scholarly journals Manajemen kewirausahaan melalui strategi berbasis sekolah di Islamic Solidarity School

2017 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 71
Author(s):  
Isthifa Kemal ◽  
Rossy Anggelia Hasibuan

Pemerintah telah berupaya untuk memasyarakatkan kewirausahaan, namun upaya tersebut belum membawa pengaruh yang signifikan karena masih banyak penduduk  yang tidak produktif setiap tahun. Dalam praktik di sekolah, bisa di lihat bagaimana strategi mengelola lembaga sekolah dengan menggunakan konsep kewirausahaan yang menguntungkan bagi sekolah dan siswa, dengan cara mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya. Hal ini bisa dilihat dari (1) syarat-syarat apa saja yang harus di miliki pengelola sekolah agar mampu menciptakan unit kewirausahaan, (2) bagaimana pola pengembangan unit kewirausahaan yang dapat di implementasikan di sekolah, (3) bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi pengembangan kewirausahaan di sekolah. Sampel pada penelitian ini adalah SMP Islamic Solidarity School yang telah menerapakan kewirausahaan berbasis sekolah. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan memaparkan hasil penelitian. Hasil penelitian yang capai saat ini yaitu, guru belum menerapkan pembelajaran berbasis kewirausahaan dalam perencanaan pembelajaran. Ada beberapa kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam menrapkan kewirausahaan berbasis sekolah diantaranya dana, Sumber Daya Manusia, Sarana prasarana, waktu, pemasaran  dan kerjasama pada pihak luar yang terkait.Kata kunci: manajemen pendidikan, pendidikan kewirausahaan, strategi berbasis sekolah MANAGEMENT STRATEGIES BASED ENTREPRENEURSHIP THROUGH SCHOOLS IN ISLAMIC SOLIDARITY SCHOOLAbstractThe government has made an effort to promote entrepreneurship, but these effort  seem not show a significant impact due to the fact that many people who are not productive every year. It can be seen at school practice how the management of school institutions apply the concept of entrepreneurship that is benefical for schools and students by optimizing its potential. This can bee seen from (1). The requirements that should be owned by the school manager to be able to create an entrepreneurial unit, (2). How to develop of entrepreneurial units that can be implemented in school, (3). How to monitor and evaluate the development of entrepreneurship in schools. The sample of this study is Islamic Junior High School (Solidarity School) that has been applying the school-based entrepreneurship. This is a qualitative method using descriptive approach. The current research results are the teachers have not applied a based learning entrepreneurship in lesson planning. There are several problems faced by the school in applying the school-based entrepreneurship namely: funding, human resources, facilities and infrastructure, time, marketing, and cooperation on relevant external parties.Keywords: education management, entrepreneurship education, school-based strategies

2021 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 846
Author(s):  
Rosita Rosita ◽  
Zulkarnaini Zulkarnaini

this study aims to determine how the implementation is inventory of regional assets in the regional financial and asset management agency of Riau province, and to find out what are the obstacles in the implementation of the asset inventory, The theory used in this study was the Asset Inventory by Sugiama in Muthiah Sangadji using 3 indicators (Data Collection, Recording, and Reporting). To be able to answer these problems the researcher used a qualitative method with a descriptive approach / in this qualitative research the writer used data collection techniques in the form of observation, Interviews and documentation then analyzed based on the research problem. The results of this study indicate that the implementation of the Regional Asset Inventory at the Regional Financial and Asset Management Agency of Riau Province, Seen from the 3 indicators (Data Collection, Recording and Reporting) has not been carried out properly because there are still deficiencies in controlling activities such as the implementation of the merging of inventory cards and there are still delays in making report. The constraints in this study are the lack of human resources, The method of data collection of assets is not optimal, and not yet orderly in administration.  


2011 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 121
Author(s):  
Ali Khudrin

The purpose of this research is to investigate the implementation of Kurikulum <br />Tingkat Satuan Pendidikan (School-Based Curriculum) in MTsN Yogyakarta <br />II. Using descriptive qualitative method, the research successfully reveals that the MTsN II Yogyakrta provides some steps for implementing the School-Based Curriculum: preparation, implementation, and evaluation. The first step, preparation, is started from making rules, regulations, technical guidelines and socialization, continued with organizing documents I and II of the curriculum. The second stage is the implementation of the School-Based  Curriculum itself. The result of the research shows that MTsN II Yogyakarta performs the curriculum according to the document I and document II. The last step is evaluation. Some supporting factors for the implementation of the curriculum are facilities and infrastructures, instructional media, teaching  materials, learning resources, and qualified human resources. While the  only inhibiting factor is the fact that some teachers find difficulties in applying  multi learning media.<br /><br />


2021 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 84-97
Author(s):  
Lisnawati Lisnawati ◽  
Cut Zahri Harun ◽  
Niswanto Niswanto

Entrepreneur competence of a school principal is necessary in creating entrepreneurial culture in the school. Based on thid theory, this research was conducted to find out the imlementation of entrepreneur competence of the school principal in creating entrepreneurial culture in Islamic Senior High School (MAN) Model of Banda Aceh. The research was conducting using a qalitative descriptive approach. The data were collected through interviews, observation, and documentation study. Teh research subjects were the principal, vice principal, teachers, and students of MAN Model of Banda Aceh. The result indicate that (1) The only program relate to entrepreneurship created by the principal was a school subject, namely Prakarya dan Kewirausahaan (Handcrafting and Entrepreneurship) that has produce many works: (2) The implementation of entrepreneurship programs is carried out through subjects run by the teacher, including theories and practices; and (3) The obstacles encountered by the principal in creating entrepreneurial culture in the school were associated with luck of human resources, facilities, and time devote to develop the skills. Abstrak Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah memiliki peranan penting dalam membangun budaya wirausaha di sekolah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam membangun budaya wirausaha di MAN Model Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan siswa di MAN Model Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program kewirausahaan oleh kepala sekolah dilakukan melalui berbasis mata pelajaran yaitu prakarya dan kewirausahaan, dari mata pelajaran tersebut menghasilkan berbagai macam karya; (2) Pelaksanaan program kewirausahaan dilakukan melalui mata pelajaran yang dijalankan oleh guru, terdiri dari teori dan praktik; dan (3) Hambatan dalam penerapan program kewirausahaan di sekolah yaitu sumber daya manusia yang belum mumpuni, fasilitas dan terbatasnya waktu untuk mengembangkan skill.  Kata Kunci: Kompetensi Kewirausahaan dan Budaya Wirausaha


Tunas Agraria ◽  
2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 136-145
Author(s):  
Deny Andriawan ◽  
I Gusti Nyoman Guntur ◽  
Harvini Wulansari

The PTSL target has increase from year to year, SIAP as an innovation technology by the Land Regional Office of Province DIY was made with the aim to accelerating juridical data collection in PTSL. The objectives of this study were (1) to determine the potential of SIAP implementation in the Land Office of Tebo Regency; and (2) there are supporting and inhibiting factors when the implementation of SIAP. Qualitative method with descriptive approach and the data collection by purposive sampling were used to answer research questions. The results showed that: (1) SIAP, which has been adjusted to the conditions of Tebo Regency, is able to recording 14-15 juridical data files / hour or approximately 4 minutes / file; and (2) there are 3 main categories as factors supporting and inhibiting the use of SIAP, namely human resources, facilities and infrastructure, and costs / budget. The conclusion of this study is SIAP can be used to accelerate the juridical data collection in Tebo Regency after its parameters are customized with the local condition. Target PTSL terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, SIAP sebagai sebuah inovasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dibuat dengan maksud untuk percepatan pengumpulan data yuridis dalam kegiatan PTSL. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data secara purposive sampling digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SIAP yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tebo mampu membantu perekaman data yuridis sebanyak 14-15 berkas/jam atau kurang lebih 4 menit/berkas; dan (2) terdapat 3 kategori utama sebagai faktor pendukung dan penghambat penggunaan SIAP yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta biaya/anggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SIAP mampu digunakan untuk percepatan pengumpulan data yuridis di Kabupaten Tebo pasca disesuaikan parameternya.Kata Kunci: PTSL, SIAP, data yuridis


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 104
Author(s):  
Muhammad Budi Buchari Harahap ◽  
Darwanto Darwanto

<p><em>Nazhir's problem is one of the problems in waqf practice that is often encountered in the management of waqf today. These obstacles are due to the low quality of human resources, lack of understanding of Nazhir, and lack of guidance given to Nazhir. This paper will discuss about the security of waqf in the city of Semarang, selling nazhir and implementing strategies by the Indonesian Waqf Board in order to create Nazhir professionalism. The purpose of this research is to find out the problems between waqf assets, Nazhir and the Indonesian Waqf Board and to formulate what solutions can solve them. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data observation, observation, and document review. The results showed that there were still many waqf assets found without complete administration so that representatives of BWI Central Java were focused on strategies to control existing waqf assets and the training received by Nazhirs in Semarang City was not sufficient to produce professional Nazirs. The mindset, understanding and work ethic of the Naz</em><em>h</em><em>irs are still traditional to create a productive climate of waqf which is beneficial for the economy of society.</em></p>


Author(s):  
Maskarto Lucky nara Rosmadi

This study aims to find out and analyze factors to support the development of creative industries. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. From the results of research conducted to get creative results because it is supported by highly reliable and high-quality human resources. The constraints used in developing the creative industry are snacks that are used to increase production and also from the banking sector.


2020 ◽  
Vol 10 (4) ◽  
pp. 118
Author(s):  
Rusmiyati

This study aims to describe and analyze and interpret 1) the role of DPMPTSP in realizing innovative licensing and non-licensing services in Depok City; 2) The role of planning, leadership, human resources apparatus, and organizational culture; and 3) DPMPTSP's strategy for licensing and non- licensing service innovation in Depok City, West Java Province. As for the theory used to uncover the problems in this study, the theory of public service innovation developed by Rachel Asworth and friends as stated in the framework of thought (Ashworth, 2010). Through a qualitative method with a descriptive approach with a spiral analysis model by John W. Creswell, it was found that 1) the organizational environment, both internal and external DPMPTSP plays a role in the innovation of public services in Depok City; 2) The role of planning, leadership, apparatus human resources, and organizational culture that is built on DPMPTSP is a force to realize Public Service Innovation in Depok City; and 3) Strategy through an internal and external collaboration of local government and organizational learning is the trigger for realizing public service innovation in Depok City, West Java Province.


2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 19-30
Author(s):  
Herman Herman

Human resource has a very strategic position and it is a prerequisite in building a work culture in an organization or institution. Building a work culture requires professional human resources with integrity, commitment, discipline and responsibility, and exemplary of good behavior. This research aims to describe the creation of a work culture through the models of improving the quality of human resource. The method of the study was a qualitative method with descriptive approach through library research by collecting and analyzing data from various literatures related to work culture and human resources. Based on the results of discussion, it shows that building a work culture should develop the quality of human resources through the various models of enhancing professionalism, integrity, discipline and responsibility, and good exemplary behavior of the employee. The results of this discussion could be a recommendation for all leaders of organizations or institutions and other stakeholders, so that improving the quality of human resources would be helpful for building a work culture


2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-9
Author(s):  
Asep Priatna

One of the things implied by the education decentralization policy is to run independent school education management in different perspectives according to the conditions of each region. Decentralization is no longer seen as a concept but should be implemented at all levels of management, not least on the institutional arrangements, systems and educational units, both in the formal and non-formal education channels. New patterns of management education in the form of School Based Management, is actually giving ample space for the community that any decision made by the local government is more "grounded" and provide quality education to the younger generation. In this context, education decentralization implies an effort to bring the community to the decision making on local needs, so that the development of education in accordance with the peculiarities of the region, on the other hand the potential can be utilized. In the end, the real implementation of the School Based Management is on the order of the institution is expected to improve the quality of basic education and excellence in the area of human resources.


2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 140-155
Author(s):  
Kasmawati Kasmawati

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of public complaints services through Doorstops, to find out the supporting and inhibiting factors for the point of public protests services through Doorstops, and efforts to overcome barriers to the effectiveness of Public Complaints Services through Doorstops in Kebayoran Baru District, South Jakarta Administration, DKI Jakarta Province. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The data needed in this study include primary data and secondary data. This research used data collection techniques through interviews, documentation and observation. Informants were determined using purposive sampling and incidental sampling techniques. According to Gibson, Ivancevich, Donnelly (1995), the theory used is the basis for developing a framework of thinking and research instruments. It appears that there are several problems, including the number of complaints received is still very small and even decreased from 2017-2019, the amount of budget used is not proportional to the number of services provided, the service process is still prolonged, there are still some repeated complaints, human resources still lacking, the facilities and infrastructure used are still minimal, and socialization has not been maximized so that it has an impact on decreasing public complaint services. Suggestions to increase productivity and quality of general complaint services, re-evaluate the budget used, increase Human Resources, fulfil infrastructure, and socialize, as well as optimize online-based public complaint services.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document