<p><strong>Abstract</strong></p><p>The phenomenon that occurs in the public sector agencies today is the revitalization of governance (good governance). One cause is the revitalization of the public demands for accountability. Through the improvement of accountability, the disclosure of information to the public will be more extensive in which as the principal, the society is entitled to know the information related to the performance of public sector agencies for the evaluation and control on the management of resources that have been mandated. Today, accountability development is not only done by the central government and local governments alone. The village government also contributes to the realization of government responsible (accountable), especially on the financial management of the village in order to avoid misappropriation offunds. The purpose of this study is to investigate the implementation of law number 6 of 2014 in realizing the accountability of village financial management within the planning side, implementation, administration, reporting, accountability, guidance and supervision of village finances. This research uses descriptive qualitative comparative method which is to describe the financial management of the village Banggle and village Toyomarto and then compare to the law number 6 of 2014 and its supporting rules, so a conclusion can be drawn. The results showed that based on law number 6 of 2014 outlines, the financial management of the Village Toyomarto had been accountable, but technically there were still many obstacles. For example, the village planning is not timely, delay in release of funds from the local government to the village, delay in reporting to the regents, the accountability report had not been published to the public, and the supervision and oversight of local government less maxi¬mum. Thus, it is a need for intensive assistance to improve financial management in the village Banggle and village Toyomarto.</p><p><strong>Abstrak</strong></p><p>Fenomena yang terjadi pada instansi sektor publik dewasa ini adalah revitalisasi tata kelola pemerintahan (good governance). Salah satu penyebab revitalisasi adalah adanya tuntutan pertanggungjawaban terhadap publik (accountability). Melalui peningkatan pertanggungjawaban maka keterbukaan informasi kepada masyarakat semakin luas. Sebagai principal, masyarakat berhak mengetahui informasi terkait kinerja instansi sektor publik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan. Kini peningkatan akuntabilitas tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Pemerintah desa juga turut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab (accountable), terutama atas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif yaitu mendiskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto kemudian membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan penunjangnya, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Banggle dan Toyomarto telah accountable, namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Banggle dan Desa Toyomarto.</p>
Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang
