scholarly journals MEKANISME LEGISLATIVE REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

2021 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 406-430
Author(s):  
Muhammad Fadli Efendi

With the issuance of Constitutional Court decision No. 138/PUU-VII/2009, a legal conflict arises between the Parliament and Constitutional Court, regarding which state institution possess the authority to review any Government Regulation in lieu of Law.  Both institutions declared themselves to be having the sole authority to do just that.  The author, using a juridical normative approach, suggest otherwise. In the auhtor’s opinion, it is the Parliament who should be regarded as having the sole authority. This said taking into consideration that – as soon as the emergency justifung the issuance of the government regulation in lieu of legislation ends – both the government and the parliament shall as soon as possible convene to determine whether this government regulation should be declared null and void or elevated to the status of Law.

2018 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 257
Author(s):  
Iskandar Muda

Dua lembaga negara sama-sama berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) “berwenang” berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusannya No. 138/PUU-VII/2009 menyatakan “berwenang pula.” Dengan adanya dua lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang sama tersebut maka (dapat) terjadi fenomena. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga bentuk fenomena Two in One Pengujian Perppu yang (dapat) terjadi. Pertama, “judicial examination for constitutionality to Perppu pre-legislative review.” Kedua, “judicial examination for constitutionality to Perppu post-legislative review.” Ketiga, jika terjadi judicial review Perppu di MK baik dalam keadaan bentuk fenomena pertama atau fenomena kedua tetapi dalam waktu yang berlarut-larut DPR tidak memberikan keputusan tidak menyetujui atau menyetujui Perppu menjadi undang-undang. Prosedur hukum untuk bentuk fenomena kedua tidak jauh berbeda dengan prosedur hukum fenomena bentuk pertama; prosedur hukum serta yang dijadikan dasar pertimbangannya mempunyai kesamaan. Sedangkan prosedur hukum untuk bentuk fenomena ketiga perlu pula dikaji lebih lanjut secara mendalam untuk mencapai titik temu oleh dua pihak (DPR dan MK) yang berwenang menguji Perppu. Bentuk fenomena dan prosedur hukum pertama dan kedua bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat pasif. Sedangkan bentuk fenomena dan prosedur hukum yang ketiga bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat aktif.Two state institutions are equally authorized to test the Government Regulation in Lieu of Laws (Perppu); The House of Representatives (DPR) is “authorized” based on Article 22 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while the Constitutional Court (MK) based on its verdict No. 138/PUU-VII/2009 declared “authorized as well.” With the existence of two state institutions that have the same authority, then the phenomena (can) happen. This research is a legal research using normative approach. The results of the study showed that there are three forms of phenomena of Two in One Perppu review which (can) happened. First, “judicial examination for the constitutionality to Perppu pre-legislative review.” Second, “judicial examination for the constitutionality to Perppu post-legislative review.” Third, in the case of Perppu judicial review in the Constitutional Court, either in the form of the first phenomenon or the second phenomenon, yet in the long period the DPR does not give a decision whether to approve the Perppu or not into the law. The legal procedure for the form of the second phenomenon is not much different from the legal procedure of the first form phenomenon; legal procedures and the basis of their considerations are merely the same. While the legal procedure for the third form of the phenomenon should also be studied further in depth to reach the final point by two parties (DPR and MK) authorized to review the Perppu. The first and the second forms of the phenomena and legal procedures can be regarded as a kind of passive authority. While the third form of the phenomena and legal procedures can be regarded as a type of active authority.


Author(s):  
Markus T Lasut ◽  
Adianse Tarigan

A study on water quality status of three riverine systems, S. Bailang (SB), S. Maasing (SM), and S. Tondano (ST), in coastal city of Manado, North Sulawesi Province, has been conducted to measure several water quality parameters, to analyse source and quality of wastewater discharge, and to assess the status of the rivers related to the water quality. Measurement of the parameters was conducted using three indicators, i.e. organic (BOD5) and in-organic (N-NO3 and P-PO4), and pathogenic microorganism (Escherichia coli [EC] and total coliform [TC]). The result showed that the level of water quality varied between the rivers. The average level of water quality (based on the observed parameters) in SB, respectively, was 0.317 mg/l, 0.093 mg/l, 2 mg/l, >2420 MPN, and  >2420 MPN; in SM, respectively, was 0.029 mg/l, 1.859 mg/l, 17.7 mg/l, >2420 MPN, and >2420 MPN; and in ST, respectively, was 0.299 mg/l, 0.252 mg/l, 3.5 mg/l, >2420 MPN, and >2420 MPN. The level of water quality between the rivers was not significantly different (p>0.05), except based on the parameter of N-NO3 which was significantly different (p<0.01). The status of the observed rivers varied based on the classes of their water utilities (according to the Government Regulation of Indonesia, No. 82, 2001); mostly was "unsuitable". Kajian tentang status kualitas air di 3 perairan sungai di kota pesisir Manado, S. Bailang (SB), S. Maasing (SM), dan S. Tondano (ST), Provinsi Sulawesi Utara, telah dilakukan yang bertujuan untuk mengukur beberapa parameter kualitas air, menganalisis sumber dan kualitas buangan limbah domestik, dan menilai status ketiga perairan sungai tersebut. Tiga indikator digunakan, yaitu: bahan organik (BOD5), bahan anorganik (N-NO3 dan P-PO4), dan mikroorganisme patogenik (Escherichia coli [EC] dan coliform total [TC]). Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kualitas air perairan tersebut berbeda-beda. Konsentrasi rerata parameter kualitas air  (BOD5, N-NO3, P-PO4, EC, dan TC) di SB, berturut-turut, sebesar 0.317 mg/l, 0.093 mg/l, 2 mg/l, >2420 MPN, dan >2420 MPN; di SM, berturut-turut, sebesar 0.029 mg/l, 1.859 mg/l, 17.7 mg/l, >2420 MPN, dan >2420 MPN; dan di ST, berturut-turut, sebesar 0.299 mg/l, 0.252 mg/l, 3.5 mg/l, >2420 MPN, dan >2420 MPN. Konsentrasi kualitas air ketiga sungai tersebut tidak berbeda secara signifikan (p>0.05), kecuali parameter N-NO3 (p<0.01). Secara umum, kondisi kualitas air ketiga sungai tersebut, menurut Peraturan Pemerintah No. 82, 2001) berada dalam status “tidak cocok” untuk peruntukannya.


2020 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 130
Author(s):  
Titon Slamet Kurnia

Artikel ini mencerminkan pendapat penulis yang tidak setuju dengan keberadaan KPK dan Teori Konstitusi yang mendasarinya. Artikel ini didasarkan pada teori trias politica klasik dan mengajukan pendapat bahwa keberadaan badan-badan yang bersifat eksekutif harus sesuai dengan preskripsi teori unitary executive. Sesuai dengan teori unitary executive, presiden harus diberikan kewenangan to appoint and remove setiap pejabat eksekutif secara eksklusif. Kaidah ini didasarkan pada status presiden sebagai Chief Executive. Berdasar pengertian ini, KPK, sebagai badan independen, inkonstitusional. Seturut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 yang mengkualifikasikan KPK sebagai eksekutif, tata konstitusional kita yang abnormal, dengan keberadaan KPK, harus dinormalkan sesuai dengan teori unitary executive. This article expresses the author’s view to disagree with the existence of the KPK and its supporting Constitutional Theory. This article is based on classical model of the trias politica theory and suggests that the existence of executive bodies should conform with the prescription of unitary executive theory. According to the unitary executive theory, the president should have the power to appoint and remove any executive official exclusively. This norm is based on the status of the president as the Chief Executive. According to this notion, the KPK, as independent agency, is unconstitutional. In line with the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017, qualifying the KPK as executive, our abnormal constitutional order, with the existence of the KPK, should be normalized in accordance with the unitary executive theory.


2020 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 262
Author(s):  
Jabbar Sabil ◽  
Rizkaul Hasanah ◽  
Arifin Abdullah

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif maqāṣid al-syarīʻah terhadap pengawasan internal yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan maqāṣidī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal secara maqāṣid al-syarīʻah, dianggap sebagai bagian dari al-maṣlaḥah al-ḥājjiyyah, dan berfungsi sebagai wasā‟il (sarana). Pengawasan internal merupakan sarana untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Pengawasan internal merupakan bagian dari pemeliharaan agama dan harta dalam wujud pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan pertanggung  jawaban  terhadap  amanah  serta  pemeliharaan  atas  harta  umum  (public  fund). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum konsep pengawasan internal yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syarak, hanya saja masih harus dilakukan penyempurnaan pada sistem pengawasannya agar apa yang diinginkan oleh syarak dapat terimplementasi dengan baik.Abstract: The aim of the research is to find out how the perspective of maqāṣid al-syarīʻah towards internal supervision contained in Government Regulation No. 60 of 2008 About the Government Internal Control System. The study was conducted with a literature research method with a juridical-normative approach combined with the maqāṣidī approach. The results showed that internal supervision by maqāṣid al-syarīʻah, was considered as part of al-maṣlaḥah al-jiājjiyyah, and functioned as wasā'il (means). Internal supervision is a means to facilitate the implementation of public services so that they can run according to the rules that God has set. Internal supervision is part of the maintenance of religion and assets in the form of the implementation of amar makruf nahi mungkar and accountability for the mandate and maintenance of public assets (public funds). So it can be concluded that in general the concept of internal supervision mandated in the Government Regulation is in accordance with what is desired by the sharak, only that improvements must be made to its monitoring system so that what is desired by the sharak can be implemented properly.


2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 58
Author(s):  
Aryono Aryono

This article discusses about the efforts of creeds religion flourished to maintain their existence since the 1950s until the late 2010’s in Indonesia. Using historical method, this article found the interesting facts about the struggle of creeds religion in political stage of Indonesia. In 1953, for example, the Ministry of Religion Affairs noted that there were 360 groups protected by the government according on the Constitutional Law 1945 Article 29. After the tragedy of 1965, migration of members to the religions took place. When Soeharto became president, these groups was allowed to flourish. However, they got discrimination and always being watched. The new hope was arose in 2006, when the government issued Law No. 23/2006 about Population Administration, although it still requires to fill the religious column in national identity card (KTP). In the end 2017, the Constitutional Court issued a fatwa related to the status of religious column in KTP of the creeds religion. This condition also encompassed to Aliran Kapribaden’s Romo Semono Sastrodiharjo in Purworejo, Central Java. This discrimination must be terminated, in the name of unity in diversity.


2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 197
Author(s):  
Hananto Widodo ◽  
Fradhana Putra Disantara

This research is normative research. The purpose of this research is to examine the emergency constitutional law related to the concept of health emergencies as referred to in Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine; and provide comprehensive analysis and formulation related to future emergency law arrangements. The research method used in this research is a statute approach and a conceptual approach; by using primary and secondary legal materials. The results of this study are the legal implications related to the determination of the health emergency status based on Presidential Decree No. 11 of 2020 has created legal uncertainty, because the government has actually issued Government Regulation No. 21 of 2020 first; is not a Government Regulation on procedures for determining and revoking the status of determining health emergencies. On the other hand, the determination of public health emergencies is not synergistic with its implementation. Furthermore, an ideal arrangement is needed in the future related to public health emergencies in order to achieve legal certainty in public health emergencies. For this reason, a harmonization of the state of danger law is needed or the establishment of a danger state law such as the omnibus bill


Rechtsidee ◽  
2019 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Bukhori Bukhori ◽  
Nizla Rohaya

The purpose of this study was to determine the position, role and function of the DPD-RI in the Indonesian constitutional system before and after the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012. The research method used is juridical normative and type of research is statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. The results showed that a number of laws and regulations governing the DPD-RI were still less than the initial purpose of the formation of the DPD-RI. Certain articles relating to the position, function and role of the DPD-RI actually limit the authority of the DPD-RI so that it cannot function as a state institution that should have the same position as the DPR-RI. The decision of the Constitutional Court No. 92 / PUU-X / 2012 brings a new chapter in the implementation of democracy in Indonesia. The ruling of the Constitutional Court firmly provides a strategic role for the Regional Representative Council in Indonesian constitution.


2018 ◽  
Vol 1 (4) ◽  
pp. 881
Author(s):  
Iva Amiroch

Regional Head Elections regulated in Act No. 10 Of 2016 and Government Regulation No. 151 of 2000. So it will be described how the normative study the relationship between the Act No. 10 of 2016 by Government Regulation No. 151 of 2000 and how the relevance of critical studies law OF No. 10 of 2016 with a norm of life in society. Normatively Act 10 of 2016 is higher position with Government Regulation No. 151 of 2000, which is in line with the principle of Lex Superiori Derogat Lex inferiori, namely the rule of law higher can cancel the legal regulations below or lower, in other words lower regulation becomes invalid if it is contrary to a higher rule thereon, it is necessary synchronization between legislation No. 10 of 2016, with the Government Regulation. The problematics arise when there is a Constitutional Court decision No. 42 / PUU-XIII / 2015 annul Article 7, paragraph 2 (g) of the Act No. 10 of 2016, however, the cancellation should also be seen from the law of life in society (Living Law ).Keywords: Regional Head Election; Norms; Law.


2015 ◽  
pp. 101-110
Author(s):  
King Faisal Sulaiman

The Constitutional Court Decision, Number 92/PUU-X/2012 has opened a new legislation policy for the Senate of Indonesia. The impact of this decision can strengthen legislation competence to the Senate in inisiating the legal drafting, as attributed on Article 22D of the 1945 Constitution of Republic of Indonensia. The decision can be a landmark decision for struggling the strong bicameral system and presidential system after amendment of the 1945 Constitution. As the impact of the decision, the house of representatives must soon take legislative review especially to Act Number 27 of 2009 and Act Number 12 of 2011 to accommodate the legal substance of the decision (The Constitutional Court Decision, Number 92/PUU-X/2012).


Author(s):  
Gita Santika Ramadhani, Suteki ◽  

The implementation of direct regional head elections in the regions often raises disputes regarding the determination of the results of the vote. Efforts made by candidates who are dissatisfied with this determination are to submit a cancellation to the judicial institution. The update on the system for resolving the election results was carried out by the government to overcome this problem, namely the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014. Problems discussed in this study include: how the dispute resolution mechanism was issued before the regulation, what updates are contained in the regulation how to achieve effective and fair election outcome dispute resolution. This study is a normative legal research that is descriptive in nature using a legal and analytical approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the fundamental renewal lies with the institution authorized to handle, namely from the Constitutional Court to the High Court appointed by the Supreme Court. The author recommends that the renewal must be supported by technical regulations to ensure effectiveness and fulfill a sense of justice. Based on this research, the results show that the dynamics of the shifting of dispute resolution authority over the election results are influenced by the decision of the MK opened legally policy and the background of certain events. Namely: the problem of bribery that ensnares the judge, decisions that are considered controversial, case accumulation, and unpreparedness of institutional structure and infrastructure. Regarding the threshold requirements as a condition for receiving a dispute over a dispute over the results of a regional election, it has not yet supported the fulfillment of electoral / election justice. Because it has the potential to ignore aspects of substantive justice, mainly because it does not make the facts of the violations structured, systematic and massive (TSM) as a variable in examining cases. This neglect is not in line with one of the universally adopted principles of law and justice, which states that no one can benefit from irregularities and violations committed by himself and no one may be harmed by irregularities and violations committed by others (nullus / nemo commodum capere potes de injuria sua propria).


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document