scholarly journals The Opportunities and Challenges of Student Paralegal within University Legal Clinic at PTKIN

AL- ADALAH ◽  
2020 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 225-248
Author(s):  
Deni K Yusup ◽  
Burhanuddin Hamnach ◽  
Cate Sumner

This paper is motivated by the role of the university legal clinic under the spirit of implementing the third of university role in the field of community service. In practice, legal aid services at universities are not different from general aid agencies in general. One of the uniqueness of the university legal clinic program is the direct involvement of student paralegal in helping the clients to get legal aid services within the university and court. The student paralegal encounters various opportunities and challenges. The main opportunities, they have their passion and strong motivation to become justice fighters for justice seekers, while they have also the main challenges such as limited time, facilities, knowledge, and legal skills. However, the existence of student paralegal has proven to be very helpful for the clients not only in processing applications and registering cases in court but also in assisting clients in the form of consultation and legal assistance during non-litigation and litigation. Therefore, the university legal clinic program needs to be further strengthened and developed at PTKIN because it has proven positive implications for helping underprivileged people and justice seekers to get access to justice.

2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 177
Author(s):  
Adhi Budi Susilo ◽  
Khifni Kafa Rufaida

<p>Lahirnya Kalandra Law Office sesuai dengan SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan akses terhadap keadilan (<em>access to justice)</em> dan kebersamaan dihadapan hukum <em>(equality before the law)</em>. Bantuan hukum merupakan suatu jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam kebawah, hukum tumpul kebawah” ini didukung dengan lahirnya Undang-Undang  No.16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran <em>Kalandra Law Office</em> dalam memberikan bantuan hukum di kota semarang serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam peranannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang mengkaji peraturan tertulis Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum dalam <em>access to justice.</em> Kalandra <em>Law Office </em>diharapakan menjadi asa baru ditengah keputusasaan masyarakat awan dalam memperjuangkan hak-haknya dimata hukum. Oleh karena itulah Kalandra <em>Law Office</em> memiliki andil yang besar dalam <em>access to justice.</em> Sehingga dapat menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapapun dimuka hukum</p><p>The birth of Kalandra Law Office in accordance with SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Year 2016 is expected to provide access to justice and equality before the law. Legal assistance is an answer to the community's need for adage "sharp law down, blunt law down" this is supported by the birth of Law No. 16 of 2016 concerning Legal Aid. This study intends to find out the role of Kalandra Law Office in providing legal assistance in Semarang city and the obstacles that affect its role. The method used in this research is normative-empirical study of written regulations of Law No. 16 of 2011 concerning legal assistance in access to justice. Kalandra Law Office is expected to become a new hope amid the desperation of the cloud community in fighting for their rights in the eyes of the law. That's why Kalandra Law Office has a big contribution in access to justice. So that it can foster new hope in the world of justice but also be tangible evidence of equal justice for anyone before the law.</p>


Author(s):  
Fachrizal Afandi

<p>Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri (LBH PTN) selama beberapa dekade turut mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Advokat, mewajibkan pemberi bantuan hukum memiliki lisensi kepengacaraan, sehingga LBH PTN tidak bisa lagi leluasa bergerak, meski kemudian terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal pemidanaan dalam UU Advokat tersebut. Secara praktis, posisi LBH PTN harus dipahami sebagai bagian upaya dari para civitas akademika dalam melakukan pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan hukum. Lahirnya UU No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum, memberikan angin segar dalam mereposisi LBH PTN dalam melakukan pemberian bantuan hukum yang menjamin akses keadilan. Dengan menggunakan pendekatan sosio legal ditemukan bahwa UU Bantuan Hukum mereposisi peran pengabdian masyarakat LBH PTN setelah vacuum akibat tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengakomodir peran mereka selama puluhan tahun bergerak di bidang bantuan hukum pro masyarakat miskin . UU Bantuan Hukum memperluas de fi nisi Pemberi Bantuan Hukum, sehingga memberikan peluang bagi para dosen PTN, paralegal dan mahasiswa hukum yang tergabung dalam LBH untuk melakukan pengabdian masyarakat sekaligus pengembangan keilmuan hukum. Implementasi jaminan access to justice yang dilakukan LBH PTN dapat dilakukan secara lebih optimal pasca diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Proses pemberian pelayanan bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan pendampingan secara litigasi maupun non litigasi, dengan bantuan pendanaan dari negara.</p><p>Access to Jus tice Abstract Legal Aid Institution of State Universities (LBH PTN) in fl uence process of law enforcement in Indonesia for several decade. Since the enactment of law on advocate which requires advocate license for legal aid provider, so that LBH PTN could not more move freely, even then there is the Constitutional Court (MK) decision who cancel article punishment in the Advocates ActIn practically, posi Ɵ on of LBH PTN should be understood as part of academic community e ff ort to perform community service and legal science development. The enactment of law number 16 year 2012 on legal assistance has given a fresh breeze in repositioning LBH-PTN to do some legal assistance that guaranteed access to justice. By using socio legal approach founded that law on legal assistance has been repositioning the role of community service in LBH-PTN aer vacuum caused by the lack of obvious and assertive rules that accommodates their roles for decades to legal assistance which is pro poor society. The expansion of definition legal aid provider in the law on legal aid have been giving an opportunity for state university, paralegals and students who are members of legal aid institution to perform community service together with development of legal science. Implementation of guaranteed access to justice is doing by LBH-PTN could be made optimally post enactment the law on legal aid.Awarding process of legal assistance could be done by accompaniment litigation and non-litigation, dissemination, legal consultation, and other program which related to the implementation of legal assistance with the help of state funds.</p>


2021 ◽  
Vol 28 (1) ◽  
pp. 68-110
Author(s):  
Emma Marshall

This article focuses on the role of universities in establishing law clinics to assist individuals to make Exceptional Case Funding (ECF) applications. The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (LASPO) removed many categories of civil matters from the scope of legal aid, reducing the number of people entitled to state-funded legal advice and assistance. To replace provision for the categories removed from scope, LASPO introduced ECF to provide a ‘safety net’ for cases where human rights would be breached if legal assistance was not available. To obtain legal aid through the ECF scheme, legal aid providers or individuals must apply to the Legal Aid Agency, the department of government within the Ministry of Justice that deals with the administration of legal aid. The article considers how analysis of ECF clinics can contribute to knowledge about the work of universities in facilitating access to justice through clinical legal education, particularly in the context of cuts to legal aid expenditure. It argues that ECF clinics present an opportunity to involve students while engaging — rather than replacing — the responsibility of the British state to provide legal aid.


Author(s):  
Ade Irawan Taufik

<p>Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin, namun pada kenyataanya kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma terdapat banyak kendala dalam prakteknya, oleh karena itu diperlukan campur tangan negara. Permasalahannya adalah bagaimana konsepsi bantuan hukum yang selama ini terjadi dan bagaimana sinergisitas arah bantuan hukum yang berpihak pada masyarakat miskin dan bagaimana sinergisitas peran negara dan advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok miskin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa konsepsi bantuan hukum yang terjadi selama ini yang bersifat individual dan konvensional dengan pengaturan yang bersifat parsial dan tidak tersistem sehingga membawa pada suatu kondisi belum terwujudnya suatu perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran hukum masyarakat serta mudahnya akses untuk mendapatkan keadilan tersebut. Peran negara hadir dalam membentuk regulasi dalam bentuk UU Bantuan Hukum 2011, yang memberikan suatu konsep baru bantuan hukum. Keberadaan UU Bantuan Hukum semakin menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan cuma- cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU Advokat 2003 dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum 2011.</p><p>In realizing the principles of the rule of law, advocates were oblige to provide legal assistance to people or the poor, however the liability of advocates in giving free legal aid encounter many obstacles in practices, therefore, the intervention of state were required. The problem is the conception of legal aid that occurs and how is the synergy between advocates and states in giving a free legal aid and pro-poor legal aid. By using the normative research method, it can be concluded that legal aid conception occurred during thistime is individualized and conventional with partial and unsystemized se ƫ ng lead to a condition of unestablished just social change and public awareness as well as easy access to justice. The Role of states presents by establishing the regulation in form of Legal Aid Act 2011, which provides a new concept of legal aid. The existence of Legal Aid Act strengthens the role of advocates in providing free assistance, so that the roles and responsibili ties set out in the Advocate Act 2003 can be synergized with the role of the state in legal aid as set out in the Legal Aid Act 2011.</p>


Author(s):  
منتصر حسين جواد ◽  
همام عبد الكاظم ربيح

The university environment plays an important role in the consolidation of democratic values and human behavior, and it is entrusted with the task of shaping youth with thought, action and conscience. The research aims at the role of the university environment in promoting and developing democratic values, so we find an important link between the university and community service through its role and impact in promoting democratic values within society and on this The research hypothesis is that the university is one of the institutions of the political system that can be used to promote democratic values to serve society. The research will discuss through several axes, the first axis: what is the university environment, while the second axis is the university's role in serving the society the third axis: the role of the university professor in promoting democratic values, while the fourth axis is the university environment and democratic values as well as the introduction and conclusion.


2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 177
Author(s):  
Adhi Budi Susilo ◽  
Khifni Kafa Rufaida

<p>Lahirnya Kalandra Law Office sesuai dengan SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan akses terhadap keadilan (<em>access to justice)</em> dan kebersamaan dihadapan hukum <em>(equality before the law)</em>. Bantuan hukum merupakan suatu jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam kebawah, hukum tumpul kebawah” ini didukung dengan lahirnya Undang-Undang  No.16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran <em>Kalandra Law Office</em> dalam memberikan bantuan hukum di kota semarang serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam peranannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang mengkaji peraturan tertulis Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum dalam <em>access to justice.</em> Kalandra <em>Law Office </em>diharapakan menjadi asa baru ditengah keputusasaan masyarakat awan dalam memperjuangkan hak-haknya dimata hukum. Oleh karena itulah Kalandra <em>Law Office</em> memiliki andil yang besar dalam <em>access to justice.</em> Sehingga dapat menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapapun dimuka hukum</p><p>The birth of Kalandra Law Office in accordance with SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Year 2016 is expected to provide access to justice and equality before the law. Legal assistance is an answer to the community's need for adage "sharp law down, blunt law down" this is supported by the birth of Law No. 16 of 2016 concerning Legal Aid. This study intends to find out the role of Kalandra Law Office in providing legal assistance in Semarang city and the obstacles that affect its role. The method used in this research is normative-empirical study of written regulations of Law No. 16 of 2011 concerning legal assistance in access to justice. Kalandra Law Office is expected to become a new hope amid the desperation of the cloud community in fighting for their rights in the eyes of the law. That's why Kalandra Law Office has a big contribution in access to justice. So that it can foster new hope in the world of justice but also be tangible evidence of equal justice for anyone before the law.</p><p><em> </em></p>


Rechtsidee ◽  
2015 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Abdul Fatah

Legal aid policy in the area carried out on several considerations including: Implementation of the authority given to the legal aid act, granting the guarantee and protection of access to justice and equality before the law in the area, equitable distribution of justice and increase public awareness and understanding of the law, and legal implications that accompanied the emergence of the right to legal counsel without pay and the right to choose the legal settlement. How To Cite Fatah, A. (2015). Regional Legal Assistance. Rechtsidee, 2(1), 1-10. doi:http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v2i1.7


2014 ◽  
Vol 12 ◽  
pp. 83
Author(s):  
Myrta Morales-Cruz

<p>Law 232 of August 27, 2004 has a special meaning to the people residing in some of Puerto Rico's poorest communities. It was the result of the hard work, during a period of a year and a half, of leaders from some of these communities and my students, the students of the community development section of the Legal Aid Clinic of the University of Puerto Rico’s School of Law. The story of Law 232 can provide insight into what the role of a lawyer can be in the battle against poverty. To understand the story of this Puerto Rican law, one has to go back to August of 2002. During that month the University of Puerto Rico's School of Law Legal Aid Clinic inaugurated its community development section.</p>


Author(s):  
Helmy Yahya Rahma Aji ◽  
Raden Muhammad Arvy Ilyasa

Indonesia as a state of the law has guaranteed the constitutional rights of each of its citizens without exception as a form of protection of human rights contained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Providing legal assistance to citizens who are unable as constitutional rights of every citizen and the State is obliged to protect the constitutional rights regarding obtaining guarantees, protections, and certainty of law that is fair and equal treatment before the law. Legal aid legally in Law Number 16 of 2011 is a legal service free of charge to legal aid recipients. The thing that becomes the basis for the provision of legal assistance by the State is because the State is responsible for providing legal assistance to disadvantaged citizens as a form of access to justice and equality before the law. The state has a role in terms of establishing regulations as the legal basis for implementing legal assistance for disadvantaged citizens. But in reality, in the development of legal aid, there are several problems between legal aid providers (advocates) and the State as a guarantor of the constitutional right to the realization of justice and equality before the law for every Indonesian citizen, including the poor.


PRANATA HUKUM ◽  
2020 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 183-198
Author(s):  
Muslih

Legal aid had the meaning of access to justice, which was the ability of people to seek and obtain restoration of their rights only through formal and informal justice court. The provision of legal aid providers in Law Number 16 of 2011 was a guarantee of the constitutional rights for the person or group of people which were categorized as poor people. Political law was something which underlies the basic policy of the promulgation of a regulation and the basic policy of the enactment of a certain regulation in the national legal system. The regulation and enforcement of sharia banking regulations in Indonesia from a political perspective of Islamic law was to be understood worthily, the existence of sharia banking regulations in Indonesia currently strengthened the theory of positivism of Islamic law and strengthened the paradigm of prophetic legal in the national legal system. According to the authors, the regulations contained in Law Number 16 of 2011 concerning legal aid, the most important thing was to provide legal assistance as a tool in law enforcement and justice. The legal assistance can be carried out in existence when the subject of legal aid, law enforcers and law institutions of sharia arbitration (Basyarnas) was functioning properly. Occasionally, the political view of Islamic law which had the main objective was the formation of justice products based on the Qur'an, Al-Hadith, Ijma and Qias in the concept and practice levels. Then the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning legal assistance by Shari'ah arbitration in resolving Islamic banking disputes, with clear processes or mechanisms and agreements, arbitration agreement clauses before or after related to the agreement from the beginning was to provide convenience in resolving banking disputes or non banking disputes.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document