scholarly journals TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MEMILIKI KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

2020 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 310
Author(s):  
Stefanie Waringga Y. ◽  
Albertus Sentot Sudarwanto

<p>Abstract<br />This article aims to review the responsibilities of a notary who has a position as an Acting Land Acting  Officer (PPAT) in making a Power of Attorney to Charge Mortgage. This legal research uses empirical research methods, namely examining primary data in the field then proceed with secondary data. SKMHT must be made with a notary deed or deed of Land Deed Maker (PPAT), this is in line with what has been written and stipulated in Law Number 4 of 1996 concerning Underwriting Rights (UUHT). Making SKMHT made by a notary is guided by Article 38 of Act Number 2 of 2014 juncto Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, whereas if the manufacture is carried out by PPAT then follow the rules stated in the Regulation of the Head of National Land Agency Number 8 2012 (Perkaban 8/2012). The implementation of related regulations that have been written and stipulated is in fact there is a conflict issue, namely that there is a provision of notaries required to make SKMHT using the SKMHT format which is regulated in Perkaban Number 8 of 2012.<br />Keywords: Responsible; Notary; PPAT; Deed of Power of Attorney to Charge Mortgage</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan mengkaji mengenai tanggung jawab notaris yang memiliki jabatan sebagai Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) di dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu meneliti data primer di lapangan kemudian dilanjutkan dengan data sekunder. SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini selaras dengan yang telah tertulis dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pembuatan SKMHT yang dibuat oleh notaris berpedoman pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan apabila pembuatannya dilakukan oleh PPAT maka mengikuti aturan yang telah tertera di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban 8/2012). Implementasi regulasi terkait yang telah ditulis dan ditetapkan tersebut nyatanya justru terdapat persoalan, yakni bahwa ada ketentuan notaris diwajibkan membuat SKMHT dengan menggunakan format SKMHT yang diatur di dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012.<br />Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; PPAT;  Akta SKMHT</p>

Acta Comitas ◽  
2021 ◽  
Vol 6 (01) ◽  
pp. 152
Author(s):  
Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo ◽  
I Wayan Wiryawan

This writing aims to determine the role and responsibility of the notary in obtaining a will. The author uses empirical research methods with a fact approach and primary data along with secondary data. The result of the research shows that the role and responsibility of the Notary Public in obtaining a will is to apply for a will. If there is a will made by the deceased based on the statement obtained, the notary is responsible for reading the contents of the will, in addition to being the party authorized to read the will, the notary is also the middle party to calm and provide an explanation if questions arise by the heirs. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris untuk memperoleh surat keterangan wasiat. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan fakta dan data primer berikut data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab Notaris dalam hal memperoleh surat keterangan wasiat adalah melakukan permohonan surat keterangan wasiat. Apabila terdapat wasiat yang dibuat oleh Almarhum berdasarkan keterangan wasiat yang diperoleh maka Notaris bertanggung jawab untuk membacakan isi dari wasiat tersebut, selain menjadi pihak yang berwenang untuk membacakan wasiat tersebut, Notaris juga sebagai pihak tengah untuk menenangkan dan memberikan penjelasan apabila timbul pertanyaan oleh ahli waris.


2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 144-151
Author(s):  
Kurniati Kurniati ◽  
Baso Madiong ◽  
Zulkifli Makkawaru

Sengketa tanah merupakan hal yang sering terjadi dan salah satu perkara yang paling banyak diajukan ke pengadilan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dikarenakan penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dalam menyelesaikan perkara sengketa dilakukan sebuah mediasi dari kedua belah pihak yang dilakukan seorang camat dan melakukan penandatangan surat perjanjian damai. Camat melaksananakan mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak hanya sebatas menengahi permasalahan masyarakatnya agar diselesaikan secara kekeluargaan. Camat sebagai pemerintah setempat sudah seharusnya tidak tinggal diam apabila terjadi kekacauan di dalam masyarakatnya. Hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Manngarabombang, Kabupaten Takalar berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Land disputes are a frequent occurrence and one of the most cases brought to court. In this study, researchers used empirical research methods. Because this study examines people in the relationship of life in society, the empirical legal research method can be said as sociological legal research. In resolving the dispute case, a mediation between the two parties is carried out by a district head (Camat) and signing a peace agreement. Camat carries out mediation or reconciles the two parties only to mediate the problems of the community so that they are resolved amicably. Camat as the local goverment should not remain silent when there is chaos in the community. The results of mediation in resolving land disputes in Mangngarabombang district, Takalar Regency succeeded in reaching a peace agreement between the two parties.


FIAT JUSTISIA ◽  
2021 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 75-92
Author(s):  
Merry Tjoanda

This research aims to determine and analyze the law consequences of overmacht in credit agreements due to the Covid-19 Pandemic and as legal remedies for settlement of the credit agreement due to the Covid-19 Pandemic. This research is socio-legal research, a combination research method between doctrinal law research methods and empirical legal research methods. This research was conducted in banking institutions and financing institutions in Ambon City, namely at Bank Mandiri Ambon Branch Office, BCA Ambon Branch Office, Bank Artha Graha Ambon Branch Office, and BFI Limited Company Ambon Branch Office. The types of research data are primary data and secondary data, obtained through literature study and interviews. Based on the results of the research, the Covid-19 Pandemic is a non-natural disaster, so it is categorized as a relative overmacht, so the result of the comparative overmacht law in the credit agreement due to the Covid-19 Pandemic in Ambon City has not changed the risk burden in the sense that the Debtor still fulfills their achievements after the outbreak of Covid - 19 Pandemic is over. The legal effort that can be taken to settle credit agreements due to Covid-19 Pandemic in Ambon City is through credit restructuring in the form of lowering interest rates, extending the period, reducing principal arrears, and reducing interest arrears as determined by the government to be implemented by the bank or financing institutions with debtors.


2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 43
Author(s):  
Iman Pasu Marganda Hardianto Purba ◽  
I Made Suwanda ◽  
Agus Satmoko Adi ◽  
Rahmanu Wijaya

ABSTRACTThis study aims to examine the policy synergy between the Provincial Government of East Java and the Central Government in dealing with Covid-19. The urgency of this study is to explain to what extent policies between the Local Governments and the Central Government are in sync. This research uses legal research methods. Primary data includes statutory regulations, especially the Law on Health quarantine and secondary data such as previous research, expert opinion, and other relevant document data. This study concludes that the East Java Provincial Government and the Central Government have a synergy in dealing with Covid-19 in Indonesia. However, neither the legal products that are produced nor policies that are political in nature do not conflict with one another.  ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat dan dalam menghadapi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah menjelaskan sejauhmana kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sinkron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang tentang karantina Kesehatan dan data sekunder seperti penelitian terdahulu, pendapat para pakar, dan data dokumen lain yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat memiliki sinergi dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Baik produk hukum yang dihasilkan maupun kebijakan yang bersifat politis, tidak bertentangan satu sama lain. 


Author(s):  
Theresia Anita Christiani

Objective - this study has the objective to study (assess) the law of the state of society. Methodology/Technique - Develop the method based on the shortcoming and Critical analysis of previous publications. Findings - –The results of normative law research are prescriptive in nature: the norms provide a prescription as to how one should behave in accordance with the norms. Normative legal research involves the study of the law as an object and removes any non-legal material from the scope of this research. In contrast, empirical legal research focuses on the application of laws in society. Novelty - This research paper analyses this dichotomy between normative and empirical research and assesses its relevance and usefulness in legal research. Type of Paper - Conceptual Keywords: Research; Normative Research; Empirical Legal Research, Law, Study.


SASI ◽  
2020 ◽  
Vol 26 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Musa Darwin Pane ◽  
R. Ficry Sukmadiningrat ◽  
Maulana Nur Rasyid

The general election does not always run smoothly where in some practices there is money politics carried out by prospective leaders by distributing some money to the public with the aim of electing the prospective leader at the time of voting. This research uses the empirical normative legal research method which is a merger of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. Normative-empirical research methods regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in every particular legal event that occurs in a society. The method of approach in this research uses secondary data consisting of primary legal materials (data obtained directly from people's lives by means of interviews), secondary legal materials and tertiary legal materials. Money politics activities carried out by prospective leaders become a habit in conducting general elections to attract the public so that they vote because most people do not believe or are not affected by the vision and mission and programs presented by the prospective leaders. Money politics has become a recognized practice at various levels of the general elections from the presidential election to the village head due to the lack of strict supervision and enforcement of general elections that should be free, safe, honest, fair, and secret.


2020 ◽  
Vol 1 (01) ◽  
pp. 112-127
Author(s):  
Budiman Sinaga ◽  
Baru Tulus Obtain Siambaton ◽  
Adirman Budi Nduru

Currently, registration and registration of intellectual property in Indonesia are still deficient compared to other countries. Therefore, it is necessary to research the registration and recording of intellectual property that is still low and efforts to improve the registration and recording of intellectual property in Indonesia. This study wants to find out the cause of registration and recording of intellectual property so that the required data is secondary data and primary data. Therefore, this research used normative and sociological legal research methods together to be able to complement each other. Based on the results of the study can be concluded as follows. Registration and recording of intellectual property in Indonesia are still low because the public does not know much about registration and recording. Also, the public feels free to do registration and recording because the enforcement of intellectual property law is still low as law enforcement is still not firm in the event of piracy of intellectual property. Various efforts have been made to increase the registration and recording of intellectual property in Indonesia, among others, through the enforcement of intellectual property laws that are getting better and registration and recording of intellectual property that is getting easier and cheaper. 


2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 875
Author(s):  
Rafael Angelo Dias ◽  
Suyud Margono

In submitting a bankruptcy application, the applicant must submit evidence to prove the existence of a debt. The specialty of proof in the law of bitterness is the existence of simple proof, according to the juridical requirements as referred to in Article 8 paragraph (4) according to the juridical requirements as referred to in article 2 paragraph (1) of the bankruptcy law. This simple proof can also cause problems. One concrete form of the problem that arises in this simple verification in practice is the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court with the decision number: 04 / Pdt-Sus.Pailit / 2015 / PN.Niaga / JKT.PST between the Service Authority Commissioner Board and PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. The problem is how to apply simple evidence in the case. This writing uses normative legal research methods which are based on primary data and secondary data which are analyzed descriptively with conceptual and legislative approaches. Based on the analysis according to Article 8 paragraph (4) in conjunction with Article 2 paragraph (1) UUKPKPU, it can be stated that the debt of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya has been proven in a simple manner, but the Judges in the decision rejected the application on the grounds that the debt proof was not simple. 8 paragraph (4) UUKPKPU.


2020 ◽  
Vol 19 (2) ◽  
Author(s):  
Rio Saputra ◽  
Mokhammad Najih

<p><em>Suspects have the right to obtain legal assistance, especially for suspects who are classified as economically disadvantaged in accordance with Article 56 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The facts show that there are many irregularities in the implementation of legal aid, therefore it is necessary to know about the implementation of free legal aid for suspects who are incapacitated at the level of investigation and the factors that become obstacles in the implementation of legal aid. This legal research is an empirical legal research and this research is descriptive in nature. The data used are primary data and secondary data. The techniques used to collect data were document study techniques and interview techniques. Inhibiting factors affecting the implementation of free legal aid for suspects who are unable at the level of investigation can be classified and differentiated into 3 factors, namely, legal substance, legal structure, and legal culture).</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Legal Aid, Criminal Cases</em></p>


Acta Comitas ◽  
2016 ◽  
Author(s):  
Ni Wayan Tirtawati ◽  
I Dewa Gde Atmadja ◽  
Gde Marhendra Wijaatmadja

Pawnshop Company is a State Owned Enterprises (SOEs), which is engaged in the business of providing credit services and applicable statutory lien for anyone with a moving objects collateral requirement. In order to develop the business, so Government Regulation No. 103 of 2000 was issued, stated of the granting of the loan based on the collateral of fiduciary money. As an institution that provides credit to guarantee the fiduciary shall comply with the provisions set out in Law No. 42 of 1999, especially Article 11, paragraph (1) which states that the objects are burdened with fiduciary collateral required to be registered, but in reality there is no Pawnshop Company comply with Article 11 paragraph (1) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. Based on the gap das sein and das sollen, then can be formulated the problem of how fiduciary guarantee enrollment application pursuant to Article 11 paragraph (1) of Law No. 42 of 1999 on Company Pawnshop and how execution of fiduciary insurance company that is not registered by the Company Pawnshop when borrowers are in default. Empirical legal research is used in this thesis, because it’s getting out of the gap between das Sein and das sollen. The approach used in this thesis is the legislation approach, case-based approach, and the analytical approach. The nature of the research in this study was a descriptive study, sites in the Pawnshop Company branch Denpasar and Tabanan. The data used in this thesis is the primary data / field data and secondary data / literature. Data collecting techniques used in this thesis is planned interview techniques and reading literature. Sampling techniques used in this thesis is purposive sampling and the data obtained are presented in descriptive qualitative. The results of this problem study is application of fiduciary guarantee enrollment on the Pawnshops Company, that disobedience to law number 42 of 1999 Article 11 paragraph (1) was happened, while the execution of fiduciary insurance company that is not registered by Pawnshop Company if debtor in default is done by a family way.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document