scholarly journals POTENSI USAHA BUDI DAYA RUMPUT LAUT DI PULAU PANJANG KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN

Author(s):  
Permana Ari Soejarwo

ABSTRAK Pulau Panjang merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang potensial untuk budidaya rumput laut. Usaha ini diprediksi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Pulau panjang. Penelitian ini bertujuan mempelajari potensi usaha rumput laut di Pulau Panjang Kabupaten Serang. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, focus group discussion (FGD) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang, pembudidaya, perangkat desa, serta pengumpulan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif sehingga memberi informasi tentang potensi produksi rumput laut, rata-rata pendapatan pembudidaya dengan serapan tenaga sertanilai tambah dari komoditas rumput laut. Hasil penelitian menunjukkan luasan budi daya rumput laut 100 ha diperoleh 224 ton rumput laut kering dalam sekali panen (45 hari) dengan nilai Rp3.360.000.000 atauRp16.800.000 per petak (0.5 ha). Pada luasan 100 Ha usaha budidaya rumput laut ini dapat menyerap 1.000 orang tenaga kerja. Sehingga dapat mengurangi pengangguran. komoditas rumput laut dapat dijadikan beberapa produk dengan nilai jual tinggi.Title: Potential of Seaweed Farming Business in Pulau Panjang Serang District, Banten ProvinceABSTRACT Pulau Panjang is one of coastal area in Serang District with potential in marine and fisheries sectors. Seaweed farming is predicted to be able to increase community income in Pulau Panjang. This study aims to describe potency of seaweed farming in Pulau Panjang, Serang District. Data andinformation were collected through Focus Group Discussion (FGD), field observation and secondary data. Data were analyzed descriptively by describing about seaweed farming potency from seaweed production, average income of seaweed farmer, increased number of labour and added value of commodity. Result of this study shows that seaweed farming area of 100 ha produced 224 tons of dry seaweed in one harvest period (45 days) with value of 3.360.000 or 16.800.000 per plot area (0.5 ha). Meanwhile, it absorbs labours up to 1000 persons for 100 ha area. Thus, seaweed farming helps to reduce the number of unemployment, and it creates additional values of seaweed which they could beprocessed into numerous food products.

2016 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 29 ◽  
Author(s):  
Nyoman Radiarta ◽  
Erlania Erlania ◽  
Joni Haryadi ◽  
Annisya Rosdiana

<p>Kebijakan pembangunan kemandirian dalam budidaya perikanan dan membangun kemandirian pulau-pulau kecil merupakan kebijakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung poros maritim nasional. Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut cukup besar untuk dikembangkan diantaranya potensi pengembangan budidaya laut, terutama budidaya rumput laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi dan langkah-langkah strategis pengembangan budidaya rumput laut di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Data dan informasi dikumpulkan melalui media diskusi (Focus Group Discussion/FGD), kunjungan ke lokasi pengembangan budidaya rumput laut, dan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif dengan memberikan opsi-opsi kebijakan pengembangan budidaya rumput laut. Pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan cukup berkembang dengan pusat kawasan pengembangannya di Kecamatan Nunukan Selatan. Kappaphycus alvarezii (cottonii) merupakan jenis yang umumnya dibudidayakan dengan metode longline. Dalam tulisan ini, potensi, permasalahan, dan strategi pengembangan budidaya rumput laut yang teridentifikasi di lokasi penelitian dibahas secara komprehensif.</p><p>Policy on aquaculture development in the small and the most outer islands is a strategic program from Ministry of Marine Affair and Fisheries to support national maritime shaft. Sebatik Island in Nunukan Regency has a large potential of coastal and marine resources to be developed include the development of marine aquaculture, especially seaweed culture. This study aimed to evaluate condition and strategic steps in the development of seaweed aquaculture in Sebatik Island, Nunukan Regency North Kalimantan Province. Data and information collected through Focus Group Discussion (FGD), field visit to seaweed aquaculture areas, and secondary data. Data were analyzed descriptively by presenting policy options for seaweed aquaculture development. Marine aquaculture especillay seaweed culture was well developed in Nunukan Regency, which was mainly concentrated in South Nunukan. Kappaphycus alvarezii (cottonii) is the main species cultivated in this region by using long line method. In this paper, the potential, problems and development strategy of seaweed cultivation were identified and discussed comprehensively.</p>


2017 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 187
Author(s):  
Siti Hikmah

<p class="IIABSTRAK333">Recently, the sexual crime for children tends to increase significantly and it causes a traumatic impact on the victims. So it needs strong effort to anticipate the sexual crimes for children as early as possible. This paper describes the efforts to anticipate sexual abuse for children through learning method namely “I dare to take care of myself” at al-Hikmah Foundation, Grobogan. The method used was qualitative descriptive and field research by conducting Focus Group Discussion (FGD). The researcher used interviews and documentation technique for data collection. The teachers and students of al-Hikmah foundation Grobogan became the sources of primary data. While the secondary data sources were taken from a literature review that is relevant to this study. The result showed that one of the efforts to anticipate sexual abuse for children was by optimizing the teachers’ role and parents through Focus Group Discussion activities. Indeed, it was found ten themes to motivate children defending themselves, namely: Why different?, Where the baby came out?, Where to pee?, What kind of touch is it?, Do I tell you or not?, I’m afraid of ghost, Who is he?, Circumcision, Why is it not allowed?, Who could protect me? These activities would produce an understanding of the importance of taking care of themselves to avoid sexual crimes for children and parents.</p><p class="IIABSTRAK333" align="center">_________________________________________________________</p>Kejahatan seksual anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan menyebabkan dampak traumatis terhadap korban. Maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi kejahatan seksual pada anak sedini. Tulisan ini menjelaskan mengenai upaua meng­antisi­pasi kejahatan seksual anak melalui pembelajaran aku anak berani melindungi diri sendiri di Yayasan al-Hikmah Grobogan. metode yang digunakan ada­lah kualitatif deskriptif, jenis <em>field research</em>, dengan <em>Focus Group Discussion</em> (FGD). Teknik pe­ngumpul­­an data menggunakan wa­wan­cara dan dokumentasi. Sumber data primer adalah guru kelas dan siswa MI Yayasan al-Hikmah Grobogan. Sumber data sekunder adalah kajian pustaka dan literature review yang relevan dengan kajian ini. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan seksual anak dilakukan dengan optimali­sasi peran guru kelas dan orang tua siswa melalui kegiatan FGD. Mengantisipasi kejahatan seksual pada anak dilakukan melalui pembelajaran aku anak berani melindungi diri sendiri melalui se­puluh tema yaitu: kenapa berbeda, dari mana keluar­­nya adik bayi, pipis dimana, sentuhan apa nih, cerita nggak ya, ih takut ada hantu, siapa itu, khitan, mengapa tidak boleh, siapa yang bisa melindungiku. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman kepada anak dan orang tua pentingnya menjaga diri sendiri agar terhindar dari kejahatan seksual.


Author(s):  
Verrianto Madjowa ◽  
Abdul Hafidz Olii ◽  
Alfi Sahri Remi Baruadi

Tomini Gulf coast inhabited by various ethnic groups in Indonesia, one of Gorontalo. The coastal area Gorontalo Tomini Bay stretches from the border Bone Bolango - Mongondow Bolaang South (North Sulawesi) to Pouhuwato - Parigi Moutong (Central Sulawesi). The purpose of this research for the inventory of local knowledge Gorontalo related to astronomy and movement of pelagic fish in the Gulf of Tomini. Based on this research, there is local wisdom that still retained fishermen off the coast of Gorontalo, Tomini, like the seasons, currents and astronomy (astrology). Fishermen off the coast of Gorontalo, Tomini, referring to the constellation as a direction and a benchmark in the utilization of fishery resources. Collecting data in this study done by observation and interviews with several respondents fishermen. Respondents were determined by purposive sampling (intentionally). Data collection for this study from September 2017 until February 2019. Similarly Discussion Forum Focus (Focus Group Discussion, FGD) in several places on local wisdom for the season, currents and  astronomy.


2019 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 62
Author(s):  
Marcelien Djublina Ratoe Oedjoe ◽  
Felix Rebhung ◽  
Sunadji Sunadji

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi nilai tambah di antara tiga stakeholder utama pada usaha budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu pembudidaya, pedagang dan industri rumput laut telah dilakukan. Data kualitatif dan kuantitatif diperoleh lewat survei, observasi langsung, wawancara dan diskusi kelompok (Focus Group Discussion, FGD). Sampel/unit usaha budidaya rumput laut diambil secara representative dan purposive. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif disertai perhitungan Pay Back Period (PBP), Break Even Point (BEP) dan Benefit Cost ratio (B/C). Hasil menunjukkan nilai PBP = 0,72 yang berarti unit usaha dapat mengembalikan modal dalam 8 bulan. Nilai BEP per unit usaha budidaya rumput laut sebesar Rp. 3.435,77 dan BEP produksi sebesar 2.007,50 kg. Nilai B/C ratio 1.09 menunjukkan bahwa usaha rumput laut di lokasi study layak dilaksanakan. Nilai tambah pada pembudidaya sebesar Rp 3.575/kg, pedagang sebesar Rp 2.175/kg dan industri rumput laut sebesar Rp 41.000/kg. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pada tingkat kelayakan usaha budidaya rumput laut di NTT dewasa ini, nilai tambah tertinggi dinikmati oleh industri pengolahan rumput laut, diikuti pembudidaya dan pedagang.AbstractThis study aims to determine the distribution of value added among the three main stakeholders in seaweed farming in the Province of East Nusa Tenggara (NTT), namely the farmers, traders and seaweed industries. The study applied a qualitative and quantitative method through a survey, direct observation, and interviews. Data were representatively and purposively collected. The study used descriptive analysis, focus group discussion, and simple mathematics. Results showed that payback period was 0.72 meaning that the investment could be returned in 8 months; break-even point (BEP) per seaweed culture business unit was IDR. 3,435.77; the break-even point of production was 2,007.50 kg; benefit-cost (B/C) was 1.09 meaning that the seaweed culture was feasible to do. There were 3 successive seaweed marketing channels such as producer, collector, merchant, manufacturer, consumer, or direct delivery from producers to consumers, producer to collecting merchant, big merchant to the consumer. The added value was IDR. 3,575/kg for the seaweed farmer, IDR. 2,175/kg for big merchant, and IDR. 41,000/kg for seaweed industry.


2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 117
Author(s):  
Joko Mulyono ◽  
Lukman Wijaya Baratha ◽  
Ahmad Munif Mubarok

The study entitled “ The institutional empowerment building of the crops farmer on rehabilitation zone of Meru Betiri national park in East Java” takes the fact that since the initialization of the Ecosystem Returns (PE) in 1999 in the rehabilitation zone until the year 2017, there is no optimum result of the program. Instead of getting greener, the zone becomes more dry, arid, and wither. The problem of the study is that what causes the PE program in rehabilitation zone ran less optimum? How to build the institutional empowerment of crops farmer? The purpose of this study is to identify factors that cause the less optimum of PE program at the rehabilitation zone and to formulate the model of optimum institutional empowerment of crops farmers. The primary data were through observation, interview, and Focus Group Discussion (FGD), while the secondary data were from a mixed document of Green’s ecological theory and Nort’s institution theory. Less optimum of PE program is due to the cultural switch from abstinence to anthropocentric, the scarcity of farming land, and market intervention. The model of institutional empowerment of crops farmer is the cooperation and synergy interaction among the actors.


2015 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 25
Author(s):  
Ihsan Ihsan ◽  
Eko Sri Wiyono ◽  
Sugeng Hari Wisudo ◽  
John Haluan

<p>Upaya melakukan perbaikan pengelolaan perikanan rajungan merupakan solusi untuk mencapai sistem pengelolaan rajungan yang berkelanjutan. Kajian tentang alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan. diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten pangkep. Penelitian dilaksanakan di kecamatan pesisir dan dua kecamatan kepulauan di Kabupaten Pangkep, pada bulan Desember 2012- April 2013. Data primer diperoleh dari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan responden melalui Focus Group Discussion. Pengambilan data sekunder dari instansi terkait. Analisis di gunakan dengan A’WOT mengaplikasikan Program Expert Choice 2000. Hasil analisis menunjukan bahwa pengelolaan perikanan rajungan, mengandalkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Kriteria komponen kekuatan menempatkan prioritas relatif pertama minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi, peluang menetapkan target PEMDA dalam pengelolaan perikanan rajungan tinggi, kelemahan ditetapkan kordinasi dan implementasi kelembagaan masih rendah, ancaman ditetapkan jumlah alat tangkap rajungan semakin meningkat. Urutan prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan adalah: a) Penciptaan mata pencaharian alternatif; b) Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan; c) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; d) Restocking rajungan; e) Pengelolaan perikanan rajungan berbasis zonasi dan f) Pengembangan budidaya rajungan.</p><p><br />The effort to make improvement in a management policy of crab fishing is a solution to achieve suistainable resource management system. The purpose of this study is to examine an alternative management policy in crab fishing. This research gives an input for the government to regulate the crab fishing management. Research conducted in sub districts of all coastal and two islands in Pangkep districts in December 2012-April 2013. The primary data obtained from the field observations and interviews with respondents through Focus Group Discussion. Collection of secondary data was done by collecting data from the relevant agencies and recording data from collector. Data were analyzed using A’WOT analysis and Program Expert Choice 2000. The results of the analysis showed that the crab fishing management, relying on the strengths and opportunity to address the weaknesses and threats. The first priority of the strength component criteria were relative interest crab fishermen and management of high society, high target of local government in the management of crab fishing was opportunity component, coordination and implementation of institutional became a weakness component, and increasing number of crab fishing gear was became Threats. Recommendation of alternatives management for swimming crab include: a) Development of alternative livelihoods, b ) Law enforcement and institutional capacity building; c) Use of environmentally friendly fishing gear ; d ) Restocking of crab; e ) Crab fisheries management based on zonation and f ) crab aquaculture development.<br /><br /></p>


2018 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Rangga Ditya Yofa ◽  
Mewa Ariani ◽  
I Ketut Kariyasa ◽  
Achmad Suryana

<p>Field School-Integrated Crop Management (FS-ICM) was one of components within the National Rice Production Enhancement Program implemented by the Ministry of Agriculture in the period of 2009−2014. With the support of a large amount of budget, FS-ICM implementation was expected to have a significant impact on the increase of food production. This study aims to assess planning design and the implementation of FS-ICM on rice. This study used primary and secondary data included all information related to planning design and the implementation of FS-ICM program at national and regional levels. Data collection was carried out by interviewing the leaders of agricultural institutions associated with activities of FS-ICM and from Focus Group Discussion (FGD) among the group and individual rice farmers at provincial and regency levels in West Java Province in the period of September−October 2014. The data and information were processed descriptively and qualitatively. The results of this study indicated that annual planning of the FS-ICM program was in fact not based on the results of annual evaluation of the implementation and the performance of FS-ICM. During five-year period, annual target of the FS-ICM had been arranged to be increased at a very high rate, regardless of the limited capacity and the unsuccessful implementation of the program. This study had also indicated that planning and implementation of FS-ICM in the field was not fully in accordance with the basic concept of ICM. The rate of adoption of ICM technology components among the rice farmers was quite low, besides the limited number and quality of agriculture extension workers to support this program. It is suggested reporting systems and socialization program improvement, well-functioning LL, encouraging the mobilization of extension, fostering local growers, establishing better coordination between central and local governments as well as implementers in the field, and also building and repairing aspects of processing, marketing and farmers groups.</p><p> </p><p>Abstrak</p><p>Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan salah satu komponen dalam program Peningkatan Produksi Beras Nasional yang dilaksanakan Kementerian Pertanian pada tahun 2009−2014. Dengan dukungan anggaran yang besar, pelaksanaan SL-PTT diharapkan dapat berdampak nyata pada peningkatan produksi pangan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan dari implementasi kegiatan SL-PTT padi sawah. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi informasi tentang perencanaan dan implementasi SL-PTT di pusat dan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan instansi pertanian yang terkait dengan kegiatan SL-PTT serta <em>focus group discussion</em> (FGD) di antara kelompok tani/petani padi sawah pada tingkat provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan September−Oktober 2014.  Pengolahan data dan informasi dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan tahunan SL-PTT tidak didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan kinerja implementasi SL-PTT di lapangan. Selama periode lima tahun, target tahunan SL-PTT terus ditambah dengan tingkat kenaikan yang tinggi, tanpa memperhatikan kemampuan daya dukung keberhasilan program. Kajian ini juga menunjukkan perencanaan dan implementasi SL-PTT di lapangan tidak mengacu sepenuhnya pada konsep dasar PTT, tingkat adopsi komponen teknologi PTT masih rendah, dan jumlah serta kualitas penyuluh pertanian terbatas untuk mendukung keberhasilan program SL-PTT ini. Implikasi kebijakan yang disarankan ialah perbaikan sistem pelaporan dan sosialisasi program, memfungsikan LL secara baik, mendorong mobilisasi penyuluh, menumbuhkan penangkar-penangkar lokal, membangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan, serta membangun dan memperbaiki aspek pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan kelompok tani.</p>


2013 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

<p align="center"><strong><em>A</em></strong><strong><em>b</em></strong><strong><em>s</em></strong><strong><em>t</em></strong><strong><em>r</em></strong><strong><em>a</em></strong><strong><em>c</em></strong><strong><em>t</em></strong></p><p><em>T</em><em>he purpose of this research is to formulate legal drafting a model policy formulation Regional Regulation based Green Legislation in order to develop the practices of good governance in the region through strength- ening the role of the executive (such as the leading sector of legal department Sector, BLH, Central Java Regional Environment and Parliament. This research is a juridical non-doctrinal, with a qualitative ap- proach. The method will be used through the stages of: mapping the existing condition into the formulation of legal drafting which has been used, mapping of potential executive (leading sector) and the Parliament, to evaluate regulations, identify and evaluate the constraints faced in the policy formulation stage, identify opportunities and strategies and formulate a model formulation that can be developed. Sources of data used were primary and secondary data sources from the Central Java Regional Ministry of Environment, the Legal Department of Nganjuk Regency. Collection of primary data done by observation and interview and Focus Group Discussion ( FGD). The collection of secondary data through literature and content analysis. Checking the validity of the data was done by using triangulation of sources. The results of research are: First, the preparation of formulations Legal Drafting regulations made by the Government in Nganjuk in accordance with Act No. 12 of 201, and Act No. 32 of 2009, but not all use the Paper of Academic regulation in the formulation so that the Legal Drafting Regional Regulation not meet the criteria of a good legal system. Second, participation has not been effective and not all regulation is preceded Academic Manuscript. Third, the constraints in the formulation of legal drafting regulations include limitations of the preparation of draft environmental preservation, the ability to assess the regulation, the ability to formulate environmental protection and management policy.</em></p><p><strong><em>K</em></strong><strong><em>eywords: </em></strong><em>l</em><em>egal drafting ,local regulation, </em><em>go</em><em>od governance</em></p><p align="center"><strong>A</strong><strong>b</strong><strong>s</strong><strong>t</strong><strong>ra</strong><strong>k</strong></p><p>Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan formulasi <em>legal drafting </em>Peraturan Daerah (Perda) berbasis <em>Green Legislation </em>dalam rangka pengembangan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif (<em>leading sector </em>seperti bagian hukum, BLH, Pusat Regional Jawa KLH dan DPRD melalui strategi, mekanisme, dan pemberdayaan potensi, serta perbaikan prosedur penyusunan Perda agar memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis non-doktrinal, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang akan dipakai melalui tahapan-tahapan berupa : pemetaan <em>existing condition </em>formulasi <em>legal drafting </em>yang selama ini digunakan, pemetaan terhadap potensi eksekutif (<em>leading sector) </em>dan DPRD, mengevaluasi Perda yang sudah dihasilkan selama ini (Tahun I), mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam tahap formulasi kebijakan, mengidentifikasi peluang dan strategi serta merumuskan model formulasi yang dapat dikembangkan (Tahun II), menyusun pedoman dan standar prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan serta monitoring bagi eksekutif (<em>leading sector) </em>dan DPRD (Tahun III) Penekanan dalam rangka <em>formulasi legal drafting </em>yang dilakukan Pemerintah agar menghasilkan perda yang berbasis <em>green legislation</em>. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dari Pusat Regional Jawa Kementerian LH, Bagian Hukum Pemkab Nganjuk. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk memberikan penajaman dan elaborasi data lebih lanjut dilakukan <em>Focus Group Discussion </em>(FGD). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan <em>content analy- sis</em>. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut. Pertama, Penyusunan formulasi Legal Drafting Perda yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Nganjuk belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 32 Tahun 2009, sehingga belum semua Perda menggunakan Naskah Akademik dalam formulasi Legal Drafting Perdanya . Kedua, partisipasi belum berjalan efektif dan belum semua Perda didahului Naskah Akademik. Ketiga, kendala dalam formulasi legal drafting Perda antara lain kemampuan menilai Perda, kemampuan merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p><p><strong>Kata kunci : </strong>pembentukan , perda, good governance</p>


Dharma LPPM ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Sumarwoto Ps ◽  
Oktavia S. Padmini ◽  
Dwi Aulia Puspitaningrum

Pacarejo Village in Semanu District Gunung Kidul Regency is a village where is still a lots of potential lands under Tree forest stands.  Land Proverties taht belonging of  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta  (UPNVYK) located in this place. It is available to cultivate Porang stalk. Porang is going to growing well, if there are shading plants, in the form of stands.There are still capable of about 50 percent light. The land in Pacarejo Village is overgrown with teak, sonokeling, mahony and sengon trees. It is rich and get benefits apart from the timber, soo the land underneath can be used for plant that can provide yields well. In other hand, this activities provide economic added value to the community around the forest and get the better welfare. This Community servises activity aims to cultivate land, including UPNVYK land which has not been utilized as well as to be used as a forum for education for the community and can obtain additional results, thereby improving the local community's economy. The program dedicated to improve the commnunity empowerment. In program implementation, we conduct with communities approach methode. It was carried out using the RRA (Rapid Rural Approach) and PRA (Participatory Rural Approach) methods, which are the  philosophy  model to close the village community deeply. All of Activities have been doing by Focus Group Discussion (FGD), get the extention to the community, dissemination commodities of Porang and its benefits of commodities.  The program are cultivate land with Porang and make the derivative product after harvest handling. To get the ideal of the program, to be done through scheduled mentoring,  implementation of technology, controlling and monitoring. The application of the method, in the form of activities by presenting a "demplot" of Porang cultivation and assistance properly and correctly. It is able to carry out the cultivated of post-harvest handling and calculated  revenue to be get economical benefit. The results of the activities showed that the program is useful and able to get the   land use optimal and the end of the program will increase household community income.


2020 ◽  
Vol 5 (6) ◽  
pp. 725
Author(s):  
Muhamad Danivul Haq ◽  
M. Ramli ◽  
Andi Mappiare AT

<p><strong>Abstract:</strong> This research aims to indentify the value of leadership in Asthabrata concept. The results are going to be constructed as theme to discussed as an effort to develop leadership characters of the students. This research is using qualitative approach which is descriptive. This kind of research is double hermeneutics. The primary data resources are from the study of Serat Rama which is Asthabrata concept came from. The secondary data resources are from direct interview from a Counselor teacher and a student where the school is used for research. The analysis research represent that there are eight values in Asthabrata concept. The values are adopt the nature such as ‘the earth is manifest of sincerity', the water is manifest of justice, the wind is manifest of accuracy, the moon is manifest of tolerance, the sun is manifest of compassion, the ocean is manifest of wisdom, the star is manifest of firmness, and the fire is manifesf of responsibility. Focus grup discussion with eight theme from Asthabrata concept aims to increase the leadership character of the students consist of three steps, such as pre implementation, implementation and post implementation.</p><strong>Abstrak:</strong> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dalam ajaran <em>Asthabrata</em>. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dikonstruksi sebagai tema bahasan untuk didiskusikan bersama sebagai upaya untuk mengembangkan karakter kepemimpinan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hermenetik ganda. Sumber data primer berasal dari hasil telaah <em>Serat Rama</em> yang menjadi sumber ajaran <em>Asthabrata</em>. Sumber data sekunder yaitu hasil wawancara langsung dengan salah seorang guru BK dan siswa di sekolah yang menjadi lokasi penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat delapan nilai dalam ajaran <em>Asthabrata</em>. Nilai tersebut mengadopsi sifat alam, yakni bumi wujud sifat keikhlasan, air wujud sifat adil, angin wujud sifat teliti, bulan wujud sifat toleransi, matahari wujud sifat welas asih, samudera wujud sifat bijaksana, bintang wujud sifat tegas, dan api wujud sifat tanggung jawab. Tahapan kegiatan teknik <em>focus group discussion</em> dengan menggunakan tema bahasan delapan ajaran Asthabrata untuk meningkatkan karakter kepemimpinan siswa terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document