dengan kajian ini. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan seksual anak dilakukan dengan optimalisasi peran guru kelas dan orang tua siswa melalui kegiatan FGD. Mengantisipasi kejahatan seksual pada anak dilakukan melalui pembelajaran aku anak berani melindungi diri sendiri melalui sepuluh tema yaitu: kenapa berbeda, dari mana keluarnya adik bayi, pipis dimana, sentuhan apa nih, cerita nggak ya, ih takut ada hantu, siapa itu, khitan, mengapa tidak boleh, siapa yang bisa melindungiku. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman kepada anak dan orang tua pentingnya menjaga diri sendiri agar terhindar dari kejahatan seksual.

Download Full-text

Social Capital and the Sustainability of KUD Business in Donggala District, Indonesia

Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study ◽

10.47616/jamrems.v2i4.176 ◽

2021 ◽

Vol 2 (4) ◽

pp. 11-24

Author(s):

Muhtar Lutfi ◽

Eko Jokolelono ◽

Armin Muis ◽

Yunus Sading

Keyword(s):

Social Capital ◽

Focus Group ◽

Natural Disasters ◽

Focus Group Discussion ◽

Group Discussion ◽

Primary Data ◽

Net Income ◽

Community Members ◽

Descriptive Research ◽

The Social

This study aims to identify the social capital, co-production, and sustainability of KUD (Village Unit Cooperatives) business. It used descriptive research design using primary data obtained from KUD administrators and KUD members through the focus group discussion (FGD). It used FGD because in general KUD activities stopped after being affected by the natural disasters on September 28, 2018, and during the Covid 19 pandemic so that most of the KUD administrators and members were inactive and difficult to find. The findings of this study showed that (1) some KUD businesses have decreased the number of active KUD members, reduced income and SHU (net income) of KUD members due to the natural disasters that damage property and livelihoods of community members, especially members of KUD; (2) The active participation of KUD members has significantly decreased; (3) Only half of the number of KUDs are still running their activities; and (4) Overal, the social capital, co-production, and sustainability variables of KUD business are low.

Download Full-text

THE INSTITUTIONAL EMPOWERMENT BUILDING OF THE THETHELAN (CROPS) FARMER ON REHABILITATION ZONE OF MERU BETIRI (TNMB) NATIONAL PARK IN EAST JAVA

Jurnal Partisipatoris ◽

10.22219/jp.v1i2.8465 ◽

2019 ◽

Vol 1 (2) ◽

pp. 117

Author(s):

Joko Mulyono ◽

Lukman Wijaya Baratha ◽

Ahmad Munif Mubarok

Keyword(s):

Focus Group ◽

Focus Group Discussion ◽

National Park ◽

Group Discussion ◽

Ecological Theory ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Optimum Result ◽

Institution Theory ◽

Market Intervention

The study entitled “ The institutional empowerment building of the crops farmer on rehabilitation zone of Meru Betiri national park in East Java” takes the fact that since the initialization of the Ecosystem Returns (PE) in 1999 in the rehabilitation zone until the year 2017, there is no optimum result of the program. Instead of getting greener, the zone becomes more dry, arid, and wither. The problem of the study is that what causes the PE program in rehabilitation zone ran less optimum? How to build the institutional empowerment of crops farmer? The purpose of this study is to identify factors that cause the less optimum of PE program at the rehabilitation zone and to formulate the model of optimum institutional empowerment of crops farmers. The primary data were through observation, interview, and Focus Group Discussion (FGD), while the secondary data were from a mixed document of Green’s ecological theory and Nort’s institution theory. Less optimum of PE program is due to the cultural switch from abstinence to anthropocentric, the scarcity of farming land, and market intervention. The model of institutional empowerment of crops farmer is the cooperation and synergy interaction among the actors.

Download Full-text

ALTERNATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus) DI PERAIRAN KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia ◽

10.15578/jkpi.7.1.2015.25-36 ◽

2015 ◽

Vol 7 (1) ◽

pp. 25

Author(s):

Ihsan Ihsan ◽

Eko Sri Wiyono ◽

Sugeng Hari Wisudo ◽

John Haluan

Keyword(s):

Focus Group ◽

Focus Group Discussion ◽

Group Discussion ◽

Secondary Data ◽

Management Policy ◽

Primary Data ◽

Fishing Gear ◽

Portunus Pelagicus ◽

Expert Choice ◽

The Government

Upaya melakukan perbaikan pengelolaan perikanan rajungan merupakan solusi untuk mencapai sistem pengelolaan rajungan yang berkelanjutan. Kajian tentang alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan. diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten pangkep. Penelitian dilaksanakan di kecamatan pesisir dan dua kecamatan kepulauan di Kabupaten Pangkep, pada bulan Desember 2012- April 2013. Data primer diperoleh dari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan responden melalui Focus Group Discussion. Pengambilan data sekunder dari instansi terkait. Analisis di gunakan dengan A’WOT mengaplikasikan Program Expert Choice 2000. Hasil analisis menunjukan bahwa pengelolaan perikanan rajungan, mengandalkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Kriteria komponen kekuatan menempatkan prioritas relatif pertama minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi, peluang menetapkan target PEMDA dalam pengelolaan perikanan rajungan tinggi, kelemahan ditetapkan kordinasi dan implementasi kelembagaan masih rendah, ancaman ditetapkan jumlah alat tangkap rajungan semakin meningkat. Urutan prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan adalah: a) Penciptaan mata pencaharian alternatif; b) Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan; c) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; d) Restocking rajungan; e) Pengelolaan perikanan rajungan berbasis zonasi dan f) Pengembangan budidaya rajungan. The effort to make improvement in a management policy of crab fishing is a solution to achieve suistainable resource management system. The purpose of this study is to examine an alternative management policy in crab fishing. This research gives an input for the government to regulate the crab fishing management. Research conducted in sub districts of all coastal and two islands in Pangkep districts in December 2012-April 2013. The primary data obtained from the field observations and interviews with respondents through Focus Group Discussion. Collection of secondary data was done by collecting data from the relevant agencies and recording data from collector. Data were analyzed using A’WOT analysis and Program Expert Choice 2000. The results of the analysis showed that the crab fishing management, relying on the strengths and opportunity to address the weaknesses and threats. The first priority of the strength component criteria were relative interest crab fishermen and management of high society, high target of local government in the management of crab fishing was opportunity component, coordination and implementation of institutional became a weakness component, and increasing number of crab fishing gear was became Threats. Recommendation of alternatives management for swimming crab include: a) Development of alternative livelihoods, b ) Law enforcement and institutional capacity building; c) Use of environmentally friendly fishing gear ; d ) Restocking of crab; e ) Crab fisheries management based on zonation and f ) crab aquaculture development.

Download Full-text

KAPASITAS ADAPTIF INSTITUSI FORMAL PENGELOLA KAWASAN PERAIRAN DALAM MENDUKUNG RESILIENSI SOSIAL EKOSISTEM TERUMBU KARANG

Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ◽

10.15578/jsekp.v10i2.1257 ◽

2016 ◽

Vol 10 (2) ◽

pp. 159

Author(s):

Andrian Ramadhan ◽

Agus Heri Purnomo ◽

Siti Hajar Suryawati ◽

Maulana Firdaus

Keyword(s):

Focus Group ◽

Adaptive Capacity ◽

Focus Group Discussion ◽

Water Conservation ◽

Descriptive Analysis ◽

Group Discussion ◽

Water Area ◽

Primary Data ◽

Social Resilience ◽

Strategic Value

Perairan pada dua lokasi penelitian yaitu di Kepulauan Spermonde dan Laut Sawu dalam kondisi terancam keberlanjutannya akibat kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rusaknya ekosistem terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan. Pada kedua lokasi diketahui bahwa penggunaan bom ikan, potasium dan sianida masih banyak terjadi. Kapasitas adaptif menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengelola untuk mewujudkan tercapainya resiliensi sosial ekosistem terumbu karang yang dalam hal ini telah mengalami gangguan dan kerusakan. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas adaptif pengelola kawasan perairan khususnya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan untuk mengukur kapasitas adaptif mengikuti model yang dikembangkan oleh Gupta et al. dan Furqon. Data primer diperoleh melalui focus group discussion sementara data sekunder diperoleh dari laporan berbagai instansi dan publikasi hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis yang kemudian ditabulasikan dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adaptif pengelola perairan laut sawu lebih baik jika dibandingkan dengan pengelola kawasan perairan kepulauan spermonde karena didukung oleh eksistensi Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN). Kehadiran BKKPN terbukti memiliki arti strategis dalam hal peningkatan kapasitas intelektual, kapasitas sosial dan kapasitas politik. Selain itu juga membuat ruang koordinasi pengelolaan perairan yang lebih baik sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan perairan. (Adaptive Capacity of The Water Management Authorities in Endorsing The Social Resilience of Coral Reef Ecosystem)The water condition of Spermonde Islands and Sawu Sea is threatened by environmental degradation. The main problem is the damage of coral ecosystem caused by destructive fishing activities. In both locations, utilization of fishing bomb, potassium and cyanide is commonly used by the societies. Therefore this research was conducted to assessing the adaptive capacity of authorities involved in management. Adaptive capacity used to address the ability of authorities in obtaining ecosystem resilience. Method used in this research based on a framework developed by Gupta et al. dan Furqon. Primary data was obtained through focus group discussion, while secondary was collected from various institutions and research publications. Content and descriptive analysis are used to explore the performace of institutions. Results show that the adaptive capacity of authorities in Sawu Sea is better than in Spermonde Islands. Existence of Water Conservation National Office in Kupang has a strategic value in enhancing intellectual, social and political capacityies. It becomes an institution which synchronize water area management so that overlapping authority can be reduced.

Download Full-text

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRAKTIK-PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DI DAERAH

Yustisia Jurnal Hukum ◽

10.20961/yustisia.v2i1.11072 ◽

2013 ◽

Vol 2 (1) ◽

Author(s):

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

Keyword(s):

Focus Group ◽

Focus Group Discussion ◽

Good Governance ◽

Group Discussion ◽

Secondary Data ◽

Policy Formulation ◽

Management Policy ◽

Primary Data ◽

Regional Environment ◽

Central Java

AbstractThe purpose of this research is to formulate legal drafting a model policy formulation Regional Regulation based Green Legislation in order to develop the practices of good governance in the region through strength- ening the role of the executive (such as the leading sector of legal department Sector, BLH, Central Java Regional Environment and Parliament. This research is a juridical non-doctrinal, with a qualitative ap- proach. The method will be used through the stages of: mapping the existing condition into the formulation of legal drafting which has been used, mapping of potential executive (leading sector) and the Parliament, to evaluate regulations, identify and evaluate the constraints faced in the policy formulation stage, identify opportunities and strategies and formulate a model formulation that can be developed. Sources of data used were primary and secondary data sources from the Central Java Regional Ministry of Environment, the Legal Department of Nganjuk Regency. Collection of primary data done by observation and interview and Focus Group Discussion ( FGD). The collection of secondary data through literature and content analysis. Checking the validity of the data was done by using triangulation of sources. The results of research are: First, the preparation of formulations Legal Drafting regulations made by the Government in Nganjuk in accordance with Act No. 12 of 201, and Act No. 32 of 2009, but not all use the Paper of Academic regulation in the formulation so that the Legal Drafting Regional Regulation not meet the criteria of a good legal system. Second, participation has not been effective and not all regulation is preceded Academic Manuscript. Third, the constraints in the formulation of legal drafting regulations include limitations of the preparation of draft environmental preservation, the ability to assess the regulation, the ability to formulate environmental protection and management policy.Keywords: legal drafting ,local regulation, good governanceAbstrakTujuan penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan formulasi legal drafting Peraturan Daerah (Perda) berbasis Green Legislation dalam rangka pengembangan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif (leading sector seperti bagian hukum, BLH, Pusat Regional Jawa KLH dan DPRD melalui strategi, mekanisme, dan pemberdayaan potensi, serta perbaikan prosedur penyusunan Perda agar memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis non-doktrinal, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang akan dipakai melalui tahapan-tahapan berupa : pemetaan existing condition formulasi legal drafting yang selama ini digunakan, pemetaan terhadap potensi eksekutif (leading sector) dan DPRD, mengevaluasi Perda yang sudah dihasilkan selama ini (Tahun I), mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam tahap formulasi kebijakan, mengidentifikasi peluang dan strategi serta merumuskan model formulasi yang dapat dikembangkan (Tahun II), menyusun pedoman dan standar prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan serta monitoring bagi eksekutif (leading sector) dan DPRD (Tahun III) Penekanan dalam rangka formulasi legal drafting yang dilakukan Pemerintah agar menghasilkan perda yang berbasis green legislation. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dari Pusat Regional Jawa Kementerian LH, Bagian Hukum Pemkab Nganjuk. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk memberikan penajaman dan elaborasi data lebih lanjut dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analy- sis. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut. Pertama, Penyusunan formulasi Legal Drafting Perda yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Nganjuk belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 32 Tahun 2009, sehingga belum semua Perda menggunakan Naskah Akademik dalam formulasi Legal Drafting Perdanya . Kedua, partisipasi belum berjalan efektif dan belum semua Perda didahului Naskah Akademik. Ketiga, kendala dalam formulasi legal drafting Perda antara lain kemampuan menilai Perda, kemampuan merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Kata kunci : pembentukan , perda, good governance

Download Full-text

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU ENGGANO PROVINSI BENGKULU

JURNAL ENGGANO ◽

10.31186/jenggano.5.1.23-39 ◽

2020 ◽

Vol 5 (1) ◽

pp. 23-39

Author(s):

Zamdial Zamdial ◽

Deddy Bakhtiar ◽

Ari Anggoro ◽

Dede Hartono ◽

Ali Muqsit

Keyword(s):

Focus Group ◽

Focus Group Discussion ◽

Marine Protected Area ◽

Group Discussion ◽

Management Plan ◽

Marine Conservation ◽

Management Policy ◽

Primary Data ◽

Survey Method ◽

Conservation Area

Pulau Enggano merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia yang terletak di perairan Pantai Barat Sumatera, Samudera Hindia. Pulau Enggano adalah sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Untuk kepentingan ekologis dan ekonomi, semua potensi sumberdaya hayati kelautan yang ada di Pulau Enggano, harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Penelitian dilakukan dengan metode survei. Data primer yaitu kondisi bio-fisik dan persepsi masyarakat, dikumpulkan dengan metode obesrvasi, wawancara dan FGD (Focus Group Discussion). Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Semua data di analisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Luas wilayah daratan Pulau Enggano, ± 400,6 km² atau ± 40.600 hektar. Ekosistem utama adalah hutan mangrove ± 1414,78 ha (141,478 km2), dan terumbu karang ± 5.097 ha (± 50,97 km2). Potensi sumberdaya hayati lainnya adalah padang lamun, berbagai jenis rumput laut, ikan karang, ikan pelagis dan ikan demersal yang ekonomis penting. Kebijakan pengelolaan KKPD Pulau Enggano diarahkan untuk pemanfaatan kegiatan pariwisata dan perikanan berkelanjutan. Lokasi KKPD Pulau Enggano di tetapkan di Kawasan Desa Banjarsari dan Desa Kahyapu. Visi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara adalah “Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Enggano secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat”. Pengelolaan KKPD Pulau Enggano untuk Rencana Jangka Panjang (RJP) adalah selama 20 tahun yang meliputi 4 tahapan Rencana Pengelolaan jangka Menegah (RPJM).MANAGEMENT PLAN AND ZONING OF THE CONSERVATION AREA OF THE ENGGANO ISLAND, BENGKULU PROVINCE. Enggano Island is one of the outer small islands in Indonesia which is located in the waters of the West Coast of Sumatra, Indian Ocean. Enggano Island is a district in the region of North Bengkulu Regency, Bengkulu Province. For ecological and economic interests, all potential of marine living resources that exist on the island of Enggano, must be managed by optimally and sustainably. The purpose of this study was to compile the Document of Management Plan And Zoning of The Enggano Island Regional Marine Conservation Area (RMCA), Bengkulu Province. The study was conducted by survey method. Primary data, namely bio-physical conditions and community perceptions, were collected by observation, interviews and FGD (Focus Group Discussion) methods. Secondary data were collected by the literature study method. All data were analyzed by descriptive-qualitative methods. The total land area of Enggano Island, ± 400.6 km² or ± 40,600 hectares. The main ecosystem is mangrove forest ± 1414.78 ha (141.487 km2), and coral reef ± 5,097 ha (± 50.97 km2). Other potential biological resources are seagrass beds, various types of seaweed, reef fish community, pelagic and demersal fish which are economically important. The management policy of the Enggano Island RMCA is directed for the utilization of sustainable tourism and fisheries activities. The location of the Enggano Island RMCA was determined in the Banjarsari and Kahyapu Villages. The Vision of the Management of the Enggano Island KKPD of North Bengkulu Regency is "Realizing the management and utilization of the Enggano Marine Protected Area in an integrated, optimal and sustainable manner, so that it is beneficial for the welfare and prosperity of the community". The Management of the Enggano Island RMCA for the Long-Term Plan (LTP) is for 20 years which includes 4 stages of the Medium-Term Management Plan (MTMP).

Download Full-text

ANALISIS DESKRIPTIF FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN TANGKAP (Studi Kasus: Kota Kendari)

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ◽

10.15578/jksekp.v9i1.7440 ◽

2019 ◽

Vol 9 (1) ◽

pp. 69

Author(s):

Deshinta Vibriyanti

Keyword(s):

Focus Group ◽

Focus Group Discussion ◽

Household Income ◽

Descriptive Analysis ◽

Group Discussion ◽

Production Costs ◽

Primary Data ◽

Living Standard ◽

Fisheries Resources ◽

Average Household Income

Sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun pada kenyataannya belum mampu membuat nelayan keluar dari jeratan kemiskinan. Pendapatan yang bersifat tidak pasti membuat keberlanjutan profesi sebagai nelayan tangkap menjadi terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data primer di lakukan pada bulan Mei tahun 2015 di desa Purirano dan Bungkutoko dengan mewawancarai 200 responden di tingkat rumah tangga. Data primer diperoleh juga melalui Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga sampel perbulan di kedua lokasi Rp2.307.863. Pendapatan rata-rata di Kelurahan Purirano Rp3.094.803 lebih tinggi dari pendapatan di Kelurahan Bungkutoko sebesar Rp1.981.209. Rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi diperoleh pada musim gelombang tenang (sekitar Rp3 juta), dan terendah pada musim panceklik (sekitar Rp1,6 juta). Faktor pembeda pendapatan nelayan yaitu (1) faktor internal (kepemilikan jenis armada dan alat tangkap dan besarnya biaya produksi), (2) faktor eksternal (musim, harga dan pemasaran, dan degradasi sumber daya laut). Title: Descriptive Analysis of Socio Economic Factors Influencing to Fishers’ Household Income (Case Study: Kendari City)Fisheries resources are potential to improve the living standard and welfare of fishers, however, its production has not able yet to lift fishers out of poverty. The uncertain level of income threaten the sustainability of the fishers livelihood. This study aims to determine factors that influence the income of fishers and fisheries resources management in Kendari City, Southeast Sulawesi. Primary data were collected from 200 household respondents in May 2015 through Focus Group Discussion (FGD) in Purirano and Bungkutoko villages. Secondary data were collected from literature. Data were analysed using SPSS program. The results showed that average household income per month in the two locations was IDR2,307,863. The average income in Purirano Sub-district was IDR3,094,803. It was IDR1,981,209 higher than the income in Bungkutoko Sub-District.The highest average household income was obtained during the calm wave season (around IDR 3 million), and the lowest income was obtained in the strong wave season (around IDR 1.6 million). The fishers income differentiate factors are (1) internal factors (ownership of fleet type, fishing gear, and production costs), (2) external factors (season, prices and marketing, and degradation of marine resources).

Download Full-text