scholarly journals WUJUD INOVASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KOTA TRENGGALEK DALAM TANGANI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM GERTAK (GERAKAN TENGOK BAWAH MASALAH KEMISKINAN)

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 14-28
Author(s):  
Siti Nurauliyah Khaerunnisa

Abstract, The problem of poverty is now a very serious discussion. Not just for some countries, but in some areas has become the subject of discussion. The problem of poverty is also found in Trenggalek regency, the poverty that is encountered is not only about economy but poverty is also in the speed between rich and poor. Judging from some of the issues at Trenggalek, one of them is uneven and also the serious attention of the district government to combine this poverty. Similarly, it also affects the human-human in Trenggalek District. The local government should create a service facility for the change and its regional development. It is also implemented by the government of Trenggalek regency, where the problem of poverty is still high enough for Trenggalek regency government to find innovative solutions with the implementing program of GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan). Through the program, Trenggalek District Government can be the solution of the poverty problem in Trenggalek. Trenggalek Regency is one of the areas implemented by GERTAK. The research method used to overcome GERTAK innovation is a qualitative method. From the research result, that is GERTAK give service of soccer aid to society in service implementation to be able to overcome or solve poverty problem and also social / human gap between rich and poor. Keywords: Poverty, Innovation, Service Abstrak, Masalah kemisikinan saat ini telah menjadi pembahasan yang sangat serius. Bukan hanya untuk beberapa Negara, namun dibeberapa daerah pun telah menjadi permasalahan pokok pembahasan. Permasalahan kemiskinan ini juga ditemui pada Kabupaten Trenggalek, kemiskinan yang ditemui pun tidak hanya perihal ekonomi namun kemiskinan tersebut juga berada pada kesenjangan antara kaya dan miskin. Melihat dari beberapa hal yang menjadi pokok masalah kemiskinan di Trenggalek, salah satu nya adalah tidak merata nya perekonomian dan juga perhatian serius dari pemerintah kabupaten untuk dapat menangani kemiskinan ini. Sehingga hal tersebut juga berdampak kepada kesenjangan sosial-manusia yang ada di Kabupaten Trenggalek. Pemerintah daerah harus mampu membuat inovasi program pelayanan untuk perubahan serta pembangunan daerah nya. Hal tersebut juga di implementasikan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, dimana melihat masalah kemiskinan masih cukup tinggi sehingga pemerintah Kabupaten Trenggalek mencari solusi yang inovatif yakni dengan menerapkan program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kesmiskinan). Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Trenggalek berharap dapat menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan di Trenggalek. Kabupaten Trenggalek adalah salah satu daerah yang melaksanakan GERTAK. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti inovasi GERTAK adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian, bahwa GERTAK memberikan layanan jemput bola pada masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan untuk dapat menaggulangi atau menuntaskan masalah kemiskinan dan juga kesenjangan sosial/manusia antara kaya dan miskin. Kata Kunci : Kemiskinan, Inovasi, Pelayanan

2021 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
Author(s):  
Amelia Ayu Paramitha

AbstractThe writing entitled Institutional Status of the Situbondo District Government Radio, Suara Rengganis will discuss and discuss the first is the institutional status and the Government Radio of the Situbondo Regency Suara Rengganis until now seen from the applicable laws and regulations and the second discussion discusses the provisions regarding the institutional status of Broadcasting Institutions. Local Public (LPPL) Region based on Government Regulation which talks about the Implementation of the Broadcasting of a Public Broadcasting Institution. So that in this paper the researcher will use the normative juridical research method with the Legislative, Case and Conceptual approach. The comparative approach. Considering that local public broadcasting institutions do not yet exist in Situbondo Regency, the local government urgently needs to establish a local public broadcasting institution station to accelerate and contribute information. This research is expected to be a comprehensive research related to the institutional status of Local Public Broadcasting Institutions The local government of Situbondo Regency and of course for researchers, this research can contribute ideas for academics and of course the administrative governance of LPPL better.Keywords: broadcasting; institutional status; regional autonomyAbstrakPenulisan yang berjudul Status Kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis ini akan mengupas dan membahas tentang pertama adalah status kelembagaan dan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis hingga saat ini dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan pembahsan yang kedua membahas mengenai ketentuan tentang status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berbicara mengenai Penyelenggaraan tentang  Penyiaran sebuah Lembaga Penyiaran Publik. Sehingga dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Mengingat lembaga penyiaran publik lokal belum ada di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah setempat sangat perlu untuk mendirikan satu stasiun lembaga penyiaran publik lokal guna mempercepat dan memberikan kontribusi informasi.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang komprehensif terkait dengan status kelembagaa Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan tentunya bagi peneliti maka penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi akademik dan tentunya tata administratif tentang LPPL dengan lebih baik.


2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 229
Author(s):  
Muhammad Eko Atmojo ◽  
Helen Dian Fridayani

Kulon Progo Regency is one of the districts that has many innovations, one of which is community empowerment in collaboration with a modern shop abbreviated as the shop name owned by the people (tomira). This research was motivated by the achievements of the Kulon Progo district government in carrying out development and innovation in the development of the Kulon Progo region by fully involving the Kulon Progo district community through community empowerment. This initiative was taken by the government of Kulon Progo Regency to improve community empowerment and protect the people of Kulon Progo Regency from various economic threats. Considering that in the past few years many modern shops have mushroomed in each district/city, so this is what makes Kulon Progo Regency move quickly to empower the community by collaborating between MSMEs or cooperative with modern shops. This study uses a qualitative method which case study approach. With the empowerment that has been done, the original products of Kulon Progo Regency or local products can be traded in modern stores so that local products in Kulon Progo Regency can compete with national products in these modern stores. The existence of such cooperation will indirectly improve the image of Kulon Progo Regency and lift the original products of Kulon Progo Regency. The lifting of the original products of Kulon Progo Regency will have a positive impact on the community, where indirectly the economy of the community will increase so that there will be prosperity for the community. Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak inovasi, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan toko modern disingkat nama toko yang dimiliki oleh masyarakat (tomira). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencapaian pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengembangan dan inovasi dalam pengembangan wilayah Kulon Progo dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat kabupaten Kulon Progo melalui pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan melindungi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari berbagai ancaman ekonomi. Menimbang bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak toko-toko modern telah menjamur di setiap kabupaten/kota, jadi inilah yang membuat Kabupaten Kulon Progo bergerak cepat untuk memberdayakan masyarakat dengan berkolaborasi antara UMKM atau bekerjasama dengan toko-toko modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan metode yang digunakan adalah dokumentasi. Dengan pemberdayaan yang telah dilakukan, produk asli Kabupaten Kulon Progo atau produk lokal dapat diperdagangkan di toko modern sehingga produk lokal di Kabupaten Kulon Progo dapat bersaing dengan produk nasional di toko modern ini. Adanya kerjasama tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan citra Kabupaten Kulon Progo dan mengangkat produk asli Kabupaten Kulon Progo. Pencabutan produk asli Kabupaten Kulon Progo akan berdampak positif bagi masyarakat, di mana secara tidak langsung perekonomian masyarakat akan meningkat sehingga akan ada kesejahteraan bagi masyarakat.


Author(s):  
Muhammad Syafril Nasution ◽  
Ramadhan Razali

This research discusses the concept of zakat in Abu Ubaid's Kitab Al-Amwal. The purpose of this study is to analyze the existence of social justice in zakat. The research method that I use is a qualitative method with a literature review method. The result of this research is that zakat according to Abu Ubaid has esoteric values of social justice. Zakat instruments can alleviate poverty and stabilize state finances. To create social justice, the zakat instrument provides space for those in need. The space is not only a treasure. But also capital that can be used to start a business. In addition, in order to optimize zakat, the government must take part in maximizing the potential of zakat.


AKUNTABEL ◽  
2017 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 57
Author(s):  
Rasyidah Nadir ◽  
Hasyim Hasyim

This study aimed to examine the effect of the use of information technology, human resources and competencies on the quality of local government financial statements by the  accrual based government accounting standards  as interverning variable on the Government of Barru. Accrual accounting standards as defined in Regulation 71 of 2010 (PP No.71 Tahun 2010) concerning the Government Accounting Standards, and more technically set in Regulation 64 of 2013 (Permendagri No.64 Tahun 2013) concerning the Government Accounting Standards Implementation of Accrual Based On Local Government. The method used is descriptive survey. Samples were employees in the accounting / financial administration of the region on regional work units (SKPD) and Regional Financial Management Officer (PPKD) within the scope of local government Barru district. Methods of data collection is done by distributing questionnaires. Data were analyzed using path analysis. The results showed that the utilization of information technology have significant effect on the quality of financial statements Barru district government through the implementation of accrual based government accounting standards, while the competence of human resources has no significant effect on the quality of financial statements Barru district government through the implementation of accrual based government accounting standards.Keywords: Information Technology, Human Resources and   Competencies, Accrual Based Government Accounting Standards, Quality of Local Government Financial Statements.


Author(s):  
Lusiana Rahmatiani

ABSTRACT Character education is one of the focus of educational goals in Indonesia. The importance of character education because of the declining ethics, morale of learners and the increasing popularity of student delinquency, such as brawl and drug addicts. Implementation of character education is very important to evaluate how the process and results. The research was conducted at SMPN 1 Cilamaya Wetan. The purpose of this study describes the implementation of lisa program, libra, patujar applied in SMPN 1 Cilamaya Wetan. Knowing the value of characters generated in the program lisa, libra, patujar applied in SMPN 1 Cilamaya Wetan. The research method used is qualitative method with data collection technique, observation, interview and documentation. Suggestion of research result that is importance of socialization about character education to learners, teachers and society to support the embodiment of school program libra libra patujar. Schools should involve parents and community as partners in the coaching and habituation of student characters. Keywords: Character Education, Character Value, Lisa, Libra Patujar ABSTRAK Pendidikan karakter merupakan salah satu fokus tujuan pendidikan di Indonesia. Pentingnya pendidikan karakter karena semakin menurunnya etika, moral peserta didik dan semakin maraknya kenakalan pelajar, seperti tawuran dan pecandu narkoba. Implementasi pendidikan karakter sangat penting untuk dievaluasi bagaimana proses dan hasilnya. Penelitian dilakukan di SMPN 1 Cilamaya Wetan. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan implementasi program lisa, libra, patujar yang diterapkan di SMPN 1 Cilamaya Wetan. Mengetahui nilai karakter yang dihasilkan dalam program lisa, libra, patujar yang diterapkan di SMPN 1 Cilamaya Wetan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Saran hasil penelitian yaitu pentingnya sosialisasi mengenai pendidikan karakter kepada peserta didik, guru dan masyarakat untuk menunjang keterwujudan program sekolah lisa libra patujar. Sekolah harus melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai partner dalam pembinaan dan pembiasaan karakter siswa. Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Nilai Karakter, Lisa, Libra Patujar


Author(s):  
Zuniar Kamaluddin Mabruri

This study aims to understand language management for learning in Indonesia. The research method used is a qualitative method with the type of literature study. The results show that the State of Indonesia has carried out language management in relation to the recognition of existing languages and is regulating for the government in the context of the state and nation so that there is a triangular relationship between language and the state which is regulated by the government for the benefit of the nation. If the state has guaranteed the existence of a language as a whole, then a number of policies will emerge to guarantee the rights and obligations of each in managing the existing language. Policies are formulated in the form of rules known as regulations, to serve as joint guidelines between the government and speakers of existing languages.


Author(s):  
Irwan Sugiarto

This study aims to determine the impact of business planning for the development of MSMEs. The research method uses is a qualitative method with a descriptive and explorative descriptive approach. From the results of the research conducted, the results show that proper business planning and the application of a good marketing strategy have a positive impact on the sustainability of MSME activities. In addition, the quality of production that has a competitive advantage is also one of the driving factors. For the development of MSMEs, there are several obstacles faced, especially related to capital and guidance from the local government. With the development of MSMEs, it is expected to improve people's welfare, including helping the government in reducing unemployment.


2019 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 124-140
Author(s):  
Ropida Rezeki Utami ◽  
Aliamin Aliamin ◽  
Heru Fahlevi

A fixed aset is one of the elements that must be managed well in order to produce reliable information in the financial statements of the local government office. The purpose of this study is to analyze the suitability between the implementation of the management of local property in the Central Aceh District with the regulation of Ministry of Home Affairs (Permendagri), No. 17 of 2008 and identify the constraints encountered in the management of local property in the district of Central Aceh. Using the qualitative method, the study finds that the management of  local property in the district of Central Aceh in 2015 has been in line with the Permendagri, No. 17 of 2008, but in its implementation there have been many shortcomings due to non-supportive of human resources, facilities and infrastructure, and the leaderships. Thus, this study suggest the government apparatus, especially those who are in charges of management of local property enhance their ability by attending education, training, and technical workshops in the field of financial management of local government, aiming towards professional human resources. Keywords: Aset Management, Regional Property  Abstrak Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif -deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada permendagri nomor 17 tahun 2008, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan. Penelitian ini merekomendasikan kepadaSumber Daya Manusia, khususnya aparatur kerja di di bidang pengelolaan barang milik daerah untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujud SDM yang professional. 


2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 59-65
Author(s):  
Ardyan Firdausi Mustoffa ◽  
Ika Farida Ulfah ◽  
Iin Wijayanti

This study aims to describe the role of local government and the participation of Micro, Small and Medium Enterprises in the development of Plastic Woven Crafts in Karanggebang Jetis Village, Ponorogo Regency. The theory used in the formulation of the first problem regarding the role of local government uses the theory of Gede Diva (2009) which divides the role of government in three ways, namely the role of government as a facilitator, the role of government as regulator and the role of government as a catalyst. Second, the participation of UMKM actors uses the theory of Cohen and Uphoff in Distianto (2016) into four forms of participation, namely participation in planning, participation in implementation, participation in the utilization of results and finally participation in evaluation.This research uses the descriptive qualitative method. The technique of determining informants using purposive sampling techniques and data collection techniques carried out through interviews, observations, and documentation. The results of this research in the efforts to develop UMKM Plastic Weaving Crafts in Karanggebang Jetis Village, Ponorogo Regency, in general, there has been no interference from the government and UMKM entrepreneurs. So far, plastic woven crafts are still not developed. To develop UMKM especially plastic woven handicrafts located in Karanggebang Jetis, it is necessary to have the role of government and participation of UMKM actors.


2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 1-14
Author(s):  
Ignatius Adiwidjaja

Transportasi dan angkutan umum merupakan suatu persoalan yang selalu dihadapi oleh pemerintah di berbagai daerah di tanah air ini, terutama daerah yang memiliki suasana kota yang yang ramai karena  padatnya penduduk serta tingginya intensitas masyarakatnya diikuti dengan tidak sesuainya jumlah moda transportasi umum serta belum seimbangnya luas ruas jalan antar kota dalam propinsi yang  mempunyai struktur serta aktifitas penduduk sudah tergolong sagat tinggi. Regulasi kebijakan pemerintah propinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 27 Tahun 2016. Dinas perhubungan sebagai implementor, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menyediakan sarana sebagai pendukung dalam system transportasi di Jawa Timur. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan gambaran (deskripsi) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Kualitatif sendiri merupakan wujud kata-kata dari pada deretan angka-angka. Pendekatan metode deskriptif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, baik perilaku individu, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga dan lain-lain sebagainya.Kata kunci : Implementasi, Pelayanan PublikABSTRACT. Public transportation and transportation is a problem that is always faced by the government in various regions in this country, especially areas that have a bustling city atmosphere due to overcrowding and high intensity of the community followed by mismatching the number of modes of public transportation and the imbalance of the size of roads inter-city in the province which has a structure and activity of the population is already classified as very high. East Java provincial government policy regulations contained in East Java Governor Regulation No. 27 of 2016. Transportation Agency as an implementor, conducts socialization to the community, and provides facilities as a support in the transportation system in East Java. In this study we used a qualitative method that produced a description (description) of matters relating to what was studied. Qualitative itself is a form of words rather than a row of numbers. Descriptive method approach can be interpreted as problem solving by describing or describing the state of the subject or object of research, both the behavior of individuals, community groups, institutions and so forth.Keywords: Implementation, Public Services


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document