INOVASI PELAYANAN KESEHATAN ‘BUMIL RISTI’ SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI PUSKESMAS SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

This paper aims to describe the innovation of public services in the health sector through the Bumil Risti program at the Sempu Health Center, Sempu District, Banyuwangi Regency. Puskesmas Sempu face a problem, namely the high rate of maternal and infant mortality in Banyuwangi. The high mortality rate in this region occurs due to the slow service of pregnant women. Puskesmas Sempu create innovations in their services to be able to overcome the problems that are in the spotlight. The research findings show that the Bumil Risti service innovation carried out by Puskesmas Sempu is effective and efficient in reducing maternal and infant mortality rates in its operational areas. Innovations are made by providing services that end access, which can be obtained inside and outside the health center. By implementing this innovation, Puskesmas Sempu succeeded in eliminating the death rate in 2014 and 2015.Keywords: Innovation, Public Service, Bumil RistiAbstrak Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan publik dibidang kesehatan melalui program Bumil Risti di Puskesmas Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Puskesmas Sempu menghadapi masalah yaitu tingginya jumlah angka kematian ibu dan bayi tertinggi di Banyuwangi. Tingginya angka kematian di wilayah ini terjadi karena lambatnya pelayanan ibu hamil. Puskesmas Sempu menciptakan inovasi dalam layanan mereka untuk dapat mengatasi masalah yang menjadi sorotan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan Bumil Risti yang dilakukan oleh Puskesmas Sempu efektif dan efisien dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah operasinya. Inovasi yang dilakukan dengan memberikan pelayanan yang menekankan kemudahan akses, yang dapat diperoleh di dalam dan di luar pusat kesehatan. Dengan menerapkan inovasi ini, Puskesmas Sempu berhasil meniadakan tingkat kematian pada tahun 2014 dan 2015.Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Bumil Risti

PENGARUH PELAYANAN DAN LOYALITAS PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENGURUS KARTU TANDA PENDUDUK DI KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR DI JAKARTA UTARA

AbstracT, This study uses primary data through surveys, survey research methods can be analyzed in accordance with the wishes and needs of researchers, for example, to see the influence of the independent variables or to predict future behavior.The aim of this study was to determine the effect of service and loyalty of employees to the satisfaction of the public in obtaining an identity card in the Village East in Kelapa Gading, North Jakarta. People's satisfaction is a construct that stands alone and is affected by the service. Services can also affect employee loyalty directly, if the performance according to expectations, the people will be satisfied, if the performance to exceed expectations, then people will feel very satisfied (delighted). The approach used in this study is a quantitative analysis, using primary data obtained from the questionnaire. other than that of primary data obtained from the questionnaire that was distributed to the respondents. Then the data that has been processed is used to analyze the research hypothesis.T test results in partial positive and significant impact services to the satisfaction of the people in the care of the National Identity Card, as well as Employee Loyalty positive and significant impact on the care of the Public Satisfaction Pendududuk Identity Card. From the simultaneous analysis showed that Services and Employee Loyalty positive and significant impact to the satisfaction of the Society.Keywords: Care, Employee Loyalty, and Community Satisfaction. Abstrak, Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey, metode penelitian survey bisa dianalisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peneliti, misalnya untuk melihat pengaruh independen variabel atau untuk meramalkan perilaku di masa datang Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan dan loyalitas pegawai terhadap kepuasan masyarakat dalam mengurus kartu tanda penduduk di Kelurahan Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara. Kepuasan masyarakat adalah merupakan konstruk yang berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh pelayanan. Pelayanan juga dapat mempengaruhi loyalitas pegawai secara langsung, jika kinerja sesuai harapan maka masyarakat akan merasa puas, jika kinerja sampai melebihi harapan, maka masyarakat akan merasa sangat puas (delighted). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner. selain itu dari data primer yang diperoleh dari kusioner yang telah disebarkan ke responden. Kemudian data yang telah diolah dipakai untuk menganalisis hipotesis penelitian. Hasil uji t secara parsial variabel Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan masyarakat dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk, begitu pula Loyalitas Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat dalam mengurus Kartu Tanda Pendududuk. Dari analisis secara simultan diperoleh bahwa Pelayanan dan Loyalitas Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat.Kata Kunci: Pelayanan, Loyalitas Pegawai, dan Kepuasan Masyarakat

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA PULUHAN KECAMATAN GEYER KELURAHAN NGRANDU KABUPATEN PURWODADI GROBOGAN

Abstract, This study aims to determine what factors affect the governance of Puluhan Village in realizing good governance and know what are the obstacles or obstacles in the implementation of good governance in the Puluhan Village Geyer District,Geyer Purwodadi Grobogan Regency. This research focuses on the governance of Puluhan Village in realizing good governance. The methodology of this research is qualitative and data collection method is done by literature review and in-depth interview on key informants in village government circle. Researchers found that governance should be improved in several aspects: transparency in the use of village funds and disclosure of information; Accountability of village apparatus performance performance.Keywords : Village administration, Village Governance, Good Governance, Principles of good governance. Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Desa Puluhan dalam mewujudkan good governancedan mengetahui apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan good governance di Desa puluhan Kecamatan Geyer Kelurahan Ngrandu Kabupaten Purwodadi Grobogan. Penelitian ini fokus pada tata kelola pemerintahan Desa Puluhan dalam mewujudkan good governance. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dalam dilingkaran pemerintahan desa.Peneliti menemukan bahwa tata kelola pemerintahan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek: transparasi pengunaan dana desa serta terkebukaan informasi; akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa.Kata Kunci: Pemeintahan Desa, Tata kelola Pemerintahan Desa, Good Governance, Prinsip-prinsip Good Governance

WUJUD INOVASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KOTA TRENGGALEK DALAM TANGANI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM GERTAK (GERAKAN TENGOK BAWAH MASALAH KEMISKINAN)

Abstract, The problem of poverty is now a very serious discussion. Not just for some countries, but in some areas has become the subject of discussion. The problem of poverty is also found in Trenggalek regency, the poverty that is encountered is not only about economy but poverty is also in the speed between rich and poor. Judging from some of the issues at Trenggalek, one of them is uneven and also the serious attention of the district government to combine this poverty. Similarly, it also affects the human-human in Trenggalek District. The local government should create a service facility for the change and its regional development. It is also implemented by the government of Trenggalek regency, where the problem of poverty is still high enough for Trenggalek regency government to find innovative solutions with the implementing program of GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan). Through the program, Trenggalek District Government can be the solution of the poverty problem in Trenggalek. Trenggalek Regency is one of the areas implemented by GERTAK. The research method used to overcome GERTAK innovation is a qualitative method. From the research result, that is GERTAK give service of soccer aid to society in service implementation to be able to overcome or solve poverty problem and also social / human gap between rich and poor. Keywords: Poverty, Innovation, Service Abstrak, Masalah kemisikinan saat ini telah menjadi pembahasan yang sangat serius. Bukan hanya untuk beberapa Negara, namun dibeberapa daerah pun telah menjadi permasalahan pokok pembahasan. Permasalahan kemiskinan ini juga ditemui pada Kabupaten Trenggalek, kemiskinan yang ditemui pun tidak hanya perihal ekonomi namun kemiskinan tersebut juga berada pada kesenjangan antara kaya dan miskin. Melihat dari beberapa hal yang menjadi pokok masalah kemiskinan di Trenggalek, salah satu nya adalah tidak merata nya perekonomian dan juga perhatian serius dari pemerintah kabupaten untuk dapat menangani kemiskinan ini. Sehingga hal tersebut juga berdampak kepada kesenjangan sosial-manusia yang ada di Kabupaten Trenggalek. Pemerintah daerah harus mampu membuat inovasi program pelayanan untuk perubahan serta pembangunan daerah nya. Hal tersebut juga di implementasikan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, dimana melihat masalah kemiskinan masih cukup tinggi sehingga pemerintah Kabupaten Trenggalek mencari solusi yang inovatif yakni dengan menerapkan program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kesmiskinan). Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Trenggalek berharap dapat menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan di Trenggalek. Kabupaten Trenggalek adalah salah satu daerah yang melaksanakan GERTAK. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti inovasi GERTAK adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian, bahwa GERTAK memberikan layanan jemput bola pada masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan untuk dapat menaggulangi atau menuntaskan masalah kemiskinan dan juga kesenjangan sosial/manusia antara kaya dan miskin. Kata Kunci : Kemiskinan, Inovasi, Pelayanan

IMPLEMENTASI LAYANAN PUBLIK TRANSJAKARTA CARES DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

Abstract, This study aims to determine the implementation of the Transjakarta Cares public service in increasing the accessibility of persons with disabilities in the DKI Jakarta area. This research uses qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of the Transjakarta Cares public service in increasing the accessibility of persons is carried out. As seen in the standard and objective indicators, organizational characteristics, resources, social and economic conditions, attitudes of the implementers and organizational communications that support the implementation of the Transjakarta Cares service. The implementation of the Transjakarta Cares service is supported by good coordination, public support from both the government, the private sector and people with disabilities as service users. In addition, the implementation of this service is also supported by skilled and skilled human resources in providing services. However, the implementation of this service also faces obstacles, namely inadequate facility resources, namely the service car unit. Keywords: Public Service, Transjakarta Cares, Policy Implementation Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari layanan publik Transjakarta Cares dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi layanan publik Transjakarta Cares dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang dilaksanakan. Sebagaimana terlihat pada indiaktor standar dan tujuan, karakteristik organisasi, sumber daya, kondisi sosial dan ekonomi, sikap para pelaksana serta komunikasi organisasi yang mendukung pelaksanaan implementasi layanan Transjakarta Cares tersebut. Pelaksanaan layanan Transjakarta Cares ini didukung oleh koordinasi yang baik, dukungan publik baik dari pemerinytah, swasta maupun penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan. Selain itu pelaksanaan layanan ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan cekatan dalam memberikan pelayanan. Namun, pegimplementasian layanan ini juga mendapatkan hambatan yakni kurang memadainya sumber daya fasilitas yakni unit mobil pelayanan. Kata Kunci: Layanan Publik, Transjakarta Cares, Implementasi Kebijakan

PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI WEB DOMAIN DI KOTA SURAKARTA

Abstract, Today’s service is a fundamental need for every human being. Therefore, the government must provide effective and efficient public services for the citizen to fulfill all their interests. The government strives to implement information technology-based services to achieve excellent services. The purpose of this research is to determine the success of the implementation of information technology-based governance, especially in Surakarta City. This type of research is qualitative with a case study design. The implementation of information technology-based governance in the city of Surakarta can be said to be quite successful seen from the provision of services and responses to the citizen. Keywords: Services, technology-based governance, implementation Abstrak, Pelayanan saat ini merupakan kebutuhan yang fundamental bagi setiap manusia. Maka dari itu pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat agar terpenuhi segala kepentingannya. Pemerintah mengupayakan untuk menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi guna tercapainya pelayanan yang prima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi khususnya di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi di Kota Surakarta dapat dikatakan cukup berhasil dilihat dari penyediaan layanan dan tanggapan kepada masyarakat. Kata Kunci : Pelayanan, teknologi informasi, pelaksanaan

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Abstract, The issue of waste is now an issue that requires more attention for the world. How not today's garbage becomes the biggest contributor to environmental damage to the world. With this, solutions are needed to solve the problem of waste that becomes environmental damage, one of which is by doing waste management again in order to reduce environmental damage. As is done in Indonesia, especially in DKI Jakarta Province which should do good waste management in order to reduce environmental damage that will impact people's lives such as flood disasters and so on. In this study discussed how the role of the DKI Jakarta government in managing waste to reduce the quantity of waste that can lead to environmental damage. And how to implement regional regulations of DKI Jakarta on waste management in DKI Jakarta. Keywords: Management, garbage, problematica, DKI Jakarta, Government Abstrak, Persoalan sampah saat ini menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian yang lebih bagi dunia. Bagaimana tidak saat ini sampah menjadi penyumbang kerusakan lingkungan terbesar bagi dunia. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan solusi untuk memecahkan persoalan sampah yang menjadi kerusakan lingkungan, salah satunya adalah dengan cara melakukan pengelolaan sampah kembali agar dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Seperti halnya yang dilakukan di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya melakukan pengelolaan sampah yang baik agar dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat seperti bencana banjir dan sebagainya. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana peran pemerintah DKI Jakarta melakukan pengelolaan sampah untuk mengurangi kuantitas sampah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Serta bagaimana pengimplementasian peraturan daerah DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah, Problematika, DKI Jakarta, Pemerintah

Peran Pendidikan dalam Proses Peacebuilding di Sierra Leone

Abstract, This paper intends to describe the conflict that occurred in Sierra Leone which resulted in the Complex Political Emergency (CPE) condition and the role of education in the peacebuilding process in Sierra Leone. This condition has reduced the Human Development Index in the country. In order to raise the Human Development Index in Sierra Leone, the conflict must end immediately. One of the ways to end the conflict is by doing peacebuilding. The peacebuilding process can be done through education. In addition, by increasing access to education or rebuilding the education system. The five roles of education in the peacebuilding process, namely: first, skills training that offers a new way of life apart from violence. Second, education protects children. Quality education will provide physical, psychosocial, and cognitive protection for children. Third, education helps rebuild 'normality' and self-confidence. Fourth, education helps restore social capital that has been lost and damaged by prolonged conflict. Fifth, education contributes to social transformation. Through the literature study method, this paper found that educational interventions in Sierra Leone have a positive impact on the peacebuilding process. Keywords: conflict, role of education, peacebuilding Abstrak, Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan konflik yang terjadi di Sierra Leone yang melahirkan kondisi Complex Political Emergencies (CPE) dan bagaimana peran pendidikan dalam proses peacebuilding di Sierra Leone. Di mana kondisi ini telah menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di Negara tersebut. Untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunana Manusia di Sierra Leone maka konflik harus segera diakhir. Salah satu cara untuk mengakhiri konflik adalah dengan melakukan peacebuilding. Proses peacebuilding dapat dilakukan melalui pendidikan. Selain itu, dengan meningkatkan akses pendidikan atau membangun kembali sistem pendidikan. Lima peran pendidikan dalam proses peacebuilding, yaitu: pertama, pelatihan ketrampilan yang menawarkan jalan kehidupan baru selain kekerasan. Kedua, pendidikan melindungi anak-anak. kualitas pendidikan akan memberikan perlindungan fisikal, psikososial, dan juga kognitif bagi anak-anak. Ketiga, pendidikan membantu membangun kembali ‘normalitas’ dan kepercayaan diri. Keempat, pendidikan membantu untuk memperbaiki modal sosial yang hilang dan rusak akibat konflik yang berkepanjangan. Kelima, pendidikan berkontribusi pada transformasi sosial. Melalui metode studi kepustakaan, tulisan ini menemukan bahwa intervensi pendidikan di Sierra Leone memberikan dampak positif terhadap proses peacebuilding. Kata kunci: konflik, peran pendidikan, pembangunan perdamaian

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN MEKAR JAYA DEPOK

Abstract, The purpose of this research is to find out; 1) Does the evaluation of public policies have an influence on the implementation of the national program of urban independent community empowerment in Mekarjaya Village, Depok City 16411. 2) How much influence does the evaluation of public policies have on the implementation of the national program of urban independent community empowerment in Mekarjaya Village, Depok City 16411. The research method used is quantitative research. The results of the validity and reliability test show that the results obtained are greater than the specified value (validity 0.30 and reliability 0.60), so it can be said that the data is valid and the instrument is reliable. From simple regression analysis, it is known that the value of R. Squere is 13.40%, this shows that the effect of the implementation of the national urban community empowerment program is determined by the independent variable, namely the evaluation of public policies, while the rest is influenced by other factors not observed in this study. After conducting the research, it can be concluded that the evaluation of public policies has an impact on the implementation of the national program for empowering urban independent communities in Mekarjaya Village, Depok City 16411 Keywords: Public Policy Evaluation, Implementation of the National Urban Community Empowerment Program Abstrak, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) Apakah evaluasi kebijakan publik memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok 16411. 2) Seberapa besar pengaruh evaluasi kebijakan publik terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok 16411. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil uji Validitas dan Reliabilitas diketahui bahwa hasil yang didapat lebih besar dari nilai yang ditentukan (Validitas 0,30 dan Reliabilitas 0,60 ) maka dapat dikatakan datanya valid dan instrumennya reliabel. Dari analisis regresi sederhana diketahui nilai R.Squere sebesar 13,40 %, hal ini menunjukan bahwa pengaruh pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan ditentukan oleh variabel bebas yaitu evaluasi kebijakan publik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan publik berpengruh terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok 16411 Kata kunci : Evaluasi Kebijakan Publik, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

RELASI AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA MATARAM

Abstract, Secondary education policy needs to be improved by a process which is a strategic alternative to improve the quality of education. This paper examines the relation of actors in the implementation of secondary education policy in the city of Mataram which focuses on senior secondary education as an education sub-system by formulating and implementing education-related policies that are trademarks for the achievement of policy objectives. The Key to Policy Implementation uses a participatory approach in public policy making in education supported by 4 (four) factors as a driver of successful policy implementation. But in reality there are causes of the implementation of policies that have not optimally reached their objectives, namely: a). Communication b). Resources (Resources), c). Implementor Attitudes (Dispositions), and d). Bureaucratic Structure (Bureaucratic Structure). Then, on the other hand, the Government's relation with actors outside the government is not yet optimal, where the government has not effectively built relationships with the community and the business world so that governance has not been created in the implementation of secondary education policies. This condition requires improvement of aspects of policy implementation and improvement of coordination between actors and organizational culture towards the achievement of secondary education policy objectives in supporting governance in the city of Mataram. Keywords: Policy Implementation, Secondary Education, Governance Abstrak, Kebijakan pendidikan menengah perlu ditingkatkan dengan suatu proses yang merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tulisan ini mengkaji relasi aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah di kota mataram yang menitikberatkan pada pendidikan menengah atas sebagai sub sistem pendidikan dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pendidikan yang menjadi trademark unttuk tercapainya tujuan kebijakan. Kunci Implementasi kebijakan menggunakan pendekatan partisipatory dalam pengambilan kebijakan publik bidang pendidikan yang ditopang oleh 4 (empat) faktor sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Namun secara realitas adanya penyebab implementasi kebijakan yang belum secara optimal mencapai tujuannya yaitu: a). Komunikasi b). Sumber Daya (Resources), c). Sikap Implementor (Dispositions), dan d). Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Kemudian pada sisi yang lain relasai Pemerintah dengan aktor di luar pemerintah yang belum optimal, dimana pemerintah belum secara efektif membangun relasi dengan masyarakat dan dunia usaha sehingga belum tercipta governance dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah. Kondisi ini memerlukan pembenahan terhadap aspek-aspek implementasi kebijakan dan peningkatan koordinasi antar aktor dan budaya organisasi ke arah pencapaian tujuan kebijakan pendidikan menengah dalam mendukung governance di kota Mataram. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Menengah, Governance