scholarly journals Menakar Faktor Penghambat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dibidang Pertanahan

PLENO JURE ◽  
2021 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 115-121
Author(s):  
Muhammad Akbar Middin ◽  
Salle Salle ◽  
Aan Aswari
Keyword(s):  
Field Data ◽  
Belief System ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Family Ties ◽  
Remote Areas ◽  
Village Community ◽  
Long Duration ◽  
Data Source ◽  
Border Areas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat terjadinya pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan agar dapat menentukan upaya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang terhadap masyarakat Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang belum melakukan upaya perwujudan kepastian hukum disektor administrasi agraria. Kajian ini berupaya mendeskripsikan gambaran daerah pelosok sebuah provinsi yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pemanfaatan hukum, sekaligus menunjukkan fenomena hukum tidak hanya wilayah perbatasan negeri saja yang masih bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang dirangkum dan dikumpulkan oleh peneliti melalui kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat pemilik tanah menyatakan beberapa faktor penyebab dari belum melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang dibelinya adalah tidak mengetahui prosedur, biaya mahal, durasi pengurusan yang lama, merasa sistem administrasi yang berbelit-belit, dan tidak perlu melakukan balik nama dikarenakan masyarakat Desa Sanglepongan masih menganut sistem kepercayaan atau sistem adat, yaitu masyarakat menganggap masih memiliki ikatan keluarga sehingga tidak ada yang akan berani untuk menuntut atau memeperkarakan di kemudian hari. Meski demikian, temuan dari penelitian ini agar Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan beragam tindakan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya sertifikat tanah dan tentang balik nama sertifikat tanah, dimana masyarakat telah difasilitasi beragam sarana dan prasarana untuk mendapatkan kepastian hukum. AbstractThis study aims to find out what factors hinder the implementation of the transfer of title certificates in the sale and purchase of land in Sanglepongan Village, Curio District, Enrekang Regency and to determine the efforts of the Enrekang Regency National Land Agency Office towards the Sanglepongan Village community, Curio District, Enrekang Regency. who have not made efforts to realize legal certainty in the agrarian administration sector. This study seeks to describe the picture of remote areas of a province that still needs more attention in the use of the law, as well as showing legal phenomena, not only the border areas of the country that are still problematic. This study uses empirical legal research methods with field data as the main data source which is summarized and collected by researchers through questionnaires and interviews. The results showed that the landowners stated that several factors that caused them to not transfer the name of the certificate of title to the land they bought were not knowing the procedures, expensive fees, long duration of management, feeling that the administrative system was complicated, and there was no need to change the name because The Sanglepongan Village community still adheres to a belief system or customary system, namely the community considers they still have family ties so that no one will dare to sue or bring a lawsuit in the future. However, the findings of this study are that the National Land Agency needs to take various actions that can change the mindset of the community, including socializing the importance of land certificates and about the transfer of land certificates, where the community has been facilitated by various facilities and infrastructure to obtain legal certainty.

scholarly journals Juridistic review of law of community awareness in Ulunggolaka village in land registration

2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 54-62
Author(s):  
Patmasari Patmasari
Keyword(s):  
Urban Communities ◽  
Research Method ◽  
Primary Data ◽  
Legal Knowledge ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Causal Factors ◽  
Land Registration ◽  
Community Awareness ◽  
Village Community

This study aims to determine and analyze the legal awareness of the Ulunggolaka community in registering land and to find out and analyze the causal factors so that there are still ulunggolaka urban communities who do not register land. The research method used is empirical legal research that examines primary data obtained from observations, questionnaires, and interviews. The results of this study indicate that the legal awareness of Ulunggolaka Village community in conducting land registration is still relatively low by referring to the answers of respondents who have given their answers based on four legal awareness indicators, namely: (1) Legal Knowledge, (2) Understanding of the law, (3) ) Legal attitude and (4) Pattern of legal behavior. The causal factor so that there are still ulunggolaka urban communities who do not register their land is based on the low legal awareness of the community of the importance of securing assets (land) by obtaining guarantees and legal certainty so that ownership is not strongest and cannot be disturbed, and besides that the community is unable to meet the requirements that must be completed in carrying out land registration, especially proof of the origin of the land, plus the expensive costs and administrative arrangements that are difficult for the community.

scholarly journals ASPEK HUKUM NIKAH NANAU LABE PADA PERKAWINAN SUKU KAILI DI DESA BALUASE

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 109-139
Author(s):  
Mohamad Oktafian
Keyword(s):  
Pregnant Women ◽  
Family Communication ◽  
Field Data ◽  
Legal Aspects ◽  
Research Data ◽  
Customary Law ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Rights Of The Child ◽  
The Status

This study aims to determine the implementation of nanau labe marriage in the marriage of the Kaili tribe in Baluse village and the underlying factors as well as to know the legal aspects of this type of marriage. This study uses a mix method of empirical juridical and normative juridical research. In this study, the authors took field data through interviews with the subjects studied regarding the problems contained in the research. Data collection in the field in this study is a characteristic of empirical legal research. In this study the authors also explore legal materials related to marriage for comparison. The use of legal materials in legal research is a characteristic of normative juridical research. Based on the results of the research conducted, the authors conclude that: first, the implementation of the nanau labe marriage in Baluse village is not only carried out for pregnant women and men who are willing to marry them, but also between the pregnant woman and the man who impregnates her. In the implementation of the nanau labe marriage, there has been a shift in customary law regarding the sanctions that apply to the perpetrators of the nanau labe marriage where the sanctions are no longer valid because they consider economic and humanitarian aspects. There are also factors that affect nanau labe marriages, namely promiscuity resulting in pregnancy, irresponsible men impregnating women, inappropriate family communication, selfish attitudes of parents and ensuring the status of the child being born. Second, nanau labe may be carried out if it is based on the opinion of the Hanafi School about the permissibility of marrying pregnant women due to adultery and marrying pregnant women not the result of adultery but must pay attention to the provisions that limit it. The nanau labe marriage does not guarantee legal certainty in the marital relationship, so there is no basis for both parties to the marriage to make demands relating to rights after divorce. Furthermore, the nanau labe marriage does not guarantee legal certainty regarding the status and rights of the child born. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah nanau labe pada perkawinan suku Kaili di desa Baluase dan faktor-faktor yang mendasarinya sekaligus mengetahui aspek hokum dari jenis perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan mix method  dari jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normative. Pada penelitian ini penulis mengambil data lapangan melalui wawancara kepada subjek yang diteliti terkait permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Pengambilan data pada lapangan pada penelitian ini merupakan ciri dari penelitian hokum empiris. Dalam penelitian ini penulis juga menelusuri bahan-bahan hokum yang berkaitan dengan perkawinan untuk dilakukan perbandingan. Penggunaan bahan-bahan hokum dalam penelitian hukum merupakan ciri dari penelitian yuridis normatif. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan nikah nanau labe di desa Baluase tidak hanya dilakukan kepada perempuan hamil dan laki-laki yang bersedia untuk menikahinya, tetapi juga dilakukan anatara wanita yang hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam pelaksanaan nikah nanau labe telah terjadi pergeseran hokum adat mengenai sanksi yang berlakukan pada pelaku nikah nanau labe dimana sanksi tersebut sudah tidak berlaku karena mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemanusiaan. Ada pun faktor yang mempengaruhi nikah nanau labe yaitu pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan, laki-laki yang menghimili perempuan tidak bertanggung jawab, komunikasi keluarga yang tidak tepat, sikap egois orang tua dan memastikan status anak yang lahir. Kedua, nanau labe boleh dilakukan apabila didasarkan pada pendapat Mazhab Hanafi  tentang kebolehan menikahi perempuan hamil akibat perzinahan dan menikahi perempuan hamil bukan hasil zina tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang membatasinya. Nikah nanau labe tidak memberikan jaminan kepastian hokum dalam hubungan perkawinan, sehingga tidak ada dasar bagi kedua belah pihak yang melakukan perkawinan untuk melakukan tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak setelah perceraian. selanjutnya nikah nanau labe tidak memberikan jaminan kepastian hokum terhadap status dan hak-hak anak yang dilahirkan.  

scholarly journals Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 175-180
Author(s):  
I Wayan Wahyu Wisnanta ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Ni Made Puspasutari Ujianti
Keyword(s):  
Standard Of Living ◽  
Primary Data ◽  
Service Needs ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Positive Role ◽  
Savings And Loans ◽  
Savings And Loan ◽  
Standard Operating ◽  
Data Source

Cooperatives hold a very positive role in the improvement of people’s welfare in Indonesia, so that the welfare of the wider community can be enhanced significantly. Cooperatives perform a crucial task to improve the standard of living of all members of society. In carrying out its duties, the cooperative also acts as a financial place that has the purpose of providing loans and other money service needs. This study examines the implementation of the fiduciary guarantee execution and the factors that hinder the implementation of the said fiduciary guarantee if the debtor defaults at the Bali Tourism Cooperative. This research was conducted using empirical legal research. The data source of this research is primary data, which is data obtained from research carried out directly in the field and from cooperatives. The results show that the implementation of fiduciary security at the Bali Tourism Savings and Loans Cooperative is in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) owned by the Bali Tourism Savings and Loan Cooperative and does not conflict with existing regulations. Factors hampering the execution of the fiduciary guarantees in the event of defaulting debtors are guarantees that they are not registered at a fiduciary institution due to cost and time. Therefore, in issuing credit with a fiduciary guarantee, the Bali Tourism Cooperative must make an authentic deed before a notary and be registered with the Ministry of Law and Human Rights in order to further ensure legal certainty for negligence in the obligation to treat fiduciary collateral as the responsibility of the fiduciary debtor.

scholarly journals Konsepsi Hukum Progresif dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 35-39
Author(s):  
Efraim Mbomba Reda ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
I Made Minggu Widyantara
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Role Models ◽  
Research Method ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Positivism ◽  
Sociology Of Law ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Descriptive Method

Progressive law puts forward the sociology of law rather than legal certainty which is the focus of legal positivism. In Indonesia, this law was coined by Satjipto Rahardjo. This study aims to determine the formulation of progressive law in future criminal law, and to determine the actualization of the concept of progressive law in regulating corruption in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with statute and conceptual approaches. The technique of collecting legal materials in this study is a descriptive method that aims to obtain the meaning of reality related to the problems to be discussed and solved in this study. The results show that in the current Criminal Code Bill, progressive law has been regulated, to be precise in Article 2 paragraph (1) and (2). Progressive law is also regulated in Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Then, the actualization of progressive law in regulating corruption in Indonesia is a judge with the powers that take into account the sociological context of society in making decisions. Judges, prosecutors and lawyers can certainly discuss together in eradicating corruption. Efforts are also being made to reconstruct and redefine the power of law enforcement. This arrangement can also encourage the KPK to be more progressive in eradicating corruption, as well as building law enforcers who have morality so that they can become role models and increase public participation, for example by forming NGOs in preventing or fighting corruption in various agencies.

scholarly journals Akses Karya Cipta Audiobook Bagi Disabilitas Netra : Perspektif HAM

Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 433
Author(s):  
Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama ◽  
Ni Ketut Supasti Dharmawan
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Government Regulation ◽  
Legal Protection ◽  
People With Disabilities ◽  
Comparative Approach ◽  
Blind People ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research

Audiobook access for people with disabilities is very important. Access is the convenience that people get from a service. This study aims to analyze the legal certainty and legal protection of audiobook copyright access for blind people with disabilities. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and comparative approach. This research found that access to audiobooks' works has been regulated in the Marrakech Treaty, Copyright Act Number 28 of 2014 and Government Regulation Number 27 of 2019. Akses karya cipta audiobook bagi disabilitas sangat penting. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang didapat oleh orang terhadap suatu layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum serta perlindungan hukum akses karya cipta audiobook bagi disabilitas tuna netra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa akses karya cipta audiobook telah diatur dalam Traktat Marrakesh, UUHC 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019.

scholarly journals Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pada Sistem Administrasi Badan Usaha

Acta Comitas ◽  
2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 536
Author(s):  
Dentria Cahya Sudarsa ◽  
I Wayan Parsa
Keyword(s):  
Business Administration ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Administration System ◽  
Limited Partnership ◽  
Trade Law ◽  
General Law ◽  
Civil Union ◽  
Limited Partnerships ◽  
Article 5

The writing of this article is based on the issuance of new regulations regarding the establishment and registration of limited partnership / CV in the business administration system (SABU) in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (1) Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 concerning Registration of Limited Partnerships, Firms, and the Civil Union which previously was only regulated in the Trade Law Book. Type of research used in this article is normative legal research. The purpose of this article is to determine the mechanism and legal certainty in the registration of the Limited Partnership after the enactment of business administration system. The results of the research and writing of this article are that there is an overlap in the registration mechanism for the Limited Partnership based on these two rules, it can be concluded that due to the provisions in KUHD and Minister Regulation No. 17 of 2018 both are still valid, the principle of legal preference can be used, namely lex specialis derogat legi lex generalis, means that a more specific law can override a more general law. The advice that can be given is to conduct a study of the enactment of the Minister Regulation whether to follow or not the provisions in the Trade Law Books due to avoid conflicting norms in the registration of a limited partnership.

scholarly journals DISPUTES SETTLEMENT OF BALI TRADITIONAL INHERITANCE THROUGH PEACE AGREEMENT

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 16-26
Author(s):  
Anak Agung Istri Agung ◽  
I Nyoman Sukandia
Keyword(s):  
Civil Code ◽  
Good Faith ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Peace Agreement ◽  
Peace Agreements ◽  
The Law ◽  
Made In

The inheritance and the division of inheritance that is felt to be unfair is often a source of dispute. The disputes that occur can sometimes be resolved by making a peace agreement between the disputing parties. The peace desired by the parties is, of course, expected to end disputes/conflict and to provide legal certainty among those in dispute. However, sometimes peace agreements that have been made between those in dispute are disputed again in court. This study aims to examine the settlement of Balinese traditional inheritance disputes through a binding peace agreement between the parties make it. The method used in this study is a normative legal research, using a statute approach and a case approach. The result of this study showed that the settlement of Balinese indigenous inheritance disputes through a binding peace agreement of the parties that make it if the peace agreement is made based on the validity of the agreement as stipulated in article 1320 of the Civil Code, based on good faith as the principles in the law of the agreement, and must be made in the form of a notary deed is in accordance with the provisions for conciliation in book III of the Civil Code.  

scholarly journals The Certainty And Legal Protection To The Buyer's Auction Of The Mortgage Right Object On Online Auctions At The Service Of Wealth State Office And Auction (KPKNL)

Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 481
Author(s):  
Arif Budi Pamungkas ◽  
Djauhari Djauhari
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Online Auctions ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
State Office ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
The Way

An auction is an activity of selling of goods in public by means of a verbal-bid to get the higher price or to get lower prices and the price quote can be done in a closed and written. This is done by the way of collecting the prospective buyers of the auction led by officials of the auction. In this case, the intended auction was the sale of goods that are held publicly. The auction, according to the regulations of security right, is when the debtor made a breach, the holder of the security rights have the right to sell the security rights’ objects over its own power through a public auction as well as taking payment of account receivable from the sale proceeds. An auction is an alternative to the sale of an undertaken asset by way of inviting prospective buyers at a particular time and place in which the last highest bidder in writing or orally is determined as the winner. The author used socio-legal research as his research method. To meet the forth standards set by the law, the auction should be widely announced to the public, either through printed file, electronic or visual. A legal certainty as a basis which concerned with propriety and justice is very closely related to the principle of auction sales in another. As the formulation of the problem of the form of identification of the problem, namely how the legal protection of the auction buyers encountered the obstacles as well as the solution.Keywords: Auction; Legal Protection; Mortgage Right

scholarly journals PEMBATALAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE TRANSFER/BOT) ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DENGAN PIHAK SWASTA (PT PANCAKARYA GRAHATAMA INDONESIA) DITINJAU DARI SUDUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1638
Author(s):  
Lorenzo Marco ◽  
Gunawan Djajaputra
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Field Data ◽  
Central Government ◽  
Municipal Government ◽  
Criminal Code ◽  
City Government ◽  
Legal Research ◽  
The Government ◽  
The City ◽  
Binding Agreement

The BOT (Build Operate Transfer) Agreement between Bogor Municipal Government and PT Pancakarya Grahatama Indonesia is an agreement to optimize Baranangsiang terminal assets as stated in the agreement Number: 601 / Perj.418-BPKAD / 2012 / Number: 005 / PGI / DIR / VI / 2012 . Until now, the agreement of both parties has not been able to be considered because of the change of authority of the terminal which formerly the authority of the City Government of Bogor to switch to the Central Government, resulting problems Whether the Government / Mayor Bogor can cancel the unilateral agreement BOT in the construction of Terminal Baranangsiang viewed from the point Civil Code? The research method used is normative legal research method supported by interview and field data. Based on the analysis that the BOT agreement between Bogor City Government and PT Pancakarya Grahatama is a valid and binding agreement between both parties and can not be canceled unilaterally by Bogor City Government, although there are new regulations that change the authority of terminal A Baranangsiang become the authority of Central Government . The Agreement may be canceled if it violates Article 1320 of the Criminal Code or violates the subjective and objective terms of the validity of the agreement. When the agreement is mutually agreed upon by both parties, the agreement must continue and act as a binding law as regulated in Article 1338 of the Criminal Code. Bogor City Government should immediately provide certainty to the PT Pancakarya Grahatama Indonesia for Baranangsiang terminal revitalization project can be immediately realized and need a revision (adedendum) agreement between the Government of Bogor City with PT Pancakarya Grahatama Indonesia related to changes in authority of terminal A Baranangsiang between PT. PGI with the Central Government.

scholarly journals Menakar Tujuan Hukum dibalik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Yang Pro Koruptor

2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 99-134
Author(s):  
Nurlindah Nurlindah ◽  
A. Sugirman ◽  
Rosita Rosita
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Vice President ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Track Record ◽  
General Elections ◽  
Election Commission ◽  
Executive Body

In welcoming 2019 concurrent general elections, the General Election Commission issued PKPU No. 20 of 2018, one of which banned former convicts of corruption from becoming legislative candidates on the grounds that corruption is an extraordinary offense that is commonly practiced by legislators both individually and in congregation. The regulation is stated in Article 4 paragraph (3) PKPU No. 20 of 2018 concerning Nominations for Members of DPR, Provincial DPRD and Regency / City DPRD. However, the regulation was canceled with the issuance of Supreme Court decision No. 46 P / HUM / 2018. Based on this, the limitation of the problem of this research is how to measure the aspects of the legal objectives behind the decision No. 46 P / HUM / 2018 which are more pro-corrupt so that they can understand the judge's decidendi ratio in canceling the prohibition of ex-convicts from becoming legislators. This type of research is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The theoretical basis in the presentation of research results is the theory of legal goals by Gustav Radbruch namely justice, certainty and usefulness which is compared with Islamic law. The results of this study indicate that the Supreme Court's consideration overturned PKPU No. 20 of 2018 because it is considered contrary to Article 240 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and Article 12 of Law No. 12 of 2011 concerning Formation of Laws and Regulations. The Supreme Court's considerations in the a quo ruling contain the three legal objectives. However, it is more inclined to legal certainty, so it does not reflect the value of justice that lives in the community. The cause of not achieving the values of justice that live in the community in the a quo decision is because the basis for testing the regulation is Law No. 7 of 2017 concerning General Elections does not prohibit such matters, even though the nomination rules on the executive body namely the President and Vice President require that they do not have a bad track record. Likewise when viewed from Islamic law which requires legislative candidates called ahlul ahli wal aqdi must have a fair way which means having integrity and a good image in the society.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document