Pemenuhan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah

This study aims to analyze to what extent the provision of the rights of special needs groups has been implemented and provide recommendations related to the additional infrastructure outside the regulation of the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform (PANRB) Number 17 of 2017. This study is vital since the government institutions still lack attention to fulfilling the rights of persons with disabilities. In accordance with the mandate of Law Number. 25 of 2009 concerning Public Services, public service providers are obliged to provide special facilities and infrastructure for special needs groups without any additional charge. The research method used in this research is descriptive qualitative by analyzing the existing literature (library research). Then data collection through field observations (observations), interviews, and other library sources. This study tries to look at the completeness of special facilities and infrastructure for people with special needs that are provided by recommending twenty-two standards for infrastructure intended for “people with special needs”. Some public service providers relatively have almost met the standards. However, there are also public service providers which still need to be encouraged to meet these standards. It is necessary to have the political will of regional leaders to prioritize the provision of facilities and infrastructure to support public services for people with special needs. Amid limited regional resources, prioritizing the stages of fulfilment (road map) of these special facilities needs to be prepared, and partnerships also collaborations with other strategic partners can be developed to help meet these special service standards. There are limitations in this research: only three public service providers are the locus of the study, including hospitals, the Department of Population and Civil Registration, and the Department of Investment and the One-Stop Service, so that it does not represent the condition of public services in a city. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak-hak kelompok berkebutuhan khusus telah diimplementasikan dan memberikan rekomendasi terkait dengan sarana-prasarana tambahan di luar peraturan Kementerian PANRB Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih kurangnya perhatian lembaga pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sesuai pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus tanpa pembebanan biaya tambahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan, wawancara, dan sumber pustaka. Hasil penelitian menggambarkan kondisi sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang disediakan dengan merekomendasikan dua puluh dua standar sarana prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Beberapa penyedia pelayanan publik relatif sudah memenuhi sarana prasarana tersebut. Namun, juga terdapat penyedia layanan publik yang perlu didorong untuk memenuhi standar pelayanan khusus tersebut. Untuk memenuhi standar pelayanan bagi kelompok rentan, diperlukan political will pemimpin daerah untuk turut memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Di tengah keterbatasan sumberdaya daerah, maka pengutamaan tahapan pemenuhan (road map) fasilitas khusus tersebut perlu disiapkan, serta pola-pola kemitraan dan kolaborasi dengan mitra strategis lainnya dapat dikembangkan untuk membantu memenuhi standar pelayanan khusus tersebut. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya mencakup tiga penyelenggara pelayanan publik, yang meliputi RSUD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga tidak menggambarkan kondisi pelayanan publik suatu daerah. Kata Kunci: pelayanan publik, aksesibilitas, berkebutuhan khusus, fasilitas, infrastruktur

Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat

This study evaluates the West Java Provincial Government's policy in handling the Covid-19 pandemic by focusing on organizational, substance, and political aspects by mapping targets, supporting factors, obstacles, and impact analysis. The Covid-19 pandemic has brought a tremendous impact on the health sector and economic growth in West Java. Policies related to the pandemic handling by West Java Provincial Government in synergy with the Central Government and Regency/City Governments have been carried out intensely and continuously since the beginning of 2020. Various stimuli were carried out by the West Java government to reduce the spread of Covid-19 as well as to recover economic condition in West Java. The wave of Covid-19 has occurred twice, at the end of 2020 and after Eid in 2021. Various policies have been implemented, and after almost one and half years of running, that policy can be evaluated. This research used the qualitative method. Data collection techniques were carried out by collecting secondary data, observation and interviews. The study results showed that the Covid-19 handling policy in West Java Province, apart from organizational, substance and political elements, a crucial element as the driving force for the optimal COVID-19 handling policy was the community support and participation (human society), which had been tested during the crisis. It is proven that currently, West Java Provincial Government can reduce the mortality rate of COVID-19 patients and the occupancy of hospital beds below WHO standards. The limitations of this research only look at the three elements that become the instrument of policy evaluation. The policy recommendations offered are implementing a stimulus program in the form of affirmative policies and program-based budget support in the work to reactivate the real sector and encourage the growth of people's purchasing power and create a communication forum that can promote economic recovery in West Java. Abstrak Artikel ini membahas evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menitikberatkan kepada aspek organisasi, aspek substansi dan aspek politis dalam penanganan Covid-19 dengan melakukan pemetaan sasaran, faktor pendukung, penghambat dan analisis dampaknya. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang luarbiasa di sektor kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa barat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dilakukan secara intens dan berkelanjutan sejak awal tahun 2020. Berbagai stimulus dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat guna menurunkan angka penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Gelombang lonjakan Covid-19 sudah terjadi dua kali yaitu di akhir tahun 2020 dan pasca lebaran tahun 2021. Berbagai kebijakan telah diimplementasikan, dan setelah hampir satu setengah tahun berjalan, kebijakan penanganan Covid-19 ini sudah dapat dievaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder, observasi dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa barat selain melibatkan unsur organisasi, substansi dan politis maka ada unsur yang sangat penting yang merupakan pendorong kebijakan penanganan covid ini optimal, yaitu dukungan dan partisipasi masyarakat (human society). Pentingnya peran mereka telah teruji di masa krisis dan terbukti bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa barat dapat menurunkan angka kematian pasien Covid-19 dan keterisian tempat tidur rumah sakit di bawah standar WHO. Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah dijalankannya program stimulus berupa kebijakan afirmatif serta dukungan anggaran berbasis program pada karya untuk menggerakan kembali sektor riil serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat, dan di buatnya forum komunikasi yang dapat mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Keterbatasan penelitian ini adalah kajian hanya melihat dari ketiga unsur yang menjadi instrument evaluasi kebijakan. Kata kunci: evaluasi kebijakan, Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tourism Village Management Requires Good Tourism Governance: Study in the Kampung Lampion Code 18 Yogyakarta area

The objective of this research is to fully understand the use of the Good Tourism Governance principles in the management of the tourist villages of the Kampung Lampion Code 18 in Yogyakarta. There was a negative perception of settlements around the Code river, Yogyakarta. They were considered to cause river water pollution, narrowing of rivers, sedimentation and flooding. Then, the community changed that perception. Together with the Non-Governmental Organization the Center for Civic Engagement & Studies and assisted by several university students, they turned the area into a tourist spot with the name Kampung Lampion Code 18. This is qualitative research with a descriptive method. Data analysis was applied at both the first step (data processing) and the second step (interpretation). The study results indicate that the management of Kampung Lampion Code 18 has tried to apply the principles of good tourism governance. However, its implementation has not been effective. Stakeholder synergy has not been realized, training programs have not been sustainable, the benefits of tourism have not been widely felt, have not encouraged local ownership, and promotion is still minimal. The limitations of this study are that it relies heavily on the researcher's interpretation of the interview data; therefore, the possibility of bias persists. However, this study suggests the need for Good Tourism Governance Principles if the village wants to compete as an alternative tourism destination. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip Good Tourism Governance dalam pengelolaan kampung wisata di kawasan Kampung Lampion Code 18 Kota Yogyakarta. Berawal dari keberadaan permukiman di sekitar sungai Code yang dianggap membawa dampak negative seperti pencemaran air sungai, penyempitan badan sungai, serta erosi, dan sedimentasi yang menyebabkan banjir. Kemudian, masyarakat sekitar sungai Code merubah persepsi tersebut. Bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Center for Civic Engagement & Studies dan dibantu oleh beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, mengubah permukiman di bantaran sungai Code menjadi kawasan wisata dengan nama Kampung Lampion Code 18. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dua tahap baik analisis pada langkah permulaan (pengolahan) maupun langkah lanjut (penafsiran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good tourism governance dalam pengelolaan kampung wisata di kawasan Kampung Lampion Code 18 sudah diterapkan, namun penerapannya belum optimal. Hal tersebut terlihat dari sinergitas pemangku kepentingan belum sepenuhnya terwujud, program pelatihan belum berkelanjutan, manfaat wisata dan kemitraannya belum dirasakan secara luas, belum mendorong kepemilikan lokal, promosi masih minim dan berdiri sendiri-sendiri, serta pedoman monitoring dan evaluasi program masih sederhana. keterbatasan penelitian adalah subjektivitas peneliti. Studi ini sangat bergantung pada interpretasi peneliti tentang makna yang ditunjukkan dalam wawancara; oleh karena itu, kemungkinan bias tetap ada. Prinsip Good Tourism Governance tersebut perlu dioptimalkan apabila kampung wisata di kawasan Kampung Code Lampion 18 hendak dijadikan alternatif wisata yang berdaya saing. Kata kunci: good tourism governance, kampung wisata, dan Kampung Lampion Code 18

Implementation Gender-Responsive Budget: The Constraints and Their Coping Strategies

This study aims to evaluate the implementation of the gender-responsive budget, its constraints and the strategies to cope with it. This research is motivated by the lack of response of both central and local governments to implementing gender-responsive budget ideas. This study applied the systematic literature review (SLR) method through three stages: Planning, Conducting and Reporting on research results published over the past five years in five international scientific databases, namely the SAGE Journal, Science Direct, Springer Link, Emerald and Google Scholar. The results showed that the implementation of gender-responsive budgets requires strong support from the government and citizens. The obstacles faced in implementing a gender-responsive budget are weak supporting policies, lack of government commitment, lack of understanding of gender concepts, low political support, and reluctance to change. Then the strategies to overcome these obstacles are: determining the focus of budgeting, strengthening the dimension of communication, strengthening commitments, strengthening the quality of human resources, establishing planning and budgeting sections, and building cooperation with institutions. Since the study applied the systematic literature review (SLR) method, the study has a limitation regarding first-hand data. It suggested further research with first-hand data to find out more detail and contextual information on the implementation of the gender-responsive budgets in respective government institutions. Abstrak Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran responsif gender, kendalanya, dan strategi mengatasinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya respon pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan gagasan anggaran yang responsif gender. Penelitian ini menerapkan metode systematic literature review (SLR) melalui tiga tahap: Planning, Conducting dan Reporting terhadap hasil penelitian yang dipublikasikan selama lima tahun terakhir di lima database ilmiah internasional, yaitu SAGE Journal, Science Direct, Springer Link, Emerald dan Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi anggaran yang responsif gender membutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan anggaran yang responsif gender adalah lemahnya dukungan kebijakan, kurangnya komitmen pemerintah, kurangnya pemahaman konsep gender, rendahnya dukungan politik, dan keengganan untuk berubah. Kemudian strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah: penentuan fokus penganggaran, penguatan dimensi komunikasi, penguatan komitmen, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan seksi perencanaan dan penganggaran, serta membangun kerjasama dengan institusi. Karena penelitian ini menerapkan metode systematic literature review (SLR), penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai data primer. Untuk mengetahui informasi lebih detail dan kontekstual tentang pelaksanaan anggaran responsif gender di masing-masing instansi pemerintah, disarankan penelitian empirik dengan menggunakan data primer. Kata kunci: anggaran responsif gender, pengarusutamaan gender, Systematic Literature Review (SLR)

Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Karakteristik Individu dan Pengembangan Karir Pegawai

This study examines the impact of individual characteristics and employee career development on public service quality, both simultaneously or partially and finds the most influential variables. This research is essential since government institutions have to improve the quality of public services continuously. The research approach utilized in this study was quantitative research, with the sampling technique being saturated sampling by 42 respondents. Data analysis used multiple linear regression, including F-test, t-test, and determination-coefficients by using SPSS software. The results show a significant effect of individual characteristics and career development on public services quality. Individual characteristics and career development affect public services quality both simultaneously and partially. Individual characteristic is the dominant variable. Based on the finding, the individual characteristics of an employee and career development will improve the public services quality. The implication of this study indicates that government institutions need to provide opportunities for employees in self-development activities such as training and short course. The limitations of this study are still using two independent variables. Therefore, future research can append other variables, such as mediation or moderation variables. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu dan pengembangan karir pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga menguji variabel yang paling dominan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Sebagaimana diketahui bahwa instansi pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas layanan publiknya kepada masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan aalah penelitian kuantitatif. Teknik sampling menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 42 orang. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, dengan melakukan uji statistik berupa uji-F, uji-t, dan koefisien determinasi. Proses analisis data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik individu dan pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Karakteristik individu dan pengembangan karir mempengaruhi kualitas layanan publik baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Karakteristik individu merupakan variabel yang paling berpengaruh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu yang terdapat pada seorang pegawai dan juga pengembangan karir akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikannya di instansi pegawai tersebut bekerja. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya lembaga pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi pegawai dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti diklat dan bimtek. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni masih menggunakan dua variable bebas, untuk itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya, seperti variabel mediasi maupun variabel moderasi. Kata kunci: kualitas layanan publik, pengembangan karir, karakteristik individu

Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Repositori Ilmiah Nasional (Rin)

ABSTRACTNumbers of management, storage, and preservation of research data problems had been the rationales why national scientific repository (RIN) system was implemented. To measure its success, the present study evaluated, analyzed problems, and provided recommendations using descriptive exploratory qualitative research methods with interviews as the primary data. In terms of the effectiveness, the results showed that the RIN system objectives provided a nationally integrated interoperability research data management system, ensuring long-term archiving and access had been achieved whereas the awareness of researchers to share data and sustainability plans had not been achieved. Based on its efficiency, PDDI LIPI had pursued many activities and strategies. In accordance with its adequacy, the existence of RIN system was able to answer the existing research data problems while the problem of continuity of input of research data and the sustainability of research had not been achieved. In regard to its equalization, RIN system was intended to all professions that carried out research, in which the socialization activities and technical guidance to researchers in relevant institutions were conducted. In coping with its responsiveness, all target groups still could not experience it because the follow-up activity of the target groups after knowing RIN system was still minimum. Hence, it was advised that the target group from both internal LIPI, external LIPI, and PDDI LIPI acted as the implementors. The present study concluded that the implementation of RIN system had not been optimally implemented and still needed improvements. ABSTRAKPermasalahan pengelolaan, penyimpanan, pelestarian data penelitian mendorong dilakukannya implementasi kebijakan sistem RIN. Untuk mengukur keberhasilannya, penulis mengevaluasi, menganalisis permasalahan dan memberikan rekomendasi dengan menggunakan metode penelitan kualitatif deskriptif melalui data primer yaitu wawancara dan data sekunder. Dari efektivitasnya diperoleh hasil bahwa tujuan sistem RIN menyediakan sistem interoperabilitas pengelolaan data penelitian terintegrasi secara nasional, menjamin pengarsipan dan pengaksesan jangka panjang telah tercapai sedangkan kesadaran peneliti untuk berbagi data dan rencana keberlanjutan belum tercapai. Berdasarkan efisiensinya, PDDI LIPI telah mengupayakan banyak kegiatan dan strategi. Berdasarkan kecukupannya, keberadaan sistem RIN mampu menjawab permasalahan data penelitian yang dihadapi sedangkan permasalahan kontinuitas penginputan data penelitian, keberlanjutan penelitian belum tercapai. Berdasarkan pemerataannya, sistem RIN ditujukan kepada seluruh profesi yang melaksanakan penelitian, bukan sekelompok golongan namun kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis lebih banyak kepada peneliti di instansi yang memiliki badan penelitian pengembangan serta perguruan tinggi. Berdasarkan responsivitasnya, belum dapat dirasakan oleh seluruh target sasaran dikarenakan tindaklanjut dari para target sasaran setelah mengenal sistem RIN masih rendah. Maka perlu rekomendasi kepada target sasaran baik dari internal LIPI, eksternal LIPI maupun PDDI LIPI sebagai implementor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem RIN belum berjalan dengan optimal dan masih perlu ditingkatkan.

Inovasi Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung 3.0 Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

ABSTRACTInnovation has advanced fast not only in the private sector, but also in the public sector. One of public sector innovations in the field of licensing services in DKI Jakarta Provincial Government is Building Licensing Innovation 3.0 carried out by the Investment Agency and One Stop Integrated Services - DKI Jakarta Provincial Government. The objective of the 3.0 innovation is to speed up the process of completing a building permit (IMB), from 42 working days to 2-3 hours. This study used qualitative research approach with a descriptive research design to provide a clearer and deeper picture of a symptom or phenomenon occured. The data were obtained using observation, interviews, and literature studies with reference to the concept of public service innovation by Windrum (2008). The results indicated that the innovation of building permit services 3.0 in DKI Jakarta Provincial Government is a series of other forms of public sector innovation, although according to the process it does not run simultaneously and the forms of these innovations influence other forms of public sector innovation. ABSTRAKInovasi telah berkembang begitu luas bukan hanya terjadi di sektor swasta, namun juga digunakan di sektor publik. Salah satu contoh inovasi sektor publik di bidang pelayanan perizinan di Pemerintah Provinsi (Provinsi) DKI Jakarta yakni Inovasi Perizinan Bangunan Gedung 3.0 yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan inovasi 3.0 tersebut untuk mempercepat proses penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat karena awalnya dalam menerbitkan IMB memerlukan waktu 42 hari kerja, namun saat ini hanya diperlukan waktu 2-3 jam saja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan suatu gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai suatu gejala atau fenomena yang terjadi. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yakni observasi, wawancara dan studi literatur dengan merujuk pada konsep inovasi pelayanan publik yang dikemukakan oleh (Windrum, 2008). Hasil studi ini menunjukkan bahwa inovasi izin perizinan pelayanan gedung 3.0 di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan sekumpulan rangkaian dari bentuk-bentuk inovasi sektor publik lainnya walaupun menurut prosesnya tidak berjalan secara simultan dan bentuk dari inovasi ini saling mempengaruhi bentuk inovasi sektor publik lainnya.

Scrutinizing Civil Servants’ Integrity in The Midst of Covid-19 Pandemic: A Netnographic Method

ABSTRACTIntegrity is one competency that civil servants must have. In this Covid-19 pandemic, civil servants’ integrity becomes an observable focus. The Work from Home (WFH) system may highly change the way how they work at home. The research aims at scrutinizing integrity inferences of civil servants during the pandemic. WhatsApp, as an application used by them to communicate, has become a significant medium to observe the patterns. Netnography method is used to observe civil servants’ community behavior on social media. From the inferences observation, it is discovered that they have demonstrated forms of integrity, such as responsibility and professionalism. The civil servants are also getting more solid, helping, and relying on each other. When conflict occurs, they will retain the right principle. On the other hand, some would balance the situation. Consistency and discipline sensed from how civil servants perceiving all-online-formats. To sum up, performing online duties during Work from Home (WFH) has shown forms of integrity among civil servants. ABSTRAKIntegritas merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN. Dalam situasi pandemi Covid-19, integritas ASN menjadi sebuah fokus yang patut diobservasi. Sistem Work from Home (WFH) mau tidak mau mengubah cara kerja seorang ASN ketika berada di rumah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati inferensi integritas ASN selama pandemi. WhatsApp, sebagai aplikasi yang digunakan para ASN untuk berkomunikasi menjadi media yang signifikan dalam mengamati pola-pola integritas tersebut. Metode netnografi digunakan untuk mengamati perilaku komunitas ASN pada media sosial. Dalam pengamatan inferensinya, ditemukan bahwa ASN telah menunjukkan bentuk-bentuk integritas seperti, tanggungjawab dan profesionalisme. Para ASN juga semakin solid, saling membantu, dan mengandalkan satu sama lain. Setiap sebuah konflik terjadi, mereka akan mempertahankan prinsip yang benar. Di sisi lain, ada yang menyeimbangkan situasi. Konsistensi dan kedisiplinan juga terlihat dari bagaimana ASN memandang format serba daring. Dapat disimpulkan bahwa performa dalam menyelesaikan tugas-tugas daring menunjukkan berbagai bentuk integritas para ASN.

Policy Synergy between The Provincial Government of East Java and The Central Government on Health Quarantine in The Treatment of Covid-19

ABSTRACTThis study aims to examine the policy synergy between the Provincial Government of East Java and the Central Government in dealing with Covid-19. The urgency of this study is to explain to what extent policies between the Local Governments and the Central Government are in sync. This research uses legal research methods. Primary data includes statutory regulations, especially the Law on Health quarantine and secondary data such as previous research, expert opinion, and other relevant document data. This study concludes that the East Java Provincial Government and the Central Government have a synergy in dealing with Covid-19 in Indonesia. However, neither the legal products that are produced nor policies that are political in nature do not conflict with one another. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat dan dalam menghadapi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah menjelaskan sejauhmana kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sinkron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang tentang karantina Kesehatan dan data sekunder seperti penelitian terdahulu, pendapat para pakar, dan data dokumen lain yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat memiliki sinergi dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Baik produk hukum yang dihasilkan maupun kebijakan yang bersifat politis, tidak bertentangan satu sama lain.

Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Selama Work From Home (Wfh): Studi Kasus Di Universitas Negeri Surabaya

ABSTRACTThis study aimed to describe the performance of lecturers and administration staff at Universitas Negeri Surabaya (Unesa) during the Covid-19 Pandemic. This study was conducted in Unesa during the Covid-19 pandemic, from March to October 2020. This study was designed as a population study, namely research using all populations as samples that included all Unesa lecturers and administration staffs. The data were collected using open and closed questionnaires with the respondents from lecturers, Head of Subdivisions, and students. The obtained data were analyzed using quantitative descriptive analysis with narrative explanation. The data portrayed the following conclusions: (1) In coping with the Unesa administration staffs’ performance based on the Head’s evaluation, the Head of Subdivision gave excellent appreciation with a mean score of 3.31; (2) In accordance with the Unesa administration staff’s performance based on student assessment, the students gave a very good score with a mean score of 3.21; (3) Student assessment of lecturer’s performance for each faculty and postgraduate program, the highest planning score was postgraduate with an average score of 3.62 and the lowest score was the Faculty of Sports Science with an average score of 3.27, the highest implementation score was postgraduate with a mean score of 3.61 and the lowest was The Faculty of Sports Science with an average score of 3.2, the highest evaluation score was postgraduate with a score of 3.60 and the lowest was the Faculty of Sports Science with a score of 3.26; (4) based on the self-assessment of lecturer performance, the three biggest problems and constraints were 35.15% of signal problems; 20.78% of problems with costs and limited internet quota; and 12.84% of literacy problems. Three suggestions for improvements for online lectures were 33.87% of requirment to improve Vinesa: 32.80% of assistance with facilities and 8.28% of training/preparation/online lecture manuals. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Unesa selama pandemi Covid-19 yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2020. Penelitian ini didesain sebagai penelitian populasi yaitu penelitian dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel yaitu semua dosen dan tenaga kependidikan Unesa. Data diambil menggunakan teknik pengambilan data berupa angket terbuka dan tertutup dengan responden dosen, Kepala Sub Bagian dan mahasiswa. Data akan dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan penjelasan secara narasi. Data hasil penelitian memperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Kinerja Tendik seluruh Unesa Berdasarkan Penilaian Atasan, Kasubbag memberikan apresiasi yang sangat baik dengan skor rerata 3,31; (2) Rerata Kinerja Tendik seluruh Unesa berdasarkan Penilaian Mahasiswa memberikan penilaian sangat baik dengan skor rerata 3,21; (3) Penilaian Mahasiswa terhadap Kinerja Perkuliahan Dosen Setiap Fakultas dan Pascasarjana, tahap perencanaan skor tertinggi adalah Pascasarjana dengan skor rerata 3,62 dan terendah Fakultas Ilmu Olahraga dengan skor rerata 3,27, tahap pelaksanaan tertinggi Pascasarjana dengan skor rerata 3,61 dan terendah Fakultas Ilmu Olahraga dengan skor rerata 3,2, tahap evaluasi tertinggi Pascasarjana dengan skor 3,60 dan terendah Fakultas Ilmu Olahraga dengan skor 3,26; (4) Berdasarkan Self Assesment Kinerja Dosen, tiga permasalahan dan kendala terbesar adalah 35,15% masalah signal; 20,78% masalah biaya dan keterbatasan kuota internet; dan 12,84% masalah literasi. Tiga saran perbaikan untuk perkuliahan on line adalah 33,87% perlu dilakukannya penyempurnaan Vinesa; 32,80% bantuan fasilitas dan 8,28% adanya pelatihan/persiapan/buku pedoman kuliah daring.