scholarly journals ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2019 ◽  
Vol 17 (2) ◽  
Author(s):  
Novlie Manopo ◽  
Debby Christina Rotinsulu ◽  
Sri Murni
Keyword(s):  
Financial Management ◽  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Regional Autonomy ◽  
Local Revenue ◽  
Revenue Sources ◽  
Self Sufficiency ◽  
Management Area

Abstrak Pengelolaan keuangan Daerah yang maksimal guna meningkatkan perekonomian dengan menggenjot sector-sektor potensial yang dimiliki serta membuat kebijakan yang benar-benar mengena kepada msyarakat merupakan semangat utama dalam otonomi daerah, yang mendesentralisasikan kewenangan dan keuangan dari pusat ke daerah. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa meningkatkan sumber pendapatannya dan perlahan-lahan bisa berada di tahap kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat. Kata kunci  : Efektivitas, Efisiensi, Pendapatan Asli daerah, Otonomi Abstract The financial management area is the maximum in order to boost the economy by boosting the potential sectors that are owned and create policies that really hit the msyarakat is the main spirit of regional autonomy, which is decentralizing authority and finance from the center to the regions. In addition, local governments are also required to be able to increase its revenue sources and slowly could be in the stage of self-sufficiency and reduce dependence on allocation of funds from the central government. Keywords : Effectiveness, Efficiency, Local Revenue, Autonomy

scholarly journals Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan

2018 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 217-225
Author(s):  
Rosyafa Febiandani ◽  
Deky Aji Suseno
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Fiscal Decentralization ◽  
Secondary Data ◽  
Direct Relation ◽  
Regional Autonomy ◽  
Local Revenue ◽  
Central Java ◽  
Relationship Of ◽  
The Relationship

Adanya desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah dan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah dicerminkan dengan perbandingan besarnya PAD terhadap total pendapatan daerah. Sejak 10 tahun dilaksanakannya otonomi daerah sesuai UU No 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah masih berada di level yang kurang baik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah juga masih terhitung tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Korelasi Kanonikal menggunakan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan daerah mempunyi hubungan yang signifikan, kuat, dan tidak searah dengan pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan hubungan antara ketergantungan daerah terhadap kemiskinan dan pengangguran mempunyai hubungan yang signifikan, tidak kuat, dan tidak searah. Peningkatan kemandirian keuangan daerah guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama pendapatan keuangan daerahnya. Fiscal decentralization is expected to create  independency regional financial  and to reduce the dependence of local governments to the central government. Independency regional financial can be result by the ratio of PAD to total local revenue. Since 10 years the implementation of regional autonomy based on UU No. 32 of 2004, independency regional financial in Central Java  is still unwell compared to the other provinces in Java. As well as unemployed, and the poverty in Central Java is still high. The purpose of this research is to determine the relationship of  independency regional financial and the dependency regional to unemployment and poverty in Central Java period 2013. The data used in this research is secondary data. The method of analysis used is the Canonical Correlation Analysis using SPSS application. The results of research showed that the relationship of independency regional financial are significant, strong, and no direct relation with unemployment and poverty The relationship between dependency regional with unemployment and poverty are significant, no strong, and no direct relation. Increased the independency local financial to reduce the dependence on the central government can be done by managing the resources or the potential of region effectively and efficiently as the source from their financial local revenue

Financial Sustainability of Municipalities and Local Governments in Small-Sized Cities; a Case of Shabestar Municipality

2018 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 77-106
Author(s):  
Mehran Hajilou ◽  
Mohammad Mirehei ◽  
Sohrab Amirian ◽  
Mehdi Pilehvar
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Field Survey ◽  
Central Government ◽  
Active Role ◽  
Financial Sustainability ◽  
Policy Enforcement ◽  
Financial Independence ◽  
Revenue Sources ◽  
Self Sufficiency ◽  
Exploratory Data

Lack of a comprehensive approach to municipalities’ revenue sources in the form of macro-economic system, changes and interventions, self-reliance and self-sufficiency policy enforcement have put financial sector of municipalities in unsustainable situation. Continuing of this situation will have undesirable consequences on cities and urban management. Access to favorable and sustainable revenue sources leads municipalities to play a more active role in urban environment and properly meet the needs of citizens. In this regard, this research intends to analyze Shabestar Municipality’s revenue sources in terms of sustainability measures during 2004-2014. Type of the research is applicable and the method is descriptive-analytic and exploratory. Data collection has been carried out either documentary or field survey by using scoring forms and interviews with Municipality officials. Data analysis has been conducted by using Excel, Shannon Entropy and TOPSIS techniques. The results obtained showed that the trend toward financial independence of municipalities and decentralization of sub-national authorities has had some trouble and now municipalities need financial support from central government to fulfill their obligations. Shabestar Municipality like many other municipalities in Iran depends strongly on low favorable and unsustainable revenue sources such as sale of municipal immovable properties, charges on surplus density, charges on removing parking etc.

scholarly journals ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2007-2013 DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

2019 ◽  
Vol 18 (2) ◽  
Author(s):  
Yofandi Djibran Himran ◽  
Rosalina Anna Maria Koleangan ◽  
George M.V. Kawung
Keyword(s):  
Financial Performance ◽  
Financial Management ◽  
Central Government ◽  
Government Funding ◽  
Assessment Criteria ◽  
Dependency Ratio ◽  
Financial Independence ◽  
Regional Autonomy ◽  
Local Revenue ◽  
Average Area

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2007 - 2013 DI KABUPATEN BANGGAI Yofandi Himran, Rosalina A.M Koleangan, George Kawung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado ABSTRAK Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah dan bila semakin besar penerimaan PAD maka semakin kecil ketergantungan pada pemerintah pusat, sebab PAD merupakan sumber penerimaan dari dalam daerah sendiri yang di pungut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengetahui besar kecilnya tingkat kemandirian, ketergantungan dan desentralisasi selama kurun waktu 2007-2013, di kabupaten banggai dan dari hasil analisis dapat di lihat rata-rata kinerja keuangan daerah menggambarkan kinerja keuangan yang belum optimal dalam menjalankan atau melaksanakan otonomi daerah, hal itu dapat di lihat dari hasil PAD yang di capai masih sangat kecil dan dapat di tunjukan dengan indikator-indikator kinerja keuangan daerah: Pertama analisis rata-rata kemandirian keuangan daerah tahun 2007-2013 adalah 23,86% sehingga di klasifikasi menurut kriteria penilaian bahwa rasio kemandirian bersifat cukup artinya belum sepenuhnya mandiri masih ketergantungan bantuan dana pada pemerintah pusat, kedua bahwa rata-rata ketergantungan keuangan daerah tahun 2007-2013, adalah 30,73% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian bahwa rasio ketergantungan bersifat cukup artinya belum spenuhnya mandiri masih ketergantungan dengan pemerintah pusat. Ketiga analisis rasa-rasa rasio desentralisasi keuangan daerah tahun 2007-2013 adalah 25,52% sehingga di klasifikasikan menurut kriteria penilaian  bersifat sedang, hal ini mengandung makna bahwa kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah cenderung masih sangat rendah. Keempat berdasarkan hasil analisis bahwa efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 109,86% hal ini menunjukan bahwa diatas 100% merupakan sangat efektif. Kata Kunci : Evaluasi Kinerja Keuangan, Penerimaan Daerah, Efektifitas Keuangan ABSTRACT Local revenue and the balance funds are a source of local revenue, and when the greater acceptance of the local revenue, the smaller dependence on the central government, because Local revenue is a source of revenue from the region itself, which collected under the provisions of the applicable laws. This study aims to determine the size of the level of independence, dependence and decentralization during the period 2007-2013, in Banggai and analysis results can be viewed on average describe the financial performance of financial performance is not optimal in running or implementing regional autonomy, it can be seen from the results achieved Local revenue is still very small and can be shown by indicators of financial performance areas: First analysis of the average local financial independence in 2007-2013 was 23.86%, so in a classification according to the assessment criteria that independence ratio are not fully self sufficient means they dependency on central government funding, the second that the average area of ​​the 2007-2013 financial dependence, is 30.73% that are classified according to the assessment criteria that the dependency ratio is sufficiently independent spenuhnya means yet still dependence with government center. Third analysis flavors of local financial decentralization ratio in 2007-2013 was 25.52% thus classified according to the assessment criteria are being, this implies that the contribution of Local revenue in the region tends to sustain income is still very low. The fourth is based on the analysis that the effectiveness of financial management amounted to 109.86%, this shows that it is above 100% is very effective. Keywords: Evaluation of Financial Performance, Local Revenue, Financial Effectiveness

scholarly journals DOES ECONOMIC GROWTH HAS AN IMPACT ON EAST JAVA REGIONAL REVENUE?

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Faishal Fadli
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Economic Potential ◽  
Total Revenue ◽  
Regional Autonomy ◽  
Local Revenue ◽  
Regional Budget ◽  
Reception Area ◽  
Regression Correlation

The implementation of regional autonomy resulted in each region to be able to manage their finances independently. This is one way the central government toremove the dependency of local governments to the central government. Thusrequiring local governments to explore the sources of local revenue in order tofinance regional development. In an effort to increase local revenues derived from the PAD is determined by economic factors or economic potential which has the prospect to be developed for each area. The result indicates the role of the revenue (PAD) in the Regional Budget (APBD) of East Java Province indicates that there is still very small, with an average of 15.47% of the total revenue budget. This means that the level of dependence of local governments on the central government is still high. Although the results of regional revenue projections indicate that component has been great in their contribution of the reception area, which amounted to 69.52%. Using the ordinary least squre method, the result of regression correlation are insignificant. This means that the regional gross domestic product does not have an effect on revenue of East Java Province.

scholarly journals EVALUASI EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

2017 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
Author(s):  
Pongtuluran Andri Christian ◽  
Jullie J. Sondakh ◽  
Novi Budiarso
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Tax Revenue ◽  
Regional Autonomy ◽  
Local Revenue ◽  
Tax Revenues ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Alternative Sources ◽  
The Right

Regional development needs to be run or developed as an important effort to realize broad, real and responsible autonomy. Officially, Regional Autonomy is effective in Indonesia since January 1, 2001, so that regions are required to seek alternative sources of revenue that can be used to finance regional expenditures or expenditures. Since the enactment of Regional Autonomy, local governments are granted the right, authority and obligation to manage and manage their own affairs government and local communities within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Implementation of broad autonomy, real and responsible required the ability of regions to explore their own financial resources supported by the financial balance between the Central Government and Local Government.This study aims to determine the evaluation of the effectiveness, contribution and potential tax revenues to revenue native regency north minahasa. Data analysis used qualitative descriptive data. The results of this study the authors found that the effectiveness of income changed so as to the contribution and potential of hotel tax revenues. Based on this research, it can be concluded that the company needs to increase the effectiveness of contribution and the potential of tax revenue to increase local revenue. That way the authors can provide suggestions that the government continues to improve its performance so that the professionalism of work continues to improve and the level of effectiveness that has been good to continue to consistently increase.Keywords: evektifitas, contribution, potential tax revenue, local revenue

scholarly journals POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

2014 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Irfan Khairul Umam
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Financial Transfers ◽  
Regional Autonomy ◽  
Local Revenue ◽  
Local Taxes ◽  
Wealth Management ◽  
Delegation Of Authority ◽  
Funding Sources ◽  
Local Funding

Abstract: Local Revenue Potential in the Context of Regional Autonomy in Indramayu. Abstract: Demands to increase revenue (PAD) greater, together with the increasing number of delegation of authority from the central government to local governments. Financial transfers made by the central government to local governments through equalization funds are relatively adequate for the implementation of regional autonomy, nevertheless required local governments to explore more creative fullest potential local funding sources, as this greatly helps to increase accountability and flexibility in the use of Budgets. The results showed that the acceptance of the PAD consists of local taxes, levies, wealth management outcomes separated areas as well as other PAD legitimate and execution of the collection is done by the work unit or related agencies. Keywords: PAD, Autonomy, Indramayu district Abstrak: Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu. Tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar, berbarengan dengan semakin banyaknya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan jumlahnya relatif memadai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, walaupun begitu pemerintah daerah diharuskan lebih kreatif untuk menggali secara maksimal sumber pembiayaan daerah yang potensial, karena hal ini sangat membantu meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam penggunaan APBD.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dan pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh unit kerja atau dinas-dinas terkait.   Kata Kunci: PAD, Otonomi Daerah, Kabupaten IndramayuDOI:10.15408/sjsbs.v1i2.1549

scholarly journals Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kepercayaan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang

2021 ◽  
Vol 31 (4) ◽  
Author(s):  
Khoirul Fuad ◽  
Rizka Yulia Baharani
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Financial Management ◽  
Local Governments ◽  
Quantitative Method ◽  
Central Government ◽  
Sampling Technique ◽  
Public Trust ◽  
Financial Information ◽  
Regional Autonomy ◽  
Strategic Issues

Strategic issues related to regional autonomy are still very important to be studied in depth. The existence of funds that revolve from the central government to the greater area demands transparent accountability both to the central government and stakeholders so that the level of trust that arises is getting better. This study used a quantitative method by distributing questionnaires to the Regional Organization (OPD) in Semarang, Indonesia with an accidental sampling technique to those who are directly related to regional financial management. The results of this study indicate that regional financial management accountability has a positive and significant effect on public stakeholder trust. Therefore, disclosure of financial information and financial accountability from local governments will have a good impact in the future and the behavior of stake holders on local governments will also be better.  Keywords: Accountability; Public Trust; Local Government. 

scholarly journals Local Financial Performance and Its Impact on Border Community Welfare

2019 ◽  
Vol 35 (2) ◽  
pp. 402-410
Author(s):  
Sri Suartini
Keyword(s):  
Financial Performance ◽  
Financial Management ◽  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Fiscal Decentralization ◽  
Government Expenditure ◽  
Financial Independence ◽  
Regional Autonomy ◽  
Border Community ◽  
Border Areas

The capability and creativity of financial management conducted by the foremost and outermost local governments should support the orientation of the central government in developing the nation border areas. It needs to be carried out to able to accelerate the development of the areas and to implement regional autonomy policy and fiscal decentralization nowadays. Accordingly, this research aims to discover the local financial performance in Indonesian outermost and foremost areas based on the various calculating indicators. This research also intends to reveal the local financial independence impacts of outermost and foremost areas on their people’s welfare. The analysis results indicate that most of the outermost and foremost local governments in Indonesia possess a very low financial independent ratio. Those areas still prioritize their government expenditure to fulfill the indirect purchase which is not paying attention to develop their areas. Overall, the financial performance of those areas until now does not contribute a real impact on improving the border people’s welfare.

scholarly journals Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemandirian Pemerintahan Kabupaten dan Kota Cirebon

2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 97
Author(s):  
TIKA SEPTIANI
Keyword(s):  
Performance Management ◽  
Financial Management ◽  
Local Governments ◽  
Secondary Data ◽  
Original Data ◽  
Financial Independence ◽  
Regional Autonomy ◽  
Management Area ◽  
The Government ◽  
Development Spending

The implementation of the unsettled regional autonomy, require local governments to put greater attention on performance management of the finance area. The level of independence of local Government can be reflected in the financial management area is good, accountable and transparent, therefore needed financial performance measurement to assess the accountability of the Government. This research using secondary data obtained from Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Representatives in West Java. The type of Data that is used in the form: Pendaatan the original Data areas, Data revenues, Routine Shopping Data, and Data development spending Kabupaten dan Kota Cirebon.. Methods of analysis used in this study is the analysis of the ratio of the Financial Independence of the region, the ratio, the ratio of effectiveness of activity, and the ratio of Growth to know the regional financial management performance and independence Kabupaten dan Kota Cirebon. Based on the results of the analysis and discussion of which has been described, the average performance of financial management and the level ratio of the Financial Independence of kabupeten and kota Cirebon on the basis of the analysis of financial ratios is good. It is visible from the ratio of the Financial Independence kabupeten and kota Cirebon who despite having average still low i.e. by 25%, but overall the ratio of independence has experienced an increase of years up to the year 2013 2015.

scholarly journals Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi

2018 ◽  
Vol 18 (3) ◽  
pp. 628
Author(s):  
Sudirman Sudirman ◽  
Susilawati Susilawati
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Third Party ◽  
Domestic Product ◽  
Tax Revenue ◽  
Dependency Ratio ◽  
Regional Income ◽  
Economic Growth Rate ◽  
Regional Autonomy ◽  
Local Revenue ◽  
Revenue Elasticity

The contribution of local revenue (PAD) to regional income during the 2012-2016 period on average was 37.99% per annum and for 2012 the contribution of local revenue to regional income was 37.02%. This is due to the fact that the receipt of original regional income from third party contributions is very large. On average during the period of 2012-2016 the ability of local tax is relatively low if linked to the Gross Regional Domestic Product. While the power of regional retribution if associated with Gross Regional Domestic Product is also still relatively low, but has increased from year to year. This shows that management management in receiving regional retribution has increased. On average during the 2012-2016 period the realization of local tax revenues reached 103.63% per year (very effective) from the target of local tax revenue. In addition, the realization of regional retribution revenue reaches 103.20% per year (very effective) from the target of receiving regional retribution. Whereas the realization of BUMD profit income only reached 131.01% per year (very effective) from the target of BUMD profit income and the realization of other revenue from legitimate PAD only reached 109.36% per annum (very effective). On average, the economic growth rate of Jambi Province is 5.18% per year, it is expected that the increase in local tax revenue elasticity will increase by 8.90% per year. elasticity of the increase in regional retribution receipts is 12.91% per year. The dependency ratio of Jambi Province in the period of 2012-2016 was an average of 31.69 percent per year. Jambi province's regional autonomy ratio in the 2012-2016 period is an average of 12 percent per year with instructive conditions means it is very dependent on the central government

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document