scholarly journals Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa:

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 139-158
Author(s):  
Rahmadia Pratiwi ◽  
Nurzi Sebrina ◽  
Mia Angelina Setiawan
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Qualitative Method ◽  
Central Government ◽  
Government Performance ◽  
Administrative Process ◽  
Village Community ◽  
Investment Capital ◽  
Village Government ◽  
Verification Systems ◽  
The Village

This study discusses how to apply the principles of administrative accountability, reporting and accountability of village funds in four villages in the northern sub-district of Pariaman, Pariaman city. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The results of the study show: (1) the administration is carried out by the village treasurer in the form of income, expenditure and expenditure. Receipt of delay in receiving funds from the central government. Village expenditure also has several obstacles in the process of sending funds, because there are several verification systems and shopping transaction authorizations that have not been in accordance with the applicable rules. Village financing, utilization of investment capital carried out by villages related to financing is still not optimal; (2) late reporting of village funds in stages 1 and 2, this is due to late disbursement of funds so that reporting is too late; (3) Accountability of village funds has been carried out by the village government by giving village government performance to the community through media information that is easily accessible to the village community. In order for administration, reporting, and accountability of village funds to run well, regulations are issued on time. The administrative process is required to complete the verification and authorization requirements in accordance with applicable rules

scholarly journals PERANAN PEMERINTAH KOTA BATU DAN PEMERINTAH DESA PUNTEN DALAM PEMBERDAYAAN WISATA PETIK APEL

REFORMASI ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 178
Author(s):  
Roro Merry Chornelia Wulandary ◽  
Abd. Rohman
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Data Collection ◽  
Qualitative Method ◽  
Development Plan ◽  
Data Presentation ◽  
Village Level ◽  
Village Government ◽  
The Village

The Role of Tourism Office Batu City and Punten Village Government in tourism empowerment is very influential to the progress of Apple Picking Tour which is located in Punten Village, Batu City. This research aims to describe the role of Culture and Tourism Office also The Village Government in manifestation and implementation the mechanism of the tourism maximally. The research uses qualitative method with data collection techniques through interview, observation, and documentation. Data analysis is done in several stages, including data eduction, data presentation and taking the conclusion. The results show that the role of Culture and Tourism Office and Village Government in empowering An Apple Picking Tour was carried through collaboration and give encouragement to the society, to establish the Group of Tourism Consciousness/Kelompok Sadar Wisata, and Joint Farmer group/Gabungan Kelompok Tani (Pokdarwis & Gapoktan), having coordination among the Culture and Tourism Office, Village Government and community, and also to have a Development Plan Deliberation (Musrenbang) in a village level. Peranan Dinas Pariwisata Kota Batu dan Pemerintah Desa Punten dalam pemberdayaan wisata sangat berpengaruh pada perkembangan wisata petik apel yang ada di Desa Punten, Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan Dinas Pariwisata Kota Batu serta Pemerintah Desa Punten dalam memajukan pariwisata secara maksimal, terutama wisata petik apel yang ada di Desa Punten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Dinas Pariwisata Kota Batu serta Pemerintah Desa Punten dalam mengembangkan wisata petik apel dilakukan melalui kerjasama dan memberikan dorongan kepada masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata dan Gabungan Kelompok Tani (Pokdarwis & Gapoktan), melakukan koordinasi antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa dan masyarakat, serta mendorong adanya musrembang di tingkat desa.

scholarly journals PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Rasji Rasji
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Government Officials ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Technical Guidance

Village government is the lowest level of government in the Government of the Republic of Indonesia. Its existence is very strategic for the implementation of programs of the central government, local government, and the wishes of the village community, so that the village government can help create a balance between the goals desired by the state and those desired by the people, namely the welfare of the people. For this reason, the role of village government officials is important to achieve the success of implementing village government tasks. In fact, there are still many village government officials who have not been able to carry out their duties and authorities properly and correctly. How are efforts to strengthen the role of village government officials so that they are able to carry out their duties and authority properly and correctly? One effort that can be done is to provide technical guidance to village government officials regarding village governance, the duties and authorities of village government officials, as well as the preparation of village regulations. Through this activity, it is hoped that the role of the village government apparatus in carrying out their duties and authorities will be strong, so that their duties and authorities can be carried out properly and correctlyABSTRAK;Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan terendah di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Keberadaannya sangat strategis bagi penerapan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keinginan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu terciptanya keseimbangan tujuan yang diinginkan oleh negara dan yang diinginkan oleh rakyat yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran aparatur pemerintahan desa menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Pada kenyataannya masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Bagaimana upaya menguatkan peran aparatur pemerintahan desa, agar mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa mengenai pemerintahan desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa, maupun penyusunan peraturan desa. Melalui kegiatan ini diharapkan peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi kuat, sehingga tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

scholarly journals Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan)

2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 10
Author(s):  
Tarsim Dan Erga Yuhandra
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Qualitative Method ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Village Community ◽  
Control Functions ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
The Village ◽  
Resource Factor

Abstrak : Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fakor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa di Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta informasi tentang administrasi desa kepada pemerintah desa; menyampaikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; serta mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa serta faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu dalam menerapkan fungsi supervisi kepada pemerintah desa terbagi menjadi 2 (dua) : faktor internal termasuk: sarana yang tidak memadai, pola komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan anggota BPD tidak mengerti fungsi sedangkan faktor eksternal meliputi: masyarakat tidak mengerti fungsi BPD, ada sosialisasi pemerintah desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa , dan faktor sumber daya manusia masyarakat desa. Kesimpulan adalah kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BPD yang berhak mendapat pertanggungjawaban kepala desa dan meminta informasi kepada pemerintah desa.Kata kunci: Otoritas, BPD, Pengawasan, dan Pemerintahan Desa.�THE IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN RUNNING CONTROL FUNCTIONS ON VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN KUNINGAN REGENCY)�Abstract : The writer conducted this research with background to know the authority of Village Consultative Agency (Badan Permusyawaratan Desa) in implementing supervision function to village government. The purposes of writing this research� are to know the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village and what factors that become obstacles are faced by Village Consultative Agency in implementing supervision function to village government in Sukaharja Village, Cibingbin District, Kuningan Regency. This research used descriptive analysis research with juridical-normative approach. Stage of research is through literature research using primary and secondary data collected through documentation and analyzed descriptive qualitative method. The result of this research was the authority of Village Consultative Agency� in implementing supervisory function according to Law Number 6 of 2014 namely VCB has the right to supervise and request information about the administration of village administration to village government; to express opinions on the implementation of village governance, implementation of village development, village community development, and empowerment of rural communities; as well as obtaining operational costs for the execution of duties and functions of the village income and expenditure budget. The factors that into two: internal factor including: inadequate means, communication patterns were not working properly, and members of Village Consultative Agency do not understand the functions while external factors include: the community does not understand the functions of Village Consultative Agency, there was a socialization of the village government related to the function of Village Consultative Agency, and the human resource factor of the village community. The conclusion of paper was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village namely VCB was entitled to hold accountability of village head and ask for information to village government.Keywords: Authority, VCB, Supervision, and Village Government.

scholarly journals Actor Contestation in Village Fund Management

2021 ◽  
Vol 9 (3) ◽  
Author(s):  
Rizky Trisna Putri ◽  
Sofyan Sjaf ◽  
Ekawati Sri Wahyuni
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Central Government ◽  
Fund Management ◽  
Government Budget ◽  
Case Study Approach ◽  
Study Approach ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Rules Set

Village funds are sourced from the central government budget which is trasferred directly to the village government. This direct transfer takes place after Law No. 6/2014 or also known as The Village Law. This larger village fund can only be accessed by the village government if it follows the rules set by the central government so that the actor in the village will use their assets to accomodate their interests related to village fund management. This study aims to explain the contestation of actors in managing village funds in two villages. This study uses a qualitative method with a case study approach conducted in Suko Village, Probolinggo Regency and Sukadamai Village, Bogor Regency. The results of this study are the village head is the actor who plays the most role in managing village funds using symbolic asset which is the position of the village head. This asset is the strongest because it has legitimacy from the state to be able to make decisions related to the village fund management.

scholarly journals DETERMINAN FRAUD PADA PENGGUNAAN DANA DESA STUDI KASUS GAMPONG/DESA DI KOTA LANGSA

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Early Ridho Kismawadi
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Central Government ◽  
Budget Allocation ◽  
Spiritual Intelligence ◽  
Village Community ◽  
Love Of Money ◽  
Village Government ◽  
The Village

Abstrak This study aims to discuss trends in the use of village funds. Basically, the village government is obliged to prosper the village community with a village fund budget that has been channeled directly by the central government because the village government is directly in contact with rural communities. However, in line with the village budget allocation to the village government more and more fraud has occurred. In the study, measuring the level of fraud on the use of village funds, in this study used two variables, the dependent variable (the tendency of fraud on the use of village funds) and the variable free (the nature of love of money and spiritual intelligence). The results of the regression calculations show that Love of Money (X1) has a partial effect on the Fraud Tendency on the use of village funds. Whereas Spiritual Intelligence (X2) has no partial effect on the Fraud Tendency on the use of village funds.  

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGGUNAAN DANA DESA

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 93
Author(s):  
Yulian Sahri
Keyword(s):  
Control System ◽  
Data Collection ◽  
Internal Control ◽  
Central Government ◽  
Qualitative Approach ◽  
The State ◽  
Internal Control System ◽  
Survey Results ◽  
Village Government ◽  
The Village

The enactment of Law No. 6, 2014 on Villages has given the opportunity for villages to manage their own finances. In 2017 the budget allocated by the central government amounted 720 million rupiahs per village. The central government needs to apply control and monitoring on the fund to ensure that there is no leakage and fraud in its spending. The survey results conducted by ICQ in 2016 show that there are 62 cases of corruption of the village fund already under investigation, with a total loss to the state reaching 18 billion rupiahs. One of the causes of the high number of fraud cases is the weak enforcement of internal control. The aim of this research is to analyze the effectiveness of Internal Control System (SPI) on the use of village fund at Kepayang village, Lempuing district, Ogan Komering Ilir Regency. This research uses a qualitative approach, the data collection for this research is conducted by means of interview, observation, and documentation. There are 4 participants in this research, namely Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and Kampong Society Representative Body. The internal control system in Kepayang village is running sufficiently well with a percentage of 65. This is because many of the components of control in the village government are not implemented.

scholarly journals Menguji Strategi Desa Wisata dalam Membangun Keunggulan Bersaing di Era Revolusi Industri 4.0

2021 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
Author(s):  
I Gede Deddy Rahmat
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Human Resource Development ◽  
Qualitative Method ◽  
Community Leaders ◽  
Internet Infrastructure ◽  
Village Community ◽  
Village Government ◽  
The Village

Abstract:  This research aims to determine and test the effectiveness of the role of the village government in creating a Tourism Village strategy to build competitive advantage in the Era of Industry Revolution 4.0 and to find out the factors that hinder and influence the role of the village government in managing the village of Blimbingsari Tourism Village which is a Special Interest Tourism Village (Spiritual). This research used descriptive qualitative method. The informants in this research were the Headman of Blimbingsari, Village Secretary, BUMDes Treasurer, Secretary of the Tourism Committee, Homestay Owners, Village Community Leaders and Academics. The technique of data collection is done by using triangulation technique (combined), the results of qualitative research emphasize the quality of the meaning of good research.The research results obtained by researchers from interviews, observations, and documentation are the role of the Blimbingsari Tourism Village Government to be carried out well. The Blimbingsari Tourism Village Government has a good role as a stabilizer, innovator and motivator. The provision of internet infrastructure and human resource development is a factor in the development of Blimbingsari tourism village in building competitiveness in the era Industry Revolution 4.0. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji efektifitas peran pemerintah desa dalam menciptakan strategi Desa Wisata untuk membangun keunggulan bersaing di Era Revolusi Industri 4.0 serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengelolaan desa Desa Wisata Blimbingsari yang merupakan Desa Wisata Minat Khusus (Rohani). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Perbekel Desa Blimbingsari, Sekretaris Desa, Bendahahara BUMDes, Sekretaris Komite Pariwisata, Pemilik Homestay, Tokoh Masyarakat Desa dan Akademisi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi (gabungan), hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas makna penelitian yang baik.Hasil penelitian yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah peran Pemerintah Desa Wisata Blimbingsari dilakukan dengan baik. Pemerintah Desa Wisata Blimbingsari memiliki peran yang baik sebagai stabilitator, innovator dan motivator. Pengadaan infrastuktur internet dan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor pada pengembangan desa wisata Blimbingsari dalam membangun daya saing di era Revolusi Industri 4.0. 

scholarly journals Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Good governance Tingkat Desa Di Desa Aras Kabu Deli Serdang

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 32-42
Author(s):  
Adam Adam ◽  
Nina Siti Salmaniah Siregar ◽  
Armansyah Matondang ◽  
Nina Angelia ◽  
Yurial Arief Lubis
Keyword(s):  
Community Participation ◽  
Community Service ◽  
Central Government ◽  
Good Governance ◽  
Local Level ◽  
Village Community ◽  
Good Government ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Community service activities are one of the activities that aim to assist the government in improving Good Government. Community participation is still very low in implementing the principles of good government. Yet society is a very important part of these principles. Because the role of the community is still very low, community service is held in the form of counseling and socialization about the importance of community participation in improving good government. To realize a civil society, good governance is needed, both at the center and at the local level so that they can work well together so that the goals desired by the community are carried out, and this is not the task of the central government alone but the government under it starting from the village government and local government. that is what we know as the implications of village autonomy. The village community is expected to become a useful community, especially in the process of administering government (at the village level in particular). Because the participation of the village community is a real embodiment of Good governance. This kind of society will be solid and actively participate in determining various government policies. In addition, this kind of society will also carry out an effective supervisory function in the implementation of government administration. If the community is not yet effective in front of the government and there are still many social problems in it such as conflict and group anarchism, it is very unlikely that Good governance can be implemented.

scholarly journals COMMUNICATION OF VILLAGE GOVERNMENT CRISIS IN THE COVID PANDEMIC 19 IN BIKUK AIR VILLAGE

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 12-23
Author(s):  
Yanto Yanto
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Crisis Communication ◽  
Communication Channels ◽  
Data Collection Tool ◽  
Face To Face ◽  
Village Community ◽  
Village Government ◽  
Flow Of Information ◽  
The Village ◽  
Descriptive Qualitative

Facing a viral crisis like this in the same time escalation of public dissatisfaction will continue to rise can lead to a crisis of mistrust, apart from the information uproar that results in a loss of security in the community, thus the most important role in maintaining the flow of information is maintained properly is the village government , how they can control and convey healthy information, therefore the aim of this study is to look at crisis communication carried out by the village administration during the co-19 pandemic period in Air Bikuk Village. The method of this research uses descriptive qualitative, a method that wants to describe the conditions and phenomena that exist in the community by using interview observation and documentation as a data collection tool. the results of this study indicate that crisis communication conducted by the Air Bikuk village government is to convey information quickly by creating teams and command posts, to show genuine care and empathy to the village community, in their communication channels using face-to-face and banners and leaflets, their consistency is shown by always turning on the post and visiting outsiders who enter their area and openness is seen as they collaborate with various parties such as PT Agro Muko, and make banners prohibiting prayers at the mosque, for migrants.

scholarly journals TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MELILIAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 79-90
Author(s):  
Umi Purwanti
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Fund Management ◽  
Management Mechanism ◽  
The Public ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
Access Information ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Transparency is one of the principles that can guarantee access or freedom for all people to obtain information about the administration and management carried out by the government. With the principle of transparency, it is hoped that the Melilian Village government, Gelumbang District, will manage the Village Fund transparently and involve the Village community. This study aims to describe the management of Village Funds and the mechanisms for managing Village Funds carried out by the Melilian Village Government, Gelumbang District, Muara Enim Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study include, observation, interviews and documentation. The results showed that the management of the Village Fund carried out by the Melilian Village government, Gelumbang District, was in accordance with the applicable laws and regulations and involved the community from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages to the delivery of development results. Based on the transparency indicator, it shows that there is availability of document accessibility as well as completeness, clarity and convenience for the public to access information as a whole with the installation of billboards and information boards at several points. This study concludes that Melilian Village, Gelumbang Subdistrict, has carried out the process of the Village Fund management mechanism in stages by involving several related elements including the people of Melilian Village, Gelumbang District.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document