scholarly journals ANALISIS TERHADAP FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI YOGYAKARTA MENGGUNAKAN PEMODELAN SISTEM DINAMIS

2020 ◽  
Vol 9 ◽  
Author(s):  
Erpin Habibah ◽  
Febi Novianti ◽  
Hanafi Saputra

<p><em>In  February  2019,  the  amount  of  waste  in  the  Piyungan,Yogyakarta, landfill  area,  was  increased.  The  heap  of  waste  harms  to  many  fields,  especially  to environmental  health.  Data  from  the  Department  of  Public  Works  Housing  and Energy Mineral Resources show that the volume of waste was increased meanwhile the  number  of  landfill  areas  was  significantly  decreased,  especially  from  2017  to 2018.  If  there  is  no  proper  solution,  this  issue  can  be  a  continuous  problem  and  a terrible  disaster.  The regulations about waste management had been built by government, even some  programs  in  waste  management  have  been launched to solve the waste problem. Nevertheles the real conditions did not accord with the goals. This descriptive study uses statistical methods for processing secondary and primary data which are analyzed based on dynamics system models. The results of this study indicate that the Yogyakarta waste management system is not good enough. The several influencing factors are the government policy is not yet fully known by the whole community, cultural attitudes and awareness of the community to care for waste are still low, and the landfill facilities are still  inadequate.</em></p><p><strong> </strong></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><strong> <em>Landfill, Public Awareness, Regulation, Waste  Management, Dynamics System.</em><em></em></strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstrak</strong></p><p>Pada Februari 2019 telah terjadi pembengkakan jumlah sampah di area TPA Piyungan, Yogyakarta. Data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral, menunjukkan selama kurun waktu 2015-2018 terdapat peningkatan jumlah volume sampah yang dihasilkan, sementara jumlah TPA mengalami penurunan yang signifikan terutama dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pola kontradiktif ini akan menjadi masalah berkelanjutan dan bahkan bisa menjadi bencana mengerikan apabila tidak ada penanganan tepat sasaran. Kebijakan pemerintah sampai saat ini sudah ada, bahkan beberapa program sudah dicanangkan untuk mengatasi permasalahan mengenai sampah. Meskipun demikian, kondisi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan harapan dan rencana pemerintah. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode statitik untuk pengolahan data sekunder dan primer kemudian dianalisis berdasarkan pemodelan sistem dinamis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sistem pengelolaan sampah Yogyakarta  belum  cukup  baik. Beberapa faktor  yang  mempengaruhi  diantaranya kebijakan pemerintah belum diketahui secara menyeluruh, budaya peduli sampah dan  kesadaran masyarakat masih rendah,  serta fasilitas TPA belum memadai.</p><p> </p><strong>Kata kunci: Kesadaran Publik, Pengelolaan sampah, Regulasi, Tempat pembuangan akhir, Sistem Dinamik.</strong>


2016 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Irmayanti Irmayanti

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan koneksi matematika mahasiswa/i melalui pembelajaran metakognitif di Semester IV Jurusan Matematika Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah mahasiswa/i semester IV matematika. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika dalam usaha peningkatan kemampuan koneksi matematika mahasiswa/i melalui pembelajaran metakognitif. Teknik pengumpulan data dengan cara: Observasi, tes, dan dokumen. Instrumen penelitian ini menggunakan: RPS, LKS, Tes dan Lembar Observasi. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk untuk siklus I untuk indikator 1, indikator 2, dan indikator 3 berdasarkan kategori Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Cukup (C),  Baik (B) dan Sangat Baik (SB) berturut-turut ada sebesar 63,88%, 77,76%, 80,55%, 63,88%, dan 5,54%. Setelah dilakukan pemberian tindakan dengan model pembelajaran Metakognitif, banyak mahasiswa/i yang berhasil meningkatkan kemampuan koneksi matematika pada akhir siklus II, untuk indikator 1, 2 dan 3 kategori Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Cukup (C),  Baik (B) dan Sangat Baik (SB) berturut-turut ada sebesar 13,88%, 44.43%, 33,32%, 116,65%, dan 91,65%. Dari penelitian ini dapat diperoleh simpulan bahwa melalui pembelajaran Metakognitif dapat meningkatkan kemampuan koneksi mahasiswa/i semester IV matematika Universitas Labuhanbatu. Kata Kunci: Kemampuan Koneksi Matematika, Pembelajaran Metakognitif. This study was conducted to determine the effect of household waste to the environment in terms of aspects of biology at the housing complex kel housekeeping earth. nevertheless compass excl. southern shoreline. This research is a field (Field Research) is a research .Populasi residents handle garbage Complex Graha Pertiwidalam citizens. Samples were done by using stratified random sampling.Untuk collect the necessary data in this study, the data collection tools used, ie observation, interviews, and Library Research.Teknik data collectors that researchers use is to conduct interviews with entrepreneurs as a developer Complex Graha Pertiwi the data collected from the field study will be presented systematically. The results of the research, that rubbish in Housing Complex Graha Pertiwi derived from household waste from residents who live in the complex. The type of waste that is often seen is composed of organic waste and garbage in the complex non organik.Setiap day Graha Pertiwi inmates on average to dispose of waste ranging from 1 kg / perharinya.Kesadaran high community waste management is big enough where their garbage stacked on the front page house and burned, so that the waste could not accumulate too lama.Kendala faced and penanggulangannyamasih efforts in creating public awareness of cleanliness lingkungan.Hal is seen from a habit of throwing garbage on tempatnya.Persepsi community about waste management is still concentrated in the government, whereas hygiene problem is a shared responsibility between the public and the government, the limited space for the collection and final disposal, as well as limited transportation funds rubbish. While a pile of garbage is increasing day by day. Keywords: Household Waste, Graha Pertiwi



Author(s):  
Sulasi Rongiyati

As a result of creativity, the creative economy product is an intellectual property that needs to be recognized as an intellectual work that has economic value and gets legal protection. This study analyzes the regulations established by the Government in providing protection against intellectual property rights (IPRs) to ekraf products and the application of such regulations in the city of Surakarta, Central Java and Denpasar City, Bali. Through normative and empirical juridical research methods, secondary and primary data are processed and analyzed qualitatively. The result of the research stated that IPRs protection policy toward creative economy product has been done by the government through IPRs legislations and regional policy related to IPRs protection for creative economy product referring to national policy. Preventive protection is provided through law in the form of economic benefits for the actors who register IPRs of creative economy product. However, the level of public awareness and understanding of the importance of IPRs, the communal nature of creative economy actors in Indonesia, and the nature of IPRs that must be registered for legal protection, cause IPRs protection for creative economy perpetrators is not optimal. At the level of implementation, the awareness and understanding of the perpetrators of the property rights become the key to the success of IPRs protection by the government. The lack of regional alignments has an impact on the not yet optimal economic benefits received by creative economy actors. Therefore, the government should intensify the socialization of IPRs and facilitate the registration of IPRs  for the perpetrators of creative economy. Institutional and regulatory support at the local level is also important to develop and protect the creative economy product.AbstrakSebagai suatu karya kreativitas, produk ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapat penghargaan sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh pelindungan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai regulasi yang dibentuk Pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap produk ekraf dan penerapan regulasi tersebut di kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, data sekunder dan primer diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan, kebijakan pelindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan kebijakan daerah terkait pelindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Pelindungan preventif diberikan melalui UU berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat pelindungan hukum, menyebabkan pelindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Pada tataran implementasi, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan pelindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku ekraf. Oleh karenanya pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf. Dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah juga penting dilakukan untuk mengembangkan dan melindungi produk ekraf. 



2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 146
Author(s):  
Sulung Satriyo Irkham ◽  
Muhammad Kamil ◽  
Saiman H

The problem of waste in Batu City can threaten tourism sector in this city. The Waste Management System Program is held by the Environment Agency (DLH) Batu City seems to be unable to access waste problems in the upstream sector, particularly  household waste from residential settlements. This lack capacity of the program followed up by DLH by organizing a waste bank program through the establishment of the Community Waste Bank (KBS) Kartini Sejati which coordinated around 60 waste banks in Batu City to be involved in waste management.This study aims to explain the involvement of KBS Kartini Sejati in waste management in co-production and the obstacles faced by it. The concept of co-production refer to an alternative concept in the implementation of public services where implementation focuses on the dominant role of the community, while the government or other parties such as the private sector are only facilitators. This research  use qualitative method by utilizing data from observations, interviews and documentation. The results of this study indicate that KBS Kartini Sejati in several of its activities which include training in waste management, waste management, and "Sapu Bersih Sanpah Nyemplung Kali" (Saberpungli) have applied the principles of co-production. It is due to those activities have implemented six co-production principles, namely the development of community capacity, mutually beneficial relationships between actors, network development, the government as a facilitator and catalyst, and the community as an important asset in implementing services. However, in its implementation, the waste bank program still has several obstacles such as the limitations of the budgetary resources, the decreasing level of public awareness to be active in waste banks, and the lack of innovation in waste managementKeywords: Co-production; waste management, waste bank



Author(s):  
Gaurav Khandelwal

Bio medical waste (BMW) disposal is a very important yet a challenging task. Health care waste contains potentially harmful microorganisms, which can infect hospital patients, health workers, and the general public. Exposure to hazardous health care waste can result in disease or injury. The Government of India has been laying down rules, namely, Bio Medical Waste (Management and Handling) Rules, in 1998, COVID-19 pandemic and its consequent biomedical waste is an unprecedented challenge worldwide. Biomedical waste generated during COVID-19 patient isolation, testing and care needs special consideration as it challenges the previous notion that only 15–20% of waste can be considered infectious. With establishment of new home quarantine facility, isolation/quarantine centers the chances of general waste getting contaminated with biomedical waste has increased exponentially. The key step in COVID19 waste management is segregation of biomedical waste from solid waste. Waste generated from COVID19 patients is like any other infectious waste, therefore creating public awareness about the COVID19 waste hazards and segregation at source is highlighted in all guidelines as a recommendation.



2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Bintarsih Sekarningrum ◽  
Desi Yunita

There is a connection between the behaviour of throwing waste into the river with the community perspective about river. The behaviour of people throwing waste into the river assosiated with the lack of availability of facilities dispose of waste in the area and looked at the river as an object or place that is easiest to throw garbage into the river. Related to these problems, this research describes the community who doing the social movement in waste management a long the river, as well as analyzing patterns of community organizing in waste management.The approach used is a qualitative method of data collection techniques consisted of observation, interviews and focus group discussions. Research shows that the government has made efforts through the program "Clean Cikapundung River", and waste management efforts, sediment transport and manufacture kirmir on a riverbank to prevent abrasion. However Cikapundung still dirty and full of trash. To overcome these problems, there are many communities who awakened and stirred to make an effort in order Cikapundung no longer become dumping grounds. The movement to strive for existence of the river can be used again as an important source of livelihood for the people. Community was formed to instill public awareness of the environment, especially rivers, in the form of an appeal and a call to people not to throw garbage into the river and do the cleaning and arrangement along the river so that the river Cikapundung clean and free of trash based on solidarity and mutual assistance. The social movements showed public awareness to make changes to their environment, especially the problem of waste in the river.



Wajah Hukum ◽  
2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 442
Author(s):  
Reonaldy Saputra Hutgalung ◽  
Oci Senjaya

Waste problems in Indonesia will increase due to public awareness of serious waste problems. The problem of waste management is an issue that we must solve together in order to grow a sense of love and concern for a clean and healthy environment. The research method that we use is the empirical method by directly visiting the Karawang Environmental Office, by directly interviewing the head of the UPTD 1 DLHK (Karawang Environmental Service) namely Mr. Luki, asking about providing solutions and the government's own movement to the problem of the waste management process in Ulekan Village. in order to create a quality environment that is healthy and clean. Referring to the definition of waste and its types, it is necessary to handle and manage waste in a good way. Referring to information from the Department of Public Works of Semarang City (2008), waste management can be done with 3R waste management, namely: Reuse (Reuse), Reduce (Reduce), Recycle (Recycle). Given the increasing population growth every day, the waste produced by each citizen will increase and create problems regarding waste that accumulates and is scattered. This is exacerbated by inadequate places and locations for waste disposal, there is still a lack of public understanding of the benefits of waste. Various things have led to a decline in environmental quality which has a negative impact on the community.



Author(s):  
Ni Nyoman Sukerti ◽  
I Gusti Ayu Agung Ariani ◽  
I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati

Customary law is the law of life and as a guideline to behave in social life. While the government through Presidential Decree No. 9 of 2000 on Gender Pengharusutaan in National Development. In connection with these two problem are; 1). What is the meaning of the gender ideology? and 2). How the ideological implications of the customary law of Bali? This study is a socio-legal, where field data as primary data. The results of the study addressed that there are two groups; The first group's view justify Balinese customary law is sound and reflects the uniqueness of Balinese society, women are not involved in decision-making in the family, a decision was taken on the deal man. In the field of inheritance girls are not taken into account. So the first group did not reflect the views of gender ideology, while the second group's view, gave the reason that customary law is difficult to change, to change requires public awareness, awig-awig has not set things up in accordance with the development of society and legislation can be made perarem. Most respondents have not gender responsive and only a small portion gender responsive and progressive-minded. Thus gender ideology customary law is not implicated in Bali. Factors that become barriers that the legal culture of the Balinese people, the patriarchal customary law is still strong binding Balinese life. The conclusion that the meaning of gender ideology implies equality of men and women and it is not affected by the customary law of Bali, because of the legal culture of society and customary law still strong binding. Hukum adat adalah hukum kehidupan dan sebagai pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan sosial. Sedangkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kesehatan Jender dalam Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan kedua masalah tersebut adalah; 1). Apa arti ideologi gender? Dan 2). Apa implikasi ideologis hukum adat Bali? Penelitian ini bersifat sosio-legal, dimana data lapangan sebagai data primer. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada dua kelompok; Pandangan kelompok pertama tentang membenarkan hukum adat Bali adalah suara dan mencerminkan keunikan Bali, wanita tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, sebuah keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan manusia. Di bidang warisan anak perempuan tidak diperhitungkan. Jadi kelompok pertama tidak mencerminkan pandangan ideologi gender, sedangkan pandangan kelompok kedua, dengan alasan bahwa hukum adat sulit untuk berubah, untuk berubah membutuhkan kesadaran masyarakat, awig awig tidak mengatur segala sesuatu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan perundang-undangan bisa dibuat perarem. Sebagian besar responden belum responsif terhadap gender dan hanya sedikit yang responsif terhadap gender dan progresif. Dengan demikian ideologi gender hukum adat tidak dilibatkan di Bali. Faktor-faktor yang menghambat budaya hukum masyarakat Bali, hukum adat patriarkhi masih mengikat kehidupan masyarakat Bali yang kuat. Kesimpulan bahwa makna ideologi gender menyiratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan tidak terpengaruh oleh hukum adat Bali, karena budaya hukum masyarakat dan hukum adat yang mengikat.



2016 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Risma Delima Harahap

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sampah rumah tangga terhadap pelestarian lingkungan ditinjau dari aspek biologi di komplek perumahan graha pertiwi kel. urung kompas kec. rantau selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).Populasi penelitian adalah warga Komplek Graha Pertiwidalam menangani sampah warganya. Sampel dilakukan dengan menggunakan teknik stratifikasi random sampling.Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan alat pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan Library Research.Teknik pengumpul data yang peneliti gunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan Pengusaha sebagai pengembang Komplek Graha Pertiwi.Data yang terkumpul dari lapangan penelitian akan disajikan secara sistematis. Hasil penelitian, bahwa sampah di Komplek Perumahan Graha Pertiwi berasal dari sampah rumah tangga dari penduduk yang bermukim di komplek tersebut. Adapun jenis sampah yang sering terlihat terdiri sampah organik dan sampah non organik.Setiap harinya di kompleks Graha Pertiwi para penghuni rata-rata bisa membuang sampah berkisar 1 kg/perharinya.Kesadaran masyarakat yang tinggi akan pengolahan sampah cukup besar dimana sampah mereka tumpuk di halaman depan rumah dan langsung dibakar, sehingga sampah tidak sempat menumpuk terlalu lama.Kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannyamasih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan.Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya.Persepsi masyarakat tentang penanganan sampah masih tertumpu pada pemerintah, padahal masalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah,terbatasnya lahan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya dana transportasi sampah. Sementara tumpukan sampah meningkat dari hari ke hari. Kata Kunci: Sampah Rumah Tangga, Perumahan Graha Pertiwi This study was conducted to determine the effect of household waste to the environment in terms of aspects of biology at the housing complex kel housekeeping earth. nevertheless compass excl. southern shoreline. This research is a field (Field Research) is a research .Populasi residents handle garbage Complex Graha Pertiwidalam citizens. Samples were done by using stratified random sampling.Untuk collect the necessary data in this study, the data collection tools used, ie observation, interviews, and Library Research.Teknik data collectors that researchers use is to conduct interviews with entrepreneurs as a developer Complex Graha Pertiwi the data collected from the field study will be presented systematically. The results of the research, that rubbish in Housing Complex Graha Pertiwi derived from household waste from residents who live in the complex. The type of waste that is often seen is composed of organic waste and garbage in the complex non organik.Setiap day Graha Pertiwi inmates on average to dispose of waste ranging from 1 kg / perharinya.Kesadaran high community waste management is big enough where their garbage stacked on the front page house and burned, so that the waste could not accumulate too lama.Kendala faced and penanggulangannyamasih efforts in creating public awareness of cleanliness lingkungan.Hal is seen from a habit of throwing garbage on tempatnya.Persepsi community about waste management is still concentrated in the government, whereas hygiene problem is a shared responsibility between the public and the government, the limited space for the collection and final disposal, as well as limited transportation funds rubbish. While a pile of garbage is increasing day by day. Keywords: Household Waste, Graha Pertiwi



2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 08-17
Author(s):  
Joko Susanto

Estimated solid waste generated in Bungo District in a day is about 143 tons, and the leading sector in waste management in Bungo Regency is the Office of the Environment, identifying problems in implementing Bungo District Regulation No. 6/2015 on Waste Management in Tanjung Gedang Village, among others: Lack Temporary Shelter, low participation and awareness of the community in maintaining cleanliness, lack of socialization from the government to the community towards the Regional Regulation. The purpose of this study is to examine in depth related to the implementation and inhibiting factors in the implementation of the Regional Regulation in Tanjung Gedang Village. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The informants in this study numbered twelve people who were determined by purposive sampling and accidental sampling techniques. The results of this study note that the implementation of Waste Management in Tanjung Gedang Urban Village has not been implemented in accordance with the established regulations, it can be seen from the implementation of rights, obligations, prohibitions, waste management, and sanctions that have not been implemented in accordance with the rules has been established. The inhibiting factors in the implementation of the Regional Regulation are: there is no location and geographically Tanjung Gedang Village is near the riverbanks, making it difficult to create a Temporary Shelter, and there is no waste handling activity. Lack of adequate waste management facilities causes low participation and public awareness in maintaining environmental cleanliness. The limited budget causes a lack of socialization of the Regional Regulation to the public, and there is no firm action from the Government on the enforcement of the norms that have been regulated therein.



Pondasi ◽  
2020 ◽  
Vol 25 (1) ◽  
pp. 63
Author(s):  
Marlita Riali

AbstractWaste becomes one of the crucial problems, even including cultural problems, because the impact will disrupt all aspects of life. Most landfills are operated using an open dumping system even though the landfill is designed with a sanitary landfill system. Therefore proper handling is needed to reduce the risks associated with waste problems. One of the waste handlings that can be done is with a sustainable waste management system, which is the concept of zero waste. This is in line with the efforts of the SDGs' target to state that the country as a whole can reduce waste generation through prevention, reduction, recycling, and reuse. This study uses a descriptive qualitative method with a technical approach to the analysis of literature studies in examining zero waste-based waste management systems through several case studies, namely the City of Canberra, South Korea, Sweden, Brazil, Japan, and Germany. The results showed that implementing the waste management system with the concept of zero waste required the collaboration of all parties not only stakeholders, and indirectly the cultural characteristics of the community played an important role to realize the concept of zero waste because of the need for high public awareness. And essentially all parties, both the government and the community want to reduce the amount of waste from both sources and landfills and improve the recycling system to create an ideal city. Keywords: Municipal Waste, Waste Management, Zero Waste AbstrakSampah menjadi salah satu permasalahan yang krusial bahkan termasuk masalah kultural karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu semua aspek kehidupan. Sebagian besar tempat pembuangan sampah dioperasikan dengan menggunakan sistem open dumping walaupun TPA tersebut didesain dengan sistem sanitary landfill. Oleh sebab itu diperlukan penanganan yang tepat untuk mengurangi resiko terkait masalah sampah. Salah satu penanganan sampah yang dapat dilakukan adalah dengan sistem pengolahan sampah berkelanjutan yaitu konsep zero waste. Hal ini sejalan dengan upaya target SDGs menyatakan bahwa negara secara menyeluruh mampu mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan pemakaian kembali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknis analisis studi literatur dalam mengkaji sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste melalui beberapa studi kasus yaitu Kota Canberra, Korea Selatan, Swedia, Brasil, Jepang, dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menerapkan sistem pegelolaan sampah dengan konsep zero waste diperlukan kerjasama semua pihak tidak hanya pemangku kepentingan, dan secara tidak langsung komitmen masyarakat berperan penting untuk mewujudkan konsep zero waste karena perlunya kesadaran masyarakat yang tinggi. Dan pada hakekatnya semua pihak baik pemerintah dan masyarakat menginginkan untuk mengurangi jumlah sampah baik dari sumber maupun TPA dan meningkatkan sistem daur ulang untuk mewujudkan kota yang ideal.Kata Kunci : Sampah Kota, Pengelolaan Sampah, Zero Waste



Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document