Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia

The sexual offense against children is a serious crime and an act of violation against human rights. One of the government is an attempt to anticipate the increase of sexual offense against children is to release Perpu No 1 of 2016 second amendment of UU No 23 of 2002 about child protection. Perpu No. 1 is then passed into UU No. 17 of 2016 about stipulation of Perpu No. 1 of 2016. The regulation of the Perpu is about the denunciation of the perpetrator of a sexual offense, an especially sexual offense against children. The perpu also regulates the existence of criminal sanction and action sanction. The action referred to in the Perpu in the form of chemical castration and accompanied by rehabilitation. Research method uses normative research method by using the Statue approach and the analytical and conceptual approach. the implementation of chemistry castration is considered a violation of human rights. Penalties through castration can be qualified as a cruel and inhuman punishment and not in accordance with Indonesia's constitution and commitment in the field of human rights. The provision of article 28G paragraph (2) of the Indonesian constitution states that "everyone has the right to be free from torture and degrading treatment of human dignity". Implementation of chemistry castration punishment is only oriented to retaliation that can make the perpetrator lose confidence to reunite with the community. Chemical castration punishment is not in line with the objective of the criminal law that is the maintenance of community solidarity. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dilihat dari perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.

Download Full-text

Analisis Penegakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di bawah Umur

JOURNAL OF LEGAL RESEARCH ◽

10.15408/jlr.v1i6.15092 ◽

2020 ◽

Vol 1 (6) ◽

Author(s):

Imas Novita Juaningsih

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Child Protection ◽

Conceptual Approach ◽

Chemical Castration ◽

Sexual Crimes ◽

The Public ◽

Second Amendment ◽

The People ◽

The Government ◽

The Right

Abstrak Country can be said to be a state if elements of the state have been fulfilled. One of the most fundamental elements is the existence of the people. The existence of the people means that there are people who live and become subjects of government and enforced rules. Without rules, the consequence is that there will be a large number of crimes that cannot be overcome. Therefore criminal law exists to optimize a regulation and implementation in the community. In the constitution of the Indonesian state, there has been guaranteed the rights of everyone from the right to life, the right not to be tortured, the right to religion and human rights that cannot be reduced in any case. But with Article 81 A paragraph (3) of Law No. 17 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 3 of 2002 concerning Child Protection. In this article the phrase the addition of basic crimes especially chemical castration punishment becomes a problem that causes controversy among the public. So the government needs to reconsider with regard to Article a quo by using preventive and repressive measures to address these problems. The theory that author use is Law Enforcement along with the principles of das sein and das sollen. With normative research methods that are descriptive, and through a conceptual approach. So the author recommend that the application of chemical castration and rehabilitation as a form of treatment oriented to protect perpetrators and sexual crimes.

Download Full-text

PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Hukum Magnum Opus ◽

10.30996/jhmo.v3i1.2931 ◽

2020 ◽

Vol 3 (1) ◽

pp. 26-34

Author(s):

Messy Rachel Mariana Hutapea

Keyword(s):

Human Rights ◽

Sexual Violence ◽

Child Protection ◽

Government Regulation ◽

Negative Impact ◽

Chemical Castration ◽

Violence Against Children ◽

Second Amendment ◽

Pros And Cons ◽

The Government

Children are still victims of sexual violence by perpetrators who are stronger than victims. Children who are victims of sexual violence have a negative impact on the psychic and mental, so that children will have trauma that is difficult to be eliminated or even prolonged trauma. So that the government established the Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law. In the laws and regulations, it has been regulated regarding the castration penalty of chemistry. Indonesia is a country that still upholds all human rights possessed by every community in Indonesia without discrimination. This chemical castration execution raises the pros and cons in people's lives. So this chemical castration is considered to have violated the Human Rights of perpetrators of sexual violence against children. This research wants to dig deeper about the use of chemical castration punishment in perpetrators of recurrent crimes in the human rights perspective. This study uses normative research methods with conceptual and legislative approaches. Chemical castration has not been one of the effective penalties and provides a deterrent for perpetrators of sexual violence, so the laws governing chemical castration punishment need to be reviewed.Anak masih menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku yang lebih kuat dari korban. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan dampak yang negatif terhadap psikis dan batinnya, sehingga anak akan memiliki trauma yang susah untuk dihilangkan atau bahkan trauma tersebut berkepanjangan. Sehingga pemerintah membentuk peraturan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur tentang hukuman kebiri kimia. Indonesia adalah negara yang masih menjunjung setiap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Eksekusi kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra didalam kehidupan masyarakat. Sehingga kebiri kimia ini dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang penggunaan hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan berulang dalam persektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan endekatan konseptual dan perundang-undangan. Kebiri kimia belum menjadi salah satu hukuman yang efektif dan membuat jera untuk pelaku kekerasan seksual, Sehingga undang-undang yang mengatur tentang hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang.

Download Full-text

ETIKA PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAK ASASI MANUSIA

Mizan Journal of Islamic Law ◽

10.32507/mizan.v4i1.608 ◽

2020 ◽

Vol 4 (1) ◽

Author(s):

Sugeng Widodo ◽

Mufidah Mufidah

Keyword(s):

Qualitative Research ◽

Human Rights ◽

Research Method ◽

Privacy Rights ◽

Right To Life ◽

Conceptual Approach ◽

Library Research ◽

The Government ◽

The Right ◽

Laws And Regulations

The rise of corruption cases certainly forces the government to prevent corrupt measures, the wiretapping in Indonesia by the KPK, also in terms of tackling other criminal acts. So of course there is Ethics, Ethics so far has not been touched by the KPK because in conducting wiretapping it is only limited to following the laws and regulations even though in regard to laws and regulations there should be ethics that must be maintained to guarantee the right to life of one's privacy. The research method used in this study is the qualitative research method with the type of library research library research, using the statutory approach, and theories (conceptual approach), and the Case Approach (doctrinal approach) which is examined through various literatures relating to the regulation of privacy rights, also relating to the regulation of wiretapping of the KPK.Keywords: Ethics, Wiretapping by the KPK, Wiretapping in the Human Rights PerspectiveMaraknya kasus korupsi tentu memaksa pemerintah terhadap langkah-langkah preventive koruptor, maka penyadapan di Indonesia yang dilakukan oleh KPK, juga dalam hal menanggulangi tindakan-tindakan kriminal lainnya. Maka tentu ada Etika, Etika selama ini belum tersentuh oleh KPK karena dalam melakukan penyadapan hanya sebatas mengikuti peraturan perundang-undangan, padahal berkenaan dengan peraturan perundang-undangan seharusnya ada etika yang harus dijaga untuk menjamin hak kehidupan privasi seseorang. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan ( library research), menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statutory approach), dan Teori-teori (conceptual approach), serta Pendekatan Kasus (doktrinal approach) yang diteliti melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak privasi, juga berkaitan dengan pengaturan penyadapan KPK. Kata Kunci : Etika, Penyadapan oleh KPK, Penyadapan dalam Presfektif HAM

Download Full-text

PEMIDANAAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ◽

10.15575/adliya.v14i2.10135 ◽

2021 ◽

Vol 14 (2) ◽

pp. 191-208

Author(s):

Ahmad Jamaludin ◽

Sayid Mohammad Rifqi Noval

Keyword(s):

Human Rights ◽

Quantitative Analysis ◽

Child Protection ◽

Research Method ◽

Islamic Law ◽

Child Victims ◽

Chemical Castration ◽

Sexual Crimes ◽

Pros And Cons ◽

The Government

Sexual crimes in Indonesia have become increasingly worrying, especially against children, efforts to protect child victims by the government with Perpu No.1 of 2016 which has been passed into Law Number 17 of 2017 concerning child protection. This Perpu provides for additional regulations with castration for sexual crimes against children. The making of this policy was tinged with pros and cons because it was not in accordance with the objectives of punishment and Islamic law. The research method used is normative juridical with quantitative analysis. The purpose of this research is to see the view of the purpose of the punishment of chemical castration which is released to perpetrators of sexual crimes and to see and explain the Islamic legal views of the act of castration. The results of this study are First, the implementation of castration is an act of violence and contrary to the 1945 Constitution, namely Article 28 G paragraph 2 and Article 33 paragraph 1 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Both Islamic Laws do not speak in writing about castration. The castration penalty stipulated in Law 17 of 2016 is a prohibition which is categorized as a punishment for takzir, because it is made by the state or leaders to overcome sexual crimes against children. The conclusion of this research is that first, castration punishment is a punishment that can violate human rights. Second, castration punishment in Islam is categorized as takzir punishment.

Download Full-text

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

JCH (Jurnal Cendekia Hukum) ◽

10.33760/jch.v4i1.97 ◽

2018 ◽

Vol 4 (1) ◽

pp. 141

Author(s):

Muhammad Fachri Said

Keyword(s):

Human Rights ◽

Child Protection ◽

Research Method ◽

Legal Protection ◽

Children's Rights ◽

Children’S Rights ◽

Legal Research ◽

Descriptive Research ◽

The Common ◽

The Government

This study aims to analyze the problem of legal protection for children in the perspective of human rights. The type of this research is socio-juridical or including descriptive research with a non-doctrinal approach, which views law as a socio-empirical symptom observed in experience. The research method used is descriptive research with the type of incorporation of normative legal research with sociological legal research related to the implementation of legal protection for children in the perspective of human rights. The results of the study show that the results of this study are the legal protection of children in the perspective of human rights in essence is an effort made by parents, government and society to fulfill and guarantee all children's rights that have been guaranteed in the convention of children's rights and laws Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for children in the perspective of human rights is less implemented because the government has not implemented its obligations in fulfilling children's rights so that there are still legal violations of children. The recommendation of this research is to implement legal protection for children in the perspective of human rights, parents should be fully responsible for the behavior of children and the government establishes policies that are in line with the wishes of the community, so that the common perception between parents, government and society is realized in fulfilling the rights child.

Download Full-text

THE REALIZATION OF LEGISTATIVE MEASURE OF THE RIGHTS OF THE CHILD POST-SECOND AMANDEMENT OF THE CONSTITUTION

Yustisia Jurnal Hukum ◽

10.20961/yustisia.v0i0.18276 ◽

2018 ◽

Vol 7 (1) ◽

pp. 41

Author(s):

M Nur Rasyid

Keyword(s):

Human Rights ◽

Criminal Justice ◽

Child Protection ◽

Justice System ◽

Government Regulation ◽

Second Amendment ◽

Rights Of The Child ◽

Library Research ◽

The Government ◽

Legislative Measures

The government has obligation to protect the rights of the child. In the second amendment of Indonesian Constitution of 1945 in 2000 it was added one chapter, namely Chapter XA on human rights. The rights of the child is incorporated in the Article 28B that stipulated every child entitles to life, growth, develop and to get protection from violence and discrimination.The problem is how the legislative measure of the rights of the child as the implementation of Article 28B. The data were obtained through library research consist of acts related to protection and judiciary of the rights of the child and the related conventions.The result of the research shows that the government has undertaken legislative measures by making act on child protection, Act Number 23 of 2002 on child protection that has been revised as Act Number 35 of 2014, and the second revision by Act Number 17 of 2016 following the Government Regulation substituted Act Number 1 of 2016. Act Number 3 of 1997 has been revised on Child Judiciary become Act Number 11 of 2012 on Child Criminal Justice System. It needs synchronization of various related regulations and capacity building for the institutions of child protection.

Download Full-text

Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ◽

10.36312/jisip.v5i3.2192 ◽

2021 ◽

Vol 5 (3) ◽

Author(s):

Yulia Emma Sigalingging ◽

Aris Prio Agus Santoso

Keyword(s):

Human Rights ◽

Data Collection ◽

Social Security ◽

Research Method ◽

Point Of View ◽

Vaccination Program ◽

Individual Freedom ◽

Administrative Services ◽

The Government ◽

The Right

Referring to Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution, the Government has tried to ensure the health of its citizens through the Covid-19 Vaccination program, but there are still people who refuse to be given the Covid-19 vaccination, and this has become a pro and con in the community. The formulation of the problem in this study is how to set sanctions for refusal of Covid-19 vaccination and how the right to refuse the Covid-19 vaccination is viewed from the point of view of Human Rights. This research method uses a normative juridical approach, with data collection from literature studies. The data obtained were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that the sanctions for refusing the Covid-19 vaccine were in the form of imprisonment of 6 months to 1 year in prison or a fine of Rp. 500,000 - Rp. 1,000,000. In addition, there are sanctions in the form of delaying or discontinuing the provision of social security or social assistance, delaying or discontinuing government administrative services, and fines. In fact, refusing to be vaccinated against Covid-19 is a form of individual freedom that cannot be forced with all considerations to express his aspirations regarding the risks and consequences to his body. Where this should be respected by the Government as stated in Article 28J Paragraph (1) of the 1945 Constitution

Download Full-text

Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia

Jurnal Konstitusi ◽

10.31078/jk1536 ◽

2018 ◽

Vol 15 (3) ◽

pp. 565

Author(s):

Rommy Patra

Keyword(s):

Human Rights ◽

Constitutional Rights ◽

Conceptual Approach ◽

Human Rights Protection ◽

Legal Proceedings ◽

Legal Rules ◽

Number Of Factors ◽

Convention Against Torture ◽

The Government ◽

The Right

Upaya mencegah dan menghapus praktik penyiksaan di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah. Meski sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai HAM dan hak konstitusional, namun praktik penyiksaan di Indonesia masih juga berlangsung secara massif. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia? Kedua, upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan menghapus praktik penyiksaan dalam memperkuat perlindungan HAM dan hak konstitusional untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia? Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa, pertama, sejumlah faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia: (1) tidak adanya aturan hukum yang tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku penyiksaan; (2) terinstitusionalisasinya praktik kekerasan dan penyiksaan di jajaran penegak hukum serta permisifnya masyarakat terhadap praktik tersebut; (3) mekanisme perlindungan dan pemberian kompensasi terhadap korban penyiksaan masih belum memadai. Kedua, perbaikan yang harus dilakukan mencakup: (1) adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dengan membuat kebijakan penghapusan tindakan penyiksaan, seperti membuat Undang-Undang khusus menentang penyiksaan; (2) penataan institusi Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lainnya dengan meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi yang tegas dan dilakukannya proses hukum jika masih terdapat praktik penyiksaan yang dilakukan. Selain itu perlu diberikan pendidikan HAM bagi personil institusi-institusi tersebut; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk melawan setiap praktik kekerasan dan penyiksaan; (4) mengoptimalkan peranan lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. (5) harus adanya pemenuhan terhadap hak-hak korban yang menjadi korban dari praktik penyiksaan.Efforts to prevent and eliminate the practice of torture in Indonesia are not easy. Although it has ratified the Convention Against Torture and recognizes the right for freedom from torture as human rights and constitutional rights, the practice of torture in Indonesia is still massive. The problem is, what factors cause the practice of torture to still occur in Indonesia? Then what efforts should be made to prevent and eliminate the practice of torture in strengthening human rights protection and constitutional rights for freedom from torture in Indonesia? The approach used in this study is the statute approach, case approach and conceptual approach. The results of the study show a number of factors that leads to the practice of torture in Indonesia: (1) the absence of strict legal rules and severe sanctions for perpetrators of torture; (2) institutionalization of the practice of violence and torture in the ranks of law enforcement as well as the permissiveness of the community towards the practice; (3) the mechanism for protecting and providing compensation to victims of torture is still inadequate. The improvements that must be made include: (1) a strong commitment from the government by making a policy of abolishing acts of torture, such as making a special law against torture; (2) structuring of the Police, Prosecutor's Office, TNI, Correctional Institutions and other institutions by increasing supervision, providing strict sanctions and carrying out legal proceedings if there are still practices of torture carried out. In addition, it needs education of human rights for personnel of these institutions; (3) increasing community participation in order to have awareness to fight every practice of violence and torture; (4) optimizing the role of institutions such as Komnas HAM and LPSK to provide protection and assistance to victims. (5) there must be rights fulfillment to the victims who become the victims of the practice of torture.

Download Full-text

Aturan Pembebasan Narapidana dengan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Wabah Covid-19 di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020

INICIO LEGIS ◽

10.21107/il.v2i2.13050 ◽

2021 ◽

Vol 2 (2) ◽

pp. 164-182

Author(s):

Halim Dimas Ferdiansyah ◽

Syamsul Fatoni

Keyword(s):

Human Rights ◽

Legal Research ◽

Conceptual Approach ◽

The Difference ◽

The Government ◽

Release Program ◽

The Right ◽

Occupancy Rates

ABSTRAKDasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. dengan banyaknya tingkat hunian di penjara, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Namun, terpidana yang dibebaskan mengulangi kejahatannya lagi dan menimbulkan kecemasan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dengan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 dan kesesuaian prinsip pembinaan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pemberian hak asimilasi dan integrasi narapidana dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 diberikan sesuai dengan persyaratan substantif dan administratif secara lengkap. Namun dalam Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020 terdapat beberapa perbedaan dalam hal pemberian hak asimilasi dan integrasi, baik persyaratan substantif maupun administratif, sehingga Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 memudahkan narapidana mendapatkan hak asimilasi dan integrasi. serta pelaksanaan ketentuan pemberian asimilasi dan integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tidak sesuai dengan prinsip pembinaan dalam undang-undang pemasyarakatan. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan kegagalan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pasalnya, program pembebasan hanya berfokus pada pencegahan penularan COVID-19 di lapas Kata kunci: asimilasi, integrasi, narapidana, perbedaan dan kesesuaian Permenkumham ABSTRACTThe basis for the consideration of the issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning the Requirements for Granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the context of preventing and overcoming the spread of COVID-19. with many occupancy rates in prisons, it caused a concern of the government. However, the convict who was released repeated the crime again and caused public anxiety. The purpose of this research was to find out the difference between Permenkumham (Regulation of the minister of Law and human righs) Number 3 of 2018 and Permenkumham Number 20 of 2020 and the suitability of the principles of development with Law Number 12 of 1995 concerning correctionalism. The method used in this research was a type of normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach. The results of this study indicated that the differences in the provision of assimilation rights and integration of prisoners in Permenkumham No.3 of 2018 were given in accordance with the complete substantive and administrative requirements. However, in Permenkuham No.10 of 2020 there are several differences in terms of granting assimilation and integration rights, both substantive and administrative requirements, so that Permenkumham No.10 of 2020 made it easier for inmates to get the right of assimilation and integration. and the implementation of the provisions for assimilation and integration in Permenkumham No.10 of 2020 is not in accordance with the principles of guidance in the correctional law. This mismatch was due to the presence of prisoners who had returned to committing criminal acts, this indicated a failure to provide guidance to prisoners. This was because the release program only focuses on preventing transmisfsion of COVID-19 in prisons. Keywords: Assimilation, Integration, Prisoners, Differences and suitability of Permenkumham

Download Full-text

Child-Friendly Cities and Districts As Human Rights Protection in Indonesia’s Decentralization Context

Indonesian Journal of Law and Society ◽

10.19184/ijls.v1i2.17496 ◽

2020 ◽

Vol 1 (2) ◽

pp. 163

Author(s):

Fanny Tanuwijaya ◽

Fiska Maulidian Nugroho

Keyword(s):

Human Rights ◽

United Nations ◽

Child Protection ◽

Local Governance ◽

The Other ◽

Human Rights Protection ◽

Rights Protection ◽

Child Friendly ◽

The Government ◽

The Right

This paper aims to examine the implementation of the Child Friendly Cities and Districts in Indonesia, as part of the decentralized agenda of current Indonesian reform. Child protection has become one of the current problematic issues. This protection includes the effort to guarantee and ensure the right to live, grow, develop, and participate fully in realizing each child's future. The Indonesian government introduces regional child protection, it is Child-Friendly Cities and Districts as a part of the critical address responding to the issue to the extent the government provide a serious protection for the infant generation. Historically, the United Nations Children's Fund (UNICEF) initiated this concept, whose purpose was to aspire to children's rights through the goals, programs, policies, and local governance structures. To date, there remain many regional governments that do not have regulations on child-friendly cities or districts. This paper considers Indonesia's regions experiencing in regulating and implementing the child-friendly cities and districts that have become a benchmark for the other regions. In the end, this paper concludes that each region must regulate and implement the child-friendly cities with regional characteristics into a series of regional regulations, particularly preceded by the regional regulation. KEYWORDS: Human Rights, Child Protection, Children Rights, Child-Friendly Cities.

Download Full-text