scholarly journals Pemodelan Dampak COVID-19 Terhadap Kebutuhan Energi di Indonesia

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 65-73
Author(s):  
Agus Sugiyono ◽  
Joko Santosa ◽  
Adiarso ◽  
Edi Hilmawan
Keyword(s):  
Energy Demand ◽  
Large Scale ◽  
Energy Use ◽  
Management Plan ◽  
Energy Planning ◽  
Accounting System ◽  
Activity Data ◽  
Social Restriction ◽  
The Government ◽  
The Impact

In order to tackle the COVID-19 pandemic, the government issued a large-scale social restriction policy (PSBB). The policy in the form of restrictions on social activities will limit economic activity which ultimately has an impact on decreasing energy demand. This PSBB policy is challenge in implementing a national energy management plan, and might causes some of the energy planning targets not to be achieved. To analyze the effect of the COVID-19 pandemic on national energy demand, an energy model was created using LEAP software. LEAP is a model for comprehensive energy planning from energy resources to energy use based on an accounting system. For the purposes of analysis, LEAP requires quite detailed data, in the form of socioeconomic data, energy data, and community activity data due to social restrictions. In this paper, the results of energy modeling simulation are discussed in terms of energy demand based on the scenario of no pandemic or bussiness as usual (BAU) and three pandemic scenarios, namely: optimistic (OPT), moderate (MOD), and pessimistic (PES) scenarios. Energy demand in 2020 is predicted to decrease by 10.7% (OPT scenario), 15.3% (MOD scenario), and 20.0% (PES scenario) compared to the BAU scenario. The model can still be further developed to analyze the impact, both on the overall of demand side and energy supply side and also environmental aspects.

scholarly journals RELASI MASJID DAN PASAR: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SAAT PANDEMI COVID 19

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 120-131
Author(s):  
Indra Budi Jaya
Keyword(s):  
Large Scale ◽  
Public Awareness ◽  
Modern Society ◽  
Social Engineering ◽  
Sociology Of Law ◽  
Restriction Policy ◽  
Social Restriction ◽  
The Government ◽  
The Impact ◽  
The Relationship

Islam as a religion wants its people to always maintain a balance between religiosity (al din) and worldly problems (al dunya). The relationship between the two describes something that is separate but inseparable (harmony). However, for modern society, this condition often creates contradictions, this condition was seen at the time of the Covid 19 pandemic. The implementation of Large-Scale Social Restrictions by the government in an effort to overcome the spread of the impact of Covid 19 to the community by limiting activities in mosques and allowing activities in the market to continue in fact responded by the community differently. The methodology used is qualitative by using social policy analysis. This paper tries to examine social policies towards the application of large-scale social restrictions on mosques and markets. In this paper, the sociology of law theory is used, namely Law is a social engineering tool which emphasizes that law becomes the commander who must bring change to society. The results obtained in the research are that the community responds to the large-scale social restriction policy differently, where the purpose of the policy is for the community to be expected to make changes by complying with the rules that have been set by the government, the conditions for rejection and various responses are caused by disharmony between implementation of policies with public awareness of the law.Keyword : Policy, large-Scale Restrictions and the sociology of law. AbstrakIslam sebagai agama mengkhendaki umatnya agar senantiasa menjaga keseimbangan antara religiusitas (al din) dan masalah keduniaan (al dunia). Hubungan keduanya menggambarkan sesuatu yang terpisah namun tidak bisa dipisahkan (harmoni). Namun bagi masyarakat modern kondisi tersebut seringkali justru menimbulkan pertentangan, kondisi tersebut nampak pada saat terjadinya pandemi Covid 19. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran dampak Covid 19 kepada masyarakat dengan membatasi aktivitas di masjid dan membiarkan kegiatan di pasar tetap berjalan nyatanya direspon oleh masyarakat secara berbeda. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan analisis kebijakan sosial, Tulisan ini mencoba menelaah kebijakan sosial terhadap penerapan pembatasan sosial berskala besar terhadap masjid dan pasar. Dalam penulisan ini dipergunakan teori sosiologi hukum yaitu Law is a tool social engineering yang menegaskan bahwa hukum menjadi panglima yang harus membawa perubahan terhadap masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah Masyarakat merespon kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut secara berbeda, dimana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk masyarakat diharapkan dapat melakukan perubahan dengan mematuhi aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, kondisi penolakan dan respon beragam tersebut di sebabkan oleh ketidak harmonisannya antara penerapan kebijakan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum.Kata Kunci : Kebijakan,  Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Sosiologi Hukum

scholarly journals Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Dalam Analisis Prediksi COVID-19 Sebagai Masukan Kebijakan Pemerintah Indonesia

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-16
Author(s):  
Ibnu Susanto Joyosemito ◽  
Narila Mutia Nasir
Keyword(s):  
Monte Carlo ◽  
Large Scale ◽  
World Health ◽  
Contact Rate ◽  
Dynamics Modeling ◽  
Social Restriction ◽  
The Government ◽  
Health Organization ◽  
Uncertain Time ◽  
The Impact

World Health Organization has declared Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) as pandemic on March 11, 2020. It becomes a global health issue since all countries over the world including Indonesia are fighting against the disease. In order to minimize the impact of COVID-19, the government need to implement the right policy. One of the important elements in deciding the policy is by having the estimation of the COVID-19 cases using the modeling simulation. The objective of this community service activity was to provide the analysis the COVID-19 cases in Indonesia using a dynamic modeling approach. Two basic scenarios of with and without the policy implementation was simulated simultaneously with Monte Carlo method. The model results demonstrated that it needs to implement Large Scale Social Restriction (LSSR) policy to reduce the contact rate in order to reduce the spread of transmission and to extend the period of LSSR until the peak of pandemic in Indonesia is passed. The peak of pandemic under LSSR policy scenario will be reached in the middle of July. Those result were presented twice to government party. Unfortunately, the LSSR was relaxed soon after the second presentation. A precise prediction by the model was occurred when the relaxation of LSRR was implemented, then the peak of COVID-19 pandemic was shift to the uncertain time. It is suggested that the stakeholders especially the policy maker should consider the modeling analysis as a tool for helping in the policy arrangement of COVID-19 countermeasure.   Keywords: COVID-19, Dynamics Modeling, High Leverage Policy, Social Restriction   Abstrak   Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. COVID-19 menjadi isu kesehatan secara global karena semua negara di dunia termasuk Indonesia sedang berjuang melawannya. Untuk meminimalisir dampak COVID-19, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat. Salah satu elemen penting dalam pengambilan keputusan adalah dengan melakukan estimasi kasus COVID-19 dengan menggunakan pemodelan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan analisis kasus COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan pendekatan pemodelan dinamis. Dua buah basis skenario yaitu dengan dan tanpa implementasi kebijakan disimulasikan secara bersamaan dengan metode Monte Carlo. Hasil keluaran model menunjukkan perlunya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi laju kontak (contact rate) dengan penderita guna mengurangi penyebaran penularan dan memperpanjang periode PSBB hingga puncak pandemi COVID-19 di Indonesia terlampaui. Puncak pandemi dalam skenario kebijakan PSBB akan terjadi pada pertengahan Juli. Hasil pemodelan tersebut sudah dua kali dipresentasikan kepada pihak pemerintah. Sayangnya, PSBB diperlonggar diimplementasikan oleh pemerintah setelah presentasi kedua. Prediksi yang tepat secara kuantitatif oleh model terjadi pada saat PSBB diperlonggar diimplementasikan oleh karenanya puncak pandemi COVID-19 bergeser ke waktu yang belum dapat dipastikan. Untuk itu disarankan agar para pemangku kepentingan terutama pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan analisis pemodelan sebagai alat bantu dalam menyusun kebijakan untuk tindakan penanggulangan COVID-19.   Kata kunci: COVID-19, Modeling, Kebijakan Berpengaruh Tinggi, Pembatasan Sosial

DAMPAK PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP PENGHIDUPAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI PROVINSI DKI JAKARTA

2021 ◽  
pp. 68-79
Author(s):  
Ian Wira Pratama Iskar ◽  
Anggih Fajrin Akbar ◽  
Willy Dozan ◽  
Andis Muhammad Yudiansyah
Keyword(s):  
Impact Evaluation ◽  
Large Scale ◽  
Negative Impact ◽  
Data Retrieval ◽  
Literary Study ◽  
Online Media ◽  
Informal Workers ◽  
Social Restriction ◽  
The Government ◽  
The Impact

This research aims to explain the large scale social restriction (PSBB) on informal workers in DKI Jakarta province, and to formulate what efforts should be made to mitigate the negative impact of the PSBB. The collection of data in this study uses literary study methods whereby data retrieval is taken from existing media, such as online media and social media. Some of the things that have become the impact of the implementation of social restriction on large scale (PSBB) for informal workers in DKI Jakarta province is the number of workers who are in the paint to reduce the company spending, the buying power in the community is reduced so that the economic Theravada, and for workers who get money from working daily. From the conclusion of the results of this analysis is the government of DKI Jakarta play an important role in the service to the community in fulfilling the life of the community.  Key words: Impact evaluation, large-scale social restrictions, Informal sector  

scholarly journals The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law: An Indonesian Case

Lentera Hukum ◽  
2020 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 267
Author(s):  
Mohammad Syahrul RA ◽  
Yusuf Hamdika ◽  
Sholahuddin Al-Fatih
Keyword(s):  
Large Scale ◽  
Islamic Law ◽  
Religious Practices ◽  
Religious Activities ◽  
Global Citizens ◽  
Community Activities ◽  
Social Restriction ◽  
Rapid Transmission ◽  
The Government ◽  
The Impact

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), a virus founded in China, has spread worldwide as it has become pandemic. As a result, significant and detrimental impacts are undeniable to global citizens, including those in Indonesia. With the government's suggestions like introducing physical distancing and large-scale social restriction, they slow down economic growth. Also, they impact religious practices, particularly those performed by Muslims in Indonesia. This paper will discuss the impact of the COVID-19 pandemic through the lens of Islamic law. There are two main issues to analyze. First, what is the impact of COVID-19 on community activities in the view of Islamic law? Second, what is the impact of COVID-19 on religious communities in carrying out worship? This paper finds that the COVID-19 pandemic has adversely impacted religious worship activities in public places by considering this virus's rapid transmission. It is followed by the closure of worship places to encourage citizens to practice their religious activities at home. Thus, the whole community was urged, and some were prohibited following the mapping zone experienced by each region. Given Islamic law believed and trusted by Muslims, in the end, the government has issued a new normal policy by opening places of worship with health protocols. KEYWORDS: COVID-19, Islamic Law, Religious Practices, Indonesian Muslims.

scholarly journals Effectiveness of a Power Factor Correction Policy in Improving the Energy Efficiency of Large-Scale Electricity Users in Ghana

Energies ◽  
2019 ◽  
Vol 12 (13) ◽  
pp. 2582 ◽  
Author(s):  
Samuel Lotsu ◽  
Yuichiro Yoshida ◽  
Katsufumi Fukuda ◽  
Bing He
Keyword(s):  
Energy Efficiency ◽  
Power Factor ◽  
Large Scale ◽  
Regression Discontinuity ◽  
Power Factor Correction ◽  
Energy Crisis ◽  
Regression Discontinuity Design ◽  
The Government ◽  
Power Factor Improvement ◽  
The Impact

Confronting an energy crisis, the government of Ghana enacted a power factor correction policy in 1995. The policy imposes a penalty on large-scale electricity users, namely, special load tariff (SLT) customers of the Electricity Company of Ghana (ECG), whose power factor is below 90%. This paper investigates the impact of this policy on these firms’ power factor improvement by using panel data from 183 SLT customers from 1994 to 1997 and from 2012. To avoid potential endogeneity, this paper adopts a regression discontinuity design (RDD) with the power factor of the firms in the previous year as a running variable, with its cutoff set at the penalty threshold. The result shows that these large-scale electricity users who face the penalty because their power factor falls just short of the threshold are more likely to improve their power factor in the subsequent year, implying that the power factor correction policy implemented by Ghana’s government is effective.

THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF PROPERTY RELATIONS ON THE INSTITUTIONS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

2017 ◽  
Author(s):  
Vugar Nazarov ◽  
◽  
Jamal Hajiyev ◽  
Vasif Ahadov ◽  
◽  
...  
Keyword(s):  
Social Development ◽  
Large Scale ◽  
Private Property ◽  
Scale Transformation ◽  
Economic Relations ◽  
Property Relations ◽  
Property System ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Impact

Local and foreign scientists are now paying growing attention to various issues of property and the philosophical and ethical, political, economic, institutional, social, psychological, and other aspects of its formation, taking into account the requirements of large-scale transformation, which primarily concern post-industrial areas of social development. In consequence, as modern studies rightfully point out, considering property relations, two general restrictions should be taken into account: this is an attempt to explain the absoluteness of their roles, the presence and content of all aspects of socio-economic relations by property relations; and the denial of the role of property as one of the most important factors determining the direction of social development in the present and future.This situation forces a new look at the economic policy of the state in this area, because any financial and monetary measures taken by the government will be doomed to failure if their implementation will be without interaction with the mechanisms of the private property system. The article defines the entrepreneurial sector of the region, its interaction with the institutions of the market system operating in all sectors and spheres of the region's economy, and also shows the influence of the development of property relations on the institutions of entrepreneurship.

scholarly journals Indicator-Based Methodology for Assessing EV Charging Infrastructure Using Exploratory Data Analysis

Energies ◽  
2018 ◽  
Vol 11 (7) ◽  
pp. 1869 ◽  
Author(s):  
Alexandre Lucas ◽  
Giuseppe Prettico ◽  
Marco Flammini ◽  
Evangelos Kotsakis ◽  
Gianluca Fulli ◽  
...  
Keyword(s):  
Urban Areas ◽  
Energy Demand ◽  
Energy Use ◽  
Spatial Density ◽  
Carbon Intensity ◽  
Impact Indicator ◽  
Charging Infrastructure ◽  
Smart Charging ◽  
The Impact ◽  
Ev Charging

Electric vehicle (EV) charging infrastructure rollout is well under way in several power systems, namely North America, Japan, Europe, and China. In order to support EV charging infrastructures design and operation, little attempt has been made to develop indicator-based methods characterising such networks across different regions. This study defines an assessment methodology, composed by eight indicators, allowing a comparison among EV public charging infrastructures. The proposed indicators capture the following: energy demand from EVs, energy use intensity, charger’s intensity distribution, the use time ratios, energy use ratios, the nearest neighbour distance between chargers and availability, the total service ratio, and the carbon intensity as an environmental impact indicator. We apply the methodology to a dataset from ElaadNL, a reference smart charging provider in The Netherlands, using open source geographic information system (GIS) and R software. The dataset reveals higher energy intensity in six urban areas and that 50% of energy supplied comes from 19.6% of chargers. Correlations of spatial density are strong and nearest neighbouring distances range from 1101 to 9462 m. Use time and energy use ratios are 11.21% and 3.56%. The average carbon intensity is 4.44 gCO2eq/MJ. Finally, the indicators are used to assess the impact of relevant public policies on the EV charging infrastructure use and roll-out.

scholarly journals Sustainable Electric Vehicle Transportation

2021 ◽  
Vol 13 (22) ◽  
pp. 12379
Author(s):  
Raymond Kene ◽  
Thomas Olwal ◽  
Barend J. van Wyk
Keyword(s):  
Electric Vehicle ◽  
Energy Demand ◽  
Large Scale ◽  
Common Knowledge ◽  
Distribution Network ◽  
Electricity Grid ◽  
Current State ◽  
The World ◽  
The Impact ◽  
Ev Charging

The future direction of electric vehicle (EV) transportation in relation to the energy demand for charging EVs needs a more sustainable roadmap, compared to the current reliance on the centralised electricity grid system. It is common knowledge that the current state of electricity grids in the biggest economies of the world today suffer a perennial problem of power losses; and were not designed for the uptake and integration of the growing number of large-scale EV charging power demands from the grids. To promote sustainable EV transportation, this study aims to review the current state of research and development around this field. This study is significant to the effect that it accomplishes four major objectives. (1) First, the implication of large-scale EV integration to the electricity grid is assessed by looking at the impact on the distribution network. (2) Secondly, it provides energy management strategies for optimizing plug-in EVs load demand on the electricity distribution network. (3) It provides a clear direction and an overview on sustainable EV charging infrastructure, which is highlighted as one of the key factors that enables the promotion and sustainability of the EV market and transportation sector, re-engineered to support the United Nations Climate Change Agenda. Finally, a conclusion is made with some policy recommendations provided for the promotion of the electric vehicle market and widespread adoption in any economy of the world.

scholarly journals HUBUNGAN PANDEMI COVID-19 DAN PSBB DENGAN GANGGUAN DEPRESI PADA LANSIA DI PANTI WREDA HANA CIPUTAT JAKARTA

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 66
Author(s):  
Anggun Tsabitah Rachmah ◽  
Noer Saelan Tadjudin
Keyword(s):  
Nursing Home ◽  
Large Scale ◽  
Depressive Disorders ◽  
The Elderly ◽  
Elderly Subjects ◽  
Research Subjects ◽  
Chi Square ◽  
Cross Sectional ◽  
The Government ◽  
The Impact

Pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimana PSBB tersebut membuat aktivitas masyarakat dibatasi, dampaknya juga bisa dirasakan pada lansia di Panti Wreda sehingga dapat menyebabkan timbulnya gangguan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pandemi COVID-19 dan PSBB dengan gangguan depresi pada lansia di Panti Wreda Hana Ciputat Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode analitik observational dengan desain studi cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Panti Wreda Hana Ciputat Jakarta terhadap lansia sejumlah 56 subjek penelitian yang terdiri dari perempuan 48 orang dan laki-laki 8 orang. Dari 56 subjek penelitian jumlah laki-laki 8 (14,3%) dan perempuan 48 (85,7%). Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan PSBB, subjek penelitian yang tidak depresi sejumlah 49 subjek (87,5 %), kemungkinan besar depresi 6 subjek (10,7%), dan yang mengalami depresi 1 subjek (1,8%). Selama pandemi COVID19 dan PSBB, subjek penelitian yang tidak depresi 38 subjek (67,9%), kemungkinan besar depresi 14 subjek (25%), dan yang mengalami depresi 4 subjek (7,1%). Berdasarkan hasil uji Chi-square nilai p= 0,000. Dapat disimpulkan terdapat hubungan pandemi COVID-19 dan PSBB dengan gangguan depresi pada lansia di Panti Wreda Hana Ciputat Jakarta. The Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic implemented PSBB (Large-Scale Social Restrictions) where the PSBB made community activities restricted, the impact can also be felt on the elderly in nursing home so that it can cause depressive disorders. This research was done in order to determine the relationship of the COVID-19 pandemic and PSBB with depressive disorders in the elderly at the Ciputat Hana Nursing Home in Jakarta. This study used an observational analytic method with a cross sectional study design. The research was conducted at the Ciputat Hana Nursing Home in Jakarta for 56 elderly subjects. In the nursing home consist of 48 women and 8 men. In 56 research subjects, there were 8 (14,3%) men and 48 (85,7%) women. Before the Pandemic of COVID-19 and PSBB, there were 49 (87,5%) research subjects who were not depressed, 6 (10,7%) research subjects who were most likely depressed, and 1 (1,8%) research subject who were depressed. During the Pandemic of COVID-19 and PSBB, there were 38 (67,9%) research subjects who were not depressed, 14 (25%) research subjects who were most likely depressed, and 4 (7,1%) research subjects who were depressed. Based on Chi-Square test result, the value of P = 0,000. In conclusion, there is a correlation between the pandemic of COVID-19 and PSBB with depression disorder in the elderly at Ciputat Hana Nursing Home in Jakarta.

scholarly journals An analysis of Indonesian government policies against COVID-19

2021 ◽  
Vol ahead-of-print (ahead-of-print) ◽  
Author(s):  
Ali Roziqin ◽  
Syasya Y.F. Mas’udi ◽  
Iradhad T. Sihidi
Keyword(s):  
Literature Review ◽  
Narrative Analysis ◽  
Large Scale ◽  
Preventive Measure ◽  
Safety Net ◽  
Government Policies ◽  
Content Type ◽  
Indonesian Government ◽  
Social Restriction ◽  
The Government

PurposeCOVID-19 cases in Indonesia continue to increase and spread. This article aims to analyse the Indonesian government policies as a response in dealing with COVID-19.Design/methodology/approachThis article is a narrative analysis with the approach of a systematic literature review.FindingsThis article found that the Indonesian government responded slowly to the COVID-19 pandemic at the beginning of its spread in March 2020. The government then issued some policies such as physical distancing, large-scale social restriction (PSBB - Pembatasan Sosial Berskala Besar) and social safety net. These policies will only work if the society follows them. The society could be the key to success of those policies, either as the support or the obstacles.Practical implicationsThis policy analysis with literature review, conducted from March to July 2020 in Indonesia, provides experiences and knowledge in how to respond to the dynamic problems of public policy in dealing with the COVID-19 outbreak, especially in the context of a developing country.Originality/valueThe novelty of the article lies in the unique policy response in a diverse society. It suggests that the policymakers should pay more attention to the society’s characteristics as well as the mitigation system as a preventive measure and risk management to make clear policy in the society.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document