EFEKTIVITAS PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN PANGKEP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaruh secara parsial variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. 2) pengaruh secara simultan variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe studi kasus (Case Study). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 55 orang, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh, sampel sebanyak 55 orang sebagai responden, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dukumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh secara parsial dan simultan variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep terdapat kualitas pelayanan Dinas PMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pangkep seperti kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis kebijakan, perencanaan, penyusunan program, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian. This study aims to determine and analyze: 1) the partial effect of the independent variable (service quality) on the dependent variable (investment level) in the PMPTSP Office of Pangkep Regency. 2) the simultaneous influence of the independent variable (service quality) on the dependent variable (investment level) in the PMPTSP Office of Pangkep Regency. The type of research that will be used in this research is quantitative research with case study type. The population in this study was 55 people, the sampling technique in this study used saturated sampling, a sample of 55 people as respondents, data collection techniques used questionnaires and documentation. The data analysis technique in this study used descriptive analysis and inferential analysis. The results showed that the partial and simultaneous influence of the independent variable (quality of service) on the dependent variable (level of investment) in the PMPTSP Office of Pangkep Regency there was the quality of service of the PMPTSP Service in increasing investment in Pangkep Regency such as clarity of objectives, clarity of strategy, policy analysis process, planning, program preparation, facilities and infrastructure, supervision system, and control system.

PENGARUH SISTEM PELAYANAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Kegiatan donor darah secara khusus menjadi tanggung jawab Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Polewaali Mandar. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis yaitu 1. kinerja pegawai dan sistem pelayanan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan unit transfusi darah palang merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. 2. kinerja pegawai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan unit transfusi darah palang merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. 3. Sistem pelayanan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan unit transfusi darah palang merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian survey. Survey adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pegawai dan sistem pelayanan memiliki arah yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan. Kinerja pegawai dan sistem pelayanan secara parsial mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan dan diketahui bahwa sistem pelayanan merupakan faktor yang memiliki pengaruh lebih besar dari pada kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan Unit Transfusi Darah Kabupaten Polewali Mandar. Blood donation activities are specifically the responsibility of the Indonesian Red Cross Blood Transfusion Unit, Polewaali Mandar Regency. The purpose of this study was to determine and analyze, namely: 1. employee performance and service systems affect the service quality of the Indonesian Red Cross blood transfusion unit, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. 2. Employee performance affects the service quality of the Indonesian Red Cross blood transfusion unit, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. 3. The service system affects the service quality of the Indonesian Red Cross blood transfusion unit, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. by using quantitative research methods with the type of survey research. Survey is research in which the main source of data and information is obtained from respondents as research samples by using questionnaires or questionnaires as data collection instruments. The results showed that the performance of employees and the service system had a positive direction and had a significant effect on service quality. Employee performance and service systems are partially able to influence the quality of service and it is known that the service system is a factor that has a greater influence than employee performance on the service quality of the Blood Transfusion Unit of Polewali Mandar Regency.

IMPLEMENTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: observasi, wawancara, penelusuran data online dan dokumentasi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah cukup berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan di tata lebih baik lagi seperti para pendamping PKH tidak melibatkan masyarakat umum dalam sosialisasi PKH sehingga banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH namun tidak menerima bantuan. Kurangnya pengetahuan calon PKH tentang prosedur PKH mengakibatkan terjadinya masalah seperti ketika para calon PKH telah terdaftar menjadi penerima PKH namun saat validasi ternyata tidak susuai dengan syarat yang telah ditetapkan, seperti harus adanya komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, sehingga terjadilah kecemburuan sosial antara masyarakat tersebut. This study aims 1) To determine and analyze the efforts of the Bone-Bone sub-district government, North Luwu district in improving the welfare of the community. 2) To find out and analyze what factors hinder efforts to improve community welfare in Bone-Bone sub-district, North Luwu district. This study uses a qualitative method. Data was collected using the following techniques: observation, interview, online data search and documentation. The types and sources of data in this study were obtained from primary data and secondary data. The results showed that the efforts of the Bone-Bone sub-district government of North Luwu Regency in improving the welfare of the community had gone well enough but there were still some things that needed to be improved and better managed, such as PKH facilitators not involving the general public in PKH socialization so that many people who should have received PKH assistance but did not receive assistance. The lack of knowledge of PKH candidates about PKH procedures results in problems such as when PKH candidates have been registered as PKH recipients but during validation it turns out that they do not comply with the conditions that have been set, such as the existence of components of education, health and social welfare, so that social jealousy occurs between the community.

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG RAKYAT

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan proposional menjadi dambaan bagi setiap rakyat Indonesia, oleh karenanya diperlukan komitmen dari pelaksana pemberi layanan khususnya rumah sakit dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah melalui kartu Indonesia sehat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan berbasis program Kartu Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Makassar dan untuk mengetahui implementasi pelayanan berbasis program Kartu Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Makassar. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan berbasis program Kartu Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat sudah berjalan dengan baik dan petugas administrasi maupun petugas medis dalam menjalankan tugas sudah cukup baik, sedangkan implementasi pelayanan berbasis program Kartu Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Makassar secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang penyelenggara kesehatan dan tentang kerja sama penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis, dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Sayang Rakyat kepada pasien pengguna kartu Indonesia sehat yang tidak membedakan dengan pasien umum. Quality and proportional health services are the dream of every Indonesian people, therefore commitment from service providers, especially hospitals, is needed in supporting the implementation of government programs through the Healthy Indonesia card. The purpose of this study was to determine the quality of service based on the Healthy Indonesia Card program at the Sayang Rakyat Regional General Hospital in Makassar and to determine the implementation of services based on the Healthy Indonesia Card program at the Sayang Rakyat Regional General Hospital in Makassar. The approach in this study uses descriptive qualitative to describe and explain the phenomena that occur. The results showed that the quality of service based on the Healthy Indonesia Card program at the Sayang Rakyat Regional General Hospital was running well and administrative and medical officers in carrying out their duties were quite good, while the implementation of services based on the Healthy Indonesia Card program at the Sayang Rakyat Regional General Hospital. Makassar is generally in accordance with the South Sulawesi Provincial Regulation concerning health providers and regarding cooperation in providing free health services, and Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning National Health Insurance. This is reflected in the implementation of the services provided by the Sayang Rakyat Hospital to patients who use the healthy Indonesian card which do not distinguish them from general patients.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PANGKEP

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui proses dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan adakah pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep. Metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Yaitu memberikan pengamatan dan penggambaran terhadap aspek- aspek penelitian, kemudian meneskripsikan aspek tersebut. Untuk menentukan fakta maka peneliti melakukan wawancara, observasi beberapa informan kunci meliputi pelaksana kebijakan IMB, anggota DPRD, dan masyarakat yang bermohon. Hasil penelitian menunjukkan pada Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pangkep belum berjalan dengan efektif dan belum sesuai dengan keinginan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya penerapan kebijakan IMB ditandai dengan tidak diterapkannya waji IMB, ketentuan wajib memenuhi syarat tata bangunan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan adalaah kualitas dan kwantitas staf yang masih kurang, pengawasan dan dukungan politik dari legislatif masih kurang dan komunikasi yang belum efektif yang belum berjalan dengan baik.Penerimaan retribusi IMB terhadap PAD masih sangat rendah, penerimaan retribusi selama tiga tahun terakhir tidak mengalami kenaikan sesuai target yang diharapkan pemerintah. Setiap tahunnya retribusi IMB yang diterrima Rp. 900.000.000 dimana hanya tercapai 60% dari target yang ditentukan pemerintah Kabupaten Pangkep. Nilai kontribusi tersebut belum signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Pangkep. The research was conducted with the aim of knowing the processes and factors that influence policy implementation and whether there is an effect on increasing local revenue (PAD) at the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) Pangkep Regency. The research method carried out is qualitative with a qualitative descriptive method. That is to provide observations and descriptions of aspects of the research, then describe these aspects. To determine the facts, the researchers conducted interviews, observed several key informants including IMB policy implementers, DPRD members, and the people who applied. The results showed that the implementation of the building permit policy in Pangkep Regency had not run effectively and had not been in accordance with the wishes of the local government. This is because the implementation of the IMB policy has not been maximized, which is marked by the non-applicability of the mandatory IMB, the provisions of which must meet the building structure requirements. The factors that cause the ineffective implementation of policies are the quality and quantity of staff that are still lacking, political supervision and support from the legislature are still lacking and communication is not yet effective which has not gone well. Receipt of IMB levies on PAD is still very low, retribution receipts for three years The last one did not increase according to the target expected by the government. Each year the IMB levy received is Rp. 900,000,000 where only 60% of the target set by the Pangkep Regency government was achieved. The value of this contribution has not been significant to the increase in PAD in Pangkep Regency.

ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN DI KABUPATEN PANGKEP

Tujuan dalam penelitian ini yaitu 1) untuk menganalisis formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep. 2) Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep bahwa ada kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep, karena pihak dinas ketahanan pangan daerah kabupaten pangkep selalu mengkoordinasi dengan dinas ketahanan pangan provinsi dan juga selalu ada pengawasan dari dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep terhadap pihak produsen atau penjual beras di pasar sentral pangkep dalam menjaga harga beras agar masyarakat tidak keberatan membeli beras, dan untuk sampai sekarang ini pihak produsen atau penjual mengikuti Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c. 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep bahwa dari faktor penghambat pihak pemerintah masih berupayah agar gapoptan yang ada di kabupaten pangkep memiliki mesin penggiling yang menghasilkan beras premium untuk mengurangi dan membatasi pembeli gabah dari luar kabupaten pangkep faktor cuaca dan pupuk, karena cuaca sangat berpengaruh dalam mengeringkan gabah dan pada saat selesai menggiling gabah. faktor pendukung dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 yaitu operasional terhadap harga beras dan gabah meningkan maka pihak Dinas Bulog dan denas ketahanan panagan selalu melakukan pasar murah agar harga beras dan gabah turun, dengan cara mensterilkan harga beras dan gabah di kabupaten pangkep. The objectives of this study are 1) to analyze the formulation of government policies in maintaining the stability of food prices for rice in Pangkep Regency. 2) To analyze the inhibiting and supporting factors in formulating a policy for food price stability in Pangkep Regency. This research method using qualitative research methods is intended to be able to dig up as much information as possible from the research problem. The results showed that 1) The formulation of government policies in maintaining the stability of rice food prices in Pangkep Regency that there was a government policy in maintaining the stability of rice food prices in Pangkep Regency, because the Pangkep Regency regional food security service always coordinated with the provincial food security service and there was always supervision. from the Pangkep district food security service to rice producers or sellers in the Pangkep central market in maintaining rice prices so that people do not mind buying rice, and so far the producers or sellers have followed Article 56 of Law no. 18 of 2012 and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 24 of 2020 concerning Determination of Government Purchase Prices for Grain or Rice in article 3 paragraph 1 point c. 2) The inhibiting and supporting factors in formulating the policy for food price stability in Pangkep Regency are that of the inhibiting factors, the government is still trying to ensure that Gapoptan in Pangkep Regency has a grinding machine that produces premium rice to reduce and limit unhulled buyers from outside Pangkep Regency. and fertilizers, because the weather is very influential in drying the grain and when finished grinding the grain. the supporting factor in determining the price at the producer level as a guide for government purchases of Rp. 8,300.00, namely the operation of increasing the price of rice and unhulled rice, the Bureau of Logistics and Food Security Denas always conduct a low-cost market so that the price of rice and unhulled rice decreases, by sterilizing the price of rice and rice. grain in Pangkep district.

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN RANPERDA PADA DPRD KABUPATEN PANGKEP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Kualitas penyelenggaraan Ranperda pada DPRD Kabupaten Pangkep. 2) implementasi penyelenggaraan Ranperda pada DPRD Kabupaten Pangkep. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian dilakukan pada DPRD Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kualitas penyelenggaraan Ranperda pada DPRD Kabupaten Pangkep bahwa dengan adanya tujuan sebagai dasar hukum bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menambah pendapatan pemerintah daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pangkep. Kejelasan strategi yang ditunjukkan dengan langkah-langkah penyelenggaraan Ranperda dalam pengusulan Ranperda, pembuatan naskah akademik melibatkan pihak ketiga yang di dalamnya terdapat orang-orang ahli, uji publik dalam rangka melihat respons masyarakat, pengajuan Ranperda untuk dibahas di DPRD, pengesahan Ranperda menjadi Perda, dan Sosialisasi Perda (Sosper). Penyusunan program dalam penyelenggaraan Ranperda dengan adanya pembahasan Ranperda melalui Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Panitia Khusus (Pansus), dan gabungan dari beberapa komisi di DPRD Kabupaten Pangkep. Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Ranperda dalam hal dana anggaran masih kurang maksimal sehingga menjadi faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan Ranperda. 2) Implementasi penyelenggaraan Ranperda pada DPRD Kabupaten Pangkep dideskripsikan bahwa komunikasi ditinjau dalam tiga aspek yaitu: (1) transmisi dilakukan dalam bentuk uji publik dan sosialisasi Perda yang bertujuan menginformasikan kepada masyarakat terkait adanya Ranperda yang akan dibahas dan ditetapkan menjadi Perda, (2) pemberian kejelasan juga dilakukan dalam bentuk uji publik dimana melalui uji publik, masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait adanya Ranperda, dan (3) konsistensi ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan penyelenggaraan Ranperda berdasarkan perintah UU No. 12 tahun 2011 tentang pengembangan undang-undang dan pedoman. This study aims to determine and analyze: 1) The quality of the implementation of the Ranperda at the Pangkep Regency DPRD. 2) implementation of the implementation of the Ranperda at the Pangkep Regency DPRD. This research method uses a qualitative method with a descriptive type. The research was conducted at the Pangkep Regency DPRD. The results of the study show that: 1) The quality of the implementation of the Ranperda at the Pangkep Regency DPRD is that with the aim of being the legal basis for the Regional Budget (Regional Revenue and Expenditure Budget), carrying out higher laws and regulations, increasing local government revenue, and improving people's welfare. especially people in Pangkep Regency. The clarity of the strategy shown by the steps for implementing the Ranperda in proposing the Ranperda, making an academic manuscript involving third parties in which there are experts, public testing in order to see the community's response, submitting the Ranperda to be discussed in the DPRD, ratification of the Ranperda into a Perda, and Socialization of Regional Regulations (Sosper). Preparation of the program in the implementation of the Ranperda with the discussion of the Ranperda through the Bapemperda (Regional Regulation Formation Agency), the Special Committee (Pansus), and a combination of several commissions in the Pangkep Regency DPRD. The availability of facilities and infrastructure for the implementation of the Ranperda in terms of budget funds is still less than optimal so that it becomes a factor that hinders the implementation of the Ranperda. 2) Implementation of the implementation of the Ranperda at the Pangkep Regency DPRD describes that communication is reviewed in three aspects, namely: (1) the transmission is carried out in the form of a public test and dissemination of the Perda which aims to inform the public regarding the existence of a Ranperda that will be discussed and stipulated as a Regional Regulation, (2) granting Clarity is also carried out in the form of a public test where through a public test, the public obtains clear information regarding the existence of a Ranperda, and (3) consistency is shown by the implementation of the implementation of a Ranperda based on the order of Law no. 12 of 2011 concerning the development of laws and guidelines.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2021. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sistem pengembangan SDM kepustakawanan terhadap pelayanan di Universitas Hasanuddin; dan 2) Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam pengembangan pustakawan di perpustakaan Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem pengembangan kepustakawanan di perpustakaan Universitas Hasanuddin dilakukan melalui berbagai macam kegiatan. Untuk mengembangkan SDM pustakawanan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti seminar, webinar, workshop atau sharing knowledge (diskusi kecil), uji kompetensi, dan sertifikasi. Sementara itu kegiatan non diklat dilakukan dalam bentuk rotasi pegawai di lingkungan perpustakaan. Untuk tugas belajar belum dilakukan secara langsung melalui inisiatif kelembagaan perpustakaan, karena itu selama ini dilakukan secara mandiri. Untuk promosi jabatan belum dilakukan sesuai dengan yang diatur didalam Menpan RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. (2) Hambatan dalam pengembangan SDM kepustakawanan di perpustakaan Universitas Hasanuddin secara internal berkaitan dengan sikap dan etos kerja para pustakawan yang cenderung abai dan tidak peduli dalam upaya mengembangakan keterampilan yang dimilikinya. Sementara berkaitan dengan hambatan secara eksternal dimana masih banyak pustakawan yang ada di perpustakaan Universitas Hasanuddin yang tidak dapat mengoperasikan layanan secara elektronik berbasis digitalisasi. This research was conducted at the Hasanuddin University Library which was held in February-March 2021. The approach in this study used descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, in-depth interviews, and literature study. The aims of this research are: (1) To find out the librarian HR development system for services at Hasanuddin University; and 2) To find out the obstacles experienced in the development of librarians at the Hasanuddin University library. The results of the research show that: (1) The librarianship development system in the Hasanuddin University library is carried out through various activities. To develop human resources for librarians through education and training, various activities are carried out, such as seminars, webinars, workshops or knowledge sharing (small discussions), competency tests, and certifications. Meanwhile, non-training activities are carried out in the form of employee rotation in the library environment. The learning task has not been carried out directly through the library institutional initiative, because so far it has been carried out independently. The promotion of positions has not been carried out in accordance with the provisions of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 9 of 2014 concerning the Functional Positions of Librarians and their Credit Scores. (2) Barriers to the development of human resources for librarianship at the Hasanuddin University library are internally related to the attitudes and work ethic of librarians who tend to be ignorant and do not care about developing their skills. Meanwhile, it is related to external obstacles where there are still many librarians in the Hasanuddin University library who cannot operate digitalization-based electronic services.

EVALUASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Sistem Satu Pintu (DPMPTSP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati aspek yang akan diteliti, kemudian meneskripsikan aspek tersebut. Untuk menentukan fakta maka peneliti melakukan wawancara, observasi beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat terlihat kurangnya perubahan yang terjadi baik dari sitem penatalaksanaan, proses pelaksanaan yang masih kurang efektif dan efisien, tidak terukur terukur dan belum sesuai dengan prinsip Good Governance, masih kurangnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi.Penatalaksanaan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Pangkep mekanismenya sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan SAKIP, hal ini dilihat dari capaian kinerja DPMPTSP setelah diterapkan SAKIP sudah masuk dalam kategori Sangat Baik, dengan perolehan Nilai Capaian Kinerja sebesar 94,76 (Sangat Baik), serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap penatalaksanaan SAKIP. This study aims to determine the evaluation of the Bureaucratic Reform Policy in Pangkajene and Islands Districts at the One Stop System Investment Service (DPMPTSP). The research method used is qualitative research aimed at observing the aspects to be studied, then describing these aspects. To determine the facts, the researchers conducted interviews, observed several key informants. The results showed that the implementation of bureaucratic reform policies in DPMPTSP Pangkep Regency could not be implemented optimally, this can be seen from the lack of changes that occur both from the management system, the implementation process is still less effective and efficient, not measurable and not in accordance with the principles of Good Governance. , there is still a lack of human resources for apparatus with integrity, neutral, competent, professional, and high-performing. The management of SAKIP in DPMPTSP Pangkep Regency is in accordance with the stages of implementing SAKIP, this can be seen from the performance achievements of DPMPTSP after SAKIP has been implemented, it is already in the Very Good category, with the achievement of a Performance Achievement Score of 94.76 (Very Good), as well as support from the Regional Government for the management of SAKIP

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALAHGUNAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN PENCARI SUAKA DI KOTA MAKASSAR

Kota Makassar sebagai salah satu tempat favorit bagi para pengungsi dan pencari suaka sebagai tempat transit sementara sebelum berangkat ke negara tujuan. Fenomena kemunculan pengungsi dan pencari suaka di kota Makassar seringkali dianggap membawa efek negatif bagi negara transit terkhusus Kota Makassar, dimana para pengungsi berpotensi melakukan tindakan-tindakan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian serta dari aspek ekonomi akan membebankan Pemerintah karena harus menyediakan fasilitas yang diambil dari pajak masyarakat.. Pemerintah Indonesia tidak mempunyai aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan penanganan dan pengawasan pengungsi dan pencari suaka yang jelas. Hal ini kadang membuat penanganan dan pengawasan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar tidak berjalan secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field Research) dikombinasikan dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Populasi dari penelitian ini adalah United Nation High Comission for Refugees (UNHCR) perwakilan Makassar, Kantor Imigrasi kota Makassar, Rumah Detensi Imigrasi kota Makassar dan pengungsi dan pencari suaka yang berada di rumah rumah penampungan sementara di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan dalam bentuk deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penanganan dan pengawasan pengungsi dan pencari suaka yang berada di kota Makassar yang belum maksimal di karenakan beberapa faktor antaran lain, ketidakjelasan payung hukum pelaksanaan tugas, terbatasnya anggran dalam pemenuhan sarana dan prasarana penanaganan dan pengawasan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar. Makassar City is one of favorite places for refugees and asylum seekers as a temporary transit point before leaving for the destination country. Phenomenon of the emergence of refugees and asylum seekers in Makassar is often considered to have negative effects on transit countries, especially in Makassar City, where the refugees have the potential to commit the acts of abuse of immigration permits, and in economic aspect this will burden the Government to provide facilities taken from public taxes. The Indonesian government does not have a specific regulation to set the protection of handling and supervision of refugees and asylum seekers clearly. It sometimes makes the handling and supervision of refugees and asylum seekers in Makassar City not running optimally. The research method used is Field Research combined with Library Research. The population of the study were the United Nation High Commission for Refugees (UNHCR) representatives in Makassar, Immigration Office of Makassar, Immigration Detention Center of Makassar, refugees and asylum seekers residing in temporary shelters in Makassar City. Techniques of data collection are interviews and documentation which are then analyzed qualitatively and set forth in a descriptive form. The results showed that the handling and supervision of refugees and asylum seekers in Makassar City was not optimal due to several factors, such as the unclear, legal basis for the implementation of duties, limited budget in fulfilling the facilities and infrastructure for handling and supervision as well as limited officers in handling and supervision of refugees and asylum seekers in Makassar City.