scholarly journals URGENSI PERUBAHAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ASEAN

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 22
Author(s):  
Marta Sri Wahjuni
Keyword(s):  
Competition Policy ◽  
Action Plan ◽  
Soft Law ◽  
Economic Community ◽  
Business Climate ◽  
Legal Research ◽  
Starting Point ◽  
Competition Laws ◽  
Asean Economic Community ◽  
Binding Power

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) pada prinsipnya diundangkan dengan tujuan untuk menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha di Indonesia serta dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Namun demikian UU Nomor 5 Tahun 1999 tampaknya sudah tidak dapat mengakomodir perkembangan dunia persaingan usaha yang semakin mengglobal khususnya di kawasan regional ASEAN dengan lahirnya Asean Economic Community (AEC) pada akhir tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 permasalahan: (1) mengapa perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu segera dilakukan? dan (2) apakah Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“RUU”) perlu disesuaikan dengan The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010? Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu segera dilakukan. Selain itu, RUU perlu disesuaikan dengan The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010 karena meskipun saat ini masih berbentuk soft law dan belum mempunyai kekuatan mengikat bagi negara-negara anggota ASEAN tetapi Regional Guidelines merupakan langkah awal atau titik tolak menuju harmonisasi hukum persaingan usaha di wilayah regional ASEAN dan roadmap menuju harmonisasi  kebijakan persaingan  usaha  dan undang-undang persaingan usaha di wilayah regional ASEAN telah ditetapkan dengan jelas dalam The ASEAN Competition Action Plan 2025. Constitution of 1999 No. 5 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in principle was enacted with the goal of ensuring the certainty of equal business opportunities for every business actor in Indonesia and to create a conducive business climate through the regulation of fair business competition. However, Constitution of 1999 No. 5 seems unable to accommodate the development of an increasingly globalized business competition, especially in the ASEAN region with the appearance of the Asean Economic Community (AEC) at the end of 2015. This study aims to address 2 issues: (1) the reason why Constitution of 1999 No. 5 needs to be revised and (2) whether or not the Bill of Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("Draft Law") be adjusted to the 2010 ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy. To answer the questions in this study, the researcher used normative legal research method. Based on the result of the study, changes to Constitution of 1999 No. 5 needs to be done immediately. In addition, the aforementioned Bill needs to be adjusted to the 2010 ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy because although being in the form of soft law and without any binding power for countries that are ASEAN members, the Regional Guidelines is the first step, a starting point towards harmonizing business competition law in the ASEAN region, and the roadmap towards harmonizing business competition policies and business competition laws in the ASEAN region are clearly defined in the 2025 ASEAN Competition Action Plan.

scholarly journals Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 109-120
Author(s):  
Danel Aditia Situngkir
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Migrant Workers ◽  
Research Method ◽  
The State ◽  
Community Research ◽  
Labor Rights ◽  
Economic Community ◽  
Legal Research ◽  
Research Problems ◽  
Asean Economic Community

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia. Masalah penelitian Bagaimana yurisdiksi dibandingkan dengan pengadilan kriminal internasional dan pengadilan HAM di Indonesia? dan Apa Peluang untuk Pengenaan Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional di Indonesia? Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari yurisdiksi pidana, pribadi, temporal dan teritorial. Indonesia bukan negara pihak dan bukan negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Meski begitu, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat diterapkan di Indonesia mengingat perbedaan yurisdiksi pidana kedua pengadilan tersebut, karena ada 2 (dua) kejahatan yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi yang tidak diatur dalam Pengadilan HAM Indonesia. , jika ada situasi di Indonesia yang dirujuk oleh Dewan PBB dan keamanan Indonesia dianggap tidak mau dan tidak dapat membawa para pelaku kejahatan untuk diadili di pengadilan. This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.

Missed financial target will hurt ASEAN unification

2016 ◽  
Keyword(s):  
Financial Services ◽  
Action Plan ◽  
National Development ◽  
Economic Community ◽  
Content Type ◽  
Demand For Insurance ◽  
Insurance Cover ◽  
Slow Progress ◽  
Asean Economic Community ◽  
Trade Deals

Subject Outlook for the ASEAN Economic Community. Significance Just four months in, ASEAN Economic Community (AEC) integration is proving difficult. Recognising the slow progress, ASEAN ministers meeting in Vientiane earlier this month agreed on a delayed 2025 timetable for integrating financial services. The action plan aims to free more funding for national development by liberalising equity, bond and insurance markets and allowing banks to operate on a regional basis, but it has had only cautious backing. Impacts ASEAN integration will increase regional demand for insurance cover. Resolving ASEAN's development gaps needs investment in infrastructure, education and administration systems. Non-tariff barriers and external preferential trade deals will challenge the AEC's coherence for the foreseeable future.

scholarly journals Perlindungan Hak Buruh Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 121-127
Author(s):  
Posma Ramos Sitompul
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Migrant Workers ◽  
Research Method ◽  
The State ◽  
Community Research ◽  
Labor Rights ◽  
Economic Community ◽  
Legal Research ◽  
Research Problems ◽  
Asean Economic Community

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hak buruh dalam kerangka masyarakat Ekonomi ASEAN. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia, Kedua, Bagaimanakah Bentuk Upaya Hukum Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan? Metode penelitian menggunakan penelitian Sosio-Legal dengan mengamati dokumen Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Undang Undang No. 18 tahun 2017, serta Peraturan Perundang-undangan Indonesia lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatannya. Penulis akan menganalisis permasalahan sejauhmana negara melindungi hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.

scholarly journals THE POSIBILITY IMPACTS OF FREE FLOW OF GOODS IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INDONESIA ANTI DUMPING ACTIONS

2016 ◽  
Vol 27 (3) ◽  
pp. 487
Author(s):  
Abdurrahman Alfaqiih
Keyword(s):  
Content Analysis ◽  
Free Trade ◽  
Competition Policy ◽  
Free Flow ◽  
Economic Community ◽  
Asean Economic Community

One of the top aims of ASEAN Economic Community (AEC) establishment is to create trade that is free from any kind of barriers. Nonetheless, not every country could follow the wave of free trade without imposing protection assessment such anti-dumping measures. This paper tries to identify the possibility impacts of free flow of goods scheme on the use of anti­dumping in Indonesia. By imposing content analysis, this paper concludes that the possible effects tend to be increase or decrease the use of anti dumping actions; and the possibility of elimination of anti-dumping measures and replacement with competition policy. Salah satu tujuan utama dari pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah menciptakan perdagangan yang bebas dari hambatan. Namun demikian, tidak semua negara dapat mengikuti gelombang perdagangan bebas tanpa menerapkan kebijakan perlindungan dalam negeri seperti ketentuan anti-dumping. Tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi kemungkinan efek dari peredaran barang yang bebas dalam (MEA) terhadap penggunaan kebijakan anti-dumping di Indonesia. Dengan menggunakan analisis isi, tulisan ini menyimpulkan bahwa kemungkinan efek tersebut dapat menjadikan penggunaan kebijakan anti-dumping di Indonesia meningkat atau menurun, dan juga kemungkinan penghilangan kebijakan antidumping serta menggantikannya dengan kebijakan persaingan usaha.

scholarly journals Tinjauan Hukum Kewenangan Sistem TRUST +POSITIF™ sebagai Database Acuan dan Rujukan Penyaringan Seluruh Layanan Akses Informasi Publik Penggunaan Internet di Indonesia

2017 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 080
Author(s):  
Christian Andersen
Keyword(s):  
Community Service ◽  
Information Disclosure ◽  
Good Governance ◽  
Public Information ◽  
Government Agencies ◽  
Economic Community ◽  
Legal Research ◽  
Asean Economic Community

The implementation of good governance become the main agenda that has to be done by any government agencies. Because this is a requirement that shows the Government's commitment in carrying out theirs duty to serve the community. All officers must have an understanding of public information disclosure / Keterbukaan Informasi Publik (KIP) based on Act Number 14 of 2008, the principles which referred to is accountability, transparency and the supremacy of law. This article is a normative legal research studying the principles/laws that is a research on applied regulations related to The Implementation of Trust +Positif Concerning Good Governance. This research aims to reveal the regulations related to the implementation of community service in conducting good governance in order to prepare ASEAN Economic Community. The conclusion of this research are that to create a good governance as expected by the community, the implementation of the function of Trust +Positif service is needed and we have to create synergy between the governmental officers who implement the policy and the community whom the policy applied to. Therefore, it is necessary to have cooperation between the two parties.

scholarly journals Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

2016 ◽  
pp. 75-88
Author(s):  
Indriyana Dwi Mustikarini
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Southeast Asia ◽  
Legal Protection ◽  
Economic Community ◽  
Trade Secrets ◽  
Legal Research ◽  
Legal Principles ◽  
The Public ◽  
Other Information ◽  
Asean Economic Community

Countries as member of the ASEAN established economic community to provide easy entry and exit of goods from the Southeast Asia countries. It aims to creating fail economic growth in Southeast Asia, improving living standards and reducing the poverty. This situation had an impact on the existence of intellectual property rights, primarily trade secrets to be protected because the trade secrets do not legally require registration. The research method uses a legal research. The legal research is a process of finding the laws, legal principles and the legal doctrines in order to answer the legal issues. The approach that is used in the legal research is statute approach. The results of the research are that legal protection of trade secrets toward the ASEAN economic community covers producing methods, processing methods, selling methods, or other information on technology and/or business that has added values but the public do not know. Property rights can be obtained without registration. The legal protection of trade secrets is regulated in TRIPS and Act No. 30 of 2000. However, regulation of property rights on the trade secret rights is still not available, so there is legal uncertainty.

scholarly journals Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia: Is It Beneficial for Small Farmer?

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 162
Author(s):  
Khoirul Hidayah ◽  
Iffaty Nasyi’ah ◽  
Jundiani Jundiani
Keyword(s):  
Small Farmers ◽  
Economic Community ◽  
Legal Research ◽  
Evaluation Result ◽  
Trading Market ◽  
Farm Credit ◽  
Overall Evaluation ◽  
The Law ◽  
Asean Economic Community ◽  
Fast Access

The regulation of Warehouse Receipt System (WRS) in Indonesia written in The Law No. 9 of 2011 concerning Amendment of WRS is expected to be useful and to facilitate farmers of WRS. However, in its practice, WRS in Indonesia was not yet able to improve the credit amount of banking with warehouse receipt as a guarantee. Malang Regency is one of the potential areas of farming products in East Java and once built WRS in 2012, so it is interesting to make this area as a research object in terms of reviewing WRS regulation in Indonesia. The issue is whether the purpose of establishing the law on WRS gave advantage and credit expediency, particularly for small farmers. This article is empirical legal research with a socio-juridical approach by describing the implementation of farm credit through WRS, describing the farmers’ utilization of WRS in Malang Regency, then, analyzing it using regulation of warehouse receipt in Indonesia and the theory of legal effectiveness. Overall evaluation of WRS in the mentioned area shows that some parties, such as farmers, unit cooperation village, and local government, are at a loss. The evaluation result of WRS regulation implementation cannot realize the goals of the law on WRS; those are giving easy, affordable, and fast access to farmers in getting capital. The WRS cannot give advantage for small farmers. The policy of WRS in Indonesia has not yet been able to help farmers to challenge the competition in the free-trading market through ASEAN Economic Community. The researchers suggest that the WRS regulation must be made and integrated with farmer’s policy so it can give advantage for small farmers.

scholarly journals Harmonization of Competition Law: Research on The Transplantability of eu’s Law into ASEAN

Yuridika ◽  
2020 ◽  
Vol 35 (3) ◽  
pp. 613
Author(s):  
Reni Budi Setianingrum ◽  
M. Hawin
Keyword(s):  
Competition Law ◽  
Economic Community ◽  
Goods And Services ◽  
Cross Border ◽  
Asean Member ◽  
New Business ◽  
National Competition ◽  
Potential Contact ◽  
Competition Laws ◽  
Asean Economic Community

ASEAN has agreed to run a single market through the ASEAN Economic Community (AEC). The consequence of this free flow of goods and services is the emergence of new business competition, new relevant markets and potential contact amongst business actor of ASEAN member and it is possible to create unfair business competition. The implementation of the AEC also has consequences in the field of regulation, specifically the need for harmonization of regulations on competition law in ASEAN member to overcome the problems of cross-border transactions and the absence of competition law in several ASEAN member. This study uses a normative juridical method and aims to examine harmonization of competition law, a research on the transplantability of EU’s law into ASEAN. Results of this research shows that ASEAN can only adopt the European Union's supranationalism system only for cases of violations of cross border competition law, whereas for cases of violations of national competition laws, each country is given sovereignty to apply its own law. This is because the economic characteristics and legal characteristics of business competition vary between ASEAN member countries.

scholarly journals PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA DALAM KERANGKA HARMONISASI HUKUM KONTRAK ASEAN

2012 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 295
Author(s):  
Subianta Mandala
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Contract Law ◽  
Economic Community ◽  
Legal Research ◽  
Member States ◽  
Asean Member ◽  
Speed Up ◽  
Asean Countries ◽  
Asean Economic Community

<p>Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 telah mendorong Negara Anggota ASEAN untuk mereformasi undang-undang mereka. Ini adalah momentum yang baik bagi Indonesia untuk mereformasi hukum kontrak dan pada saat yang sama untuk mencapai komitmen ASEAN untuk harmonisasi hukum ASEAN. Dalam tulisan ini akan dibahas, pendekatan hukum dapat diambil oleh Indonesia dalam upaya untuk mereformasi hukum kontrak sehingga konsisten dengan tujuan harmonisasi ASEAN hukum; dan seberapa luas atau apa lingkup substansi untuk dimasukkan dalam undang- undang untuk bisa menjadi undang-undang baru yang kompa Ɵ bel dengan hukum kontrak Negara ASEAN lainnya. Tulisan ini menggunakan metode peneli Ɵ an hukum norma Ɵ f dengan analisa kualita Ɵ f. Kesimpulan yang diperoleh dari peneli Ɵ an ini adalah bahwa pendekatan yang diambil untuk mereformasi hukum kontrak Indonesia saat ini adalah dengan menggunakan instrumen hukum internasional seper Ɵ Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) 1980 dan Prinsip UNIDROIT Kontrak Komersial Internasional (UPICCs) sebagai referensi untuk hukum kontrak Indonesia yang baru. Sedangkan lingkup substansi yang akan direformasi terbatas pada prinsip-prinsip umum dan aturan hukum kontrak internasional dan ketentuan untuk penjualan barang. Untuk mempercepat reformasi, penulis menunjukkan bahwa hukum kontrak diprioritaskan dengan memasukkannya ke dalam Program Hukum Nasional (Prolegnas) dari periode 2015-2019.</p><p>The establishment of ASEAN Economic Community by 2015 has encouraged ASEAN Member States to reform their laws for harmoniza Ɵ on, including contract law. This is a good momentum for Indonesia to reform its contract law and at the same Ɵ me to achieve ASEAN commitment for ASEAN legal harmoniza Ɵ on. Having said that, the ques Ɵ ons are (1) what legal approach can be taken by Indonesia in its e ff ort to reform its contract law so that it is consistent with the objec Ɵ ve of ASEAN legal harmoniza Ɵ on, (2) how broad or what the scope of substance to be included in the new law can be so that the new law will be compa Ɵ ble with the contract laws of other ASEAN Countries. To answer those ques Ɵ ons, minor research has been conducted. A method of norma Ɵ ve legal research is used to collect data which is mainly from books, academic dra Ō s, na Ɵ onal legisla Ɵ on and interna Ɵ onal trea Ɵ es (secondary data). Those data is, then, analyzed using qualita Ɵ ve method. In conclusion, (1) the approach taken to reform the current Indonesian contract law is by using interna Ɵ onal legal instruments such as United Na Ɵ ons Conven Ɵ on on Contracts for the Interna Ɵ onal Sale of Goods (CISG) 1980 and UNIDROIT Principles of Interna Ɵ onal Commercial Contracts (UPICCs) as references for the new Indonesian contract law, (2) the scope of the substance to be reformed is restricted to the general principles and rules of interna Ɵ onal contract law and provisions for sale of goods. To speed up the reform, the writer suggests that contract law be priori Ɵ zed by pu ƫ ng it into the Na Ɵ onal Legal Program (Prolegnas) of 2015-2019 period.</p>

PERUBAHAN MINDSET MENGAJAR DALAM MENYIAPKAN PENDIDIK YANG PROFESIONAL DALAM PERSAINGAN DI ERA MEA

KEBERLANJUTAN ◽  
2018 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 897
Author(s):  
ROMENAH ROMENAH
Keyword(s):  
Economic Community ◽  
National Education ◽  
Professional Educators ◽  
Free Competition ◽  
National Education System ◽  
Asean Countries ◽  
Asean Economic Community ◽  
The Times ◽  
Agent Of Change

AbstractThe National Education System has grown so rapidly over time. A variety of efforts have been made to build every prosperous, dignified Indonesian human being, so that the quality of Indonesian thinking is progressing. The ASEAN Economic Community which has been launched since 2015 has resulted in free competition, both in trade, employment, and there is free competition for educators in ASEAN countries. Besides that, Indonesian education is faced with challenges and developments in the times, where the culture between ASEAN countries has no limits, this is the challenge faced when implementing the Asean Economic Comunity (ASEAN Economic Community) MEA. Indonesia as a country in the ASEAN region must prepare domestic educators to have professionalism and character so that they can compete with the AEC. Educators must be aware of the essence of the existence of their profession, continue to struggle to make changes in order to realize professionalism with noble character. Efforts made in preparing professional educators to face the challenges of the AEC must touch the most fundamental aspects of changing their competencies, namely the mindset. A student must be more advanced and innovative in developing his learning so that he can change the mindset of students to do agent of change. Through this mindset educators will become professional and characterized so that they can compete and compete in the MEA era. Keywords: MEA, Changes in Mindset, Professional Educators

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document