scholarly journals Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 14-37
Author(s):  
Mohammad Jamaludin Jamaludin
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Ideal Theory ◽  
Primary Data ◽  
Appellate Court ◽  
Legal Certainty ◽  
High Court ◽  
Case File ◽  
The Law

This article examines the handling of sharia economic disputes from the perspective of the ideals of law in the Religion High Court of Semarang, considering that up to now many decisions of the Religious High Court have been pursued at the cassation level (Supreme Court). The focus of this research study is to answer a number of issues, namely: how is the mechanism for handling sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang, what is the legal basis used by judges in the process of examining sharia economic disputes, and how the review of legal ideals towards handling sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang.            Judging from the type, this article was categorized as field research with an empirical juridical approach. In analyzed the data, the writer used descriptive-analytical methods, by described primary data that the author has obtained in the Religion High Court of Semarang, supplemented with secondary data related to handling sharia economic disputes in the Religion High Court, then analyzed using the legal ideal theory which includes justice, legal certainty, and expediency.            Based on the results of the research conducted by the writer in the Religion High Court of Semarang, the writer can conclude that, the handling of sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang has not been fully implemented as it should. The handling of sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang is carried out by examining and adjudicate cases based on facts / sitting cases contained in the appeal case file sent by the religious court that has examined and decided the case at the first level, plus an additional examination if the judge consider there are things that require clarity or to add to the completeness of evidence. A review of the legal ideals for handling sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang include: in terms of the ideals of the law of justice, judges in realizing the ideals of the law of justice are still constrained by vague provisions in the laws and regulations in which regulate about the procedures for examining sharia economic disputes in the level of appeal, which makes the judge unable to realize the desired justice. Judging from the ideals of legal certainty, the obstacle in realizing this legal ideal is the absence of special provisions regulate about civil procedural law (procedures for examining cases), especially sharia economic disputes at the appellate court, additionally there are several Supreme Court jurisprudences that are conflicting/contradicting. While in terms of the legal ideal of expediency, some have fulfilled this legal ideal because it is in accordance with the provisions that regulate the costs of handling cases and the duration of handling cases. Artikel ini mengkaji tentang penanganan sengketa ekonomi syariah perspektif cita hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, mengingat hingga saat ini banyak putusan Pengadilan Tinggi Agama diupayakan hukum di tingkat kasasi. Fokus kajian penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa persoalan, yaitu: bagaimana mekanisme penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah, dan bagaimana tinjauan cita hukum terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang..Dilihat dari jenisnya, artikel ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan data primer yang telah penulis dapatkan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dilengkapi dengan data sekunder terkait penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilann Tinggi Agama, selanjutnya dianalisis menggunakan teori cita hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, penulis dapat menyimpulkan bahwa, penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Penganganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dilaksanakan dengan cara memeriksa dan mengadili perkara secara ulang berdasarkan fakta/duduk perkara yang terdapat dalam berkas perkara banding yang dikirimkan oleh pengadilan agama yang telah memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, ditambah dengan pemeriksaan tambahan apabila hakim berpendapat ada hal-hal yang memerlukan kejelasan atau untuk menambah kesempurnaan pembuktian. Tinjauan cita hukum terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang di antaranya: ditinjau dari cita hukum keadilan, hakim dalam mewujudkan cita hukum keadilan masih terkendala dengan ketentuan yang samar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di tingkat banding, yang mana hal ini menjadikan hakim tidak dapat mewujudkan keadilan yang diinginkan. Ditinjau dari cita kepastian hukum, kendala dalam mewujudkan cita hukum ini adalah tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang hukum acara perdata (tata cara pemeriksaan perkara) khususnya sengketa ekonomi syariah pada peradilan tingkat banding, ditambah lagi terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang saling bertolak belakang/bertentangan. Sedangkan ditinjau dari cita hukum kemanfaatan, sebagian telah memenuhi cita hukum ini karena telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang biaya penanganan perkara dan jangka waktu penanganan perkara. 

scholarly journals PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
Author(s):  
Rustam Rustam
Keyword(s):  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Financial Loss ◽  
Loss Recovery ◽  
High Court ◽  
Library Research ◽  
Asset Recovery ◽  
Financial Losses

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sungguh luar biasa. Bagaimana keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, ternyata telah diselewengkan oleh sebagian orang yang tak bertanggungjawab untuk menambah kekayaannya. Metode penelitian ini dilakukan adalah deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologi terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. data diperoleh dari dat primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat lebih cenderung untuk menunggu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, itupun tidak berhasil dilakukan secara maksimal dikarenakan lemahnya sumberdaya manusia dan lemahnya hukum yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, b) hambatan dalam pengembalian kerugian keuangan negara antara lain adanya perlawanan dari pihak keluarga tersangka, terpidana tidak sanggup membayar kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan hakim, dan terpidana meninggal dunia.Kata Kunci : Asset Recovery, Korupsi AbstractThe state financial losses incurred by corruption were extraordinary. How the state finances that should be used for the prosperity of its people, it had been distorted by some people who were not responsible for adding their wealth. The method of this research was descriptive which described completely and clearly about the problem under study with approach of sociology juridical to law enforcement in field by law enforcer. data were obtained from primary data and secondary data through field research and library research. The result of the research shows that: a) The implementation of state financial loss recovery in High Court of West Sumatera is more likely to await the verdict of judge which has a permanent legal force, and even then cannot be done maximally due to weakness of human resources and weakness of law relating to state financial loss return, b) obstacles in the state financial loss recovery was the existence of resistance from the suspect's family, the convicted person can not afford to pay the state financial loss as mentioned in the judge's decision, and the convicted person died. Keywords: Asset Recovery, Corruption

scholarly journals KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN CALEG EKS KORUPTOR (Studi Putusan No: 46 P/HUM/2018)

2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Abdul Syukur Yakub ◽  
Auliya Khasanofa
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Constitutional Court ◽  
Literature Study ◽  
Commission Regulation ◽  
The Law ◽  
Electoral Law ◽  
Sense Of Justice

ABSTRAK Kewenangan Mahkamah Agung terhadap uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 yang tertuang dalam putusan nomor 48 P/HUM/2018 telah memberi ruang bagi mantan koruptor (pelaku kejahatan luar biasa) untuk menjadi calon anggota legislatif. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif membahas kaidah, doktrin dan asas hukum yang secara luas terdapat dalam ilmu hukum. Penelitian empiris dilakukan penulis sebagai dukungan terhadap pendekatan undang-undang yang umumnya bersifat normatif. Sehingga penelitian tidak menampilkan hukum dalam bentuk yang statis dan kontekstual, melainkan menyajikan fakta sebenarnya dalam penerapan hukum yang faktual. Data primer diperoleh langsung oleh penulis dari tempat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari kajian kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data bersifat deskriptif dengan menerapkan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, hakim harus keluar dari kekakuan hukum yang cenderung legisme, serta penafsiran gramatikal tanpa memahami rasa keadilan masyarakat luas. Kedua, harus dilakukan perubahan norma dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama pasal 55 dan perubahan terhadap undang-undang pemilu yang mengatur pembatasan bagi mantan narapidana kejahatan luar biasa seperti: korupsi, narkotika, kekerasan terhadap anak. Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Uji Materi Calon LegislatifABSTRACT The authority of the Supreme Court on the judicial review of the Election Commission Regulation number 20 of 2018 as stipulated in decision number 48 P / HUM / 2018 has given space for former corruptors (extraordinary criminals) to become candidates for legislative members. This research uses empirical normative legal research. Normative research discusses the rules, doctrines and principles of law that are widely contained in the science of law. The author's empirical research as support for the law approach is generally normative in nature. So that research does not display the law in a static and contextual form, but presents the actual facts in the application of factual law. Primary data obtained directly by the writer from the place that is the object of research. Whereas the secondary data were obtained by the writer from the literature study, primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive by applying qualitative methods. The results showed that: First, judges must get out of the rigidity of the law that tends to legism, and grammatical interpretation without understanding the sense of justice of the wider community. Second, changes must be made to norms in law number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, especially article 55 and changes to the electoral law which regulates restrictions on ex-convicts of extraordinary crimes such as: corruption, narcotics, violence against children. Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Review of Legislative Candidates.

scholarly journals STUFEN THEORY AS A BASIC ANALYSIS OF THE LEGAL STANDING OF THE MINISTERIAL REGULATION AND ITS RELATION TO THE EXECUTION OF THE LOCAL REGULATION

2020 ◽  
Vol 8 (3) ◽  
pp. 493
Author(s):  
Bachrul Amiq ◽  
Yovan Iristian
Keyword(s):  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Practice Research ◽  
Government Regulations ◽  
Legal Standing ◽  
Library Research ◽  
Hans Kelsen ◽  
The Law ◽  
The Republic

<em>Law is a set of regulations that contain a kind of unity that we understand through a system, as one form of this realization through Article 22A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The legal force binds a regulation in accordance with the hierarchy as referred to in Article 7 of the Law Number 15 of 2019 on the Establishment of Laws and Regulations (hereinafter Law Number 15 of 2019), but in line with Law Number 15 of 2019, it does not recognize the legal standing of the Ministerial Regulation. This research focuses on analyzing and finding answers to questions about the legal standing and characteristics of Ministerial Regulations in the Hierarchy of Statutory Regulations in Indonesia. The research method with a normative juridical approach, prioritizes library research and its implementation in practice. Research specifications are descriptive. The research phase is carried out through library research, collecting secondary data in the form of primary, secondary, and field research materials to obtain primary data as a support. The theory put forward by Hans Kelsen through Stufen Theory and Adolf Merkl’s theory through (Das Doppelte Rechtsantlitz) as a basic analysis to study the legal standing and characteristics of the Ministerial Regulation. In line with the Law 9 of 2015 on the Local Government that Ministerial Regulations are above Provincial, Regency / City Regional Regulations, thus Ministerial Regulations may not conflict with Presidential Regulations and Government Regulations and provide guidelines for Provincial, District / City Regulations in determining the local regulations</em>

scholarly journals Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/ PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)

2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Anita Afriana ◽  
Abdoel Harun Lamo
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Legal Certainty ◽  
The Law ◽  
Legal Consequences ◽  
Legal Force ◽  
Civil Dispute

A civil dispute issue was raised by litigants to the court in order to obtain a ruling. As for the verdict has power the law remains, the content was fi nal judgement that can be executed. The fi nal decisions that have permanent legal force should be able to be implemented voluntarily or if not, then it can be done by force (execution). In practice, there is a case where the execution decision by the chair of the court is absent and is not based on a court rulling stating that a valid and valuable consifcation guarantee. This article discusses process Letter of Determination of Confi scation of Execution without being based on a judge's decision that granted confi scation of collateral in case No. 332/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Sel and the legal consequences of the party executed by the Execution Seizure determined by the head of court in case No. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, when the decision has been legally binding it is still associated with the principle of legal certainty in the HIR. The research method used in this thesis is normative juridical which puts forward secondary data by completing primary data in the form of interviews with informants. With analytical analytics, secondary data and primary data are analyzed qualitatively. The results of this research indicate that the determination of the confi scation of execution issued by the chairman of the Court in case No. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel is valid, if it is related to Article 227 HIR that a decision has permanent legal force, the winning party may submit a seizure of execution confi scation that was never previously stipulated in the decision and the legal consequences against Determination of execution, namely the Defendant's assets must be confi scated in accordance with the determination of the execution for the benefi t of the Plaintiff for the sake of legal certainty as the party won.

scholarly journals PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK TERDAFTAR DI BBPOM DENPASAR

2017 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 13
Author(s):  
Ni Putu Januaryanti Pande
Keyword(s):  
Consumer Protection ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Qualitative Approach ◽  
Primary Data ◽  
Cosmetic Products ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
The Way

Article 4 letter C the Laws no 8 of 1999 about Consumer Protection states that consumers have the right of correct, clear and truthful information about the condition and the guarantee of goods and/or services. Without distribution license from BPPOM meaning there is no guarantee that thise cosmetics are safe to use . The decision of the head of the BPOM of Republic of Indonesia no HK.00.05.4.1745 about cosmetics, also regulate the distribution of imported cosmetics that are not registered to be against the regulation of Article 2 letter c and Article 10 (1). But the facts in the field the implementation of the regulations of registering the imported cosmetic products are still met to n ot be according to the regulation of the laws. The primary data of this research is obtained through field research in the way of interviewing some informants and respondents. The secondary data in this research is obtained through the literature of the primary, secondary and thirdly legal materials,  according to the problems that will be discussed.  The data that has been collected whether from field's research or literature that has been treated with qualitative approach. From the research above, can be taken the conclusion that the implementation of the protection of the law to the consumers that suffer the loss from imported cosmetics that has not been registered is not implemented effectively. Other factors that influence the implementation of labelling Indonesian language on the packaging of the product is from the consumer's and the producer's awareness and also the obstacle of the related goverment's performance. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tanpa ada izin edar dari BBPOM maka tidak ada jaminan bahwa kosmetik tersebut aman untuk digunakan. Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, juga mengatur  peredaran kosmetik impor yang tidak terdaftar melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 10 ayat (1). Namun faktanya di lapangan penerapan ketentuan pendaftaran produk kosmetik impor masih banyak dijumpai tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris yang mengkaji kesenjangan antara ketentuan peraturan pendaftaran kosmetik impor di BBPOM dengan pelaksanaannya di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung ke beberapa informan dan responden yang terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tertier sesuai permasalahan yang akan dibahas. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun kepustakaan di olah dengan pendekatan  kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat kosmetik impor yang tidak terdaftar belum efektif diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pencantuman label berbahasa Indonesia pada kemasan produk kosmetik impor adalah  dari kesadaran konsumen, produsen dan adanya hambatan kinerja pemerintah terkait.

scholarly journals Implementation of Development and Supervision Against the Head of the Sub-District (Camat) as Temporary Land Deed Maker Official (PPATS) in Implementing Its Authority (Study in North Lampung Regency)

2021 ◽  
Vol 8 (3) ◽  
pp. 340
Author(s):  
Ega Aliftya ◽  
Abdul Madjid
Keyword(s):  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Educational Background ◽  
Primary Data ◽  
Library Research ◽  
The Law ◽  
The Many ◽  
Law Degree

The problems regarding the weaknesses of the PPATS deed faced by the Head of the Sub-District as the Temporary Land Deed Maker Official (PPATS) are very varied. There are several legal products made by PPATS that either have deficiencies or are flawed. This study uses a sociological and empirical juridical approach. Sources of data in this study are through library research and field research; and the data used are primary data and secondary data. The samples in this study were 5 PPATS in North Lampung Regency, 1 (one) employee or head of the National Land Agency of North Lampung Regency, and 3 residents in North Lampung Regency. The results of this study indicate the weaknesses of the deed made by PPATS in North Lampung. There are still deeds made by PPATS in Lampung Utara district that do not attach supporting data for the deed; such as the identity of the husband or wife on the deed, the requirements for supporting a certificate of heirs in terms of transfer of rights, and the lack of signatures from the parties included in the legal act. The factors that led to the weakness of the deed stem from (1) lack of guidance and supervision of PPATS in North Lampung; (2) PPATS educational background which is not from a Law degree, so that legal awareness to exercise authority in accordance with the rules is very low; (3) lack of legal awareness of PPATS and its people to obey the law; (4) lack of PPATS knowledge in updating the latest information on PPATS authority; and (5) the many tasks of the Head of Sub-District in the field of Government, which cause matters regarding the Transfer of Rights to Land are neglected and often delegated to District Staff, so that the Head of Sub-District as the Temporary PPAT does not directly check the perfection of his authentic deed even though the legality of the Deed made must be an authentic Deed.

scholarly journals Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 299
Author(s):  
Aris Sophian ◽  
Umar Ma'ruf ◽  
Aryani Witasari
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Police Department ◽  
Primary Data ◽  
Legal Certainty ◽  
Criminal Offenses ◽  
Big City ◽  
Analytical Research ◽  
Theory Of Law

The purpose of this study was to determine and analyze the granting of restitution rights in the handling of beatings, the implementation of restitution rights in the handling of beatings in the Semarang Big City Resort Police Department, as well as the obstacles faced and solutions in granting restitution rights in the handling of beatings in the Semarang Big City Resort Police.This study uses empirical juridical research methods, with descriptive analytical research specifications, the data used in this study are secondary data, obtained through literature studies and primary data obtained through field research which are then analyzed qualitatively using the theory of legal certainty, theory of law enforcement .The results of this study are: (1). The implementation of restitution rights at the level of investigation in the handling of beatings in the Semarang Big City Resort Police Department. Efforts to grant restitution rights at the investigation level should investigators choose and sort out which cases can be given restitution rights at the investigation level so that victims of criminal offenses receive compensation accordingly with what has been suffered by the victims of the crime and the case can be completed in the level of investigation with peace between the victim and the suspect. (2). Obstacles and solutions in granting restitution rights in the handling of beatings at the level of investigation in the Semarang Big City Resort Police Department,Keywords: Restitution Rights; Beating Crime; Semarang Big City Resort Police.

scholarly journals The Implementation of Imprisonment Sanction Followed by Rehabilitation Sanction for Narcotics Abusers (A Case Study of Verdict Number 47/Pid.Sus/2017/PN.Slk)

2019 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 224
Author(s):  
Yessy Yulianti ◽  
Elwi Danil ◽  
Aria Zurnetti
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Secondary Data ◽  
Law Enforcement Officers ◽  
Empirical Approach ◽  
Primary Data ◽  
Criminal Sanction ◽  
Legal Certainty ◽  
Research Problems ◽  
The Law

In the present study, the research problems proposed are: 1) What is the basic consideration of the judges in imposing the criminal and rehabilitation sanction on the perpetrators of narcotics abuse? 2) How is the proof of a case whose verdict is a criminal sanction? and 3) How is the implementation of imprisonment and rehabilitation sanction verdicts? In answering the research problems, juridical empirical approach is chosen to obtain primary data directly from informants and secondary data from primary of law materials including secondary and tertiary law materials. As a result, it can be concluded that there is a chance for a judge to impose imprisonment sanction and sanction for actions in a form of rehabilitation to perpetrators of narcotics abuse, but, in fact, it is challenging because of some reasons; one of which is the existence of various perceptions of law enforcement officers on the implementation of the laws, specifically on the Law number 35 of 2009 concerning Narcotics. Moreover, there is no strict provision regulating the procedures of the implementation of the law. As a result, it encounters many challenges in its implementation for the related institution. However, it should be concerned for the regulation makers for the realization of law enforcement reflecting justice, legal certainty, and benefits in the society.           

A MODERN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA: LEGAL BREAKTHROUGH OF E-COURT AND E-LEGAL PROCEEDING

2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 275
Author(s):  
Dedi Putra
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Access To Justice ◽  
Judicial Reform ◽  
Legal Service ◽  
Literature Study ◽  
Face To Face ◽  
Legal Proceedings ◽  
Digital Era

The implementation of court in Indonesia has not fulfilled as expected because any parties involving in court has a lack of capacity, consistency, and integrity to provide legal service seriously. Some people assume that court services are not still optimal. To settle the problems, the Supreme Court just has officially issued Regulation No. 1 of 2019 regarding the Administration of Cases and Legal Proceedings in Courts via Electronic Means on 8 August 2019. This regulation is believed as an appropriate solution to face those problems. To elaborate more, this study illustrates a judicial reform in Indonesia, e-court, and access to justice, the conception of e-court including the performance of e-court and its drawbacks and challenges in the digital era. The research method uses normative research by approaching legal review and literature study. The technique of primary data collection applies Supreme Court regulation while means of secondary data are collected from concept or theory as set out under bibliography. Judicial reform in Indonesia is indicated by issuing new regulation regarding e-Court and e-Litigation, the implementation e-Court itself has been attributed to 32 courts consisting of general religious, and state administrative courts. Through e-Court, access to justice more transparent and accessible. Besides, justice seekers have no worries regarding distance issues as of e-Court may allow them to fight in court without face to face. Parties have no doubt relating to the acceleration of court to settle any dispute in Indonesia.

ANALISIS HUKUM PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 24-33
Author(s):  
Apen Diansyah
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Primary Data ◽  
Economic Factors ◽  
Inhibiting Factors ◽  
Library Research ◽  
The Law ◽  
The City

ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar barlalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan disatuan lalu lintas Polres dan Polda Kota Bengkulu. Adapun data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif. Peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Menurut pandangan Undang-undang 22 Tahun 2009, penerapan pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain dari itu, faktor penghambat keefektifan Undang-undang seperti faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional dan faktor kekebalan institusional.Kata kunci: tindak pidana; hukum pidana; dendaABSTRACTThis study aims to determine the application of violators from cities in Bengkulu in terms of Law Number 22 of 2009, and to find out the inhibiting factors in the application of fines to traffic violators in the city of Bengkulu. The research was carried out in the traffic city of the City Police of the City of Bengkulu. The data obtained are primary data and secondary data used for library research and research, then the data are analyzed descriptively. The regulations stated in the law that are fully stated to increase awareness for every offender who commits an offense, but in the city of Bengkulu the law is not fully effective. According to the view of Law 22 of 2009, the application of criminal fines falls into the main criminal category (according to Article 10 of the Criminal Code) as the last or fourth order, after the death penalty, imprisonment and imprisonment. Apart from that, factors inhibiting the effectiveness of the law such as economic factors, emotional proximity factors and institutional immune factors.Keywords: crime; criminal law; fines

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document