scholarly journals PENERAPAN ETIKA EKOSENTRISME PADA DESA ADAT RAGI HOTANG MEAT DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR, SUMATERA UTARA

2019 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 153
Author(s):  
Titien Saraswati ◽  
Feby Astrid br. Pinem
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Deep Ecology ◽  
Director General ◽  
Ministry Of Education ◽  
Tourist Destination ◽  
The Village

Abstract: Ragi Hotang Meat Traditional Village in Tampahan District, Toba Samosir Regency, North Sumatera Province, already inaugurated as a traditional village by the Ministry of Education and Culture's Director General of Culture on 11 February 2017. In the village there were some traditional houses that had been revitalized, some original traditional houses, ulos woven crafts and the typical sarong of the village, as well as traditional dances. After being inaugurated as a traditional village, the community was asked to do the development of the village themselves as a tourist destination. As an academician, it was a must to contribute to the local government and to the villagers about the development of the village. The question was: how to develop Ragi Hotang Meat Traditional Village into a tourist destination that would not be damaging the nature, but could provide benefits to the nature and its inhabitants? The purpose of this study was to contribute to the local government and villagers on how to develop their village that would not be damaging the nature, but could provide benefits to the nature and its inhabitants. Analysis by examining the data related to Tourism theory and Deep Ecology. Keywords: traditional village, tourism, Deep EcologyAbstrak: Desa Adat Ragi Hotang Meat, di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, telah diresmikan sebagai desa adat oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud pada 11 Februari 2017. Di desa itu terdapat beberapa rumah adat yang telah direvitalisasi, rumah adat asli, kerajinan tenun ulos dan sarung khas desa itu, serta tarian adat. Setelah diresmikan sebagai desa adat, masyarakat diminta untuk melakukan sendiri pengembangan desa itu sebagai destinasi wisata. Sebagai akademisi, dituntut untuk bisa memberikan masukan, baik bagi pemerintah setempat maupun bagi penduduk desa itu. Pertanyaannya: bagaimana Desa Adat Ragi Hotang Meat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak merugikan, namun bisa memberikan keuntungan bagi alam dan penduduknya? Tujuan studi ini ialah memberikan masukan kepada pemerintah setempat maupun penduduk desa itu cara mengembangkan desanya agar menjadi destinasi wisata yang tidak merugikan alam maupun penduduknya. Analisis dengan mengeksaminasi data dikaitkan dengan teori Pariwisata dan Deep Ecology.Kata Kunci: desa adat, pariwisata, Deep Ecology

scholarly journals PENERAPAN ETIKA EKOSENTRISME PADA DESA ADAT RAGI HOTANG MEAT DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR, SUMATERA UTARA

2019 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 153
Author(s):  
Titien Saraswati ◽  
Feby Astrid br. Pinem
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Population Analysis ◽  
Deep Ecology ◽  
Director General ◽  
Ministry Of Education ◽  
Tourist Destination ◽  
Tourist Destinations ◽  
The Village ◽  
North Sumatra

Abstract: Ragi Hotang Meat Traditional Village, in Tampahan Subdistrict, Toba Samosir Regency, North Sumatra Province, has been inaugurated as a traditional village by the Ministry of Education and Culture's Director General of Culture on 11 February 2017. In the village there are several traditional houses that have been revitalized, original traditional houses, ulos woven crafts and the typical sarong of the village, as well as traditional dances. After being inaugurated as a traditional village, the community was asked to do the development of the village themselves as a tourist destination. As academics, it is required to be able to provide input, to the local government and to the villagers. The question is: how was the Ragi Hotang Traditional Village developed into a tourist destination that was not detrimental, but could provide benefits to nature and its inhabitants? The purpose of this study is to provide input to the local government and villagers on how to develop their villages so that they become tourist destinations that do not harm nature or the population. Analysis by examining data is associated with Tourism theory and Deep Ecology. Keywords: traditional village, tourism, Deep EcologyAbstrak: Desa Adat Ragi Hotang Meat, di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, telah diresmikan sebagai desa adat oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud pada 11 Februari 2017. Di desa itu terdapat beberapa rumah adat yang telah direvitalisasi, rumah adat asli, kerajinan tenun ulos dan sarung khas desa itu, serta tarian adat. Setelah diresmikan sebagai desa adat, masyarakat diminta untuk melakukan sendiri pengembangan desa itu sebagai destinasi wisata. Sebagai akademisi, dituntut untuk bisa memberikan masukan, baik bagi pemerintah setempat maupun bagi penduduk desa itu. Pertanyaannya: bagaimana Desa Adat Ragi Hotang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak merugikan, namun bisa memberikan keuntungan bagi alam dan penduduknya? Tujuan studi ini ialah memberikan masukan kepada pemerintah setempat maupun penduduk desa itu cara mengembangkan desanya agar menjadi destinasi wisata yang tidak merugikan alam maupun penduduknya. Analisis dengan mengeksaminasi data dikaitkan dengan teori Pariwisata dan Deep Ecology.Kata Kunci: desa adat, pariwisata, Deep Ecology

GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT KAMPUNG LABALUBA DESA KONTUMERE KECAMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA TAHUN 1960-1980

2020 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Nurwan Nurwan ◽  
Ali Hadara ◽  
La Batia
Keyword(s):  
Social Movements ◽  
Local Government ◽  
Social Movement ◽  
Negative Effects ◽  
Movement Process ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
The Government ◽  
The Village ◽  
The City

ABSTRAK: Inti pokok masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, Faktor-faktor yang mendorong gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dan akibat gerakan sosial masyarakat Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna? Latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba yaitu keadaan kampungnya yang hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga tiap kampung dan jarak yang jauh masing-masing kampung membuat keadaan masyarakatnya sulit untuk berkomnikasi dan tiap kampung hanya terdiri dari lima sampai dengan tujuh kepala keluarga saja. Kampung ini letaknya paling timur pulau Muna terbentang dari ujung kota Raha sekarang sampai kampung Wakuru yang saat ini. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab kampung ini kurang berkembang baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan maupun di bidang kebudayaan. Keadaan ini diperparah lagi dengan sifat dan karakter penduduknya yang masih sangat primitif. Faktor yang mendorong adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna adalah adanya ketidaksesuaian antara keinginan pemerintah setempat dan masyarakat yang mendiami Kampung Labaluba pada waktu itu. Sedangkan proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna bermula ketika pemerintah seolah memaksakan kehendaknya kepada rakyat yang menyebabkan rakyat tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna terbagi dua yaitu akibat positif dan akibat negatif.Kata Kunci: Gerakan Sosial, Factor dan Dampaknya ABSTRACT: The main issues in this study include the background of the social movement of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, Factors that encourage social movements of Labaluba Kampung Sub-village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, the social movement process of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District Muna Regency and due to Labaluba community social movements Kontumere Village Kabawo District Muna Regency? The background of the Labaluba Kampung community social movement is that the condition of the village consists of only a few heads of households per village and the distance of each village makes it difficult for the community to communicate and each village only consists of five to seven households. This village is located east of the island of Muna stretching from the edge of the city of Raha now to the current village of Wakuru. This condition is also one of the factors causing the village to be less developed in the economic, social political, educational and cultural fields. This situation is made worse by the very primitive nature and character of the population. The factor that motivated the existence of the social movement of Labaluba Village in Kontumere Village, Kabawo Subdistrict, Muna Regency was the mismatch between the wishes of the local government and the people who inhabited Labaluba Village at that time. While the process of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency began when the government seemed to impose its will on the people, causing the people to disagree with the policy. The consequences arising from the existence of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency are divided into two, namely positive and negative effects. Keywords: Social Movements, Factors and their Impacts

scholarly journals The Influence of Destination Image on Tourist Intention and Decision to Visit Tourist Destination (A Case Study of Pemuteran Village in Buleleng, Bali, Indonesia)

2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 81 ◽  
Author(s):  
Ni Wayan Marsha Satyarini ◽  
Myrza Rahmanita ◽  
Sakchai Setarnawat
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Significant Influence ◽  
Natural Environment ◽  
Quantitative Method ◽  
Local Communities ◽  
Destination Image ◽  
Sampling Techniques ◽  
Tourist Destination ◽  
Independent Variable

This study examines the effects of the destination image to tourist intention and decision to visit tourism destination in Pemuteran Village, Bali. Destination image is an independent variable, tourist intention to visit serves as an intervening variable and decision to visit is a dependent variable. Explanatory research with quantitative method is employed. The number of sample is 112 respondents. Purposive sampling techniques is applied with criteria of Pemuteran village tourists. Data are collected with questionnaires and processed with path analysis. These results indicate that the variable destination image has a direct and significant effect on tourist intention to visit by 11.3%. Variable destination image has a direct and significant influence on the decision to visit by 37.5%. Variable tourist intention to visit has been direct and significant influence on the decision to visit amounted to 16.2%. Based on these results, Pemuteran village should keep trying to build a positive image and to improve the communication between the local government and local communities to strengthen cooperation to improve the natural environment in Pemuteran village.

scholarly journals GOVERNANCE ENFORCEMENT OF TRADITIONAL VILLAGE AND OFFICIAL VILLAGE IN REGENCY OF BADUNG, BALI

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 73-88
Author(s):  
Hardiyanto Rahman
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Rural Population ◽  
Secondary Data ◽  
Political Actor ◽  
The Village

This paper generally uses the study method of literature, legislation, secondary data analysisand field’s observations. This paper is aimed to help the Badung regency administration inproviding an understanding of the village administration, and pushing for the improvementof the welfare of the rural population through the steps of providing material on theadministration of the village including village authority, distinction official village andtraditional villages, and especially on the management of village finances.Some problems occured in the administration of the village in Badung are lack of knowledgeof society about the traditional village who have difficulty in finding funds for activities,conflict between the village’s chief and the secretary, the integration between the traditionalvillage and the official village to work collaboratively, lack of capability from villageofficials in the management of village finances, new standard for official’s age in village, theunderstanding that the regency governor or the village chief is a political actor. In term ofcommunity assistance the lecturers has provided an explanation of the above problems, andexpecting the local government regency of Badung can provide socialization on village’sgovernance enforcement sustainably.Key Word: Governance in village, village’s economy, welfare

scholarly journals Organization of the Village of Cossack self-government as the basis of everyday life

2016 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 112-118
Author(s):  
Sergey Valentinovich Lyubichankovskiy ◽  
Elena Victorovna Godovova
Keyword(s):  
Twentieth Century ◽  
Local Government ◽  
Everyday Life ◽  
Community Organization ◽  
Turn Of The Century ◽  
Village Government ◽  
The Village

The paper presents the evolution of the formation of the system of local government in the Cossack armies in Russia. Cossacks living in villages with towns belonging to it were Cossack society. Local Cossacks authority It was Village chieftain, Village descent, Village court, Cossack community. Organization of the Village government in the Cossack army was virtually identical to that due to the fact that the reform of the Cossack troops went on the model of the Don and Kuban troops. This system has been transformed at the beginning of the twentieth century. Fall elective responsibility, a manifestation of laziness and indifference of the Cossacks it was due to property, education and psychological disunity. Contemporaries noted that many members of the village office turn of the century were literate, prone to drunkenness and extortion. An increasing number of the Cossacks did not attend gatherings and did not pay the dues. But, despite this, the Cossack communities continued to live, to regulate agrarian relations, contributed to the development of health and education.

scholarly journals SISTEM RESI GUDANG KABUPATEN SUMBAWA

2019 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 67-71
Author(s):  
Mujibur Rahmat
Keyword(s):  
Supply Chain ◽  
Local Government ◽  
Research Method ◽  
Financing System ◽  
Lack Of Information ◽  
Chain Analysis ◽  
Analysis Technique ◽  
Stakeholder View ◽  
Supply Chain Analysis ◽  
The Village

Research titled the SRG Supply Chain analysis (warehouse receipt system). This is the warehouse receipt, which is located in the village of the country's Bage Tango's Lopok district, Sumbawa District. Based on initial observation, there was no activity in the year 2018. Furthermore, the objectives that will be achieved in this research is the use of farmers on the farm and the concept of SRG and stakeholder view in the SRG. The research method used is interpretive with the type of phenomenology and analysis technique used by Sanders. With a sample of research is farmers who are in the area of Bage Tango and also in the area of the village of leverage, related stakeholders including the Agriculture service and management of the SRG. The result is that there are various obstacles that are not optimal utilization of the SRG, among them the transport factor of the harvest from paddy fields to the warehouse of receipt and lack of information about the SRG. Furthermore, there is the sustainability system of farmers ' lives of the grain exchange financing system as well as the continuity that is fixed in the speed and convenience of the sustainability of the farmer's life. Zero Stok's analysis of supply chains means that the warehouse does not accept farmers ' crops. Hence the proposed improvement of the chain in the delivery phase of agricultural commodities through Bumdes with the assistance of facilities from the local government.

scholarly journals Kelayakan Geosite dan Geomorphosite Kawasan Desa Wisata Limbasari sebagai Potensi Geowisata Desa Limbasari

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 109
Author(s):  
Huzaely Latief Sunan ◽  
Widhiatmoko Herry Purnomo ◽  
Nur Chasanah ◽  
Gito Sugiyanto ◽  
Tigar Putri Adhiana ◽  
...  
Keyword(s):  
Urban Communities ◽  
Environmentally Friendly ◽  
Tourist Destination ◽  
Geological Process ◽  
Educational Activities ◽  
Tourist Attractions ◽  
Mountain Landscape ◽  
Cultural Sites ◽  
The Rich ◽  
The Village

Desa Limbasari secara geografis terletak di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Desa Limbasari merupakan salah satu desa wisata yang baru di Kabupaten Purbalingga. Desa ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dalam segi wisata kebumian dan geoheritage. Daya tarik wisata yang ada berupa River Tubing, landscape pegunungan batuan gunung api yang terdapat batu jasper hijau �nogo sui�, dan situs kebudayaan prasejarah. Di samping itu keunikan budaya serta sejarah masyarakat juga menjadi daya tarik bagi masyarakat perkotaan. Tujuan dari pengabdian masyarakat adalah mengulas kelayakan geosite dan geomorphosite di Desa Limbasari sebagai sebuah solusi bagaimana memanfaatkan kekayaan geologi beserta berbagai dinamikanya untuk kegiatan wisata edukasi dan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pemetaan potensi geologi sebagai kawasan wisata, inventarisasi pada lokasi yang mempunyai cagar budaya dan sejarah serta wawancara dengan pihak terkait dan studi literatur. Dari hasil kelayakan di kawasan wisata Limbasari mempunyai nilai kelayakan antara 47.5% - 73.5%. Dengan demikian, Kawasan Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga layak menjadi objek geowisata dengan aspek penilaian didasarkan pada nilai kuantifikasi berbagai keindahan antara alam dan proses geologi yang mengontrol terbentuknya obyek geowisata tersebut.Limbasari Village is geographically located in Bobotsari Subdistrict, Purbalingga Regency. Limbasari Village is one of the new tourism villages in Purbalingga Regency. This village has great potential to be developed as a tourist destination in terms of earth tourism and geoheritage. The tourist attractions are River Tubing, mountainous volcanic mountain landscape with green jasper stone "nogo sui", and prehistoric cultural sites. In addition, the cultural and historical uniqueness of the community is also an attraction for urban communities. The purpose of this study is to review the potential of Geotourism and geoheritage in the Village of Limbasari as a solution to how to utilize the rich geological and cultural sites along with various dynamics for educational activities that are environmentally friendly education and economy. The method used in this study is the mapping of geological potential as a tourist area, an inventory of locations that have cultural and historical reserves as well as interviews with relevant parties and literature studies. From the results of research in the tourist area Limbasari has a feasibility value between 47.5% - 73.5%. Thus, the Limbasari Tourism Village Area, Purbalingga Regency deserves to be a geotourism object with the assessment aspect based on the quantification value of various beauties between nature and the geological process that controls the formation of the geotourism object.

scholarly journals MEMUNGUT PPN ATAU TIDAK KETIKA BENDAHARA DESA BERTRANSAKSI DENGAN PENGUSAHA NON PKP

2019 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 102-113
Author(s):  
Mohammad Djufri
Keyword(s):  
Director General ◽  
Legal Certainty ◽  
Differences Of Opinion ◽  
Special Rule ◽  
Ministry Of Finance ◽  
Special Rules ◽  
Village Government ◽  
The Village

There are differences of opinion regarding the collected of VAT when Villlage Government Treasurers - who now changed his name to Head of Financial Affairs - deals with Non Taxable Entrepreneur partners with practices. The opinion states that there is no collected VAT by the Head of Financial Affairs  whenever deals with Non Taxable Entrepreneur partners. There are two reasons how to collected VAT by  Head of Financial Affairs. Firstly, status of Taxable Entrepreneur  is a condition for tax payable mechanism and secondly, must be a tax invoice for each transaction. Practically, the Village Government Treasurer collected VAT on each transaction with Non Taxable Entrepreneur partners. This paper aims to clarify this issue through normative research. The result of this paper, that two reasons of collected VAT (status of Taxable Entrepreneur and the existence of tax invoices) are inappropriate. The most appropriate is set by the decree of the Director General of Taxes No. Kep-382 / PJ. / 2002, which clearly states that the VAT collector does not need to collect VAT on delivery of Taxable Goods or Taxable service by Non Taxable Entrepreneur. The rule can be a reference for the Head of Financial Affairs not to collect VAT to Non Taxable Entrepreneur partners. In fact, the rule can be interpreted differently because there are special rules (provisio) in the VAT Act and the issuance of this rule does not comply with the principle of lex superior derogat legi inferior. To provide legal certainty that is clear and firm and does not contain double meaning or provide an opportunity to be interpreted, new regulations are required at the lowest level of the Ministry of Finance Regulation as mandated by the VAT Law, and in that rule to be returned to special rule as stated in Article 16A.

scholarly journals IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SMPN 3 BANJARBARU KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 19
Author(s):  
Tamliha Harun
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Basic Education ◽  
Descriptive Study ◽  
Education Level ◽  
Dropping Out ◽  
Director General ◽  
Ministry Of Education ◽  
Student Data ◽  
Out Of School

The purpose of this research is to find out how the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at SMPN 3 Banjarbaru, Cempaka Subdistrict, Banjarbaru City, is it in accordance with the Regulation of the Director General of Education of the Ministry of Education and Culture Number: 1881 / D / BP / 2019 concerning Guidelines for Implementing the Smart Indonesia Program at the Basic Education level. This research is a descriptive study, with data collection techniques interview, observation, and documentation, then the results are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: a. Implementation of the Smart Indonesia Program (PIH), through the Smart Indonesia Card (KIP) at SMPN 3 Banjarbaru has been running well and effectively, in accordance with applicable regulations; b. The number of students receiving assistance from the Smart Indonesia Program through the Smart Indonesia Card at SMPN 3 Banjarbaru was 228 students. However, there are some people who actually no longer meet the requirements, because the income of the parents / guardians of the students concerned has increased from before. KIP recipient students, the process of recapitulation, verification and input of student KIP recipient student data to Dapodik, until the disbursement and use of KIP funds by recipient students; d. The Smart Indonesia Program (PIH), through the Smart Indonesia Card (KIP) at SMPN 3 Banjarbaru, is very beneficial for students from poor or underprivileged families, so that the number of students dropping out of school can be reduced; e. However, there were still some students who received KIP or their guardians who did not understand the use of KIP funds, so they were used to finance expenses outside the context of their educational / school needs. 

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document