scholarly journals MODEL WISATA HALAL BERBASIS KOMUNITAS

Al-Khidmat ◽  
2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 14-23
Author(s):  
Atang Abd. Hakim ◽  
Uu Nurul Huda ◽  
Rohmanur Aziz

Halal Tourism in Indonesia, now is becoming a brand for attractive types of tourism to be developed. Halal tourism is an effort to flexibility Islamic law in the practical context of the current lifestyle that integrates the values of halal and thoyyib (good) to the tourism sector in order to improve the economy of the community. Halal Tourism Village is a tourist village that offers the nuances of religiosity that are included in your aspects of tourism in life based on shari'ah principles. Cibuntu as a village established by the Kuningan Regency Government as a Tourism Village has the potential to be developed into a halal tourism village. This mentoring activity uses the PAR method (Participatory Action Research) which has three key variables, namely, Participatory (involvement), Action (service action) and Research (research). The results of these activities include: first, the political awareness of the village government, stakeholders of Kompepar (the Driving Group of Tourism), the Cibuntu Village Community in building and developing the potential of historical tourism, natural tourism and agro tourism into halal tourism destinations. This awareness has begun with the drafting of the Peraturan Desa draft on the development of the halal village of Cibuntu village; second, community empowerment in managing the Natural Resources and Human Resources of the Cibuntu Village is ready to realize a halal tourism village; third, the emergence of local government attention to the development of the Cibuntu Village community by building the Cibuntu Village Empowerment Halal as a place of discussion and consultation between parties involved in the Cibuntu Village Community

Publika ◽  
2021 ◽  
pp. 323-334
Author(s):  
Rani Wahyuningsih ◽  
Galih Wahyu Pradana

Sektor pariwisata yang saat ini sedang banyak diminati masyarakat adalah konsep pariwisata pedesaan, seperti desa wisata. Di Gresik sendiri terdapat banyak sekali wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes seperti Desa Wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari. Berawal dari potensi desa yang apabila dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyakat Desa Hendrosari. Sebab itu perlu untuk dilakukan penelitian lebih jauh mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat. Sehingga penting untuk dilakukan pemberdayaan masyarakat dimana di Desa Hendrosari terdapat sumber daya alam yang mumpuni untuk dikelola sehingga jika dikelola lebih baik bisa untuk menambah pendapatan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat oleh Tim Delivery (Totok Mardikanto, 2013: 125-127). Karena pada awalnya dahulu desa hendrosari terkenal dengan desa penghasil minuman fermentasi sehingga konotasi dari Desa Hendrosari lebih ke arah negatif. Sehingga dengan adanya program kerja tersebut mampu mengubah image masyarakat tentang desa tersebut menjadi desa wisata. Masyarakat Desa Hendrosari mempunyai peran penting untuk melestarikan dan mengembangkan potensi yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehingga mereka memiliki peran penting dalam tindakan pengambilan keputusan, mempengaruhi serta memberi manfaat bagi kondisi lingkungan yang ada disekitar. Pengelolaan yang baik menghasilkan tempat wisata yang dikenal dengan nama lontar sewu. Dengan adanya tempat wisata baru tersebut menghasilkan banyak pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata lontar sewu. Kata kunci :Lontar Sewu, Desa Hendrosari, Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat,   The tourism sector which is currently in great demand by the public is the concept of rural tourism, such as a tourist village. In Gresik itself, there are lots of tours developed by the Government through Village-Owned Enterprises or BUMDes such as Lontar Sewu Tourism Village in Hendrosari Village. Starting from the potential of the village which, if developed optimally, can increase the income of the surrounding community so as to improve the economy of the Hendrosari Village community. Therefore it is necessary to conduct further research on the importance of community empowerment. So it is important to do community empowerment where in Hendrosari Village there are natural resources that are qualified to be managed so that if they are managed better they can increase village income. This study used a qualitative descriptive approach with a research focus using the theory of community empowerment by the delivery team (Totok Mardikanto, 2013: 125-127). Because in the beginning, Hendrosari Village was known as a village that produced fermented drinks, so the connotation of Hendrosari Village was more negative. So that the existence of this work program is able to change the image of the community about the village into a tourist village. The Hendrosari Village community has an important role to play in preserving and developing existing potentials such as natural and human resources. So that they have an important role in decision-making actions, influence and benefit the surrounding environmental conditions. Good management produces a tourist spot known as lontar sewu. With this new tourist spot, it has resulted in a lot of community empowerment through the development of the Lontar Sewu tourism village. Keywords :Lontar Sewu, Hendrosari Village, Tourism Village, Community Empowerment


Publika ◽  
2021 ◽  
pp. 109-120
Author(s):  
Novi Ekri Nurwahyuni ◽  
Muhammad Farid Ma'ruf

Desa Wisata Jambu berdiri sejak tahun 2018  berlokasi di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang meraih penghargaan  nominasi kategori desa wisata terbaik 2018 dan 2019 pada Penghargaan Anugerah Desa. Pada fase awal pembangunan desa wisata menggunakan modal anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Focus penelitian ini adalah meneliti mengenai permasalahan yang diangkat yaitu sumber daya manusia yang kurang responsive terhadap pengelolaan desa wisata. Desa wisata jambu memiliki 17 spot wisata diantaranya yaitu  Kebun Bibit Kediri, Wisata Edukasi Wiwit Padi, Permainan Outbond, Wisata Tubing Niagara, Wisata Edukasi Menangkap Lele, Agrowisata Petik Kelengkeng, Agrowisata Petik Alpukat, Agrowisata Buah Lokal, Wisata Edukasi Menanam Padi, Agrowisata Okulasi dan Tabulampat, Wisata Edukasi Angon Kerbau, Edukasi Pengolakah Yogurt, Edukasi Perah Kambing Ettawa, Edukasi Pengolahan Limbah Kayu “Ask Craft”, Wisata Sungai Sejuta Ikan, Edukasi Karawitan, Pasar Papringan. Pemerintah Desa Jambu gencar mengupayakan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat dengan mengelola desa wisata. Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata Jambu yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mewujudkan masyarakat desa yang mampu berdaya saing dan mandiri. Dalam proses pengelolaan desa wisata terdapat kendala atau hambatan yang terjadi yaitu tanggapan masyarakat yang tidak responsive terhadap konsep spot wisata yang sudah disepakati. Selain itu kurangnya akses sarana dan prasarana spot wisata juga menjadikan kondisi desa wisata yang tidak kondusif sehingga akan menurunkan daya tarik wisatawan. Kata kunci : Desa Wisata, Alokasi Dana Desa,  Pemberdayaan Masyarakat   Jambu Tourism Village was founded in 2018, located in Kayen Kidul District, Kediri Regency, which won the nomination award for the best tourism village category 2018 and 2019 at the Village Award. In the early phase of tourism village development using budget capital from the Village Fund Allocation (ADD) with the aim of increasing the empowerment of village communities. This research is a descriptive study using a qualitative approach, and data collection methods are carried out directly in the field with interviews, observation, and documentation. The focus of this research is to examine the problems raised, namely human resources who are not responsive to the management of tourist villages. Guava tourism village has 18 tourist spots including Kediri Seed Garden, Wiwit Paddy Educational Tour, Outbound Games, Niagara Tubing Tour, Catfish Catching Educational Tour, Longan Picking Agro, Avocado Picking Agro, Local Fruit Agro Tourism, Paddy Planting Educational Tour, Grafting Agro tourism and Tabulampat, Education Tour for Buffalo Angon, Education for Yogurt Processing, Education for Ettawa Goat Milk, Education for Making Rengginang, Education for Wood Waste Processing “Ask Craft”, One Million Fish River Tour, Education for Karawitan, Papringan Market. The Jambu Village Government is aggressively seeking the growth of community empowerment by managing a tourist village. The purpose of community empowerment through the management of the Jambu tourism village is to improve the economy of the village community and create a village community that is able to be competitive and independent. In the process of managing a tourism village, there are obstacles or obstacles that occur, namely the response of the community that is not responsive to the agreed tourist spot concept. In addition, the lack of access to tourist spot facilities and infrastructure also makes the condition of the tourist village not conducive so that it will reduce the attractiveness of tourists. Keywords: Tourism Village, Village Fund Allocation, Community Empowerment


SKETSA BISNIS ◽  
2021 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 34-46
Author(s):  
Irfan Kharisma Putra

Abstract                Abstract The times in the industrial era 4.0 require all sectors to make changes and innovations; every component in such scope is necessary to carry out development and revolution. Each stakeholder must be able to collaborate to materialize the programs and policies enacted by the regions. Collaboration is the key to accelerating the actualization of a program. This research analyzes the basis for the preparation of a business development strategy for the tourist village of Sumberbiru in Wonomerto Village, Wonosalam District, Jombang Regency. This research employed a descriptive qualitative method. This tourist village was chosen because it has unique characteristics. The results obtained from this study are the tourist village of Sumberbiru has accelerated the development of tourist villages with the Penta helix approach. The initiation started with managing a tourist village in collaboration with the village community empowerment agency in the field of assistance to Village-Owned Enterprises (BUMDes). Optimization of business growth in the tourism sector in Wonomerto Village through Pentahelix has been going well, but there is still much to be improved and maintained.   Keywords: Innovation, Tourist Village, Pentahelix, and Acceleration Abstrak                Perkembangan era industry 4.0 menuntut semua sektor untuk melakukan perubahan dan inovasi, setiap elemen yang ada pada suatu daerah diharuskan untuk melakukan pengembangan dan revolusi. Setiap stakeholder diharuskan menjalin bekerjasama untuk merealisasikan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh daerah. Kolaborasi menjadi kunci percepatan terealisasinya sebuah program. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis dasar penyusunan strategi pengembangan bisnis desa wisata sumberbiru yang ada di Desa Wonomerto, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Desa wisata ini dipilih karena mempunyai karakteristik yang unik. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah desa wisata sumber biru telah melakukan akselerasi dalam pengembangan desa wisata dengan pendekatan pentahelix. Inisiasi dimulai dari manajemen desa wisata yang berkolaborasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa di bidang pendampingan BUMDes. Optimalisasi pertumbuhan bisnis di sektor pariwisata di desa wonomerto melalui pentahelix sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak yang harus ditingkatkan dan dipertahankan.    Kata Kunci: Inovasi, Kolaborasi, Desa Wisata, Pentahelix dan Akselerasi


2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-12
Author(s):  
Hikmah Muhaimin

UU telah mengatur tentang hak untuk mengelolah potensi desa salah satunya dalam sektor pariwisata. Pembangunan desa wisata merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Pembangunan desa berbasis wisata tidak semerta-merta, melainkan perlu memperhatikan potensi desa yang ada di wilayah tersebut. Begitu pula dengan Desa Ketapanrame, kepala desa setempat menemukan ada potensi untuk dijadikan desa wisata. Dengan demikian, perangkat desa dan masyarakat bekerja sama guna merealisasikannya, salah satunya adalah Taman Ganjaran. Taman Ganjaran ini digadang-gadang menjadi alun-alun Desa Ketapanrame. Dengan adanya Taman Ganjaran ini perangkat desa berharap akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ketapanrame. Selain itu, untuk kedepannya pemerintah desa juga akan membangun inovasi-inovasi lain guna tetap mempertahankan jumlah pengunjung yang datang. Kata Kunci : Pariwisata, Potensi Desa, Taman Ganjaran Abstract The law regulates the right to manage village potential, one of which is in the tourism sector. The development of tourist villages is a realization of the implementation of Law Number 22 Year 1999 concerning Regional Autonomy. Tourism-based village development needs to pay attention to the potential of villages in the region. Likewise with Ketapanrame Village, the local village head there found the potential to become a tourist village. Thus, the village apparatus and the community work together to make it happen, one of which is Ganjaran Park. This Ganjaran Park is predicted to become the Ketapanrame Village square. With the existence of the Ganjaran Park, village officials hope to be able to improve the economy of the Ketapanrame Village community. In addition, for the future the village government will also build other innovations in order to keep the number of visitors coming. Keyword : Tourism, Village Potency, Ganjaran Park


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 62-66
Author(s):  
Frahmawati Bumulo ◽  
Sri Endang Saleh

Community Empowerment in the Tourism Sector in Efforts Acceleration of Economic Recovery in Dambalo Village As an effort to grow the economy which is currently slumped as a result of the covid 19 pandemic. He people of Dambalo Village have various livelihoods from self-employed fishermen, farmers and some are civil servants and construction workers, all of which aim to help the family economy. and almost 60% are creative and micro business actors. Here fore, we are interested in providing creative ideas in the tourism sector, where in this village there is a pretty good tourist attraction to be developed, namely the Botudidingga tourism object, as for the tourism objects in this village that have existed since a few years ago which are located on the coast which has its own uniqueness, because to go to this place the tourists seem to go on a trip to the mountains, the vast expanse of sea surrounded by mangroves and has a courtyard to the middle of the sea makes Botudidingga tourism object the maldeves of North Gorontalo. To further beautify and attract tourists, the thematic village community service students create interesting photo spots with materials taken in the village of Dambalo itself


2021 ◽  
Vol 1 (02) ◽  
pp. 67-79
Author(s):  
M. Ardiansyah Syam ◽  
Suratno Suratno ◽  
Syahril Djaddang

Abstrak        Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kemasyarakatan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai badan usaha milik umum (milik desa), tata kelola dan akuntabilitas publik juga melekat pada BUMDes. Literasi tata kelola BUMDes tidak hanya bermanfaat bagi pengelola atau pengawas BUMDes, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat desa terkait penggunaan aset desa yang dipisahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat desa. Melalui tata kelola yang baik, BUMDes diharapkan dapat dikelola secara profesional, mandiri, dan memiliki jaringan yang baik dengan berbagai pihak sehingga dapat terkonsolidasi dan menjadi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa yang mandiri dan mandiri. Kata Kunci:  audit sektor publik, akuntansi & tata kelola desa, transparansi dan akuntabilitas.   Abstract       Village-owned enterprises are village business institutions that are managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and build social communities that are formed based on the needs of the village community. As a publicly owned (village-owned) enterprise, public governance and accountability are also inherent in BUMDes. BUMDes governance literacy is not only beneficial for BUMDes managers or supervisors, but also benefits village communities related to the use of separated village assets to meet the needs of village communities and provide quality services to village communities. Through good governance, BUMDes are expected to be managed professionally, independently, and have good networks with various parties so that they can be consolidated and become a rural economic power towards an independent and autonomous village. Keywords: village owned enterprises, governance, community empowerment, literacy.


2019 ◽  
Vol 6 (11) ◽  
pp. 314-320
Author(s):  
Yohanis Rante ◽  
Sarlota Ratang

The village fund is expected village government and technical institutions can realize the vision of Jayapura city government that believes, independent, unified, modern, prosperous based local wisdom.  The city of Jayapura has established the Community Entrepreneurship Agency (BKM) in each village/village/Kelurahan in order to manage the funds of the village/village/Kelurahan more effectively, efficient, precisely targeted to support the governance activities Good and transparent. The purpose of this research is to describe the management of ADD in village community empowerment as well as driving and inhibiting factors. The results showed that optimizing village funds allocation in the development of community entrepreneurship at Village Tobati Jayapura City is already running but not maximally, hence the need for strategy.  STRATEGY (W-O) makes strategy that utilizes the opportunity to overcome weaknesses, namely consist of: Government policy that makes Village Tobati as a demonstration village for tourism, this is an opportunity to add Income or family's confidentiality. The help of Village fund, ADK, ADD the average routine each year.  The commitment of the city government to improve and develop fisheries sector, especially the cultivation of fish cages very smooth and good means of transportation, and the help of the Prospect fund from the years 2016 and 2017 for the business of kiosk, sales Pinang, vegetable sales + Seasoning Kitchen, selling cold beverages + juice jacket, selling yellow rice, handicraft business, business selling pulse, oil kerosene + gasoline, net business. The opportunities mentioned above show that weaknesses in Village Tobati can be overcome well because of the very dominant opportunities in the village. Therefore the need for awareness from the local community to take advantage of the opportunities that exist for the welfare of the family in doing some very promising efforts.


2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 45-54
Author(s):  
Fajar Ifan Dolly

The GDM program is a concrete step by the Bungo Regency government in order to improve welfare, provide opportunities for the development of the local economy of the village. As well as increasing the capacity of the community through a variety of village-level organizational affiliations and providing an opportunity for the village government to explore the potential that exists in the village so that it can further be developed into a village economic strength. This study aims to determine how the implementation and effectiveness of the GDM program in the context of community empowerment in Bungo District. This research uses a qualitative method approach with descriptive analysis. Data analysis techniques using the model of Miles and Huberman. Furthermore, this study uses data validity testing using the Triangulation Method, namely by comparing information or data in different ways so as to obtain the correctness of information. The results showed that the implementation of village community empowerment in Bungo District did not go well so it did not create opportunities for the community to be more empowered and protect the weak groups. The implementation of empowerment was also not carried out as stated in the regent's regulations regarding the GDM program. This is because the village government tends to focus more on rural infrastructure development and not focus on empowerment activities. The flow of submission and implementation of village community empowerment activities through groups also did not include and involve the youth organization as a forum for discussion of various group needs that existed in village communities.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 112-120
Author(s):  
Cut Novisar Syahfitri

This research get focus on strategic empowerment of communities through tourist village spirit riding and agricultural in an effort to improve the condition of the Leban village. As for the purpose of this research is to draw up strategies community empowerment through tourist village the spirit of riding and agricultural in an effort to improve the welfare of the village community wide, to analyze the barricade factors and to know the efforts made to address the factors a barrier. The research is descriptive research with a qualitative approach to the source of the data from the results of interviews, review literature that analyzed using SWOT analysis to search for strategies that will be used. Based on the research done, produced 1 (one) of alternative strategy for implementation who recommended to the local government of district kendal as well as the government leban village, namely: A performance of traditional arts and culture the village community leban routinely; Based on the results of this research is recommended to the government district kendal to provide support to the rural community empowerment wide and immediately issue a decree regent kendal on the determination of wide villages into tourist village. For department of culture and tourism in order to strengthen the role of tourist group conscious (pokdarwis) and held an education and training that sustained to villagers wide community to empowerment more optimal in terms of conscious tourism.


2021 ◽  
Vol 8 (12) ◽  
pp. 548-556
Author(s):  
Tomshon Manapar Purba ◽  
R. Hamdani Harahap ◽  
Heri Kusmanto

The limitations of the village in management in various sectors, both in the economic, health, education and infrastructure sectors make the village the main focus of the government in implementing development. Based on Law Number 6 of 2014 concerning villages, making villages have an important role in the implementation of development and empowerment. One of the implementations of the village law is by issuing village fund programs that are prioritized in achieving sustainable development goals (SDGs). To assist the government in accelerating the achievement of the SDGs, the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Regulations Number 19 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 18 of 2019 concerning General Guidelines for Assisting Village Communities has been presented. Medan Estate Village is located in Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. Community empowerment can be carried out by local village assistants who assist in facilitating the achievement of SDGs data collection starting from socialization to inputting data on applications. The purpose of this study was to determine the role of local village facilitators in assisting empowerment activities in Medan Estate Village. This research method is descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the role of local village assistants in facilitating the village government runs according to its duties but in empowering the community it has not run optimally. The supporting factor in mentoring is the openness of the village government in establishing cooperation and the obstacle in mentoring is the lack of village community participation in village meetings. Keywords: Local Village Facilitators, Empowerment, Sustainable Development Goals.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document