EFEKTIVITAS PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
<p>Abstrack<br />This article describes and examines the problem, firstly whether the arrangement of the Rule of Reason <br />approach in enforcement of tender conspiracy can be effectively implemented. This study is a descriptive <br />empirical law study. Types of primary and secondary data. Data completion technique used is interviews, <br />observation, and literature study with interactive qualitative method. The law enforcement of tender <br />conspiracy by using the rule of reason approach so far can be effectively implemented by the Business <br />Competition Supervisory Commission, by making the factor of law and economic condition and procedure <br />of the Commission of Business Competition Supervisor itself. <br />Keywords: Legal Effectiveness; Rule of Reason; KPPU; Tendering Conspiracy</p><p>Abstrak<br />Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pengaturan pendekatan Rule of Reason <br />dalam penegakan hukum persekongkolan tender dapat efektif dilaksanakan. Penelitian ini adalah <br />penelitian hukum empiris bersifat deksriptif. Jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan <br />data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis <br />yang digunakan adalah metode kualitatif interaktif. Penegakan hukum persekongkolan tender dengan <br />menggunakan pendekatan rule of reason sejauh ini efektif dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan <br />Usaha, dengan menjadikan faktor keadaan dari segi hukum dan segi ekonomi maupun prosedur teknis <br />dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri.<br />Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Rule of Reason; KPPU; Persekongkolan Tender</p>