Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Abstrak Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kemasyarakatan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai badan usaha milik umum (milik desa), tata kelola dan akuntabilitas publik juga melekat pada BUMDes. Literasi tata kelola BUMDes tidak hanya bermanfaat bagi pengelola atau pengawas BUMDes, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat desa terkait penggunaan aset desa yang dipisahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat desa. Melalui tata kelola yang baik, BUMDes diharapkan dapat dikelola secara profesional, mandiri, dan memiliki jaringan yang baik dengan berbagai pihak sehingga dapat terkonsolidasi dan menjadi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa yang mandiri dan mandiri. Kata Kunci: audit sektor publik, akuntansi & tata kelola desa, transparansi dan akuntabilitas. Abstract Village-owned enterprises are village business institutions that are managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and build social communities that are formed based on the needs of the village community. As a publicly owned (village-owned) enterprise, public governance and accountability are also inherent in BUMDes. BUMDes governance literacy is not only beneficial for BUMDes managers or supervisors, but also benefits village communities related to the use of separated village assets to meet the needs of village communities and provide quality services to village communities. Through good governance, BUMDes are expected to be managed professionally, independently, and have good networks with various parties so that they can be consolidated and become a rural economic power towards an independent and autonomous village. Keywords: village owned enterprises, governance, community empowerment, literacy.

Aplikasi EFA (Excel For Accounting) untuk Laporan Keuangan Pesantren

Abstrak Pedoman Akuntansi Pesantren diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada Mei 2018. Berdasarkan data Kementerian Keagamaan Republik Indonesia (Kemenag RI) terdapat total sebanyak belasan juta santri dan mendekati angka tiga puluh ribu pondok pesantren di berbagai wilayah se-Indonesia. Salah satu program untuk mendorong adalah peningkatan tata kelola yang baik di lingkungan pesantren melalui tersedianya laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang diterima secara luas dan diterima berbagai pihak. Artikel ini menyumbangkan karya pengabdian dalam bentuk pelatihan akuntansi pesantren dengan aplikasi EFA untuk memidakan penyusunan laporan keuangan pesantren. Kata Kunci: aplikasi program, excel for accounting, akuntansi pesantren, laporan aktivitas. Abstract Pedoman Akuntansi Pesantren Published by the Ikatan Akuntan Indonesia in May 2018. Based on data from kementerian Agama republik Indonesia, there are a total of tens of millions of students and a count of thirty thousand Islamic boarding schools in various regions throughout Indonesia. One of the programs to encourage is the improvement of good governance in the pesantren environment through financial reportsthat meet accounting standards that are widely accepted and accepted by various parties. This article contributed dedication work in the form of Islamic boarding school accounting training with the EFA application for preparing Islamic boarding school financial reports. Keywords: software, excel for accounting, pesantren, activity report accounting.

Tatakelola Keuangan UMKM Berbasis ETAP dan Android Untuk Meningkatkan Efisiensi Kinerja Usaha pada Era Covid-19 Normal Baru

Abstrak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, merupakan salah satu pilar serta tulang punggung perekonomian bangsa, yang menyerap banyak tenaga kerja dan kesempatan berusaha pada sektor informal. Pandemi Covid-19 dan disrupsi industri 4.0 telah merubah tatanan sosial-ekonomi, turut mempengaruhi jenis industri ini. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan Koperasi saat ini, masih rendahnya literasi akuntansi dan tatakelola keuangan, ditambah dengan transformasi tatanan sosial-ekonomi dari sistem konvensional ke sistem digital. Salah satu solusi untuk meningkatkan pengetahuan UMKM dan Koperasi terhadap dunia digital yang berhubungan dengan literasi akuntansi dan tatakelola keuangan yaitu melalui pelatihan, pendampingan dan penelitian. Pelatihan, pendampingan dan penelitian terhadap para pelaku UMKM dan Koperasi ini dilakukan dengan metode berinteraksi langsung melalui tatap muka dan observasi lapangan. Implikasi dari hasil pelatihan, pendampingan dan penelitian, merekomendasikan agar pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh akademisi bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Karena, dengan pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan, literasi dan keterampilan akuntansi berbasis SAK ETAP dan tatakelola keuangan berbasis teknologi digital Android UMKM dapat ditingkatkan. Sehingga efisiensi dan kinerja usaha dapat tercapai. Terutama pada era pandemi Covid-19 dan normal baru, agar pelaku usaha UMKM tetap dapat eksis dan mampu berkompetisi dalam menghadapi persaingan usaha. Kata Kunci: umkm dan koperasi, efisiensi dan kinerja usaha, akuntansi berbasis android, digitalisasi takakelola keuangan, covid-19, normal baru. Abstract Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives are one of the pillars and backbone of the nation's economy, which absorbs a lot of labor and business opportunities in the informal sector. The Covid-19 pandemic and industrial disruption 4.0 have changed the socio-economic order; it also affects this type of industry. One of the challenges faced by MSMEs and Cooperatives today is the low accounting literacy and financial governance, coupled with the transformation of the socio-economic order from conventional to digital systems. One solution to increase the skill and knowledge of MSMEs and Cooperatives to the digital system related to accounting literacy and financial governance is through training, mentoring, and research. Pieces of training, mentoring, and research on MSMEs and Cooperative members are conducted by interacting directly through face-to-face and field observation. The implications of the results of this training, mentoring and study, recommend that the training and mentoring undertaken by academics in synergy with Cooperatives and MSMEs Government need to continue to be carried out on an ongoing basis. With continuous training and mentoring, literacy, and accounting skills based on SAK ETAP and financial governance based on Android, MSMEs can be improved to achieve the business's efficiency and performance. Especially in the era of the Covid-19 pandemic and the new normal, MSMEs are still available to exist and compete in the business competition. Keywords: msmes and cooperative, efficiency and business performance, android-based accounting, digitization of financial governance, covid-19, new normal.

Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien dan Efektif

Abstrak Yayasan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada para stakeholder mengenai kegiatan yang dilakukan selama setahun. Bagi yayasan yang memperoleh dana dari masyarakat wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan merupakan kegitan yang amat penting, harus diawasi, dikendalikan dan diamati setiap saat oleh semua pembina, pengurus, dan pengawas yayasan serta pimpinan lembaga pendidikan, agar bila terjadi sesuatu masalah di keuangan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Selain itu yayasan lembaga pendidikan memiliki kewajiban pula kepada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Yasasan lembaga pendidikan diharuskan membuat laporan pajak berupa surat pemberitahuan (SPT) secara bulanan maupun tahunan. SPT bulanan berupa SPT 1721 berupa laporan pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium, uang lembur, THR yang diterima tenaga pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan (administrasi, sekuriti, kebersihan) yang telah melampuai penghasilan tidak kena pajak. SPT untuk Pajak Penghasilan Potongan Pungutan seperti PPh Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat 2 bila ada transaksi yang mengharuskan yayasan lembaga pendidikan melakukan pemotongan dan pemungutan. SPT tahunan berupa SPT 1771 sebagai badan usaha berbentuk yayasan juga harus menyampaikan laporan kegiatannnya. Bila ada surplus yang diperoleh tahun itu, harus diberitahu jumlahnya dan dibuat rencana surplus tersebut mau digunakan untuk apa saja. Selama surplus tersebut digunakan tidak melampuai waktu empat tahun dan dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga pendidikan tersebut, seperti membangun ruang belajar baru, menyediakan sarana prasarana untuk murid/mahasiswa, dan lainnya, maka surplus tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. Kata Kunci: manajemen keuangan, akuntan publik. Abstract Educational institution foundations have an obligation to submit annual reports to stakeholders regarding activities carried out during the year. Foundations that receive funds from the public must be audited by a public accounting firm. Financial management in educational institutions is a very important activity, it must be supervised, controlled and observed at all times by all supervisors, administrators and supervisors of foundations as well as leaders of educational institutions, so that if something happens in finance can be handled quickly, precisely and accurately. In addition, educational institution foundations also have obligations to the government, especially in the field of taxation. Educational institutions are required to prepare tax reports in the form of notification letters (SPT) on a monthly or annual basis. Monthly SPT in the form of SPT 1721 in the form of a tax deduction report on salaries, wages, honoraria, overtime pay, THR received by educators (teachers / lecturers) and educational staff (administration, security, cleanliness) who have exceeded their non-taxable income. SPT for Withholding Tax Withholding such as Income Tax Article 23, Article 26, Article 4 paragraph 2 if there is a transaction that requires educational institution foundations to deduct and collect. Annual SPT in the form of SPT 1771 as a business entity in the form of a foundation must also submit a report on its activities. If there is a surplus obtained that year, the amount must be informed and a plan should be made of the surplus to be used for whatever. As long as the surplus is used less than four years and is used for the benefit of the educational institution, such as building new learning spaces, providing infrastructure for students, etc., the surplus is not subject to income tax. Keywords: financial management, public accounting.

Webinar Analisis Efisiensi Perusahaan Dengan DEA

Abstrak Tujuan pelatihan ini adalah menjelaskan metode Data Envelopment Analyisis (DEA) sebagai alat analisis efisiensi perusahaan. Penjelasan mencakup pengertian, manfaat, mekanisme, formulasi model DEA dan penggunaan Software Banxia Frotier Analist dan MaxDEA. Pelatihan dilakukan dengan Webinar Nasional yang dilaksanakan atas kerjasama Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila dengan Muhammadiyah Ranting Mampang Kota Depok. Hasilnya menunjukkan bahwa metode DEA sangat bermanfaat dan jika dimungkinkan waktunya ditambah dan diperdalam dengan contoh-contoh. Implikasi akademisnya peserta membuat tutorial youtube bagaimana mengoperasikan software Banxia Frontier Analist dan dapat membantu mahasiswa dalam menyusun tesis. Kata Kunci: data envelopment analysis, efisiensi, banxia frontier analist, maxdea. Abstract The purpose of this training is to explain the Data Envelopment Analysis (DEA) method as a company efficiency analysis tool. The explanation includes the meaning, benefits, mechanisms, formulation of the DEA model and the use of the Banxia Frotier Analist and MaxDEA Software. The training was carried out with a National Webinar which was held in collaboration with the Postgraduate School of Pancasila University and the Muhammadiyah Branch of Mampang Depok City. The results show that the DEA method is very useful and if possible the time is added and deepened with examples. The academic implication is that the participants make a youtube tutorial on how to operate the Banxia Frontier Analist software and can help students in preparing a thesis. Keywords: data envelopment analysis, efficiency, banxia frontier analist, maxdea.

Penerapan Laporan Keuangan Masjid Jami’ Al-Hidayah Pondok Bambu sesuai PSAK 45

Abstrak Pengabdian masyarakat ini diselenggarakan pada Masjid Jami’ Al-Hidayah yang berlokasi di Jl. Pondok Bambu Asri Raya No.10 RW.09 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penentuan masjid ini berasal dari permintaan dari pengawas masjid untuk membantu mencarikan cara bagaimana pelaporan keuangan yang efektif dan memiliki standar. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan dengan serangkaian metode dalam 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap penyusunan dan implementasi teknis, dan tahap evaluasi. Pada tahap 1 dilakukan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya: wawancara, observasi, dan pendokumentasian. Tahap 2 merupakan tahap penyusunan langkah-langkah pelaporan dan implementasi. Setelah memperoleh data, mulailah disusun langkah-langkah pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 45 dan kemudian dibuat format excel link-nya sesuai dengan bagan alir kegiatan keuangan masjid. Setelah itu dicobakan dan dilakukan pendampingan terhadap pengurus yang akan menggunakan sistem akuntansi. Tahap 3 adalah tahap evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan dan kenyamanan pemakai sistem akuntansi. Kata Kunci: Masjid; Pelaporan Keuangan; Excel Accounting. Abstract This community service was held at the Jami 'Al-Hidayah Mosque, located on Jl. Pondok Bambu Asri Raya No.10 RW.09 Pondok Bambu Village, Duren Sawit District, East Jakarta. The determination of this mosque came from a request from the mosque supervisor to help find a way of how to provide effective and standardized financial reporting. This method of implementing community service is carried out by a series of methods in 3 stages, namely the data collection stage, the technical preparation and implementation stage, and the evaluation stage. In stage 1, several data collection methods were carried out, including: interviews, observation, and documentation. Stage 2 is the stage of preparing the reporting and implementation steps. After obtaining the data, begin to compile the steps for financial reporting based on PSAK 45 and then create an excel link format according to the flow chart of mosque financial activities. After that, it is tested and provided assistance to the management who will use the accounting system. Stage 3 is the evaluation stage which aims to determine the level of success of the application and the comfort of the accounting system users. Keywords: Mosque; Finance report; Excel Accounting.

Kick Off Peningkatan Potensi Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Koperasi, Bumdes dan UKM Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Soppeng

Abstrak Ekonomi Kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan, dan menekankan pada penambahan nilai barang melalui daya pikir serta kreatifitas manusia. Pada tahun 2019, ekonomi kreatif Indonesia tumbuh sebesar 6.25% melampai pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, pelatihan dasar kewirausahaan dan dasar-dasar akuntansi bagi pengurus dan anggota koperasi, bumdes dan UKM merupakan hal yang sangat diperlukan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Usaha kecil dan Menengah (UKM) adalah akses permodalan baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemilik Usaha Kecil dan Menengah untuk menyajikan laporan keuangan usahanya dengan benar. Tujuan dari pelatihan dasar kewirausahaan dan dasar-dasar akuntasi ini adalah untuk menginisiasi anggota masyarakat untuk menjadi wirausahawan yang memahami pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan disiplin akuntansi. Berdasarkan data dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sulawesi Selatan memiliki 188.547 unit ekonomi kreatif, dan 181.048 atau 96.02% belum memiliki badan usaha. Di Kabupaten Soppeng tercatat hanya 1.2 % pelaku usaha ekonomi kreatif. Untuk itu pelatihan dasar kewirausahaan dan dasar-dasar akuntansi merupakan salah satu solusi awal untuk menginisiasi dan membina pelaku ekonomi kreatif. Sebagai rekomendasi, pelatihan mengenai pentingnya badan usaha dari aspek hukum dan legalitas perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan dasar kewirausahaan dan dasar-dasar akuntansi. Abstract The Creative Economy is one of the sectors that is expected to be a new strength of the national economy that is sustainable, and emphasizes the addition of value through the power of thought and human creativity. In 2019, Indonesia's creative economy grow by 6.25% beyond national economic growth. To foster and enhance the potential of the creative economy based on local wisdom, entrepreneurship basic training and accounting basics for management and members of cooperatives, community service and SMEs is very necessary. One of the problems faced by Small and Medium Enterprises (SMEs) is access to capital from both banks and other financial institutions caused by the inability of Small and Medium Business owners to present their business financial statements correctly. The aim of this basic entrepreneurship training and the fundamentals of accounting is to initiate community members to become entrepreneurs who understand the importance of financial recording and reporting based on accounting discipline. Based on data from the Indonesian Creative Economy Agency, South Sulawesi has 188,547 creative economy units, and 181,048 or 96.02% do not have business entities. In Soppeng Regency, there are only 1.2% of creative economy entrepreneurs. To that end, basic entrepreneurship training and fundamentals of accounting is one of the initial solutions for initiating and fostering creative economic actors. As a recommendation, training on the importance of business entities from legal and legal aspects needs to be done as a follow-up to basic entrepreneurship training and fundamentals of accounting.

Implementasi Industri 4.0 dan Aplikasi Lamikro Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

Abstrak Revolusi industri bukan hanya dari sisi teknologi mesin tetapi juga berkembang ke teknologi informasi, seperti internet dan aplikasi. Usaha mikro berkembang pesat seiring perkembangan teknologi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (EMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku EMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta. Mendukung perkembangan tersbut Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Entitas Menengah Kecil tahun 2016 dan efektif berlaku Januari 2018. Kemenkop UKM menindaklanjuti pemberlakuan standar tersebut dengan menerbitkan aplikasi penyusunan laporan keuangan mikro dengan nama Lamikro (Laporan Keuangan Mikro) pada Oktober 2017. Sampai dengan September 2018 Lamikro telah diunduh lebih dari 5000 pengunduh. Kemudahan, kesederhaan dan fleksibilitas aplikasi tersebut menarik pelaku usaha untuk memanfaatkannya. Implementasi Lamikro pada capaian angka tersebut belum dikatakan berhasil jika dibandingkan dengan 3,79 juta pelaku usaha yang menggunakan platform online apalagi jika dbandingkan dengan 59 juta pelaku usaha mikro di Indonesia. Artikel esai ini bertujuan untuk menggali potensi penggunakan Lamikro dan menawarkan alternatif-alternatif solusi agar implementasi Lamikro berjalan dengan efektif. Abstract The industrial revolution was not only in terms of machine technology but also developed into information technology, such as the internet and applications. Micro businesses are growing rapidly along with technological developments. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) launched a total of 3.79 million micro, small and medium enterprises (MSMEs) that have used online platforms to market their products. This number is around 8 percent of the total MSME players in Indonesia, which is 59.2 million. Supporting the development of the Indonesian Institute of Accountants issued the Accounting Standards for Small Medium Enterprises in 2016 and effective January 2018. The UKM Ministry of Cooperatives followed up on the implementation of the standard by issuing applications for the preparation of microfinance reports under the Lamikro (Microfinance Report) in October 2017. September 2018 Lamikro has been downloaded more than 5000 downloaders. Convenience, simplicity and flexibility of the application attracts business people to use it. Lamikro's implementation on the achievement of these figures has not been said to be successful when compared to the 3.79 million business people who use online platforms especially if compared to 59 million micro-entrepreneurs in Indonesia. This essay aims to explore the potential of using Lamikro and offer alternative solutions so that the implementation of Lamikro effectively.

Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM Terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat

Abstrak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa dan sebagai katup pengaman perekonomian nasional. Hingga saat ini, UMKM masih termarjinalkan dan belum sepenuhnya memiliki akses terhadap permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan. Salah satu sumber masalah yang masih menjadi penghambat bagi pelaku UMKM untuk dapat meng-akses permodalan dari perbankan, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam tatakelola dan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar, sebagai salah satu syarat utama untuk dapat mengakses permodalan dari perbankan. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar dari pelaku usaha UMKM belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tatakelola keuangan. Namun demikian, sebagian besar dari pelaku usaha UMKM mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan guna pengembangan dan meningkatkan nilai ekonomi usaha mereka. Implikasi dari hasil penelitian ini berpengaruh terhadap regulator serta stakeholder untuk dapat melindungi dan memberdayakan pengusaha UMKM yang selama ini masih kesulitan untuk mengakses permodalan dari perbankan. Begitupula rekomendasi dan saran dari hasil penelitian bagi pemangku kepentingan, untuk dapat bersinergi dengan akademisi guna dapat memberikan pendampingan dan pelatihan akuntansi dan tatakelola keuangan secara komprehensip dan berkesinambungan. Sehingga, para pelaku UMKM dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tatakelola keuangan yang baik dan benar, dan memungkinkan mereka untuk dapat mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan guna meningkatkan dan pengembangan nilai ekonomi usaha. Abstract Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the pillars of the nation's economy and as a safety valve for the national economy. Until now, MSMEs are still marginalized and do not yet have full access to working capital from banks and financial institutions. One source of problems that is still an obstacle for MSMEs to be able to access working capital from banks, due to the lack of knowledge and expertise in the management and presentation of true and correct financial statements, as one of the main prerequisites for being able to access working capital from banks. The results of this study indicate that most of the MSMEs do not yet have the knowledge and skills in financial management. However, most of the MSMEs entrepreneurs have a strong desire to get access to capital from banks to develop and increase the economic value of their businesses. The implications of the results of this study affect regulators and stakeholders to be able to protect and empower MSMEs entrepreneurs who have been struggling to access working capital from banks. As well as recommendations and suggestions from the results of this study for stakeholders, to be able to synergize with academics to provide assistance and training in accounting and financial management comprehensively and sustainably. Thus, MSMEs able to have knowledge and skills to manage their finance, thus enabling them to be able to access working capital from banks and financial institutions to improve and develop the economic value of the business.

Teknik Audit PerAkun(an) Desa: Menuju Tata kelola Desa yang Transparan dan Akuntabel

Abstrak Pengauditan pada organisasi sektor publik menjadi isu penting guna mewujudkan good governance. Pemeriksaan tersebut merupakan investigasi independen terhadap beberapa kegiatan tertentu, dalam hal ini lebih difokuskan pada tata kelola keuangan desa dan akuntansi. Mekanisme audit merupakan mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik dalam hal ini lembaga pengelola kekayaan negara termasuk pemerintah desa dan pengelolaan dan pemerintahan keuangan desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa konsekuensi bahwa desa diberi kesempatan yang besar untuk mengurus sendiri pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Selain itu, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Besar dan vitalnya peran yang diterima desa tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus mampu menerapkan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraannya, dimana semua kegiatan akhir pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Audit Sektor Publik, Akuntansi & Tata Kelola Desa, Transparansi dan Akuntabilitas. Abstract Auditing for public sector organizations has become an important issue in order to realize good governance. The audit is an independent investigation of several specific activities, in this case it is more focused on village financial governance and accounting. Audit mechanism is a mechanism that can move the meaning of accountability in the management of the public sector in this case the state asset management institutions including the village government and village finance management and governance. The enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, has the consequence that villages are given a great opportunity to take care of their own governance and implementation of development to improve the welfare and quality of life of rural communities. In addition, the village government is expected to be more independent in managing the government and various natural resources they have, including the management of village finances and assets. The large and vital role that accepted by the village, of course,must accompanied by great responsibility and accountabilityas well. Therefore, the village government must be able to apply the principle of accountability in its governance, where all the end activities of village governance must be accountable to the village community in accordance with applicable laws and regulations. Keywords: public sector auditing, village accounting & governance, transparency and accountability.