IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PANGKEP

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui proses dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan adakah pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep. Metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Yaitu memberikan pengamatan dan penggambaran terhadap aspek- aspek penelitian, kemudian meneskripsikan aspek tersebut. Untuk menentukan fakta maka peneliti melakukan wawancara, observasi beberapa informan kunci meliputi pelaksana kebijakan IMB, anggota DPRD, dan masyarakat yang bermohon. Hasil penelitian menunjukkan pada Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pangkep belum berjalan dengan efektif dan belum sesuai dengan keinginan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya penerapan kebijakan IMB ditandai dengan tidak diterapkannya waji IMB, ketentuan wajib memenuhi syarat tata bangunan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan adalaah kualitas dan kwantitas staf yang masih kurang, pengawasan dan dukungan politik dari legislatif masih kurang dan komunikasi yang belum efektif yang belum berjalan dengan baik.Penerimaan retribusi IMB terhadap PAD masih sangat rendah, penerimaan retribusi selama tiga tahun terakhir tidak mengalami kenaikan sesuai target yang diharapkan pemerintah. Setiap tahunnya retribusi IMB yang diterrima Rp. 900.000.000 dimana hanya tercapai 60% dari target yang ditentukan pemerintah Kabupaten Pangkep. Nilai kontribusi tersebut belum signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Pangkep. The research was conducted with the aim of knowing the processes and factors that influence policy implementation and whether there is an effect on increasing local revenue (PAD) at the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) Pangkep Regency. The research method carried out is qualitative with a qualitative descriptive method. That is to provide observations and descriptions of aspects of the research, then describe these aspects. To determine the facts, the researchers conducted interviews, observed several key informants including IMB policy implementers, DPRD members, and the people who applied. The results showed that the implementation of the building permit policy in Pangkep Regency had not run effectively and had not been in accordance with the wishes of the local government. This is because the implementation of the IMB policy has not been maximized, which is marked by the non-applicability of the mandatory IMB, the provisions of which must meet the building structure requirements. The factors that cause the ineffective implementation of policies are the quality and quantity of staff that are still lacking, political supervision and support from the legislature are still lacking and communication is not yet effective which has not gone well. Receipt of IMB levies on PAD is still very low, retribution receipts for three years The last one did not increase according to the target expected by the government. Each year the IMB levy received is Rp. 900,000,000 where only 60% of the target set by the Pangkep Regency government was achieved. The value of this contribution has not been significant to the increase in PAD in Pangkep Regency.

EVALUASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Sistem Satu Pintu (DPMPTSP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati aspek yang akan diteliti, kemudian meneskripsikan aspek tersebut. Untuk menentukan fakta maka peneliti melakukan wawancara, observasi beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat terlihat kurangnya perubahan yang terjadi baik dari sitem penatalaksanaan, proses pelaksanaan yang masih kurang efektif dan efisien, tidak terukur terukur dan belum sesuai dengan prinsip Good Governance, masih kurangnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi.Penatalaksanaan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Pangkep mekanismenya sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan SAKIP, hal ini dilihat dari capaian kinerja DPMPTSP setelah diterapkan SAKIP sudah masuk dalam kategori Sangat Baik, dengan perolehan Nilai Capaian Kinerja sebesar 94,76 (Sangat Baik), serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap penatalaksanaan SAKIP. This study aims to determine the evaluation of the Bureaucratic Reform Policy in Pangkajene and Islands Districts at the One Stop System Investment Service (DPMPTSP). The research method used is qualitative research aimed at observing the aspects to be studied, then describing these aspects. To determine the facts, the researchers conducted interviews, observed several key informants. The results showed that the implementation of bureaucratic reform policies in DPMPTSP Pangkep Regency could not be implemented optimally, this can be seen from the lack of changes that occur both from the management system, the implementation process is still less effective and efficient, not measurable and not in accordance with the principles of Good Governance. , there is still a lack of human resources for apparatus with integrity, neutral, competent, professional, and high-performing. The management of SAKIP in DPMPTSP Pangkep Regency is in accordance with the stages of implementing SAKIP, this can be seen from the performance achievements of DPMPTSP after SAKIP has been implemented, it is already in the Very Good category, with the achievement of a Performance Achievement Score of 94.76 (Very Good), as well as support from the Regional Government for the management of SAKIP

Quality of Building Information System Services in the Management of Building of Merauke Regency

An observation was made when a new website was launched through the ministry in order to improve the service quality of the Building Information System in the Management of Building Permits (SIMBG) at the One-Stop Integrated Service and Investment Service of Merauke Regency which consists of five quality dimensions, namely: tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The purpose of this research is to describe the service quality of the Building Information System (SIMBG) in making Building Permits at One-Stop Integrated Service and Investment Service. The research is a descriptive with a qualitative analysis approach in its method. The data collection techniques are: theoretical studies and field studies consisting of observations and interviews. 10 informants were interviewed in the study. They are five informants of IMB officers at DPMPTSP and five informants from the community who have made IMBs online. There are 3 data analysis techniques used, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The conclusion of this study illustrates that the use of the 5 dimensions of Parasuraman has met the standards of SIMBG Service Quality at DPMPTSP Merauke Regency in the management of IMB. However, there are some shortcomings and things that have not been met, such as the length of time the applicant data upload process takes, the appropriate length of time for issuance, and coordination with each sub district in Merauke Regency regarding more intensive socialization of online licensing at the Merauke Regency DPMPTSP. Apart from that, it has shown that in general the quality of service is quite optimal in providing public services regarding existing permits in Merauke Regency.

IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KABUPATEN TRENGGALEK

Abstrak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini digambarkan secara jelas dan mendetail terkait implementasi (PTSP) dalam mewujudkan pelayanan prima di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat (4) informan kunci, tiga (3) informan pendukung, dan adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan Implementasi PTSP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kepengurusan pelayanan perizinan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada. Komunikasi yang dilakukan antar atasan dan bawahan tentang implementasi juga sudah sesuai dengan aturan, dan komukasi yang dilakukan dengan masyarkat pun juga sudah menyeluruh. Serta untuk waktu penyelesaian, dan biaya terkait pelayanan perizinan juga sudah diatur sesuai dengan SOP yang sudah berlaku. Dilengkapi juga berbagai fasilitas yang lengkap yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penunjang kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Progam, PTSP, Pelayanan Prima. Abstract This study uses a qualitative method, this research is described clearly and in detail related to the implementation (PTSP) in realizing excellent service at the Office of Investment and One Stop Integrated Services, Trenggalek Regency. Data obtained from primary and secondary sources. The informants in this study consisted of four (4) key informants, three (3) supporting informants, and the data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the overall implementation of PTSP in the Office of Investment and One Stop Integrated Services for the management of licensing services has been carried out in accordance with existing SOPs and regulations. Communication between superiors and subordinates regarding implementation is also in accordance with the rules, and communication with the community is also comprehensive. As well as for the completion time, and costs related to licensing services have also been regulated in accordance with the SOP that is already in effect. It is also equipped with various complete facilities available at the Investment Service and One-Stop Integrated Service as a support for community satisfaction and comfort. Keywords: Program Implementation, PTSP, Excellent Service.

Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan Perizinan Menggunakan Metode Fuzzy Servqual

The low quality of service is a problem that affects people's satisfaction. The Padang City One Stop Integrated Service and Investment Service, and sometimes it is problematic in assessing the quality of its services. The object of the study is to see the Service quality of Community Licensing in the Padang City DPMPTSP. In this research, there are 15 respondent data originating from the licensing and complaints section of the Padang City DPMPTSP. Based on the analysis of the data, a research was conducted on the quality of community satisfaction. The fuzzy servqual method can be used to explain the uncertainty about information about certain parts of the problem at hand, such as community satisfaction, response quality, expectations and service quality. The results of this research show the distribution data and the percentage of business actor satisfaction quality on service performance so that it can be seen that 47.41% of business actors are satisfied with the performance of the service and 52.59% of business actors who assess the Padang City DPMPTSP service as very satisfactory. Conclusion From the test results Fuzzy servqual method has been able to provide knowledge on the quality of service quality. To assist the licensing and complaints department in improving the service quality of the Padang City DPMPTSP.

PENGARUH MOTIVASI DAN KOMITMEN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DPPM DIY)

This study aims to determine the effect of motivation and commitment on employee work performance. This type of research used in this research is quantitative research. The population in this study were all employees of the Yogyakarta Special Region Licensing and Investment Service (DPPM DIY), both permanent and contractual. The number of samples taken in this study were 50 employees. The results of this study indicate that the effect of motivation has a positive and significant effect on work performance, commitment has a positive and significant effect on work performance, and motivation and commitment have a positive and significant effect on work performance of the employees of the Licensing and Investment Service of the Special Region of Yogyakarta (DPPM DIY).

Dinamika Penerapan Dimensi Akuntabilitas dalam Merespon PP No. 24 tahun 2018 Studi Komparasi di DPMPTSP Kabupaten Bandung dan Kota Bandung

The presence of Government Regulation no. 24 of 2018 affects the accountability process in public services at the Investment Service and One Stop Integrated Service, Bandung Regency and Bandung City. Seeing the readiness of the regions in responding to central policies that must be implemented immediately by adjusting all applicable regulations. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection methods used were observation and in-depth interviews. The result is that there is a dynamic in the application of accountability and requires a review of the implementation of central policies applied in the regions so that it is not counterproductive to the concept of decentralization.

Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

The implementation of licensing services through Online Single Submission (OSS) at the Binjai City Investment Service and One-Stop Integrated Licensing Service (DPMPPTSP) can still be said to be unsatisfactory because it still has problems in licensing services, especially Construction Services Business Permit (IUJK) services. Problems that are often faced include the completion of the Construction Service Business Permit (IUJK) not on time and business actors do not understand the operation of the OSS system, which results in licensing services through the OSS not yet maximized. This study is to determine the quality of licensing services through OSS at the DPMPPTSP Binjai City and to find out the inhibiting factors for the implementation of licensing through OSS at the Binjai City DPMPPTSP. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate the quality of licensing services through OSS at DPMPPTSP of Binjai City which is examined from the dimensions of service quality, namely Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance ( guarantee), Empathy (empathy) as a whole is considered good but not optimal. The DPMPPTSP Of Binajai City is expected to have a technical team located at the Dinas and Dinas to conduct socialization regarding the use of the OSS system to the public so that the public is able to register their own permits and not through third parties/brokers.

Foreign Direct Investment in Bangladesh: Analysis of Policy Framework, Impact, and Potential

The paper examines the policy framework toward FDI including monetary and non-monetary incentives offered to attract FDI, analyzes the trend and sources of and the sectors attracting FDI inflows, and the potential for FDI in Bangladesh. The analysis is based on data collected both from primary and secondary sources. Major sectors attracting FDI include RMGs, power, textile and wearing, telecommunications, banking, gas, and petroleum. The analysis shows that fiscal/nonmonetary incentives alone and competitive advantage in factor endowment (cheap labor) are not enough to attract additional FDI into Bangladesh. The key is to adopt proactive policies for creating and maintaining an FDI-friendly business environment in the country Bangladesh. For attracting more FDI into Bangladesh, the efforts need to include, among others, increased infrastructure spending especially in digital architecture, creating functional one-stop investment service center, emphasis on skill training to facilitate technology transfer, targeted measures to attract FDI into backward and forward linkage industries, participation in regional and global value chains.