MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Marginalization of women in marriage is an issue that always invites debate among Islamic law thinkers, given the ever-changing social conditions of society so that the laws and regulations governing marital problems underwent the first amendment in 2019. This paper focuses on how the position of women in unregistered marriages and child marriages in Islamic law perspective. With a normative approach and legal sociology, this paper confirms a conclusion that the position of women in unregistered marriages and child marriages is very vulnerable to obtaining legal certainty and justice. Even though it is said that child marriage in under age, the original law is permissible according to Islamic law, but it does not mean that it is absolutely permissible for all women in all circumstances. Because in some women there are several conditions that indicate that it is better for her not to marry at an early age. Likewise, unregistered marriages are legally valid according to Islamic law because they have fulfilled the requirements and pillars of marriage, but have not received recognition from the state which results in legal uncertainty for the status of marriage and children born from the marriage. Therefore, Indonesia as a state of law, regulates matters relating to this matter. Namely by requiring the registring of every marriage held and amending the articles of legislation governing the provisions of the age of marriage in order to ensure legal protection and benefit for the parties bound in a marriage bond, especially for wives and children born from marriages. Abstrak Marginalisasi perempuan dalam perkawinan merupakan isu yang selalu mengundang perdebatan di kalangan pemikir hukum Islam, mengingat kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan mengalami amandemen pertama pada tahun 2019. Tulisan ini fokus pada bagaimana kedudukan perempuan dalam nikah sirri dan nikah anak di bawah usia dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan normativitas dan sosiologi hukum tulisan ini menegaskan suatu kesimpulan bahwa kedudukan perempuan dalam perkawinan sirri dan perkawinan anak di bawah usia sangatlah rentan untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum. Sekalipun dikatakan bahwa perkawinan anak di bawah usia, hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Begitupun dengan nikah sirri yang hukumnya sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, akan tetapi tidak memperoleh pengakuan dari negara yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara hukum, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Yaitu dengan mengharuskan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang diselenggarakan serta mengamandemen pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan umur perkawinan guna menjamin perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, khususnya bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

TEORI ADAT DALAM QOWAID FIQHIYAH DAN PENERAPANYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

One of the five major fiqhiyah rules that has a broad scope of discussion branches is Al-'adah muhakkamah. This rule is built on the basis of adat and local wisdom that exists in every community, where this custom is continuously carried out by the community without any denial of them. In fact, individuals who violate these customs will be considered as foreigners. Therefore, Islam makes the customs of the community as a legal basis as long as it fulfills the requirements set by the Shari'a. This paper aims to examine the rules of fiqhiyah "al-'âdat muhakkamah" in general and its implementation in the field of the Islamic family. This type of research is qualitative which relies on the analysis of data obtained from classical and contemporary literature. The results of the study suggest that al-'adah is something that occurs repeatedly which is accepted by common sense and human nature. The theory can also be a judge or legal determinant as long as it does not conflict with the Shari'a or does not go out of the way of maqosid sharia. The rule of al-'Adah muhakkamah can also be implemented as a judge in the field of Islamic family law both classical and contemporary. Abstrak Salah satu dari lima kaidah fiqhiyah besar yang memiliki cakupan cabang pembahasan yang luas adalah Al-‘adah muhakkamah. Kaidah ini dibangun atas landasan adat dan kearifan lokal yang ada pada setiap komunitas masyarakat, dimana adat ini secara kontinu dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari mereka. Bahkan justru individu-individu yang menyelisihi adat tersebut akan dianggap sebagai orang asing. Oleh sebab itu, Islam menjadikan adat komunitas masyarakat sebagai landasan hukum selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh syariat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kaidah fiqhiyah “al-‘âdat muhakkamah” secara umum serta implementasinya dalam bidang keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bertumpu pada analisis data yang diperoleh dari literatur-literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian mengemukakan bahwa al-‘adah merupakan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia. Teori juga dapat menjadi hakim atau penentu hukum selama tidak bertentangan dengan syariat atau tidak keluar dari jalur maqosid syariah. Kaidah al-‘Adah muhakkamah juga dapat di implementasikan sebagai hakim dalam bidang hukum keluarga Islam baik klasik maupun kontemporer.

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MUALAF DALAM BERWAKAF (STUDI KASUS KELURUHAN BAHONTULA KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA)

This study aims to explain the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in increasing the awareness of converts to waqf. Because, starting from the researcher's concern about the low awareness of converts to waqf, as the researchers know, the majority of converts in North Morowali Regency, precisely in Bahontula Village, Petasia District, are people who can be classified as high-income people. However, the relatively low awareness of converts to the importance of waqf causes these converts to be reluctant to do waqf. This study uses a qualitative descriptive study. The method used in this research is a method with data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. The results of this study explain two things, first; the role of the Petasia Office of Religious Affairs (KUA) in providing guidance in terms of waqf to converts by providing direct guidance to converts, especially in terms of waqf. Second; Obstacles faced by the Petasia Office of Religious Affairs (KUA) in providing religious guidance, especially in terms of endowments for converts in Bahontula Village, Petasia District, North Morowali Regency. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran muallaf dalam berwakaf. Sebab, berawal dari keprihatinan peneliti terhadap rendahnya kesadaran muallaf dalam berwakaf sebagaimana yang peneliti ketahui mayoritas mualaf di Kabupaten Morowali Utara tepatnya di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia, merupakan masyarakat yang dapat digolongkan sebagai masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun kesadaran muallaf yang relatif rendah akan pentingnya wakaf menyebabkan para muallaf tersebut enggan untuk berwakaf. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan dua hal, pertama; peran Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam memberikan pembinaan dalam hal wakaf kepada para muallaf dengan cara memberikan pembinaan secara langsung kepada para muallaf, khususnya dalam hal Wakaf. Kedua; hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam memberikan pembinaan keagamaan khususnya dalam hal Wakaf kepada para muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

PEMBARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA : RELEVANSI DAN SOLUSI TERHADAP PERSOALAN NUSYUZ

Before the arrival of Islam, Arab society was a society that was far from being orderly and according to norms. Customs, morals and life rules adopted are habits that have existed for a long time and are adopted as habits and beliefs. In a society that is oriented towards human values, Islam comes with a concept that forms the order of pre-Islamic Arab society in a relatively precise manner. Islam as a religion changes several aspects of society, one of which is in the family. One of the discussions in the family field is the remaining settlement of nusyuz in Islam where nusyuz is a disobedient attitude between husband or wife. This type of writing is a literature study, namely a study in which data collection is obtained from various scientific literacy such as books, journals, articles and others. The data of this study consisted of secondary and primary data with qualitative methods. The findings resulted that the offer of another Qur'an was first, offering advice to the wife in a ma'ruf or good way which aims to awaken the wife from her wrong actions. Second, as a psychological punishment for the wife and in her solitude for committing a crime against her punishment. Third, giving physical punishment to the wife. Abstrak Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab merupakan masyarakat yang jauh dari kata teratur dan sesuai norma. Adat istiadat, akhlak serta peraturan hidup yang dianut merupakan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu dan dianut sebagai kebiasaan dan keyakinan. Dalam suatu masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, agama Islam datang dengan konsep pembaruan yang merubah tatanan masyarakat Arab pra-Islam dalam waktu yang relatif cukup simgkat. Islam sebagai agama pembaruan merubah beberapa aspek yang ada dalam masyarakat, salah satunya ialah dalam bidang keluarga. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam bidang keluarga ialah penyelesaian nusyuz dalam Islam dimana nusyuz merupakan sikap tidak patuh antara suami atau istri. Tulisan ini berjenis kajian library research yakni sebuah kajian yang pengambilan datanya didapat dari pelbagai literasi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Adapun data penelitian ini terdiri atas data sekunder dan primer dengan metode kualitatif. Temuan yang dihasilkan bahwasanya tawaran al-Qur’an lain Pertama, pemberian nasihat kepada istri dengan cara yang ma’ruf atau baik yang bertujuan untuk menyadarkan istri dari perbuatannya yang keliru. Kedua, sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya unutuk melakukan koreksi terhadap kekeliruannya. Ketiga, memberikan hukuman fisik kepada istri.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI)

This study examines the judge's considerations in resolving marriage dispensation cases at the Parigi Religious Court. This research includes field research with qualitative methods. Data was collected through documentation studies, interviews, and observations. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions. The background of this research is Law No. 16 of 2019 Article 7 paragraph 1 regarding the minimum age of marriage, which is 19 years for men and women, as well as paragraphs 2 & 3 regarding the granting of marriage dispensation with very urgent reasons. The description in this journal departs from the factors that form the background of the application for a marriage dispensation and how judges consider in resolving a marriage dispensation case at the Parigi Religious Court. The results showed that the background of the application for marriage dispensation at the Parigi Religious Court was due to pregnancy outside of marriage, arranged marriages, and reasons to avoid adultery. The considerations made by the judge are through the principle of expediency, the necessity to refuse harm, the interests of the child and baby in the womb, and the legal compliance of the family. From the conclusions obtained, it is recommended that the government and community organizations intensively conduct speeches and counseling about the dangers of early marriage in the community, as well as increase parental and family supervision of the association and development of children. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan. Latar belakang penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 mengenai umur minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, serta ayat 2 & 3 mengenai pemberian dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak. Uraian dalam jurnal ini berangkat dari faktor-faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi nikah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi akibat kondisi hamil di luar nikah, perjodohan, dan alasan menghindari zina. Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak mudharat, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, serta kepatuhan hukum pihak keluarga. Dari kesimpulan yang diperoleh, disarankan agar pemerintah serta organisasi kemasyarakatan gencar melakukan orasi dan penyuluhan tentang bahaya menikah dini di tengah masyarakat, serta meningkatkan pengawasan orang tua dan keluarga terhadap pergaulan dan perkembangan anak.

TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN

The process of marriage in Islam starting from the engagement stage to the reception is very much considered in every process. One part that is quite interesting in Islam is the dowry. Dowry is a form of gift that must be held in marriage issued by a man to a woman. Another definition of dowry is a full right that must be given to women as a form of respect for women in Islam as well as a form of responsibility and seriousness of a man to marry. From this description, this study chose library research as the research method and character analysis as the approach. Furthermore, as a result of this scientific study, in the perspective of fiqh, the views of the jurists differed in opinion, for example, the jurists, especially the jurists from the four schools of thought, had different opinions about the amount of the dowry and the payment and giving of the dowry. However, from the differences of each cleric, of course, his thoughts direct the benefits of applying dowry in Islamic law. Abstrak Proses pernikahan dalam Islam mulai dari tunangan sampai tahapan resepsi sangat diperhatikan dalam setiap prosesinya. Salah satu bagian yang cukup menarik perhatian dalam Islam adalah mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk pemberian yang wajib diadakan dalam pernikahan yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Definisi lain dari mahar adalah hak penuh yang harus diberikan kepada perempuan sebagai bentuk menghargai kedudukan perempuan dalam Islam serta bentuk tanggung jawab dan keseriusan seorang laki-laki untuk menikah. Dari uraian tersebut, kajian ini memilih penelitian pustaka sebagai metode penelitian dan analisis pemikiran tokoh sebagai pendekatan penelitian. Selanjutnya, sebagai hasil kajian ilmiah ini adalah dalam perspektif fikih utamanya pandangan para ulama fukaha mempunyai perbedaan pendapat, misalnya ulama fukaha khususnya ulama empat mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang kadar mahar dan pembayaran serta pemberian mahar. Tetapi dari perbedaan setiap ulama tentunya pemikirannya mengarahkan kemaslahatan pada penerapan mahar di dalam syariat Islam.

PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI

This article discusses the products of Islamic family law in Turkey with the main focus of this article review is how the history and development of family law in Turkey and what are the products of family law reform in Turkey using literature studies. This paper finds that the development of family law reform in Turkey starting from al-Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Turkish Civil Code (The Turkish Civil Code of 1926) is a response to the influence and changes in social conditions. , politics, and an unstable economy, especially at that time the Turkish people were still experiencing an identity crisis. Then the product of family law reform in Turkey is divided into two scopes, namely munakahat and Mawaris, where part of the munakahat itself includes, khitbah, minimum age limit for marriage, prohibitions in marriage, polygamy, walimah, marriage annulment, marriage that is not legalized, divorce. , compensation in divorce, while in Mawaris includes, wills and the amount of distribution between men and women are equal. Abstrak Artikel ini membahas tentang produk-produk hukum keluarga Islam di Turki dengan fokus utama kajian artikel ini adalah bagaimana sejarah dan perkembangan hukum keluarga di Turki dan apa saja produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki menggunakan studi kepustakaan. Tulisan ini menemukan bahwa perkembangan pembaharuan hukum keluarga di Turki yang dimulai dari al-Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Peraturan Sipil Turki (The Turkish Civil Code of 1926) merupakan sebuah respon atas pengaruh dan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami kondisi krisis identitas. Kemudian produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki dibagi kedalam dua cakupan yakni munakahat dan mawaris, di mana bagian dari munakahat itu sendiri meliputi, khitbah, batas usia minimal menikah, larangan dalam perkawinan, poligami, walimah, pembatalan perkawinan, perkawinan yang tidak disahkan, perceraian, kompensasi dalam perceraian, Sedangkan dalam mawaris meliputi, wasiat dan jumlah pembagian antara laki-laki dan perempuan yang setara.

PERAN AGAMA DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN PERNIKAHAN PADA GENERASI MILLENIAL

This study aims to examine the role of religion in determining marriage decisions among millennials. The shift in values, roles, and interests among the millennial generation is a problem for him in determining marriage decisions. In this study, the authors took data by filling out a questionnaire with open answers and closed answers using a google form. The object of this research is the millennial generation (born 1997-2003), with a total of 87 participants. The research method used in this study is a qualitative research method with the approach used in this study being an approach to content analysis. Based on the research that the author conducted, the millennial generation is divided into two groups, namely the group that believes marriage accelerates (26.4%) and the group that believes it does not accelerate marriage (73.6%). The results of filling out the questionnaire as many as 96.6% of the millennial generation think that the role of religion in determining marriage decisions is important. In determining the decision to marry, millennials also pay attention to several other factors that support the decision to undergo marriage, such as economic factors, mental readiness, and age factors. Almost all decisions (95.4%) of millennials also think that marriage can increase piety to God Almighty. Based on the results of the research conducted, the authors can conclude that religion has a very important role in making marriage decisions among the millennial generation. Based on religion, the marriage carried out will get the blessing of Allah SWT and the journey in domestic life will get blessings. The role of religion can also lead humans to goodness and be kept away from all damage and can increase faith and piety to Allah swt. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran agama dalam menentukan keputusan pernikahan di kalangan milenial. Pergeseran nilai, peran, dan kepentingan di kalangan generasi milenial menjadi kendala baginya dalam menentukan keputusan pernikahan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dengan cara mengisi kuesioner dengan jawaban terbuka dan jawaban tertutup menggunakan google form. Objek penelitian ini adalah generasi milenial (kelahiran 1997-2003), dengan jumlah peserta 87 orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis isi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, generasi milenial terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang meyakini mempercepat pernikahan (26,4%) dan kelompok yang meyakini tidak mempercepat pernikahan (73,6%). Hasil pengisian kuesioner sebanyak 96,6% generasi milenial berpendapat bahwa peran agama dalam menentukan keputusan pernikahan itu penting. Dalam menentukan keputusan pernikahan, kaum milenial juga memperhatikan beberapa faktor lain yang mendukung keputusan menjalani pernikahan, seperti faktor ekonomi, kesiapan mental, dan faktor usia. Hampir semua keputusan (95,4%) kaum milenial juga berpendapat bahwa pernikahan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat disimpulkan bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pernikahan di kalangan generasi milenial. Berdasarkan agama, pernikahan yang dilakukan akan mendapatkan ridho Allah SWT dan perjalanan dalam kehidupan rumah tangga akan mendapatkan berkah. Peran agama juga dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan dan dijauhkan dari segala kerusakan serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.

UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN ANAK

This paper is based on the results of community service. Research results and information on social media prove a significant increase in the number of child marriages. The rise of child marriages in Palu City since the Amendment to the Marriage Law (UUP) is the background for holding this activity. With the aim of helping the Government socialize the latest UUUP and as an effort to minimize child marriage. The implementation method is in the form of a seminar with several resource persons, namely the Service Team itself, namely academics from the Faculty of Law, Tadulako University, Civil Law Section. Abstrak Tulisan ini berdasarkan hasil pengabdian pada masyarakat. Hasil penelitian pun dan informasi-informasi di media sosial membuktikan adanya peningkatan yang cukup signifikan jumlah peristiwa perkawinan anak. Maraknya perkawinan anak di Kota Palu sejak Amandemen Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagai latar belakang diadakannya kegiatan ini. Dengan tujuan untuk membantu Pemerintah mensosialisasikan UUP terbaru dan sebagai upaya meminimalisir perkawinan anak. Metode Pelaksanaannya dalam bentuk seminar dengan beberapa Narasumber yaitu Tim Pengabdi sendiri yaitu para akademisi dari Fakultas Hukum Unversitas Tadulako Bagian Hukum Perdata.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG IMAM MASJID SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM PERNIKAHAN BAWAH TANGAN

Promiscuity among teenagers is one of the causes of underhand marriages using muhakkam guardians because the perpetrators of promiscuity are ashamed or afraid to report the incident to their family and relatives. In addition, the incident of religious conversion from Hinduism or Christianity to Islam is a factor that often occurs in Tolai village, because basically guardianship of parents other than Islam is not legal according to Islamic law, this causes the marriage process to be represented by a muhakkam guardian. There was a marriage problem that occurred in Tolai Village related to guardianship, a mosque imam married a girl to her partner because the girl did not have a nasab guardian or mujbir guardian because she was a convert, seeing this incident the mosque imam took steps to marry off the two couples without a valid marriage registration according to the law as stated in law number 16 of 2019 concerning marriage in article 2 paragraph 2 which reads: every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Abstrak Pergaulan bebas dikalangan remaja menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan bawah tangan dengan menggunakan wali muhakkam karena para pelaku pergaulan bebas malu ataupun takut untuk melaporkan kejadian itu kepada keluarga dan saudara. Selain itu, peristiwa perpindahan agama dari agama Hindu atau Kristen keagama Islam adalah faktor yang sering terjadi di desa Tolai, karena pada dasarnya perwalian atas orangtua selain Agama Islam adalah tidak sah menurut Hukum Islam, hal ini menyebabkan proses pernikahan diwakilkan kepada wali muhakkam. Terdapat permasalahan Pernikahan yang terjadi di Desa Tolai terkait perwalian, seorang imam masjid menikahkan seorang gadis dengan pasanganya karena gadis tersebut tidak memiliki wali nasab atau wali mujbir karena mualaf, melihat kejadian ini imam masjid mengambil langkah untuk menikahkan kedua pasangan tersebut tanpa adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut undang-undang sebagaimana tertera dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.