scholarly journals PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KARAWANG DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH

2021 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 59-80
Author(s):  
Irma Garwan ◽  
Zarisnov Arafat ◽  
Yola Ardila
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Land Rights ◽  
Field Studies ◽  
Supplementary Data ◽  
Legal Certainty ◽  
The Status ◽  
The Right ◽  
Ownership Rights

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sandangdan pangan, manusia juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal mereka. Untukmemberikan kepastian hukum dan menjamin kepemilikan tanah kepada pemegang hak atastanah, maka mereka harus mempunyai bukti yang disebut sertipikat. Bahwa rumah tinggaldiperlukan masyarakat, maka tanah digunakan sebagai rumah tinggal dari status HakGuna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal. Masalah yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa sajasyarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunanmenjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitianini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Metodependekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu pendekatanyang menitik beratkan pada pengumpulan data dari studi lapangan sebagai data utama danstudi kepustakaan sebagai data pelengkap. Adapun hipotesa dari penulis adalah perihalpelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah seringditemuinya pemohon yang mendaftarkan peningkatan dengan berkas yang kurang lengkapdikarenakan kurangnya pengetahuan terkait proses tersebut sehingga menunda prosespeningkatan hak dan membutuhkan waktu yang lama. Kata Kunci : Peningkatan Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Land is a very important factor in people's lives. In addition to clothing and food, humansalso need land as their residence. To provide legal certainty and guarantee ownership ofland to holders of land rights, they must have evidence called certificates. Whereas aresidence is needed by the community, the land is used as a residence from the status ofBuilding Use Rights to become Ownership Rights for the residence. The problem examinedin this study is how to implement an increase in Building Use Rights to Property Rights forresidences in the Karawang Regency Land Of ice? and what are the conditions that must bemet in registering an increase in the Right to Build into Ownership Rights for residences?In connection with these problems, this study aims to determine the implementation of theincrease in Building Use Rights to Property Rights for residences in the Karawang RegencyLand Of ice. The method of approach used in this study is empirical juridical, which is anapproach that focuses on collecting data from field studies as the main data and librarystudies as supplementary data. The hypothesis of the author is that regarding theimplementation of the Improvement of Building Rights to Ownership Rights, it is often thecase that an applicant registers an increase with an incomplete file due to lack ofknowledge related to the process, thus delaying the process of increasing rights and takes along time. Keywords: Increased Rights, Building Rights, Ownership Right

scholarly journals PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Atik Winanti ◽  
Taupiq Qurrahman ◽  
Rosalia Dika Agustanti
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Community Service ◽  
Land Rights ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
The Status ◽  
Housing Complex ◽  
The Right ◽  
Ownership Rights ◽  
The Village

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads Earth, water and natural resources in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This article is one of the foundations for the birth of a law on basic agrarian principles. In the UUPA, land rights include property rights, rights to build, right to cultivate, use rights and other rights.So far, people in Indonesia control land with the status of ownership rights and building use rights. The strongest and most fulfilled status of land a person has is only property rights. Meanwhile, the right to build only has a certain period. We chose a place of service in the village of Satria Jaya because in this village there is a housing complex, namely Perum Graha Prima which is intended for Civil Servants and Members of the Indonesian National Army who are certified Building Use Rights. Most of the residents in this housing do not know how to qualify and how to change their rights position. From building use rights to ownership rights.  So that giving understanding to the community about the importance of property rights and how to improve the position of land rights is a solution given to local communities. The implementation of community service activities is carried out virtually by using the Zoom application. Where the resource person delivered material about Property Rights, Building Use Rights and the process of increasing the status of land rights.ABSTRAK:Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut sebagai salah satu landasan lahirnya undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). Dalam UUPA hak-hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak lainnya. Sejauh ini, masyarakat di Indonesia menguasai tanah dengan status hak milik dan hak guna bangunan. Status tanah yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki seseorang hanyalah hak milik.  Sedangkan hak guna bangunan hanya mempunyai jangka waktu tertentu. Kami memilih tempat pengabdian di desa Satria Jaya karena di Desa ini terdapat Perumahan yaitu Perum Graha Prima yang diperuntukkan bagi PNS dan Anggota TNI yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Hampir sebagian besar penduduk di perumahan tersebut tidak mengetahui bagaimana persyaratan dan caranya untuk merubah status hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Sehingga pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak milik serta bagaimana peningkatan status hak katas tanah menjadi solusi yang diberikan kepada masyarakat setempat. Kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan secara virtual dengan mempergunakan aplikasi Zoom. Dimana narasumber menyampaikan materi tentang Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan proses peningkatan status hak atas tanah

scholarly journals Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

2019 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 74-84
Author(s):  
Jawakil Butarbutar
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Legal Protection ◽  
Land Rights ◽  
Legal Certainty ◽  
Basic Law ◽  
The People ◽  
The Status ◽  
The Government ◽  
Ownership Rights ◽  
Definite Role

This research is related to the Basic Agrarian Law which regulates land rights including property rights by registering the rights to their land to obtain ownership rights intended for maintain legal certainty and legal protection for holders of property rights over land. For this reason, it is important to socialize the importance of registering uncertified land to become certified land for legal certainty and protection of holders of property rights on the land to avoid land problems in the community. For this reason legal certainty and protection are needed so that the status of land owned by the people is clear as well as all actions taken relating to the land such as transfer, inheritance, transfer of rights, revocation / exemption and abolition of the land rights. With the certificate, the government has a definite role to provide legal protection to the  holders of property rights because the certified land has been registered at the landoffice and it becomes an obligation for the government to protect it. Keywords: Legal Certainty and Protection, Holders of Certificates of Ownership,  Agrarian Basic Law.

scholarly journals Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)

2018 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 203-218
Author(s):  
Ilham Abbas ◽  
Marten Bunga ◽  
Salmawati Salmawati ◽  
Nurson Petta Puji ◽  
Hardianto Djanggih
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Research Problem ◽  
Land Ownership ◽  
Legal Certainty ◽  
Court Judge ◽  
Private Rights ◽  
The Status ◽  
Traditional Marriage ◽  
The Right ◽  
Ownership Rights

Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian mahar Sompa yang berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan berdasarkan proses perkawinan adat Bugis Makassar. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar Sompa pada perkawinan adat Bugis Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan mengkaji putusan PA. Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pengadilan memutus permohonan istri terhadap tanah mahar Sompa merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah. Dengan dasar keputusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut menjadi hak pribadi istri, sehingga istri dapat melakukan perbuatan hukum untuk status hak milik tanah tersebut.  The Wife’s Rights Over Mahar Sompa of Traditional Marriage in  Bugis Makassar (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk) This study aims to examine the wife's legal efforts to obtain legal certainty of giving the dowry sump from the prospective husband before the marriage process based on the customary marriage process of Bugis Makassar. The research problem is, how the wife's legal efforts to obtain legal certainty over Mahar Sompa on Bugis Makassar Customary Marriage. This study uses normative research, namely by examining the decision of PA. Bulukumba Number 25/Pdt.P/2011/PABlk. The result of the research shows that the decision of the court judge to decide the wife's application to the dowry is the right of wife's property completely, and fundamental for the wife to get the status of the land. On the basis of the Court's decision, the wife may register to the Land Board to process the name of the certificate originating from her husband's parents. After obtaining the status of property rights from the Land Agency then the land becomes the private rights of the wife, so the wife can perform legal acts for the status of the land ownership rights.

scholarly journals ANALISIS YURIDIS HAK EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 38-55
Author(s):  
Irman Widi Kurniawan ◽  
Etty Mulyati ◽  
Betty Rubiati
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Land Rights ◽  
Status Quo ◽  
Legal Certainty ◽  
Proof Of Ownership ◽  
The Status ◽  
The Right ◽  
Legal Consequences ◽  
Legal Force

ABSTRAKDi dalam bagian kedua UUPA mengatur tentang pelaksanaan konversi hak atas tanah menjadi wujud kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun kepastian hukum terhadap konversi Hak atas tanah barat terutama sertifikat Hak Eigendom Verponding masih menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah barat tersebut apabila dijadikan sebuah jaminan guna memperoleh fasilitas kredit. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan kajian bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Berdasarkan pembahasan tersebut bahwa Kepastian Hukum terkait konversi hak Eigendom Verponding telah memiliki kekuatan hukum mengikat dengan ketentuan diperlukan konversi sehingga dapat dijadikan objek jaminan namun dalam prakteknya masih terdapat objek jaminan dengan tidak memperhatikan asal mula objek jaminan tersebut serta akibat hukum terhadap konversi hak atas tanah tersebut adalah pemberlakuan UUPA menjadi dasar bahwasanya prinsip status quo hak atas tanah terdahulu memberikan jaminan kepastian hukum dengan ketentuan hak-hak lama menjadi tidak diakui keberadaannya. Kata Kunci: hak atas tanah; hak barat; kepastian hukum jaminan; konversi ABSTRACTIn the second section of the UUPA regulates the conversion of land rights into a form of legal certainty as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. But the legal certainty of the conversion of the Right to western land, especially the Eigendom Verponding Rights certificate, remains a problem for people who have proof of ownership of the western land if it is used as a guarantee to obtain credit facilities. The research method used is normative juridical with the study of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the discussion that legal certainty related to the conversion of rights Eigendom Verponding has had a binding legal force with the necessary provisions of conversion so that it can be used as an object of guarantee but in practice there is still an object of guarantee by not taking into account the origin of the object of the guarantee and the legal consequences of the conversion of the right to land is the enactment of the UUPA being the basis that the principle of the status quo of the former land rights provides a guarantee of legal certainty with the provisions of old rights to be unclaimed civility. Keywords: conversion; guarantee legal certainty; land rights; western rights

scholarly journals RIGHTS OWNERSHIP TO CERTIFIED LAND CONFRONTED WITH THE CUSTOMARY LAW IN THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA

2018 ◽  
Author(s):  
Saim Aksnudin
Keyword(s):  
National Development ◽  
Land Rights ◽  
The State ◽  
Customary Law ◽  
Legal Certainty ◽  
The Status ◽  
Need For Support ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
Ownership Of Land

In the national development the role of land for the fulfillment of various purposes will increase, either as a place to live or for business activities. In relation to that will also increase the need for support in the form of guarantee of legal certainty in the field of land. The result of the research is the conception of the state of Indonesia is a state law, which contains the meaning in the administration of government and the state based on the law, the protection of the law is a universal concept of the rule of law. The legal certainty on land rights as intended by the UUPA encompasses three things, namely the certainty of the object of land rights, certainty on the subject of land rights and certainty about the status of landrights. Legal conception of land title certificate is a proof that issued by authorized legal institution, containing juridical data and physical data which isused as evidence of ownership of land rights in order to provide assurance of legal certainty and certainty of rights to a plot of land owned or possessed by a person or legal entity. With the certificate of rights, it is expected that the juridical can guarantee the legal certainty and the right by the state for the holder of the right to the land. This country's guarantee is granted to the owner or the holder of the certificate may be granted because the land is already registered in the state land administration system.

scholarly journals PEMBERIAN HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN DIATAS BEBERAPA HAK GUNA BANGUNAN PERORANGAN

2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 101
Author(s):  
Masrofah Masrofah
Keyword(s):  
Land Rights ◽  
Housing Project ◽  
Legal Norms ◽  
Ecological Requirements ◽  
Technical Requirements ◽  
The Status ◽  
Implementation Guidelines ◽  
The Right ◽  
Administrative Sanctions ◽  
Ownership Rights

The objectives of this research are: (1) to study and analyze the status of ownership of a modern shopping center or mall upon some tenure individual rights. (2) to study and analyze the process of grantingownership rights for apartment unit.The method used in this research was normative, that is, a legal research which was based on legal materials obtained from literature that examined legal norms related to the issue of providing ownership rights for apartment units upon some building rights.Based on the results of research and discussion, it can be concluded as follows: (1) PT. G.U. that wanted to have its apartment units certified for ownership had constraints by the absence of  implementation guidelines of Law No. 16 of 1985 (now Act No. 20 of 2011). (2) The principle of horizontal separation is the opposite of attachment principle which states that buildings and plants are integrated to land. (3) In planning the development of apartment, developers of the construction should first pay attention to the layout of the area of city/ county. (4) The construction of a housing project must meet some requirements, they are: administrative requirements, technical requirements and ecological requirements. (5) Prior to certificate of ownership registration upon an apartment unit, certificate of land rights either in the form of property rights, the right to use the land for building and the right to use and manage the land. (6) In the Act of Apartment, if it does not meet the provisions of these rules, there are some sanctions to be given. These may be in the form of administrative sanctions or criminal verdicts such as fines and imprisonment.Keywords: Granting Rights, Certificate of Ownership Rights Unit of the Flats, Broking,Transitional sale, Land Consolidation. 

scholarly journals Status Hukum Tanah Hak Milik bagi Ahli Waris yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 7-11
Author(s):  
Agnes Geraldine Olga Supriyana ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
I Ketut Sukadana
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Research Method ◽  
Land Ownership ◽  
Legal Research ◽  
Mixed Marriages ◽  
The Status ◽  
The Law ◽  
One Year ◽  
The Right ◽  
Ownership Rights

Indonesian citizens who have transferred citizenship due to mixed marriages with other citizens who obtain property rights due to inheritance should be obliged to relinquish this right within one year. If it is not released then the right is lost because the law and the land fall to the state. However, in reality some of these property rights have not been released. This research is formulated to determine the status of land ownership rights that are not released by heirs who become foreign nationals and to find out the legal efforts taken by heirs who have transferred citizenship to become foreign citizens in releasing their ownership rights over land acquired due to inheritance. The research method used in this research is normative legal research method. The results showed that the status of land ownership rights that were not released by heirs who became foreign citizens was lost due to the law. This occurs after a period of one year, and the land becomes State land. Then, the legal effort made by the heirs in releasing ownership rights over the land obtained due to inheritance is to apply for more Indonesian citizenship or to remain a foreign citizen residing in Indonesia, so after one year they can obtain use rights or transfer of property rights. It can be done through buying and selling.

PARADIGMA HAK KEBENDAAN KEPEMILIKAN SARUSUN YANG DIBANGUN PADA LAHAN HAK GUNA BANGUNAN

2016 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-22
Author(s):  
Martin Roestamy
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Common Property ◽  
Land Rights ◽  
Legal Certainty ◽  
Government Regulations ◽  
Applicable Law ◽  
The Law ◽  
Negative Implication ◽  
Construction Law ◽  
The Right

Of the title "The Legal Paradigm of the properties on the strata title ownership built above the land with the Right to Cultivate Ownership" research objectives to    be at said is knowing why the legal construction of the right material from the strata title built on land rights, attached to the Rights of material the building as common property rights and know how reconstruction material rights on the Strata titles  built on building rights or rights of use that reflects justice and legal certainty. With the concept of methodologies theories and research approaches, as well as of the problems of this study concludes that there are a couple of things. First by sticking the land rights of the unit, then Strata titles have a dependency on the bottom right HGB as with all buildings owned and also can weaken the property rights of apartment units as the strongest and most, but became assessors of HGB. This situation raises a negative implication in the community and has created legal uncertainty and considered unfair, weakening the material rights of Strata titles caused dualism applicable law, the law of the land, building law and the law of objects. It affects the mutual intervention and debilitates the material rights as stipulated in the rules of the law of things, namely; droit de suite, droit de preverent, and droit de levering. In construction law, state that debilitates the legal certainty and justice, it can be reconstructed from the perspective of the development of the legal system of the building against the law of the land, or to the development of HGB as of right down with some simulations and restoration of existing government regulations, or reconstruct the principal laws agrarian related lease rights, land rights, and the rights of use by developing existing government regulations become law, so the law on the new ground by adding the rights of others. In a reconstruction of the law of the land, which is more competitive and create legal certainty and fairness.

scholarly journals KEABSAHAAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 462
Author(s):  
Emerlanda Leticia ◽  
Hasni Hasni
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Government Regulation ◽  
Land Rights ◽  
Legal Issues ◽  
Property Ownership ◽  
Land Registration ◽  
Proof Of Ownership ◽  
The Right ◽  
Ownership Rights ◽  
Legal Consequences

The certificate is a proof of ownership that is strong, this certificate comes from land rights which are the right to use and exploit the land which it occupies. Rights to land are also divided into Property Rights, Cultivation Rights, Building Use Rights, Use Rights, Rental Rights for Buildings, Use Rights and Temporary Land Rights. In this case the author will only explain the ownership rights related to legal issues, namely the right of ownership. Property rights are the strongest and most complete rights that humans can have. This right is obtained based on land registration. Own land registration is carried out by the authorized party, namely the National Land Agency. But in this case on the island of Pari, the certificate was declared maladministration by the ORI which caused the author to write about the validity of the certificate of land ownership based on law. With the formulation of the problem, how is the validity of the Certificate of Property Ownership according to uupa and Government Regulation Number 24 of 1997 related to the statement of maladministration by the ORI? and What are the legal consequences for certificate holders due to the administrative maladministration? By using explanatory research methods. In this case the researcher gets the result that in the process of land registration the measurement process is not carried out which is one of the requirements to obtain physical data and there is no announcements must be made because to provide an opportunity to file an objection.

scholarly journals STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERKENA ABRASI

2020 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 96-107
Author(s):  
Dwi Susiati ◽  
Sri Setiadji
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Government Regulation ◽  
Legal Status ◽  
Land Rights ◽  
Land Registration ◽  
The Status ◽  
The Law ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
The Impact

Abrasion is a natural disaster that results in the owner of the right to land losing the right to control, use or take advantage of the land, because the land is lost in part or in whole due to erosion by water. Article 27 of the Law On Agraria determines that property rights over land are destroyed if the land is destroyed. In this study, the author will analyze the legal status of property of land affected by abrasion with the formulation of the problem What is the legal status of property rights on land affected by abrasion according to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and how to guarantee the protection of affected land rights abrasion. The results of this study are that the status of land rights affected by abrasion is abolished, both in the provisions of the Law On Agraria and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration because it is no longer compatible with physical data or juridical data as a strong evidence. The government has an obligation to provide guarantees and protection of rights to land affected by abrasion and those that have been affected by abrasion in part or in whole. On the basis of the state's right to control Article 2 of the Law On Agraria the state has the right to regulate land use, inventory, and maintenance to prevent and reduce the impact of abrasion on its citizens. The government can also provide compensation as contained in Article Number 24 of 2007 concerning Disaster Management which determines that the Government and regional governments are responsible for the implementation of disaster management.Abrasi merupakan bencana alam yang mengakibatkan pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya akibat pengikisan oleh air. Pasal 27 UUPA menentukan hak milik atas tanah hapus, apabila tanahnya musnah. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa tentang status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi dengan rumusan masalah Bagaimana status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  dan bagaimana jaminan perlindungan hak-hak tanah yang terdampak abrasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa status hak atas tanah yang terkena abrasi adalah hapus, baik dalam ketentuan UUPA maupun PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak sesuai lagi dengan data fisik maupun data yuridis sebagai alat bukti yang kuat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak atas tanah yang terdampak abrasi maupun yang sudah terkena abrasi baik sebagian maupun seluruh tanahnya. Atas dasar hak menguasai oleh negara Pasal 2 UUPA negara berhak mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan,dan pemeliharaan tanah untuk mencegah dan mengurangi dampak abrasi bagi warga negaranya. Pemerintah juga dapat memberikan ganti kerugian sebagaimana yang ada di dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penang-gulangan bencana.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document