scholarly journals POS INTAI BELANDA BUKIT VAN DERING SERUKAM SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA SEJARAH DI BUMI SEBALO [DUTCH FORTRESS VAN DERING HILLS AS A HISTORICAL TOURISM AREA IN BUMI SEBALO]

2021 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 129-142
Author(s):  
Sabinus Beni ◽  
Blasius Manggu ◽  
Yosua Damas Sadewo ◽  
Tomas Aquino
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Qualitative Method ◽  
Colonial History ◽  
West Kalimantan ◽  
Natural Beauty ◽  
The Government ◽  
Depth Interviews ◽  
Dutch Colonial

Penelitian dilakukan di Dusun Serukam, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu di lokasi Pos Intai Belanda Bukit Van Dering. Keberadaan pos intai tersebut masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat baik yang berada di sekitar Kabupaten Bengkayang maupun di luar daerah Kabupaten Bengkayang. Saat ini, kondisi bangunan pos intai cukup memprihatinkan dan terkesan dilupakan keberadaannya baik oleh masyarakat mapun pemerintah setempat. Tujuan penelitian untuk memahami rencana pemugaran kawasan Pos Intai Belanda Bukit Van Dering di Serukam sebagai kawasan pariwisata peninggalan sejarah kolonial Belanda di Bumi Sebalo Bengkayang. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terkait Pos Intai Belanda terhadap narasumber yang dapat dipercaya serta ditunjang dengan data dari dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya perhatian pemerintah dalam menginventarisasi dan merevitalisasi peninggalan sejarah Pos Intai Belanda di Bukit Van Dering Serukam serta belum ada upaya untuk memperkenalkan kawasan pariwisata sejarah Pos Intai Bukit Van Dering. Lokasi Pos Intai tersebut berada pada kawasan Bukit Van Dering dengan keindahan alam sangat alami dan lestari yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi sebuah kawasan pariwisata khas Kabupaten Bengkayang tetapi belum tersentuh oleh pembangunan pariwisata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harus ada kerjasama dengan pelibatan setiap unsur pemangku kepentingan dalam upaya merevitalisasi situs Pos Intai Van Dering, serta dapat memanfaatkannya sebagai sumberdaya pariwisata dan materi pembelajaran muatan lokal di Kabupaten Bengkayang.The research was conducted in Dusun Serukam, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang in the Province of West Kalimantan, which was at the location of the Dutch Lookout Post of Bukit Van Dering. Not many people, either in or outside Bengkayang, know about the existence of this lookout post. Presently, the condition of the construction of the lookout post is devastating and seems to have been forgotten by the community and the local government. The objective of this study was to determine the plan to restore the area of the Dutch Lookout Post of Bukit Van Dering in Serukam as a tourism area of the Dutch colonial history and heritage of Bumi Sebalo in Bengkayang. This research used a qualitative method and carried out by in-depth interviews related to the Dutch Lookout Post and supported by data obtained from relevant agencies. The results suggest that the government has not conducted inventory and revitalization of the Dutch Lookout Post of Bukit Van Dering in Serukam. There has not been attempt also to introduce this historical tourism area. The lookout post was built on Bukit Van Dering surrounded by natural beauty and potential for the development of a tourism area.

scholarly journals PERKEMBANGAN WAYANG GANTUNG SINGKAWANG DAN UPAYA BERTAHAN DARI ANCAMAN KEPUNAHAN

2010 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 521
Author(s):  
Benedikta Juliatri Widi Wulandari
Keyword(s):  
Popular Culture ◽  
Qualitative Method ◽  
Government Policies ◽  
New Order ◽  
Chinese Community ◽  
West Kalimantan ◽  
Data Collecting ◽  
Puppet Show ◽  
The Government ◽  
Depth Interviews

AbstrakTulisan ini merupakan hasil penelitian tentang seni pewayangan yang dikembangkan oleh masyarakat Tionghoa di Singkawang Kalimantan Barat, yang dikenal dengan nama Wayang Gantung Singkawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan Wayang Gantung Singkawang sejak awal kedatangannya hingga saat ini, serta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para pelaku seni Wayang Gantung Singkawang sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensinya. Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Wayang Gantung Singkawang telah mengalami kemunduran yang cukup pesat, disebabkan adanya kebijakan pemerintah Orde Baru yang membatasi penyelenggaraan adat istiadat masyarakat Tionghoa, perkembangan budaya pop dan media hiburan, serta permasalahan dalam proses regenerasi. Para pelaku seni wayang telah melakukan beberapa perubahan dalam cerita, tokoh dan durasi waktu pertunjukan, sehingga bersesuaian dengan permintaan penonton. AbstractThis paper ia the result of research on a Chinese puppet show called wayang gantung Singkawang, developed by the Chinese community of Singkawang (West Kalimantan). The author tries to describe the ups-and-downs of wayang gantung Singkawang beginning from its arrival to the modifications enabled by the puppeteers in order to preserve its existence. A qualitative method was applied on the research, and data collecting was conducted by means of participants observations and in-depth interviews. The author finds that there is no progress in wayang gantung Singkawang due to the government policies during the New Order Regime (Rezim Orde Baru) which restricted any kinds of performaces related to the Chinese traditions. Meanwhile, the development of popular culture and some problems concerning regeneration make these things worst. The puppeteers have to make some modifications either by changing the plot of the story, the characters of the puppets, or making the showtime shorter.

scholarly journals ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

2019 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 124-140
Author(s):  
Ropida Rezeki Utami ◽  
Aliamin Aliamin ◽  
Heru Fahlevi
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Human Resources ◽  
Financial Management ◽  
Qualitative Method ◽  
Local Property ◽  
Financial Statements ◽  
Reliable Information ◽  
Education Training ◽  
The Government

A fixed aset is one of the elements that must be managed well in order to produce reliable information in the financial statements of the local government office. The purpose of this study is to analyze the suitability between the implementation of the management of local property in the Central Aceh District with the regulation of Ministry of Home Affairs (Permendagri), No. 17 of 2008 and identify the constraints encountered in the management of local property in the district of Central Aceh. Using the qualitative method, the study finds that the management of  local property in the district of Central Aceh in 2015 has been in line with the Permendagri, No. 17 of 2008, but in its implementation there have been many shortcomings due to non-supportive of human resources, facilities and infrastructure, and the leaderships. Thus, this study suggest the government apparatus, especially those who are in charges of management of local property enhance their ability by attending education, training, and technical workshops in the field of financial management of local government, aiming towards professional human resources. Keywords: Aset Management, Regional Property  Abstrak Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif -deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada permendagri nomor 17 tahun 2008, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan. Penelitian ini merekomendasikan kepadaSumber Daya Manusia, khususnya aparatur kerja di di bidang pengelolaan barang milik daerah untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujud SDM yang professional. 

scholarly journals Role of the Local Government and Participation of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) In the Development of Plastic Craft Industry

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 59-65
Author(s):  
Ardyan Firdausi Mustoffa ◽  
Ika Farida Ulfah ◽  
Iin Wijayanti
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Data Collection ◽  
Qualitative Method ◽  
Small And Medium Enterprises ◽  
Sampling Techniques ◽  
Role Of Government ◽  
The Government ◽  
Craft Industry ◽  
Medium Enterprises

This study aims to describe the role of local government and the participation of Micro, Small and Medium Enterprises in the development of Plastic Woven Crafts in Karanggebang Jetis Village, Ponorogo Regency. The theory used in the formulation of the first problem regarding the role of local government uses the theory of Gede Diva (2009) which divides the role of government in three ways, namely the role of government as a facilitator, the role of government as regulator and the role of government as a catalyst. Second, the participation of UMKM actors uses the theory of Cohen and Uphoff in Distianto (2016) into four forms of participation, namely participation in planning, participation in implementation, participation in the utilization of results and finally participation in evaluation.This research uses the descriptive qualitative method. The technique of determining informants using purposive sampling techniques and data collection techniques carried out through interviews, observations, and documentation. The results of this research in the efforts to develop UMKM Plastic Weaving Crafts in Karanggebang Jetis Village, Ponorogo Regency, in general, there has been no interference from the government and UMKM entrepreneurs. So far, plastic woven crafts are still not developed. To develop UMKM especially plastic woven handicrafts located in Karanggebang Jetis, it is necessary to have the role of government and participation of UMKM actors.

scholarly journals MAINTAINING THE HARMONY OF NATURE BEHIND THE EXISTENCE OF BATU BELAH MYTH IN KAMPONG TUA NONGSA

JURNAL BASIS ◽  
2020 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 435
Author(s):  
Tomi Arianto ◽  
Melly Siska Suryani
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Cultural Objects ◽  
Close Relationship ◽  
Man And Nature ◽  
The Government ◽  
The Many ◽  
Human And Nature ◽  
The Relationship ◽  
Depth Interviews ◽  
Natural Situation

This study aimed to explore the harmonious relationship between human and nature that is still maintained by the Malay people of Kampong Tua Nongsa in Batam. Everyone who visited Batam will have perception that Batam is an industrial city with various metropolis conditions. It cannot be denied that it is true. The industrialization magnet in Batam has attracted the attention of many immigrants from various regions to try their luck to be better. The effects of rapid immigration and the many industrialization of Batam have had quite an impact on environmental conditions, especially this island which is bordering with Malaysia and Singapore. The amount of industrial pollution, deforestation, settlements, and reclamation has a bad impact on the natural situation. But behind all of that, Batam has uniqueness. The government still maintains there are 37 points of Kampong Tua Malay scattered throughout Batam. Behind the glamor of Batam's industrialization, there are still remnants of Malay culture that have a close relationship with the environment. In the research conducted, researchers analyzed three of cultural objects that are still preserved, namely the Sacred of Bunbun, the Sacred of Puak, and the Sacred of Batu Belah. In this article, researchers focused on the Myths behind the Sacred of Batu Belah, which still reflected the harmonious relationship between humans and nature. By using an ecocritic approach, the researcher answers the variable related with the relationship between man and nature behind the myth. The method used is a qualitative method with in-depth interviews and observation as data collection techniques. Using critical analysis techniques, the results of this study indicated that the ecocritic representation behind the Batu Belah myth is reflected from the existence prohibitions behind it. These prohibitions show how the Malay community is still able to maintain a harmonious relationship between humans and nature.

scholarly journals PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH EKSKLUSIFITAS AKTOR DI MAKASSAR

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 11
Author(s):  
Ummu Habibah Gaffar
Keyword(s):  
Economic Development ◽  
Local Government ◽  
Qualitative Method ◽  
Good Governance ◽  
City Government ◽  
Main Argument ◽  
South Sulawesi ◽  
Financial Governance ◽  
The Government ◽  
The City

This research will further explore the practice of Good Financial Goverance (GFD), with case studies on the partnership process that took place between the city government of Makassar with PT.GMTD in managing the finances for the participation of local government capital. The research will focus on actor relationships taking place between actors involved in capital partnerships as a recipe offered by Good Financial Governance. The research used qualitative method with researcher location in Makassar South Sulawesi, Indonesia.The main argument of this study is to question the claims of Good Financial Governance, which relies on economic development issues and good financial governance by opening investment shells and the involvement of actors outside the government. For this study, the claim is completely wrong. The results of this study found that good financial governance actually gave birth to a new problem that is Exclusivity Actors. Exclusivity of actors as a consequence of the unequal amount of capital on actors involved in Good Financial Governance. Exclusion of Actors Governance impact on the limits of power between governance actors to be biased, depending on the composition of capital in partnership.Keyword : Exclusivity of Actor, Good Financial Governance, Capital Governance 

scholarly journals Empowering Fishermen through Local Wisdom and Sustainable Development: a Policy Research

2017 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 109
Author(s):  
Sukarmi Sukarmi
Keyword(s):  
Sustainable Development ◽  
Local Government ◽  
Policy Research ◽  
Development Model ◽  
The Sustainable Development ◽  
Central Java ◽  
The Poor ◽  
The Government ◽  
Depth Interviews ◽  
Poor Welfare

The current study was to observe to what extent efforts are taken by the local government of Demak Regency, Central Java Indonesia to empower the fishermen based on local wisdom, as well as what model is right with the sustainable development. Technically, the government can take benefit from this study to issue a policy of ‘empowering and protecting fisherman with sustainable development model. The regency has bio and non-bio potential resources. However, due to the lack of visionary attention to the resources and the absence of the comprehensive maritime planning, the ecology and the socio-economy of the area are facing serious problems, such as unhealthy competition in fishing in its multiple manifestations contributing to the poor welfare of the fishermen along the coastline. In-depth interviews were held among 20 fishermen to find out their wishes for improvement of the welfare. It was concluded that policies of pro-fishermen have to be developed on the basis of local wisdom and sustainable development and recommendations were offered accordingly.

scholarly journals HKBP HIV-AIDS Committee Balige Coordination with the Regional Government HIV-AIDS Handling Program in Toba Samosir Regency 2018

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 1435-1442
Author(s):  
Martinus S Tambunan ◽  
Destanul Aulia ◽  
Kintoko Rochadi
Keyword(s):  
Content Analysis ◽  
Qualitative Method ◽  
Active Participation ◽  
Government Agencies ◽  
Regional Government ◽  
Special Program ◽  
Budget Planning ◽  
The Government ◽  
Depth Interviews ◽  
Hiv Aids

The increase in the number of HIV-AIDS cases in the last ten years from 2008 to 2017 in Toba Samosir Regency with an average HIV growth of ≥ 7% and AIDS growth of ≥ 31%, has to be handled by implementing a special program. The lack of coordination between HKBP AIDS Committee Balige and Regional Government has to be made since there is no similar opinion about HIV-AIDS, the government agencies which are joined in the Committee of Regional AIDS Handling are not focused on prioritizing HIV- AIDS problems, and coordination in planning has not been optimal so that the budget is limited. The objective of the research was to find out the coordination between HKBP AIDS Committee, Balige and the Regional Government in HIV-AIDS Handling program in Toba Samosir Regency. The research used qualitative method (phenomenology design) which was aimed to get information about the coordination in preventing and handling HIV-AIDS in Toba Samosir Regency, with 20 informants. The data were gathered by conducting in-depth interviews and documentary study and analyzed by using content analysis. The result of the research showed that coordination, involvement, and active participation of all agencies in the KPAD (Regional AIDS Handling Committee), the implementation of budget planning, and activity planning were inadequate. It is recommended that formal meetings be increased in order to develop communication and to create good coordination, either from budget planning or from the implementation of handling HIV-AIDS in Toba Samosir Regency. 

scholarly journals STRATEGI PELESTARIAN BUDAYA OJHUNG MADURA DI ERA GLOBAL

2019 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 60-72
Author(s):  
Taufiqur Rahman ◽  
Faisol Gunawan ◽  
Dian Altika Sari ◽  
Mohammad Herli
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Qualitative Method ◽  
Local Community ◽  
Swot Analysis ◽  
Phenomenological Approach ◽  
Cultural Preservation ◽  
Strategy Formulation ◽  
Younger Generation ◽  
The Government ◽  
The Right

Ojhung culture is one of the local culture in Madura. Existence is motivated by people's desire for rain on drought in some parts of Madura. The Existence of “Ojhung” madura is currently imposing, where the attention of the younger generation and the government was minimal. It is feared will lead to the sinking of this culture in Madura. This research was conducted with the aim to formulate the right strategy for cultural preservation efforts Ojhung Madura, it is expected this will be a recommendation for the parties concerned for the preservation of the culture. To answer the problems that occur, we used qualitative method with phenomenological approach. The use of this method is carried out to reveal the cultural phenomenon Ojhung and preservation strategies. The strategy formulation process we involve stakeholders as informants such as Actors Ojhung match, chairman Ojhung community, local government, as well as cultural Madura. The results of the study resulted in recommendations for the strategy of cultural preservation efforts Ojhung Madura. The formulation of the strategy through a SWOT analysis shows that cultural preservation Ojhung Madura require their attention from the local government, the younger generation, as well as the local community. Improvements to the management (match) Ojhung culture also required include increased promotion, event format, as well as efforts to Ojhung performances scheduled on the agenda of local travel (Sumenep).

scholarly journals Protecting Civil Rights Amidst Rising Illiberalism in Indonesia’s Democracy: State’s Response to Sharia-Based Violence Against Shi’a Groups

ULUMUNA ◽  
2020 ◽  
Vol 24 (2) ◽  
pp. 296-319
Author(s):  
M Khusna Amal
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Civil Rights ◽  
Minority Groups ◽  
Critical Factor ◽  
Religious Violence ◽  
State Agencies ◽  
Minority Communities ◽  
The Government ◽  
Depth Interviews

This article examines the local government and state representation in response to religious violence against Shi’a minority groups. Intensive scholarly debates on this issue have ignited, especially on what made the government showed an exclusive response to religious violence. Scholars have argued that state agencies commonly tend to take a safe position though no contradictory policies that please conservative groups. This research was conducted through six-month fieldwork in Bondowoso regency, East Java province, in 2017 and 2018. The data was collected through ethnography and in-depth interviews with relevant sources. In this study, I argue that not all government agencies respond exclusively to violence against minority communities. Through a case study on Sunni-Shi'a tension in Bondowoso, East Java, this study reveals that the local government showed inclusive attitudes to protect the rights of Shi'a adherents to practice their faiths. Such responses are aimed to maintain well-developed plurality, harmony, and civil rights for minority citizens of Bondowoso. This study confirms that inclusive local state officials become the critical factor to the sustainability of human rights, religious freedom for the minority and democratization.

scholarly journals Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung

2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 220
Author(s):  
Roveneldo Roveneldo
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Learning Process ◽  
Qualitative Method ◽  
Language And Culture ◽  
The Government ◽  
Role Of The Government ◽  
Culture Strategy

The existence of Lampung culture is very important to regard because the culture is a good culture strategy to maintain and develop Lampung language, that is by seeing and examining how the government apply the rules designed by the local government to retain one characteristic in the area, such as language and culture. This study is also conducted to find out how the development of Lampung language and the culture in Lampung province. The results in this study shows that language and culture is slowly eroded by the progression of time. Unfortunately, the education of Lampung language shows a lot of inequality in the learning process. This study uses a qualitative method to look at the use of language Lampung in customs procession that have lasted all this time. Afterwards, the researcher also look at and examine how the role of the government related to Lampung language and its culture,s including the teaching of Lampung language. Abstrak Keberadaan kebudayaan Lampung sangat penting untuk diperhatikan sebab kebudayaan tersebut adalah stategi kebudayaan yang sangat baik untuk memelihara, membina bahasa Lampung.  Melihat dan meneliti bagaimana pemerintah mengaplikasikan  Peraturan-peraturan yang di rancang oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan salah satu ciri khas yang ada di daerah seperti bahasa dan kebudayaan. Penelitian ini juga  untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa lampung dan kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung. Hasil dalam penelitian ini bahwa bahasa dan kebudayaan perlahan-lahan terkikis oleh perkembangan waktu. Sungguh disayangkan kependidikan bahasa Lampung banyak ketimpangan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini mengunakan metode  kualitatif   dengan  melihat  pengunaan bahasa Lampung dalam acara prosesi  adat istiadat yang  telah  berlangsung  selama  ini. Kemudian melihat dan meneliti bagaimana peran pemerintah terkait bahasa daerah Lampung dan budaya di lihat juga dalam pengajaran bahasa Lampung.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document