KAJIAN KEBIJAKAN MODAL SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAMBANG PADA MASYARAKAT PESISIR

Social conflicts always occur because of interests in people's lives. Likewise, what happens to coastal communities as a result of negative excesses in carrying out mining activities, so that this environmental condition is not managed wisely and can cause conflicts that are detrimental to the parties concerned. This writing aims to analyze and examine the application of social capital as a policy in resolving conflicts. Qualitative descriptive method, which examines some literature related to the handling of social conflicts, one of which is developing the existing social capital in society. Reference to social capital developed by the government through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia as a policy in resolving social conflicts, with the assumption that social capital can generate collective consensus in society to answer problems that lead to social conflict. The conclusion of this conclusion shows that, the development of social capital through social harmony programs are functionally not fully utilized, because of the various connecting services. So that we need the right solutions and strategies in developing these policies.

EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU

Keberhasilan pembangunan negara tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga ditentukan oleh proses perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan menyeluruh (komprehensif). Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam pembangunan. Keberhasilan perencanaan, salah satunya diukur dari efektifitasnya. Ada empat indikator efektivitas, yaitu Ketepatan Waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan, dan Ketepatan Sasaran. Penelitian in menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan informan menggunakan metode snowball sampling dan analisa data menggunakan triangulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Kota Batu sudah efektif. Walaupun begitu, masih ada beberapa faktor penghambat yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Batu, yaitu program kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD atau visi-misi kepala daerah, sistem ditingkat lokal pemerintahan daerah yang belum tersinkronisasi secara maksimal, sehingga proses input data masih perlu berulang-ulang. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi antar OPD. Oleh sebab itu diperlukan konsistensi dari semua elemen yang terlibat dalam perencanaan. Komitmen dari kepala daerah, kepala OPD dan elemen lain yang terlibat dalam proses perencanaan harus diperkuat.The quality of a country's growth is decided not just by the availability of plentiful natural resources but also by a formal, tangible and rigorous method of development planning. Planning for construction plays a very pragmatic and vitally significant position in planning. Planning performance, in which one is calculated by its effectiveness. There are 4 efficacy metrics, that' Timeliness, Accuracy in costs, Accuracy in Setting Goals, and Accuracy of Targets. There are four effectiveness measures, which is timeliness, expense accuracy, objective setting accuracy, and aim accuracy. This research uses a qualitative methodology and the snowball sampling process to pick the informant and use triangulation as interpretation of the results. The results showed that regional development planning in Batu had been effective. Even so, there are still some inhibiting factors that must be considered by the local government, the program of activities that are not in accordance with the RPJMD or the vision and mission of the regional head, the system at the local level of the local government that has not been synchronized maximally, so the data input process still needs be repeated. Another factor is the lack of coordination among the OPD. It requires continuity with all the components involved in preparation. Commitments will be reinforced from department leaders, manager level and other aspects participating in the planning phase.Key Words: Effectiveness; Planning; Development; Regional; Government; Governance

MODEL PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Tujuan dari program pemberdayaan ialah membuka aksesibilitas bagi masyarakat miskin untuk mereka bisa memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan pemerintah untuk keberlangsungan hidup mereka, kemiskinan juga terjadi akibat dari keterbatasan kebijakan, akses dan pendidikan sehingga membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Pemberdayaan di Komunitas Adat Terpencil memiliki tujuan untuk membuat model arah kebijakan antara pusat, provinsi dan daerah untuk bisa saling bersinergi sesuai dengan identifikasi setiap daerah, sehingga program-program tepat sasaran dan bisa mengentaskan kemiskinan. Motode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara studi literatur, wawancara, dokumentasi, dan FGD sehingga mendapatkan informasi yang lebih konkrit. Hasil penelitiannya adalah model pemberdayaan sosial yang tepat untuk mengetaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan pertama pemetaan sosial, tahapan kedua penjajagan awal dan tahap ketiga studi kelayakan, semua tahapan tersebut harus dilalui untuk mendapatkan model yang tepat dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang lebih tepat sasaran.Abstract: The purpose of the empowerment program is to open accessibility for the poor so that they can take advantage of the protection and social security provided by the government for their survival, poverty also occurs as a result of limited policies, access and education so that it makes it difficult for people to fulfill their daily lives. Empowerment in Remote Indigenous Communities has the aim of creating a model for policy direction between the central, provincial and regional levels so that they can work together in accordance with the identification of each region so that programs are right on target and can alleviate poverty. The research method used is descriptive qualitative by collecting data by means of literature studies, interviews, documentation, FGDs so as to get more concrete information. The result of the research is that the right social empowerment model to incite poverty in the Meranti Islands district requires several stages such as the first stage of social mapping, the second stage of the initial assessment and the third stage of a feasibility study, all of these stages must be passed to get the right model for empowering remote indigenous communities. more on target.Keywords: Empowerment; Model; Remote Indigenous Community; Poverty

SPENDING REVIEW BERBASIS PERFORMANCE-BASED BUDGETING (PBB) TERHADAP APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017-2018

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana spending review berbasis Performance-Based Budgeting (PBB) terhadap APBD Kabupaten Sleman tahun 2017-2018. Selanjutnya, artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi dan menafsirkan sebuah konteks terkait spending review yang perlu di identifikasi secara mendalam. Kemudian, perolahan data dilakukan melalui studi kajian literature (online dan offline). Sebagaimana penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan kodifikasi data, penyajian data dan hasil data penelitian. Hasil penelitin ini menunjukan bahwa kondisi anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan, namun ditinjau pada sektor anggaran belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami penurunan. Selanjutnya hasil review alokasi yang dilakukan terhadap realisasi anggaran belanja daerah terjadi penghematan anggaran belanja dari tahun 2017 ke 2018. Kemudian, untuk review tolak ukur dan kinerja melalui layanan kesehatan dan pendidikan menunjukan adanya peningkatan angka indeks pembangunan manusia. Lebih lanjut, Analisis Deviasi Kebutuhan menunjukkan dalam dua tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman yakni tahun 2017 dan 2018 memiliki tingkat rata-rata deviasi kebutuhan dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar (11,85%).Abstract: This article aims to analyze the extent of spending based on Performance-Based Budgeting (PBB) based Regional Expenditure Budget (APBD) of Sleman Regency in 2017-2018. Furthermore, this article uses a qualitative method to identify and interpret a context related to spending review that needs to be identified in depth. Therefore, data processing through literature studies (online and offline). As the use of data analysis techniques in this study carried out with the stages of data codification, data presentation and results of research data. The results of this research indicate that condition of regional expenditure budgets of the Sleman Regency Government in 2017 and 2018 has increased, but in terms of expenditure budget sector the Sleman Regency Government employees have decreased. Furthermore, the results of a review of the allocations made to the realization of the regional expenditure budget savings spending occurred from 2017 to 2018. In addition, for a review of benchmarks and performance through health and education services showed an increase in the index of human development. Moreover, the Need Deviation Analysis shows that in the two fiscal years the Sleman Regency Government, namely 2017 and 2018, has an average deviation of needs with a regional budget allocation of (11.85%).Keywords: Spending Review; Performance-based Budget; Regional Expenditure Budget; Sleman Regency

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI INOVASI PROGRAM O-RANGER DI PT. POS PERSERO KOTA MALANG)

O-Ranger adalah program PT. Pos untuk mempermudah para pelanggan jasa pos dalam mengirim barang. Sistem kerja O-Ranger yaitu dengan mengambil barang langsung ke tempat pelanggan/customer. Penelitian ini akan melihat seberapa puas pelanggan kantor pos terhadap layanan yang diberikan oleh O-Ranger pick up Kota Malang. Tujuan penelitian ini guna mengetahui kualitas dari pelayanan O-Ranger PT. Pos Persero Kota Malang dan mengetahui bagaimana Good Corporate Governance dijalankan dalam program O-Ranger di PT. Pos Persero Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan snowball sampling yang mana informan pada penelitian ini adalah marketing dari kantor pos kota Malang, tiga orang O-Ranger dan sepuluh orang pelanggan dari O-Ranger. Sumber data primer adalah pelanggan O-Ranger dan sumber data sekunder adalah pengamatan pada lokasi penelitian secara langsung. Triangulasi data adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Analisa data menggunakan teori dari Miles, Huberman dan Saldana dengan cara: penyeleksian data atau kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik, dimana pelayanan yang diberikan oleh O-Ranger Kota Malang telah menunjukkan hasil yang baik. Dapat kita lihat dalam dimensi yang ada pada setiap indikator seperti tangible, realibility, responsiviness, assurance juga emphaty menunjukkan respon yang positif dari pengguna jasa O-Ranger PT. Pos Persero telah menyusun pedoman etika bisnis dan tata perilaku (Code Of Conduct). Pedoman ini mengatur tentang etika dalam berbisnis dan berperilaku bagi para insan Pos dan semua yang terlibat didalamnya. Hal ini membuktikan bahwa PT. Pos telah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik. Abstract: O-Ranger is a PT. Pos program to facilitate postal service customers in sending goods. O-Ranger work system that is by taking goods directly to the customer / customer. This study will look at how satisfied the post office customers are with the services provided by the Malang City O-Ranger pick-up. The purpose of this study was to determine the quality of the O-Ranger service of PT Pos Persero Malang City and to find out how Good Corporate Governance was implemented in the O-Ranger program at PT. Pos Persero Malang City. This study used descriptive qualitative method. The technique of determining informants is using snowball sampling, where the informants in this study are marketing from the Malang post office, three O-Ranger and ten customers from O-Ranger. Primary data sources are O-Ranger customers and secondary data sources are observations at research sites directly. Data triangulation is a technique used in data collection. Data analysis uses theories from Miles, Huberman and Saldana by: selecting data or condensing data, presenting data, and drawing conclusions or verifying data. This research shows good results, where the services provided by O-Ranger Malang have shown good results. We can see in the dimensions that exist in each indicator such as Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance as well as Emphaty shows a positive response from O-Ranger service users. PT Pos Persero has compiled a code of business ethics and code of conduct. This guideline regulates ethics in doing business and behavior for the people of the Post and all those involved in it. This proves that PT. Pos Indonesia has implemented Good Corporate Governance (GCG) very well.Keywords: Service; Good Corporate Governance; Customer Satisfaction

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, alur pengelolaan pengaduan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat. Pendekatan penelitan dilakukan dengan deskriftif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari sumber informasi dan sumber informasi kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, data hasil penelitian dianalisa dengan langkah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme dan alur pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan Permen PAN RB No. 24/2014. Kedua, Ada 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat yaitu; a) faktor internal, yaitu kurangnya jumlah orang dan kompetensi petugas b) faktor eksternal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat karena kurangnya sosialisasi terkait materi aduan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dinas ini.This study aims to analyze the mechanisms, flow of complaints management and identify the obstacles faced in managing public service complaints. The research approach was carried out with a qualitative descriptive approach. Research data were obtained from sources of information and key sources of information. The technique of collecting data was carried out by observation, interviews and documentation, the research data were analyzed using data reduction, data presentation and conclusion / verification. The results showed that the complaint mechanism and flow at the Banjarmasin Investment Agency and One Stop Integrated Service were not in accordance with the PAN RB Regulation No. 24/2014. Second, there are 2 (two) factors that become obstacles in the management of public service complaints, namely; a) internal factors, namely the lack of the number of people and the competence of officers b) external factors, namely the lack of public knowledge due to the lack of socialization regarding complaint material that is not in accordance with the duties and functions of this agency.Keywords: Management; Public Services; Community Complaints

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI ERA TRANSISI NEW NORMAL

Abstrak: Perubahan nomenklatur Badan Pelayanan Pajak Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang di awal tahun 2020, menyebabkan bertambahnya beban kerja yang harus dijalankan. Begitu pula saat pandemi covid-19 muncul membuat Bapenda harus baradaptasi dengan tatanan normal baru. Dimana Bapenda harus memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota malang telah menjalankan standart pelayanan dengan menggunakan protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah pegawai yang bertugas di loket pelayanan, mengalihkan pelayanan pelaporan serta konsultasi pajak melalui online, masyarakat dibebaskan dari biaya dalam mengakses pelayanan, menyediakan informasi produk layanan dalam bentuk buku atau menanyakan langsung kepada petugas yang ada di ruang tunggu, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai protokol kesehatan serta menempatkan petugas di lokat pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah kesadaran wajib pajak yang membutuhkan pelayanan untuk mematuhi protokol kesehatan.Kata Kunci: Standart Pelayanan; Manajemen Pelayanan; New NormalAbstract: Changing the nomenclature of the Regional Tax Service Agency to become the Regional Revenue Agencies of Malang City in early 2020 caused increasing in the workload that must be carried out. So as, when the Covid-19 pandemic emerged, Bapenda had to adapt to the new normal order. Bapenda must provide the best service while adhering to existing health protocols. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data validity used source triangulation. The results showed that Bapenda of Malang City had implemented service standards by using health protocols. Efforts are being made to reduce the number of employees on duty at service counters, divert reporting services and tax consultation via online, the public is exempted from fees in accessing services, providing service product information in book form or asking directly to officers in the waiting room, fulfillment service facilities and infrastructure according to health protocols and placing officers at service locations according to their competencies. Meanwhile, the obstacle faced is the awareness of taxpayers who need services to comply with health protocols.Keywords: Service Standards; Service Management; New Normal

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019

Artikel ini memaparkan data-data tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan. Merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-kualitatif. Teknik sampling yang dilakukan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pamekasan memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran dari dua sumber. Pertama, pelanggaran yang bersifat temuan, yaitu pelanggaran Pemilu yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya. Kedua, pelanggaran yang bersifat laporan, yaitu dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan jajarannya. Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan. Pertama, ditertibkannya setiap APK melanggar di berbagai titik, mulai ukuran terkecil yang dipaku di pohon hingga ukuran terbesar yang dipasang Billboard berbayar. Kedua, semua temuan dan laporan ditangani secara professional berdasarkan aturan dan prosedur yang ada. Juga telah dilibatkannya rakyat Kabupaten Pamekasan secara aktif untuk ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu 2019. Banyaknya laporan masyarakat (22 laporan) yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa keterlibatan rakyat di Kabupaten Pamekasan sudah cukup bagus bersama-sama Bawaslu Kabupaten Pamekasan menciptakan keadilan Pemilu di Kabupaten Pamekasan.This article presents data on the performance of the Bawaslu Pamekasan Regency in handling violations of the 2019 Election in Pamekasan Regency. Qualitative research with a descriptive-qualitative approach. The sampling technique used was purposive sampling. The result showed that in handling election violations, Bawaslu Pamekasan Regency had the authority to follow up on violations from two sources. First, violations which are findings, namely election violations were found based on the results of supervision of the Bawaslu Pamekasan Regency and its staff. Second, reporting violations, namely alleged election violations reported by the public to the Bawaslu Pamekasan Regency and its staff. Bawaslu Pamekasan Regency had brought justice in the implementation of the 2019 Election in Pamekasan Regency. First, it disciplines each APK to break at various points, from the smallest size nailed to a tree to the largest size installed by a paid Billboard. Second, all findings and reports are handled professionally based on existing rules and procedures. The people of Pamekasan Regency are also actively involved in overseeing every stage of the 2019 elections. The large number of community reports (22 reports) that came to the Bawaslu of Pamekasan Regency, showed that community involvement in Pamekasan District was quite good together with the Bawaslu of Pamekasan Regency creating Election Justice in Pamekasan Regency.

POLITISASI ISU PRIBUMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 DI MEDIA SOSIAL

Artikel ini mengkaji tentang politisasi isu pribumi yang dilakukan oleh kubu Ahok dan Anies pada Pilgub Jakarta 2017 di media sosial (medsos). Politisasi diukur dengan tiga indikator: isu/ kepentingan, agenda politik, dan partisipasi. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, facebook menjadi sumber utama untuk melihat prakter politisasi dari kedua kubu di medsos. Temuan penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pada indikator pertama, kubu Ahok mengangkat isu Pilkada damai, Jakarta milik semua, dan keadilan untuk Ahok. Sementara kubu Anies menonjolkan isu pemimpin Muslim santun dan reklamasi pantai. Pada indikator kedua, kubu Ahok dan kubu Anies melakukan kampanye melalui konten yang menarik. Pada indikator ketiga, partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah memberikan respon pada postingan akun medsos berupa like, share, dan komentar. Dari ketiga indikator terserbut, isu/kepentingan merupakan indikator paling dominan yang menyebabkan terjadinya politisasi isu pribumi pada Pilkada Jakarta 2017 di medsos.This paper examines the politicization of indigenous issues both of Ahok and Anies factions in the 2017 Jakarta gubernatorial election on social media. The politicization is measured by a threefold indicator: issues/interests, political agenda, and participation. Methodologically, this paper uses qualitative research by applying case study. For data-gathering, Facebook is the primary source to investigate the politicization of both factions on social media. The finding demonstrates three things. First, Ahok faction offers the peaceful election, Jakarta belongs to all and the justice for Ahok. Meanwhile, Anis faction proposes the issues of Muslim leaders and reclamation. Second, both factions fight to campaign through social media to attract society’s belief. Third, the participation conducted by society is responding to both factions’ social media accounts with their like, share, and comments. Among those three indicators, the issue/interest is the dominant indicator causing the politicization of indigenous issues in the 2017 Jakarta Gubernatorial election on social media.

KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Tujuan penelitian ini untuk melihat kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan merealisasikan visi dan misi Kabupaten Kotabaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan melakukan penilaian terhadap kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotabaru. Sumber data penelitian ini adalah sebagian Aparatur Sipil Negara yang pernah mendapatkan pelayanan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu mempelajari, menelaah dan menganalisa data, informasi dan fakta yang diperoleh kemudian data tersebut dibaca, dianalisa, dinterpretasikan dan diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang didasarkan pada indikator produktivitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas adalah dalam kategori Cukup baik. Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Penyelenggaraan pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dipengaruhi oleh faktor ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana yang baik, anggaran yang proporsional dan memadai. This study purpose is looking at the staffing agent performance, Education and Regional Training by realizing Kotabaru Regency’s vision and mission. The study method used is the evaluation method, which is a research method to evaluate Kotabaru Regency’s staffing agent performance, Education and Regional Training. This research data source is a part of the State Civil Apparatus who have received services from Kotabaru Regency’s staffing agent performance, Education and Regional Training. This research uses qualitative analysis which are learning, analyzing data, information and facts obtained then the data was read, analyzed, interpreted and decided a conclusion. The results showed that the staffing agent performance, Education and Regional Training in providing services in the staffing sector, Education and Training to all government employees in the Regency Government based on productivity indicators, service quality and accountability were in the Fairly good category. the staffing agent performance, Education and Regional Training in providing services in the staffing sector, Education and Training to all government employees in the Kotabaru Regency Government is influenced by the reliable Human Resources (HR)’s availability, good facilities and infrastructure, proportional and adequate budget.