Análisis discursivo de las cédulas de los expósitos del Hospicio de Oviedo (1752‒1782)

2021 ◽  
Vol 137 (3) ◽  
pp. 860-887
Author(s):  
Claudia Elena Menéndez Fernández
Keyword(s):  
Discourse Analysis ◽  
Identity Card ◽  
Identity Cards

Abstract The Oviedo Hospital was the main charity in charge of caring for foundlings in Asturias (Spain) between the 18th and the 20th century. Sometimes these children carried an identity card or document with them containing several pieces of information, such as their name or the confirmation of baptism. These were copied into the hospital register books (‘Foundling Records’). The identity cards are characterized by the repetition of a basic informative scheme and certain linguistic elements located in the area of ‘language of immediacy’. Taking this into account, the aim of this paper is to examine from the perspective of discourse analysis a corpus composed of 1.117 identity cards collected between 1752 and 1782 to determine if these documents are able to constitute by themselves a specific discursive tradition.

Implementation of the Child Identity Card Policy in Bandung Regency

2019 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
Author(s):  
Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Policy Implementation ◽  
Research Method ◽  
The Public ◽  
Implementation Model ◽  
Edward Iii ◽  
Identity Card ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Republic ◽  
Identity Cards

Previously, Indonesia only issued Identity Cards for citizens who had reached the age of 17 years. However, after the presence of a new policy from the Interior Ministry of the Republic of Indonesia contained in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 concerning Child Identity Cards, now Indonesian citizens who are less than 17 years old can have an identity card in the form of a Child Identity Card. The main problem in this research are the limitations of blanks and need additional personnel to improve services, especially in the context of issuing child Identity Cards. Besides, the realization of the issuance of child identity cards still far from the target and socialization to the public has not been conveyed in its entirety.. This study aims to examine how the implementation of Child Identity card in Bandung Regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. This research is presented by using a narrative that discusses the implementation of child identity card policies in Bandung Regency. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of the research shows that implementation of Child Identity card in Bandung Regency has run optimally.Keywords : Public Policy; Policy Implementation; Identity CardAfandi, Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.Vol. 6, Nomor 2Afrizal. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Universitas LampungAryanti. 2014. Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012). Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol. 1, Nomor 2, Halaman 2.Dwitamara. 2013. Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak. Jurnal Hukum. Vol.18, Nomor 2, Halaman 1.Edwards III. 1980. Implementing Publik Policy. Congresinal. Quartely pressErdani, Indarja, Harjanto. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal. Vol.6, Nomor 2, Halaman 2.  Hafrida. 2016. Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Ilmu Hukum, Ragam Jurnal. Vol. 7 Nomor 2, Halaman 1Monica, Noak, Winaya. 2015. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. Citizen charter journal. Vol.1 Nomor 2, Halaman 3.Muh. 2018. Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaMustafa, Syahbandir. 2016. Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2)Nugroho. 2009. Public Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta. GramediaPradika. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa YogyakartaRahmawati. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2017. Universitas Sultan Ageng TirtayasaRamdhani, Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol 11, Nomor 1, Halaman 10Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSubarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSudrajat. 2011. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13, Nomor 2, Halaman 1 Suryono. 2014. Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmu Ilmiah. Vol.6, Nomor 2, Halaman 98Tangkilisan. 2003.Implementasi kebijakan publik : transformasi pikiran George Edward. Yogyakarta. Lukman Offset dan yayasan pembaruan administrasi publik indonesia.Wahab.2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.Wardhani, Hasiolan, Minarsih. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. Journal of Management.Vol.2, Nomor 2Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayu MediaWinarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media PressindoWiranata. 2013.Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Hukum Unsrat  Vol.1, Nomor 3, Halaman 5. Peraturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

scholarly journals EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KARTU IDENTITAS BAHASA JEPANG TERHADAP PENGUASAAN PERCAKAPAN SEDERHANA PADA SISWA SMA

2016 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
pp. 8
Author(s):  
Robby Putra Prakoso ◽  
Neneng Sutjiati ◽  
Ahmad Dahidi
Keyword(s):  
Quantitative Research ◽  
Japanese Language ◽  
Test Design ◽  
Significance Level ◽  
Post Test ◽  
Identity Card ◽  
Quasi Experimental ◽  
The Media ◽  
Identity Cards ◽  
Speaking Skills

Kemampuan berbicara merupakan hal penting bagi pembelajar bahasa Jepang. Masalah yang sering ditemukan pada siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jepang yaitu di antaranya siswa sering kali merasa bingung dan tidak percaya diri untuk berbicara bahasa Jepang. Hal ini dikarenakan kurangnya latihan pada keterampilan berbicara. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melaksanakan penelitian mengenai efektivitas penggunaan kartu identitas bahasa Jepang terhadap kemampuan berbicara siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media kartu identitas terhadap kemampuan berbicara bahasa Jepang. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai media kartu identitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen kuasi dan dengan desain penelitian one group pre-test-post-test design. Instrumen yang digunakan berupa tes lisan dan angket.  Sampel yang digunakan adalah siswa XI IPS SMAN 2 Bandung tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 20 orang. Hasil analisis data menunjukkan perolehan nilai rata-rata siswa sebelum diterapkannya media kartu identitas yaitu sebesar 12,95 dan setelah diterapkannya media kartu identitas meningkat menjadi 23,8. Berdasarkan perhitungan statistik komparasional didapatkan hasil thitung sebesar 29,73 dan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,09 dan taraf signifikansi 1% adalah 2,86, ini berarti  thitung >ttabel , maka Hk diterima dan Ho ditolak. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan berbicara bahasa Jepang siswa sebelum dan sesudah diterapkannya media kartu identitas. Kemudian, berdasarkan hasil analisis data angket, sebagian besar siswa memberikan respons positif terhadap media kartu identitas untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jepang.Speaking competency is important for Japanese language learners. Problems cited by the students in learning the Japanese language speaking skills are among the students often feel confused and insecure to speak Japanese. This is due to lack of exercise on speaking skills. Based on the above background, the researchers conducted research on the effectiveness of the use of identity cards Japanese against their speaking ability. The purpose of this study was to examine the effectiveness of media use identity cards to the ability to speak Japanese. Moreover, the purpose of this study was to determine the response of the media student identity card. This research is a quantitative research using quasi-experimental methods and research design one group pre-test-post-test design. Instruments used in the form of an oral test and a questionnaire. The samples used were students XI IPS SMAN 2 Bandung 2015/2016 school year as many as 20 people. The result showed the acquisition value of the average student prior to the implementation of the identity card media that is equal to 12.95 and the introduction of an identity card media increased to 23.8. Based on statistical calculation results obtained komparasional thitung 29.73 and ttable at significance level of 5% was 2.09 and 1% significance level was 2.86, this means thitung> ttabel, then Hk Ho accepted and rejected. So that it can be interpreted that there are significant differences between Japanese speaking skills of students before and after the implementation of media identification card. Then, based on data analysis questionnaires, most students give positive response to the media the identity card to improve his skills speak Japanese.

scholarly journals National Identity Card: Opportunities and Threats

2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 77
Author(s):  
Anisur Rahman Khan
Keyword(s):  
National Identity ◽  
High Tech ◽  
Policy Debate ◽  
Social Resistance ◽  
Social Service Delivery ◽  
The Social ◽  
Identity Card ◽  
Unanticipated Consequences ◽  
Identity Cards ◽  
Sophisticated Technology

<em>Biometric national<strong> </strong>identity card schemes are increasingly becoming common around the world and are also commonly considered as an essential social component. It is assumed that issuing national identity cards to all the citizens would help governments to combat social malice such as terrorism, illegal immigration, fraudulent activities, as well as enable the acceleration of the social service delivery mechanism. Nevertheless, the introduction of national identity card has been a matter of academic and policy debate. This review paper portrays an overview of the state of understanding about the benefits and concerns associated with biometric national identity schemes. Although there are strapping arguments with regard to the introduction of biometric national identity scheme, the unintended, unwelcome and unanticipated consequences of such a high-tech scheme must be critically assessed. It is suggested that in order to combat or control social threats and vices, social resistance is more important than the introduction and use of sophisticated technology.</em>

scholarly journals Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 301-313
Author(s):  
Untung Sri Hardjanto
Keyword(s):  
Descriptive Analysis ◽  
City Government ◽  
Birth Certificates ◽  
Regional Government ◽  
Analysis Method ◽  
Library Research ◽  
Identity Card ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
Identity Cards ◽  
Keywords Child

Abstract The study aims to determine the policy of publishing identity cards for children in Semarang. The method of approach taken in this study is normative juridical. Data collection is obtained from the results of interviews and through library research. The data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the Regional Government of Semarang City in carrying out KIA issuance made PERDA No.4 of 2016, but its implementation was in 2017. Delay in the implementation of MCH due to the lack of coverage of ownership of birth certificates for children. The preparations made by the Semarang City Government in the context of the implementation of the MCH in 2017 are collecting data on children, discussing the additional benefits of KIA with several official agencies and the private sector, conducting comparative studies in regions that have implemented KIA and the basis of its arrangements. Preparation of the Regional Government of Semarang City in the issuance of KIA experienced several obstacles, among others, the unclear distribution of KIA forms, limitations and delays in budgeting, lack of competent human resources for the operation of SIAK. For ITU, the Semarang City Government made an effort to procure KIA sheets themselves, prepare computerized system training or SIAK, and make Mayor Regulations as technical implementation of Regional Regulation No.4 of 2016 concerning Implementation of Population Administration. Keywords: Child Identity Card, Policy, City of Semarang Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerbitan kartu identitas anak di kota semarang . Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan penerbitan KIA membuat PERDA No.4 Tahun 2016, namun pelaksanaannya pada tahun 2017. Keterlambatan pelaksanaan KIA karena masalah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak yang masih kurang. Persiapan yang dilakukan Pemda Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan KIA di tahun 2017 adalah mengumpulkan data anak-anak, membahas penambahan manfaat KIA dengan beberapa pihak dinas dan pihak swasta, melakukan studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan KIA dan dasar pengaturannya.  Persiapan Pemda Kota Semarang dalam penerbitan KIA mengalami beberapa kendala antara lain ketidakjelasan pendistribusian blanko KIA, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk pengoperasian SIAK. Untuk ITU Pemda Kota Semarang melakukan upaya yakni pengadaan blanko KIA sendiri, mempersiapkan pelatihan sistem komputerisasi atau SIAK, dan membuat Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan teknis dari Perda No.4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Kartu Identitas Anak, Kebijakan, Kota Semarang

Improving Detection of Manipulated Passport Photos - Training Course for Border Control Inspectors to Detect Morphed Facial Passport Photos - Part I: Introduction, State-of-the-Art and Preparatory Tests and Experiments

2021 ◽  
Vol 2021 (3) ◽  
pp. 136-1-136-9
Author(s):  
Franziska Schwarz ◽  
Klaus Schwarz ◽  
Reiner Creutzburg
Keyword(s):  
Border Control ◽  
Facial Image ◽  
Application Process ◽  
Training Course ◽  
Identity Document ◽  
Identity Card ◽  
Identity Cards ◽  
Pass Through ◽  
Face Morphing ◽  
Facial Images

In recent years, ID controllers have observed an increase in the use of fraudulently obtained ID documents [1]. This often involves deception during the application process to get a genuine document with a manipulated passport photo. One of the methods used by fraudsters is the presentation of a morphed facial image. Face morphing is used to assign multiple identities to a biometric passport photo. It is possible to modify the photo so that two or more persons, usually the known applicant and one or more unknown companions, can use the passport to pass through a border control [2]. In this way, persons prohibited from crossing a border can cross it unnoticed using a face morphing attack and thus acquire a different identity. The face morphing attack aims to weaken the application for an identity card and issue a genuine identity document with a morphed facial image. A survey among experts at the Security Printers Conference revealed that a relevant number of at least 1,000 passports with morphed facial images had been detected in the last five years in Germany alone [1]. Furthermore, there are indications of a high number of unreported cases. This high presumed number of unreported cases can also be explained by the lack of morphed photographs’ detection capabilities. Such identity cards would be recognized if the controllers could recognize the morphed facial images. Various studies have shown that the human eye has a minimal ability to recognize morphed faces as such [2], [3], [4], [5], [6]. This work consists of two parts. Both parts are based on the complete development of a training course for passport control officers to detect morphed facial images. Part one contains the conception and the first test trials of how the training course has to be structured to achieve the desired goals and thus improve the detection of morphed facial images for passport inspectors. The second part of this thesis will include the complete training course and the evaluation of its effectiveness.

scholarly journals A Starving Revolution: ID Cards and Food Rationing in Bolivarian Venezuela

2017 ◽  
Vol 15 (3/4) ◽  
pp. 590-595 ◽  
Author(s):  
Jose Ragas
Keyword(s):  
National Identity ◽  
Economic Crisis ◽  
Database System ◽  
Authoritarian Regimes ◽  
Bolivarian Revolution ◽  
Surveillance Technology ◽  
Identity Card ◽  
The Government ◽  
Identity Cards ◽  
Hugo Chavez

In this essay, I examine the controversy around the “Carnet de la Patria,” a national identity card issued in Venezuela in December 2016. I argue that this ID card belongs to a larger project of surveillance and regulation of identity developed by the Bolivarian Revolution and implemented by the late Hugo Chavez and continued by current president Nicolas Maduro. Amid its worst economic crisis, the government claims that the new ID card will allow citizens a better access to goods from supermarkets, replacing the fingerprint system (“captahuella”) that provoked massive protests in 2014. Opponents to this document have highlighted the parallel with the cards that exist in Cuba (“ration books”), and the manipulation of the database system to benefit only those who support the government and are already registered in previous official databases. The Venezuelan case provides an intriguing scenario that defies the regional region addressed to provide personal cards to undocumented groups. It also provides valuable comparative lessons about the re-emergence of surveillance technology and identity cards in modern authoritarian regimes.

scholarly journals Permanent Temporality: Race, Time, and the Materiality of Romanian Identity Cards

2021 ◽  
pp. 016224392110432
Author(s):  
Ildikó Zonga Plájás
Keyword(s):  
European Union ◽  
Material Object ◽  
The European Union ◽  
Race Time ◽  
Identity Card ◽  
Identity Cards ◽  
The Right

Documents, in particular identity cards, mediate relationships between individuals and institutions. Their materiality matters and actively impacts how states govern populations and their movements. In this paper, I examine one such object, the Romanian identity card. Focusing on its temporality and agency, I explore how objects and technological procedures enact race. In Romania, people without an address or proof of residence—many of them members of segregated Roma communities living in deep poverty—can only receive a temporary identity card, the Carte de Idenititate Provizorie (CIP). CIP holders do not enjoy full citizenship and are deprived of various rights, such as the right to travel without a passport within the European Union. They are also exposed to heightened surveillance as they must apply annually for a new CIP. Starting from the material object of the CIP, I explore how race comes into being as a relation at the intersection of various temporalities that are folded into the rules and bureaucratic practice entailed in its issue. I offer the concept of “permanent temporality” to analyze how racialization occurs in practices of governing people and their movement in Europe.

scholarly journals Making Reliable Persons: Managing Descent and Genealogical Computation in Pakistan

2021 ◽  
Vol 63 (4) ◽  
pp. 948-978
Author(s):  
Zehra Hashmi
Keyword(s):  
National Identity ◽  
National Security ◽  
National Database ◽  
Colonial State ◽  
Difficult Question ◽  
Identity Card ◽  
Identity Cards

AbstractIn 2016, the National Database and Registration Authority (NADRA), which produces Pakistan’s biometric-based national identity card, publicly announced that it would be “re-verifying” identity cards for a national security drive. NADRA relies on the documentation of descent-based relations, including genealogical charts (shajarah-yi-nasab), for its verification procedures. In so doing, NADRA asks the difficult question of who belongs where and who is a citizen, based on who they used to be. This article historically traces the movement of genealogies between the realm of the familial and the bureaucratic. I examine how the colonial state deployed genealogical expertise and how this formation folds into the postcolonial present in ways that shape capacities for genealogy-based claims to identity. It demonstrates how what I term “genealogical computation” extends beyond the domain of governance into articulations of identity that seek to establish status, reliability, and trustworthiness. I argue that “reliable persons” are produced in contemporary Pakistan through an encounter between the genealogical computations of citizens and the expectations of an ethno-securitized state. This encounter is borne out of a rehearsed relation where one’s genealogy, which has held a particular meaning in relation to one kind of security state (the colonial), is now asked to take on another.

scholarly journals PERANCANGAN DISPLAY INFORMASI KETERSEDIAAN BLANKO KTP ELEKTRONIK DINAS DUKCAPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 29-31
Author(s):  
Sri Handriana Dewi Hastuti
Keyword(s):  
Information Technology ◽  
Public Service ◽  
Information Disclosure ◽  
Public Services ◽  
Information Display ◽  
The Public ◽  
Civil Registration ◽  
Strategic Role ◽  
Identity Card ◽  
Identity Cards

The need for information is increasingly high in the era of growing technology. The delivery of information quickly and actual becomes a challenge in developing an information technology. One type of public service that is the government's obligation and has a strategic role is public services in the field of population and civil registration. People are sometimes disappointed when they want to get population administration services, especially Electronic Identity Cards. By not announcing the availability of physical blank stocks of Electronic Identity Cards, intermediaries can use them in managing population administration. On the pretext that the physical blank of the Electronic Identity Card is used up, so that it can be used as a moment for intermediary individuals to seek profits in managing population administration. With this electronic Blank Information Display, it is hoped that the public will obtain information disclosure regarding available blank Electronic Identity Cards.

scholarly journals Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 27-38
Author(s):  
Burhanuddin Soenoe ◽  
Selfana Selfana ◽  
M Nur Alamsyah
Keyword(s):  
Quality Of Service ◽  
Data Collection ◽  
Secondary Data ◽  
Assistive Devices ◽  
Primary Data ◽  
Civil Registration ◽  
Identity Card ◽  
Identity Cards ◽  
Public Toilets

This study examines the Quality of Electronic Identity Card Services at the Department of Population and Civil Registration of Palu City. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques, carried out through observation, interviews, and documentation. Informant withdrawal technique using purposive. The number of informants in this study amounted to 5 people. The theory used is the theory of Zethmal, Parasuraman and Berry, which consists of 5 (five) aspects : tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Based on the results of research conducted, that the quality of Electronic Identity Card Services at the Population and Civil Registration Office of Palu City is not optimal. First; tangibles, namely inadequate facilities and infrastructure such as the lack of space for waiting rooms and limited available seats, as well as public toilets that look unclean. But in terms of the appearance of the apparatus is quite good. Second; reliability, namely the ability of the apparatus to use assistive devices is good, it's just that the services provided do not fully refer to the service flow. Third; responsiveness, namely the response of the apparatus who received the applicant's complaint was very good, but the speed of processing electronic identity cards was not maximized. Fourth; assurance, which is the guarantee given by the apparatus to the applicants that is not on time. However, the permit fee charged is in accordance with applicable regulations. Fifth; empathy, namely the service provided is not discriminatory and the apparatus always provides courteous and friendly service. Thus, from the five aspects of service quality above, there are still several things that need to be addressed, so that the quality of service provided can be maximized.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document