scholarly journals Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 159
Author(s):  
Arina Hukmu Adila
Keyword(s):  
Empirical Method ◽  
Men And Women ◽  
The People ◽  
Minimum Age ◽  
Psychological Maturity ◽  
Age Limit ◽  
Religious Courts

<p>Many children have a pregnancy out of wedlock. Many factors make the parents marry off their underage children who are pregnant out of wedlock, by applying for matrimonial dispensation to the Religious Courts. Law Number 1 Year 1974 on Marriage has set a minimum age limit for men and women to marry with age and psychological maturity considerations, for the realization of the purpose of the marriage. This study uses a juridical-empirical method, which will see the Religious Courts as the authorized institution, having particular considerations in granting marriage dispensation applications in order to fulfill the rights of the people and to preserve the order of life in the community.</p><p align="center">[]</p><p><em>Banyak terjadi anak-anak mengalami kehamilan di luar nikah akibat dari pergaulan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan. Banyak faktor yang membuat orang tua menikahkan anaknya yang masih di</em><em> </em><em>bawah umur yang hamil di luar nikah, yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan pertimbangan kematangan usia dan psikologis, demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yang akan melihat Pengadilan Agama sebagai lembaga yang  berwenang, memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat.</em></p>

scholarly journals PRO DAN KONTRA PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) ATAS PERUBAHAN BATASAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

2021 ◽  
Vol 22 (1) ◽  
pp. 93-111
Author(s):  
Thiyas Tono Taufiq ◽  
Qotrunnada Zulfa Hafsari
Keyword(s):  
Family Law ◽  
Marriage Law ◽  
Men And Women ◽  
Minimum Age ◽  
Pros And Cons ◽  
Age Limit ◽  
Islamic Family Law ◽  
The Times

This research focuses on discussing changes in the minimum age for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The new Marriage Law changes the minimum marriage limit for men and women who will marry at least 19 years of age, previously the marriage limit for men is 19 years old and for women is 16 years old. This research seeks to find the pros and cons of legalizing the minimum age limit for marriage according to the views of the staff of the marriage register at the Office of Religious Affairs (KUA) in Yogyakarta who were non-randomly selected. The results of this research indicate that the process of changing the age limit of marriage does not see the pros and cons in society. Most importantly, the enactment of this law can hurt women, so that the purpose of reforming Islamic family law can realize legal unification by the times.

scholarly journals PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

2016 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 211
Author(s):  
Uswatul Fikriyah
Keyword(s):  
Legal System ◽  
Collective Decision ◽  
Equal Access ◽  
Men And Women ◽  
The People ◽  
Religious Courts

Indonesia as a legal state that concerns equality of rights between men and women in all fields one of them with the existence of legislation that contains the equality of rights. One of the interesting things is about equal access and opportunity for women to get a job. This is included in the work as a judge in the Religious Courts that began to be found even quite a lot of female judges throughout Indonesia. Logical consequences with the presence of female judges in Religious Courts is a lot of raises the number of perceptions and speculation about the validity of the judgment of women in the Community including in Malang where they are from different backgrounds still have different views in understanding the position and validity in the legal system of Indonesia and the Islamic legal system. From research conducted by the author can be known that the people of Malang City as they equate the validity of the judge’s decision with men, because the verdict certainly has a strong foundation and judges have been considered competent in the field. Then, those who differentiate the position and position of female and male judges tend to also differentiate the validity of the judges’ rulings. That is the decision of a female judge to be considered valid if in a collective decision, so that the individual’s decision is not absolutely valid. In this case they consider the verdict of a female judge if done collectively and in one of the assemblies there is a male judge.[Indonesia sebagai negara hukum yang memperhatikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang salah satunya dengan adanya peraturan perundangan- undangan yang mengandung kesetaraan hak tersebut. Salah satu hal yang menarik adalah mengenai akses serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini turut termasuk dalam pekerjaan sebagai hakim di Pengadilan Agama yang mulai ditemukan bahkan sudah cukup banyak hakim perempuan di seuruh Indonesia. Konsekuensi logis dengan adanya hakim perempuan di Pengadilan Agama ini banyak memunculkan banyaknya persepsi dan spekulasi mengenai keabsahan putusan hakim perempuan di Masyarakat termasuk di Kota Malang dimana mereka yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda masih mempunyai pandangan yang berbeda- beda dalam memahami kedudukan dan keabsahannya dalam sisitem hukum Indonesia dan sistem hukum Islam. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulisa dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Malang sebagain mereka menyamakan keabsahan putusan hakim perempuan dengan laki-laki, karena putusan sudah pasti memiliki landasan yang kuat serta hakim sudah dianggap berkompeten di bidangnya tersebut. Kemudian sebagaian mereka yang membedakan posisi serta kedudukan hakim perempuan dan laki- laki cenderung juga membedakan keabsahan putusan hakim perempuan. Yaitu keputusan hakim perempuan dianggap sah jika dalam putusan kolektif, sehingga putusan individunya tidak sah secara mutlak. Dalam hal ini mereka menganggap sah putusan hakim perempuan jika dilakukan secara kolektif dan dalam satu majelis terdapat hakim laki-laki.]

scholarly journals PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 68-87
Author(s):  
Arif Sugitanata ◽  
Suud Sarim Karimullah ◽  
Mohamad Sobrun Jamil
Keyword(s):  
Family Law ◽  
Identity Crisis ◽  
Civil Code ◽  
Social Conditions ◽  
Law Reform ◽  
Men And Women ◽  
Turkish People ◽  
Minimum Age ◽  
Age Limit ◽  
Islamic Family Law

This article discusses the products of Islamic family law in Turkey with the main focus of this article review is how the history and development of family law in Turkey and what are the products of family law reform in Turkey using literature studies. This paper finds that the development of family law reform in Turkey starting from al-Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Turkish Civil Code (The Turkish Civil Code of 1926) is a response to the influence and changes in social conditions. , politics, and an unstable economy, especially at that time the Turkish people were still experiencing an identity crisis. Then the product of family law reform in Turkey is divided into two scopes, namely munakahat and Mawaris, where part of the munakahat itself includes, khitbah, minimum age limit for marriage, prohibitions in marriage, polygamy, walimah, marriage annulment, marriage that is not legalized, divorce. , compensation in divorce, while in Mawaris includes, wills and the amount of distribution between men and women are equal. Abstrak Artikel ini membahas tentang produk-produk hukum keluarga Islam di Turki dengan fokus utama kajian artikel ini adalah bagaimana sejarah dan perkembangan hukum keluarga di Turki dan apa saja produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki menggunakan studi kepustakaan. Tulisan ini menemukan bahwa perkembangan pembaharuan hukum keluarga di Turki yang dimulai dari al-Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Peraturan Sipil Turki (The Turkish Civil Code of 1926) merupakan sebuah respon atas pengaruh dan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami kondisi krisis identitas. Kemudian produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki dibagi kedalam dua cakupan yakni munakahat dan mawaris, di mana bagian dari munakahat itu sendiri meliputi, khitbah, batas usia minimal menikah, larangan dalam perkawinan, poligami, walimah, pembatalan perkawinan, perkawinan yang tidak disahkan, perceraian, kompensasi dalam perceraian, Sedangkan dalam mawaris meliputi, wasiat dan jumlah pembagian antara laki-laki dan perempuan yang setara.

scholarly journals Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 77-90
Author(s):  
Supianto Supianto ◽  
Nanang Tri Budiman
Keyword(s):  
Marriage Law ◽  
The People ◽  
Minimum Age ◽  
Body And Soul ◽  
Age Limit ◽  
The Law ◽  
Age Of Marriage ◽  
The Village

Provisions regarding the minimum age limit in the Marriage Law have been amended with the birth of Amendment to the Marriage Law Number 16 Year 2019. In this law the minimum age of marriage for women is equal to the minimum age of marriage for men, which is 19 (Nineteen) year. The age limit is considered to have matured body and soul to be able to carry out marriage in order to realize the purpose of marriage properly without ending in divorce and get healthy and quality offspring. From the results of the study it was found that the people of the Village of Pontang Ambulu did not know about the change in the minimum limits to carry out the marriage nor did they know about the existence of the Law No. 16 of 2019 which mentions changes in the minimum age limit for marriage.

scholarly journals Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdomes

2019 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 63
Author(s):  
Kholifatun Nur Mustofa
Keyword(s):  
Central Java ◽  
Minimum Age ◽  
Age Limit ◽  
Religious Courts

<p>This paper examines the minimum age limit for filing a marital dispensation focused on the Central Java Religious Courts. This paper examines the judge's policy in the marital dispensation in religious courts in Central Java regarding the marital age limit by using anthropology approach. by reviewing the judges' decisions in the marital dispensation cases focusing on the tendency of the brides' ages to see the minimum age to have marital dispensation in each region. The research shows that the lowest age to file a marital dispensation in Central Java is 12 years 9 months for female, and 15 years 10 months for male. The majority of judges do not consider the age of the parties, but rather the reasons and conditions of the party submitting.</p>Artikel ini membahas batas usia minimum untuk mengajukan dispensasi perkawinan yang berfokus pada Pengadilan Agama Jawa Tengah. Makalah ini membahas kebijakan hakim dalam dispensasi perkawinan di pengadilan agama di Jawa Tengah mengenai batas usia perkawinan dengan menggunakan pendekatan antropologi. dengan meninjau keputusan hakim dalam kasus dispensasi perkawinan yang berfokus pada kecenderungan usia pengantin untuk melihat usia minimum untuk memiliki dispensasi perkawinan di setiap wilayah. Penelitian menunjukkan bahwa usia terendah untuk mengajukan dispensasi perkawinan di Jawa Tengah adalah 12 tahun 9 bulan untuk perempuan, dan 15 tahun 10 bulan untuk laki-laki. Mayoritas hakim tidak mempertimbangkan usia partai, melainkan alasan dan kondisi dari partai yang mengajukan.

scholarly journals DISPARITAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF TEORI BATAS MAṢLAḤAH SA’ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬI

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 123
Author(s):  
Ahmad Arif Masdar Hilmy
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Men And Women ◽  
The Family ◽  
Family And Household ◽  
Minimum Age ◽  
Text Reading ◽  
Age Limit ◽  
Social Balance ◽  
Age Limits ◽  
Insight Into

This research is a document research that discussed and analyzed about the disparity in the minimum age limit of marriage in Article 15 of the Indonesian Islamic Law by using the theory of maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍn al-Būṭi. This research became urgent in order to increase khazanah of science which is progressive and also opened insight into the opportunities for new thoughts, regarding the absence of rules in the disparity of minimum age limits of marriage for men and women in Islamic law. The data of this study were collected through the documentation method. After that, the reading was done on the text (text reading) and then the texts were analyzed. The result showed that the disparity in the minimum age limit of marriage in Article 15 KHI was based on consideration of the benefit of the family and household. The conclusion of the author's brief research was that the substance contained in Article 15 of the KHI concerning about the disparity in the minimum age limit of marriage for men and women included the benefits of parenting (mental, spiritual, financial and physical), social balance, and responsibility of marriage. The disparity in the minimum age limit of marriage in Article 15 of the KHI was a benefit if it was reviewed by using the theory maṣlaḥah from Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, because it had fulfilled five conditions, which were maslaḥah must be within the scope of the Shari'ah objectives, does not contradict to The Qur'an, does not contradict with the Sunnah, does not contradict with Qiyas, and does not contradict with the more urgent maṣlaḥah.

scholarly journals PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)

2018 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 178
Author(s):  
Nurul Inayah
Keyword(s):  
Children And Adolescents ◽  
Men And Women ◽  
Procedural Law ◽  
Minimum Age ◽  
Age Of Marriage ◽  
Religious Courts ◽  
In Pregnancy ◽  
Main Factor

The application for marriage dispensation is a petition filed to the Religious Court to be granted an exception to the provisions of Article 7 paragraph 1 of Law no. 1 Year 1974 jo. Article 15 KHI about the minimum age of marriage for the prospective bridegroom of men and women who have not reached the minimum age of marriage due to some things or in certain circumstances. The rise of promiscuity among children and adolescents resulting in pregnancy out of wedlock became the main factor of many filed marriage dispensation applications to the Religious Courts. The Religious Courts as an institution authorized to examine, hear, decide and settle the case shall be in accordance with applicable procedural law and based on evidence and strong legal considerations to formulate the stipulation of the marriage dispensation.[Permohonan disepensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar diberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 KHI tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Maraknya pergaulan bebas di kalangan anak-anak dan remaja mengakibatkan hamil di luar nikah menjadi faktor utama banyak diajukannya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum yang kuat untuk merumuskan penetapan dispensasi nikah tersebut.]

scholarly journals PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI TAHUN 2019

2019 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 271-286
Author(s):  
Saida Nurfadila Iswandi
Keyword(s):  
Qualitative Approach ◽  
Research Approach ◽  
Positive Contribution ◽  
Men And Women ◽  
Minimum Age ◽  
Approach Method ◽  
Age Limit

This article aims to describe the Judge's Consideration of the Determination of Marriage Dispensation at the Sukabumi City Religious Court in 2019. One of the requirements for marriage is the minimum age limit in accordance with Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 which states that "marriage is only permitted if men and women have reached the age of 19 (nineteen) years ". The method used is a qualitative approach method using a normative juridical research approach. This research examines the basis on what is used by the judge in granting permission for dispensation of marriage. The results of this study explain that the Judge uses PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications as a basis in deciding and granting cases of marriage dispensation. There are several forms of determination regarding the dispensation of marriage in the Sukabumi religious court, including the dispensation given to prospective brides whose age is still below the minimum age to have a marriage, dispensations given to prospective grooms whose age is still below the minimum age to have a marriage, granting marriage dispensation to underage women who are already pregnant, refusing or not being granted a marriage dispensation request. The positive contribution expected from this article is the dedication of the community to the minimum age limit for marrying with the aim of forming a harmonious and quality family.

Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 163-177
Author(s):  
Nur Wahid
Keyword(s):  
Sexually Transmitted Diseases ◽  
Mortality Rates ◽  
Early Marriage ◽  
Premature Births ◽  
Sexually Transmitted ◽  
Minimum Age ◽  
Psychological Maturity ◽  
Strongly Agree ◽  
Age Of Marriage

This paper examines the minimum age requirement for marriage in Indonesian family law legislation in Indonesia historically. Determination of the minimum age for marriage in various countries is the result of ijtihad by considering the principle of physical and psychological maturity. In Indonesian marriage legislation sating that marriage is only permitted if the man reaches the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached 16 (sixteen) years. Early marriage has several risks such as potential premature births, birth defects, maternal depression rates, maternal mortality rates, risk of contracting sexually transmitted diseases. Therefore, the authors strongly agree that the minimum age of marriage in Indonesia changed to 19 years

PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 21-36
Author(s):  
Syufaat Syufaat
Keyword(s):  
Social Dimension ◽  
Mediation Process ◽  
Mutual Trust ◽  
Mediation Model ◽  
The Public ◽  
Spiritual Dimension ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
Legal Proof ◽  
Religious Courts

Waqf has two dimensional meaning; the spiritual dimension that is taqarrub to Allah and the social dimension as the source of Islamic financial for the welfare of the people. Waqf disputes can be caused by several reasons; waqf land is not accompanied with a pledge; waqf is done on the basis of mutual trust so it has no legal proof and ownership. Currently, the choice to use the court is less effective in resolving disputes. Hence, the public ultimately chooses non-litigation efforts as a way to resolve the disputes. Mediation process is preferred by many as it is viewed to be the fairest way where none of the two parties wins or loses (win-win solution). It is also fast and cheap. This study is intended to examine how to solve waqf dispute with mediation model according to the waqf law, and how the application of mediation in the Religious Courts system

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document