The role of the medical committee in hospital clinical governance in Jambi province

Latar Belakang: Tata kelola klinis bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang tinggi dan kualitas berkelanjutan. Komite Medis bertanggung jawab untuk pelaksanaan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komite Medik dalam tata kelola klinis rumah sakit di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RS Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi. Metode: Desain penelitian bersifat kualitatif. Pengumpulan data dari Agustus hingga Desember 2016 di tiga RSUD kelas C di Provinsi Jambi dan mencakup 23 informan yang diambil melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Tugas dan fungsi kredensialing di beberapa rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya (karena digunakan untuk persyaratan penerimaan dokter baru, tetapi tidak untuk menyaring kompetensi dokter), terkesan formalitas, serta sulit dilakukan karena belum memiliki Mitra Bestari. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis RS, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Kesimpulan: Dapat disimpulkan Komite Medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis pada RSUD Kelas C di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik, serta penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis di rumah sakit. Kata kunci: komite medik, tata kelola klinis, RS, Jaminan Kesehatan Nasional. Abstract Background: Clinical governance aims to ensure that health services run according to high safety standards and ongoing quality. The medical committee is responsible for the implementation of good clinical governance of the hospital. This study aims to analyze the role of the medical committee in the clinical governance of hospitals in the era of National Health Insurance (JKN). Methods: The research design is qualitative. Data collection spans from August to December 2016 in three hospitals in Jambi Province and includes 23 informants who were observed throughout in-depth interviews and focus group discussions. Results: The results show that the medical committee has not played an optimal role in the process of credentialing, maintaining professional quality, and guarding the discipline/professional ethics of the hospital. The duties and functions of credentials in some hospitals are not working properly (because used to apply to new doctor admission requirements, but not as to screen the competence of doctors), seem excessively formal and difficult to implement because they do not have Mitra Bestari yet. JKN policy has a good influence on the role of the medical committee in the clinical governance of the hospital, as there are several regulations that are integrated with the role of the medical committee, especially in the areas of quality control and cost control. Conclusion: It can be concluded that the medical committee in general has not played an optimal role in the clinical governance of hospitals in Jambi Province. Therefore, it is necessary to improve the competence, ethics, and discipline of the medical profession in addition to integrating regulations related to clinical governance in hospitals. Keywords : Medical committee, clinical governance

Download Full-text

Dakwah Bil Hal: Empowering Muslim Economy in Garut

Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies ◽

10.15575/idajhs.v14i1.9122 ◽

2020 ◽

Vol 14 (1) ◽

pp. 125-144

Author(s):

Ace Toyib Bahtiar ◽

Bahri Ghazali ◽

Yunan Yusuf Nasution ◽

Shonhaji Shonhaji ◽

Fitri Yanti

Keyword(s):

Focus Group ◽

Human Resources ◽

Group Discussion ◽

Focus Group Discussions ◽

Group Discussions ◽

Uses And Gratification ◽

Uses And Gratification Theory ◽

The World ◽

Depth Interviews

The problems that occur to Muslims in the world including Indonesia are somewhat complex. Muslims are still in a circle of poverty. At the same time there is a gap between the lives of elite, Muslim leaders and the fate of most Muslims. This research was conducted to find out how important the role of dakwah bil hal (preaching by action) compared to oral preaching by preachers, preachers in Indonesia. This study uses descriptive qualitative methods that collect data by observation, in-depth interviews and focus group discussions (FGD). From the research conducted, it was found that dakwah bil hal must be done in a balanced manner and in tandem with oral preaching, does not need to be dichotomized between the two. Both methods of da'wah must go hand in hand. Dakwah bil hal the case especially in the economic field increases the ability and independence of Muslims. Henceforth will increase the human resources of Muslims, away from backwardness. This has relevance to the theory of uses and gratification theory proposed by Elihu Katz, Jay G. Blumler and Michael Gurevitch. More serious and systematic efforts are needed by Muslim leaders, Muslim organizations in carrying out preaching activities. So that there is no gap between the lives of Muslim leaders, administrators of Islamic organizations and Muslims generallyPersoalan yang terjadi pada kaum muslim di dunia termasuk Indonesia terbilang komplek. Kaum muslim masih berada di dalam lingkaran kemiskinan. Pada saat yang sama ada jarak antara kehidupan elit, tokoh muslim dengan nasib sebagian besar kaum muslim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa penting peran dakwah bil hal dibandingkan dengan dakwah bil lisan oleh para dai, pelaku dakwah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data dengan observasi, wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD). Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa dakwah bil hal harus dilakukan secara seimbang dan beriringan dengan dakwah bil lisan, tidak perlu didikotomikan antara keduanya. Kedua metode dakwah tersebut harus seiring sejalan. Dakwah bil hal khususnya di bidang ekonomi meningkatkan kemampuan dan kemandirian kaum muslim. Untuk selanjutnya akan meningkatkan sumber daya manusia kaum muslim, menjauh dari ketertinggalan. Hal ini memiliki relevansi dengan teori penggunaan dan kepuasan (uses and gratification theory) yang dikemukakan oleh Elihu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch. Diperlukan upaya lebih serius dan sistematis yang dilakukan oleh tokoh muslim, organisasi muslim di dalam melakukan kegiatan dakwah bil hal. Sehingga tidak ada jurang (gap) antara kehidupan tokoh muslim, pengurus organisasi Islam dengan kaum muslim secara umum.

Download Full-text

Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan

Kanun Jurnal Ilmu Hukum ◽

10.24815/kanun.v22i2.13441 ◽

2020 ◽

Vol 22 (2) ◽

pp. 215-240

Author(s):

Haula Rosdiana ◽

Maria R.U.D. Tambunan ◽

Inayati Hifni

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Focus Group ◽

Group Discussion ◽

Successful Implementation ◽

Group Discussions ◽

Strategic Role ◽

The Government ◽

Taxation System

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah selayaknya mendesain sistem perpajakan yang berpegang prinsip efisiensi dengan tetap memperhatikan aspek keadil-an dan kesederhana. Dalam sistem perpajakan, hukum formal mempunyai peranan penting dalam mengejawantahkan hukum material, karena itu Undang-undang Ketentu-an Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan pajak. Mengingat strategisnya peran UU KUP, perlu untuk mereview kembali UU KUP yang saat ini berlaku serta perlu dilakukan suatu penyempurnaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari studi literatur dan focus group discussion. Penelitian bertujuan memberikan masukan atas KUP yang saat ini masih dalam proses pembahasan dengan menekankan pada aspek kemudahan (ease of administration), keadilan (equity) dan kepastian hukum (law enforcement). Hasil penelitian ini menekan-kan pada hal-hal terkait (i) perlunya meningkatkan basis data perpajakan, (ii) perlunya menjalankan kemudahan administrasi yang berdasarkan ketentuan yang tegas, jelas, dan sederhana, (iii) penegakan hukum yang tegas, (iv) adanya sanksi yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dan (v) peningkatan kualitas layanan dan profesionalisme petugas pajak. Kajian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya regulasi perpajakan pro terhadap optimalisasi penerimaan tanpa mencede-rai hak-hak wajib pajak. Proposal for Amendment of Formal Law on Taxation Procedure In optimizing tax revenue, the government should design a taxation system that adheres to the principle of efficiency, justice and simplicity. In the taxation system, formal law has an important role in manifesting laws, therefore laws and taxation procedures (KUP) are one of the keys to the successful implementation of tax policies. Considering the strategic role of the KUP Law, it is necessary to review the KUP Law which is currently in force and needs to be improved. This study uses a qualitative approach with qualitative data collection techniques consisting of literature studies and focus group discussions. The research aims to provide input on KUP which is currently still in the process of discussion by emphasizing aspects of ease (ease of administration), justice (equity) and legal certainty (law enforcement). The results emphasize issues related to (i) the need to increase the taxation database, (ii) the need to carry out administrative facilities based on firm, clear and simple provisions, (iii) strict law enforcement, (iv) comparable sanctions with violations committed by taxpayers and (v) improving the quality of service and professionalism of tax officials. This study is expected to be able to encourage the realization of tax regulations that are pro to the optimization of revenue without harming the rights of taxpayers.

Download Full-text

Men’s perception of post-marriage body image: Pakistan milieu

Culture & Psychology ◽

10.1177/1354067x19894935 ◽

2019 ◽

pp. 1354067X1989493

Author(s):

Subaita Zubair ◽

Urwah Ali

Keyword(s):

Body Image ◽

Focus Group ◽

Focus Group Discussion ◽

Thematic Analysis ◽

Qualitative Methodology ◽

Group Discussion ◽

Late Adolescents ◽

Anthropological Study ◽

Depth Interviews

The present psychological anthropological study tends to explore the perception of single men and their understanding of cultural role regarding post-marriage body between both genders. A qualitative methodology of in-depth interviews and one focus group discussion were employed. The sample included late adolescents (aged 18–24) and early adults (24–34) from Islamabad and Rawalpindi (Pakistan). Purposive sampling was applied and thematic analysis was used as a qualitative paradigm. The number of respondents comprised of 17 males of which each 7 were gym-goers. Results highlighted that Pakistani culture has its biased and paradoxical ways when it comes to expectations genders face with regard to body after marriage. Overall, males have an upper hand when it comes to body image both pre and post marriage. With the female body, men associate modesty and role of spouse and with their own body its supremacy. Expectations are not much held for men with regard to body image, but if they are looking after their body, it is all out of their own will, needs, reason and to some extent on spouse demand.

Download Full-text

Peran kader posyandu dalam memberdayakan masyarakat Bintan

Berita Kedokteran Masyarakat ◽

10.22146/bkm.11911 ◽

2017 ◽

Vol 33 (1) ◽

pp. 13

Author(s):

Fino Susanto ◽

Mora Claramita ◽

Sri Handayani

Keyword(s):

Focus Group ◽

Data Collection ◽

Qualitative Method ◽

Group Discussion ◽

Sampling Technique ◽

Case Study Design ◽

The Social ◽

Depth Interviews

Role of posyandu cadres in empowering the community of BintanPurposeThis study aimed to determine the role of posyandu cadres in empowering the community in Kawal village, Gunung Kijang district, Bintan regency.MethodsThis study used a qualitative method with a case study design and purposive sampling technique, with the cadres of posyandu. Data collection was done by in-depth interviews and focus group discussion (FGD), with triangulation of sources and methods.ResultsThe role of cadres are as a health motivator, with the extension officers of the health and medical services as well as cadres being able to identify the needs, barriers and help to coordinate in providing health services.ConclusionPosyandu cadres have high social spirit created by the combination of internal and external motivation, resources and potential as well as experience developing ability, with the social spirit capable of inspiring, activating, stimulating, mobilizing and motivating people.

Download Full-text

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU LAKI-LAKI SUKA BERHUBUNGAN SEKS DENGAN LAKI- LAKI (LSL) DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016

Jurnal Endurance ◽

10.22216/jen.v3i2.2784 ◽

2018 ◽

Vol 3 (2) ◽

pp. 213

Author(s):

Darmayanti Darmayanti. Y ◽

Sumitri Sumitri

Keyword(s):

High School ◽

Qualitative Research ◽

Focus Group ◽

Group Discussion ◽

Sex Behavior ◽

Same Sex ◽

Male Sex ◽

Depth Interviews ◽

Hiv Aids

West Sumatera ranked 13thout of 33 provinces of HIV/AIDS cases in Indonesia by 2003. Bukittinggi occupied the second highest rank after Padang.HIV/AIDS cases are dominated by the age of 20-29 years. In 2014, 188 case of HIV/AIDS recorded, in West Sumatera, 156 people died, 73people from Padang, 15 people from Bukittinggi, and 11 people from Agam Regency. This study aims to determine the factor wich cause Male sex behavior with another man(LSL) in Bukittinggi by 2016. This is a qualitative research. Informant consisted of 2 LSL men, 7 conselours, and 8 LSL.The data was gained from the in-depth interviews focus group discussion. The cause of LSL from parental upbringing using the three parenting patterns, authoritarian, permissi, and democratic. From the aspect of psychodynamics, they were closer to the older siter. The role of father in effective, lack of love, violence, to the were looking for father figure outside the house. Mother would prefer a daughter and impose her child to behave like a women. From social sexual aspects, the experience being sexualy a bused by the same sex in yunior and senior high school and also teacher. The cause of LSL from parental upbringing, psychodynamics and sexual aspects. Pada tahun 2013 Provinsi Sumatra Barat menduduki rangking ke 13 dari 33 propinsi di Indonesia. Kota Bukittinggi menduduki rangking kedua terbanyak kasus HIV/AIDS setelah kota Padang. Kasus HIV/AIDS didominasi usia 20- 29 tahun. Pada tahun 2014 tercatat 188 kasus. Jumlah HIV/AIDS yang meninggal di Sumbar 156 orang yang berasal dari Padang 73 orang, Bukittinggi 15 orang, Kabupaten Agam 11 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perilaku laki-laki suka berhubungan seks dengan laki-laki(LSL) di Kota Bukittinggi Tahun 2016. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Informan adalah 2 orang laki-laki yang suka berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) 7 orang konselor, 8 orang LSL. Tekhnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Penyebab LSLdari pola asuh orangtua menggunakan ketiga pola asuh yaitu otoriter, permisif dan demokratis. Dari aspek dinamika psikologis,lebih dekat kepada kakak perempuan. Peran ayah tidak efektif, kurang kasih sayang, kekerasan, sehingga mencari sosok ayah diluar rumah.Ibu lebih menginginkan anak perempuan dan memberlakukan anaknya seperti perempuan. Aspek pengalaman seksual, informan pernah mengalami kekerasan seksual dengan jenis kelamin sama waktu masih sekolah SMP,SMA serta guru. Penyebab perilaku laki-laki suka berhubungan seks dengan laki-laki adalah faktor pola asuh orangtua, dinamika psikologis dan pengalaman seksual.

Download Full-text

MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA

Yustisia Jurnal Hukum ◽

10.20961/yustisia.v1i3.10090 ◽

2012 ◽

Vol 1 (3) ◽

Author(s):

Parasian Simanungkalit

Keyword(s):

Focus Group ◽

Drug Users ◽

Legal Theory ◽

Group Discussion ◽

Secondary Data ◽

Group Discussions ◽

Interactive Analysis ◽

Normative Models ◽

Turn Over ◽

Depth Interviews

AbstractThe purpose of this research is to determine the ideal model of punishment for the victims of drug users in Indonesia as a guide law enforcement in dealing with drug abuse crimes. This research is doctrinal and non-doctrinal legal. The research data used primary and secondary data. Secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials.. Data collecting technique include observation, in-depth interviews, focus group discussions, distributing questionnaires, and literature. Technique of data analysis used the method of qualitative analysis and normative models of interactive analysis. The results of the research indicate that the implementation of imprisonment for the victims of drug users under the Act of Narcotics which are classified into criminal, contrary to the legal theory of victimology. Model of punishment that is expected for the victims of drug users is extrajudicial process, means all victims of drug users reported themselves to be rehabilitated. While those who do not report, the police and/ or BNN arrest, immediately deliver and turn over to rehabilitation.Keywords: victims of drug users, model of punishment, rehabilitation.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menentukan model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba di Indonesia sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif dan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman pidana penjara bagi korban pengguna narkoba menurut Undang-Undang Narkotika yang diklasifikasi sebagai pelaku tindak pidana bertentangan dengan teori hukum tentang viktimologi. Model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba adalah proses di luar proses hukum yaitu semua korban pengguna narkoba melaporkan diri untuk direhabilitasi. Sementara bagi yang tidak melaporkan diri, polisi dan/atau Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan, langsung diantar dan diserahkan ke tempat rehabilitasiKata kunci: korban pengguna narkoba, model pemidanaan, rehabilitasi.

Download Full-text

The Continuation of Traditional Birth Attendances in the Remote Rural Communities without any Training and the Problem of Integration with Health Facilities in West Omo Zone 2021: Exploratory Qualitative Study

10.21203/rs.3.rs-770231/v1 ◽

2021 ◽

Author(s):

Alemnew Wale ◽

Aychew Kassie ◽

Desalegn Girma ◽

Hailemariam Amsalu ◽

Mastewal yechale

Keyword(s):

Focus Group ◽

Health Professionals ◽

Maternal Care ◽

Group Discussion ◽

Postnatal Period ◽

Remote Areas ◽

Birth Attendance ◽

Depth Interviews ◽

And Training

Abstract Introduction: Mothers in the rural community of Ethiopia prefer to give birth at home because most TBAs do not charge anything for deliveries and are willing to make house visits, which allow the mother privacy that many prefer. The shift toward training TBAs in developing countries, specifically those in Sub-Saharan Africa, is an important intervention that health care workers can utilize to increase the health of both mothers and children, so Assessing the role of traditional birth attendance in Feto-maternal care during pregnancy, childbirth, postnatal period and integration with health professionals in West Omo Zone will a great role for bringing out the endogenous experience to the scientific standards. Objective: To explore the role of traditional birth attendance in Feto-maternal care during pregnancy, childbirth, postnatal period, and integration with health professionals in West Omo Zone. Methods: A qualitative study will be employed by using individual in-depth interviews, focus group discussion, and key informant interviews. The individual in-depth interview and focus group discussion will be tape-recorded after verbal consent will be granted and finally translated and transcribed by the data collectors. Thematic analysis will be used to analyze the qualitative data based on emerging themes and sub-themes in line with the study objectives. Result: A total of 34 individuals such as 2 FGD (9 each group),6 in-depth interviews,10 key informants were used. The role of TBAs in remote areas of Ethiopia is very vital to save the life of women and the Childs. TBAs take care of the women during pregnancy labor and delivery as well in the post-partum period but with no formal integration with health facility and training.Conclusion: Locally demotion and punishment of the TBA, lack of formal relationship between TBAs and the health facility resulted in increasing Fetomaternal morbidity and mortality especially in remote areas of the country. Even if the traditional birth attendants always on the side of the women in the previous year currently they forced to stop their activity because of prohibited by the local judge and no motivation and training to improve the performance of TBA to trained traditional birth attendance.

Download Full-text

ANALISIS KEBERADAAN PASAR MODERN DI DAERAH DESTINASI WISATA (Studi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat)

AdBispreneur ◽

10.24198/adbispreneur.v5i1.26748 ◽

2020 ◽

Vol 5 (1) ◽

pp. 43

Author(s):

Bambang Hermanto ◽

Suryanto ◽

Ratna Meisa Dai

Keyword(s):

Focus Group ◽

Small Businesses ◽

Group Discussion ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Exploratory Research ◽

Group Discussions ◽

Tourism Potential ◽

The Impact ◽

Depth Interviews

This study aims to analyze the existence of modern markets in terms of geographical, demographic, spatial planning, tourism potential, and rules of its founding. This study uses a qualitative approach to the type of exploratory research. This research was conducted in the tourist area of Pangandaran Regency, West Java Province, Indonesia. Primary data sources were obtained from observations, in-depth interviews, and focus group discussions, while secondary data were obtained from scientific articles and other related documents. The results showed that in Pangandaran Regency, the number of modern markets in operation included: Indomaret 58%, Alfamart 34%, Yomart 4%, Kuckmart, and Srikaton respectively 2%. When viewed from the geographical, demographic, spatial and regional planning, tourism potential, and the rules for establishing a modern market, the existence of a modern market is still needed with a few notes. First, the location distribution has not been evenly distributed to all tourist distillation areas. Second, there are some rules that are violated both in the rules of the establishment and operating hours. The impact of these problems will affect micro and small businesses And services to tourist visitors. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan pasar modern ditinjau dari aspek geografis, demografis, rencana tata ruang, potensi wisata, dan aturan pendirianya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di daerah wisata Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dan focus group discussion, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Pangandaran jumlah pasar modern yang beroperasi, antara lain : Indomaret 58%, Alfamart 34%, Yomart 4%, Kuckmart, dan Srikaton masing-masing 2%. Apabila ditinjau dari aspek geografis, demografis, rencana tata ruang dan wilayah, potensi wisata, serta aturan pendirian pasar modern, maka keberadaan pasar modern masih dibutuhkan dengan beberapa catatan. Pertama, distribusi lokasi belum merata ke seluruh wilayah distinasi wisata. Kedua, ada beberapa peraturan yang dilanggar baik dalam aturan pendirian maupun jam operasional. Dampak dari masalah tersebut berakibat kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dan pelayanan kepada pengunjung wisata.

Download Full-text

Role of media and the media hypes in the aftermath of mass casualty incidents a qualitative thematic content analysis

Journal of the Pakistan Medical Association ◽

10.47391/jpma.166 ◽

2022 ◽

Author(s):

Mehjabeen Musharraf ◽

Ambreen Aslam ◽

Lubna Baig

Keyword(s):

Content Analysis ◽

Focus Group ◽

Mass Casualty ◽

Focus Group Discussions ◽

Group Discussions ◽

Thematic Content Analysis ◽

Thematic Content ◽

The Media ◽

Depth Interviews

Objectives: To explore the role of media during mass casualty events and its impact on the people. Method: The qualitative thematic content analysis was conducted at Jinnah Sindh Medical University, Karachi, from 2028 to 2020 and comprised semi-structured in-depth interviews and focus group discussions involving participants from the health sector and policymakers at the provincial level. Besides, frontline workers such as the ambulance drivers and the first-aid-givers were also included. Data was subjected to conventional content analysis to generate themes. Results: There were 5 in-depth interviews and 4 focus group discussions in the study. Qualitative analysis revealed that the media has a great deal to do in times of a disaster. The media is the strongest weapon and largely impacts people's mind and behaviour, but it has been playing with their emotions and creating unrest among them. Conclusion: There is a need for the policymakers to set guidelines and define the role of the media in times of a disaster. Key Words: Mass casualty, Media, Catastrophe.

Download Full-text

The Role of Kewang Customary Institution as a Biosecurity Strategy of Community Livelihood Asset in Negeri Booi

Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan ◽

10.22500/sodality.v7i3.28490 ◽

2019 ◽

Vol 7 (3) ◽

pp. 212-223

Author(s):

Hendri Dony Hahury ◽

Tity Susilowati Prabawa ◽

Pamerdi Wiri Giloso ◽

Tontji Soumokil ◽

Marthen Luther Ndoen

Keyword(s):

Rural Communities ◽

Focus Group ◽

Natural Resources ◽

Group Discussion ◽

Active Role ◽

Case Study Method ◽

Local Institution ◽

Depth Interviews

Population growth which is not supported with the availability of natural resources causes gaps or limitations in meeting daily needs through natural resources. As a result, rural communities need certain rules or norms used as behavioral guidelines in utilizing the natural resources. One of them is through the existence of kewang customary institution. However, as the community develops, its effectiveness is experiencing a decline. This study examines the role of kewang customary institution as a biosecurity strategy for community livelihood asset in Negeri Booi, Saparua Island, Central Maluku Regency. This study was done in a qualitative manner with a case study method. The key informants involved included members of the kewang, head (raja) of Negeri Booi, farmers and customary leaders. In-depth interviews, observation and focus group discussion (FGD) were used to collect the data. The results showed that the kewang of Negeri Booi played an active role in securing the livelihood asset while at the same time protecting Negeri Booi's territory. However, the inclusion of economic interventions left the kewang members vulnerable. They were faced with the choice to carry out their duties and functions as a local institution securing the livelihood asset or to violate the convention to meet their daily household needs. In general, the community in Negeri Booi still recognized the existence of kewang customary institution by respecting and carrying out every decision taken.

Download Full-text