scholarly journals Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 85-104
Author(s):  
Kheyene Molekandella Boer ◽  
Mutia Rahmi Pratiwi ◽  
Nalal Muna
Keyword(s):  
Moral Judgment ◽  
Public Space ◽  
Task Force ◽  
Treatment Recommendations ◽  
General Information ◽  
Treatment Recommendation ◽  
Analysis Method ◽  
Framing Analysis ◽  
The Government ◽  
The Right

This study aims to identify the coverage of the Covid-19 Task Force in the three online editions of March 20-23, 2020. The four stages of Framing Entmant include: Define Problem, Diagnose Cause, Make moral judgment, and Treatment recommendations. This research uses Robert N. Entman's framing analysis method with a qualitative approach. The results showed that Define Problem in reporting related to government policy in cooperating with influencers was considered not the right choice, the diagnosis cause was shown in the form of indifference to millennials in response to the Covid-19 pandemic, Make a moral judgment in the form of an assertion that influencers were not paid in this program as a form of their contribution to the country, and the treatment recommendations offered are that the government equip influencers with a strong understanding of COVID-19 before becoming a mediator in delivering messages to millennials. Online media is a public space that is considered important as a reference in increasing general information literacy so that the news is expected to be more objective and educational.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemberitaan mengenai Gugus Tugas penanganan Covid-19 di ketiga media online tersebut edisi 20-23 Maret 2020. Empat tahap Framing Entmant mencakup: Define Problem, Diagnose Cause, Make moral judgment dan Treatment recommendation. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Define Problem dalam pemberitaan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menggandeng para influencer dinilai bukan pilihan yang tepat, Diagnose cause ditunjukkan dalam bentuk sikap acuh para generasi milenial dalam menanggapi pandemi Covid-19, Make moral judgment dalam bentuk penegasan bahwa para influencer tidak dibayar dalam program ini sebagai bentuk kontribusi mereka kepada negara, dan treatment recommendation yang ditawarkan adalah pemerintah membekali influencer pemahaman yang kuat terkait covid-19 sebelum menjadi mediator penyampai pesan bagi milenial. Media online merupakan ruang publik yang dianggap penting sebagai rujukan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat, sehingga pemberitaannya diharapkan agar lebih objektif dan mendidik.

ANALYSIS OF THE REPORTING FRAMING OF MILLENNIAL GENERATION AND THE GOVERNMENT REGARDING COVID-19 IN ONLINE MEDIA

2020 ◽  
pp. 52-64
Author(s):  
Ammar Putrapratama ◽  
Dewi Khairani
Keyword(s):  
Moral Judgment ◽  
Public Space ◽  
Information Literacy ◽  
Millennial Generation ◽  
Task Force ◽  
Public Information ◽  
Treatment Recommendation ◽  
Online Media ◽  
The Government ◽  
The Right

Abstrak. This study aims to identify the news about the Covid-19 Task Force in the three online media editions of 20-23 March 2020. The four stages of Framing Entmant include: Define Problem, Diagnose Cause, Make moral judgment and Treatment recommendation. This study uses theanalysis method framing Robert N. Entmanwith a qualitative approach. The results show that the Define Problem in reporting related to government policy in cooperating with influencers is not considered the right choice, Diagnose cause is shown in the indifference of the millennial generation in responding to the Covid-19 pandemic, Make moral judgment in the form of affirming that influencers are not paid in this program as a form of their contribution to the country, and the treatment recommendation offered is for the government to provide influencers with a strong understanding of covid-19 before becoming a mediator to deliver messages for millennials. Online media is a public space that is considered important as a reference in increasing public information literacy, so that the news is expected to be more objective and educational. Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengidentikasi pemberitaan terkait kinerja Bandan Penanggunalangan Covid-19 dalam tiga media online edisi 20-23 Maret 2020. Pembingkaian pemberitaan melalui empat tahap yaitu, definisi problem, diagnosis penyebab, penyusunan keputusan moral/etika dan rekomendasi.  Kajian ini menggunakan metode analisis pembingkaian dari Robert N. Entwan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap difinisi permasalahan dalam pemberitaan terkait kebijakan pemerintah bekerjasama dengan influencer dianggap sebagai pilihan yang tidak tepat. Tahap diagnosis penyebab ditunjukkan dengan ketidakpedulian generasi milenial dalam menyikapi pandemi Covid-19. Tahap penilaian moral dan etika dalam bentuk menegaskan bahwa influencer tidak dibayar dalam program ini sebagai bentuk kontribusinya kepada Negara. Sedangkan dalam rekomendasi pengobatan yang ditawarkan adalah agar pemerintah memberikan pemahaman yang kuat tentang covid-19 kepada influencer sebelum menjadi mediator untuk menyampaikan pesan kepada milenial. Media online merupakan ruang publik yang dianggap penting sebagai acuan dalam meningkatkan literasi informasi publik, sehingga pemberitaannya diharapkan lebih obyektif dan mendidik.

scholarly journals Polemik Majelis Ulama Indonesia tentang Konsep Islam Nusantara: Sebuah Analisis Framing Media Online

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 17-36
Author(s):  
Zanniro Sururi Hsb
Keyword(s):  
Qualitative Methods ◽  
Moral Judgment ◽  
Media Framing ◽  
Treatment Recommendations ◽  
Moral Judgement ◽  
Treatment Recommendation ◽  
Online Media ◽  
Framing Analysis ◽  
The Public ◽  
News Reports

This study explores the Indonesian Ulema Council’s polemic coverage about the concept of Islam Nusantara through online media framing analysis. To look at online media framing, I use qualitative methods with Robert N. Etnman’s framing study that examines two things: selecting issues and the emphasis or promotion of certain aspects. The analysis contained four concepts: defining problems, diagnosing causes, making a moral judgment, and treatment recommendations. The results showed that three online media gave rise to a variety of news reports. Detiknews.com brings up news about scholars’ polemic in the Indonesian Ulema Council area behind Islam Nusantara’s concept eight times, CNNIndonesia.com five times, and Kompas.com three times. Interpretations of the three online media have different attitudes. Detiknews.com in framing can not be said to be neutral, but there has been a bit of a splash of neutrality by displaying statements as a bit of a counterparty, although dominated by pre-party views. CNNIndonesia.com is more impressed to provoke the public to respond to the construction of reality in framing because many use the election diction provocative title. Kompas.com is more neutral compared to Detiknews.com and CNNIndonesia.com. Kompas media tends to use the principle of cover both sides, and the news is more in the form of articles or public opinion.Studi ini mencoba untuk mengeksplorasi pemberitaan polemik Majelis Ulama Indonesia tentang konsep Islam Nusantara melalui analisis framing media online. Untuk melihat framing media online, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing Robert N. Etnman yang mengkaji dua hal, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu. Analisis tersebut terdapat empat konsep, yaitu define problems (pendefenisian masalah), diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), make moral judgement (membuat pilihan moral), dan treatment recommendation (menekankan penyelesaian). Hasil studi menunjukkan bahwa tiga media online memunculkan vitur berita yang beragam. Detiknews.com memunculkan berita tentang polemik ulama di kawasan MUI dibalik konsep “Islam Nusantara sebanyak 8 kali”, CNNIndonesia.com sebanyak 5 kali, dan Kompas.com sebanyak 3 kali. Interpretasi dari ketiga media online tersebut memiliki sikap berbeda-beda. Detiknews.com dalam melakukan framing belum bisa dikatakan netral, akan tetapi sudah ada sedikit percikan kenetralan dengan menampilkan pernyataan sekelumit pihak kontra walaupun didominasi pernyataan pihak yang pro. CNNIndonesia.com lebih terkesan memprovokasi masyarakat untuk menanggapi konstruksi realitas yang di framing karena banyak menggunakan pemilihan diksi judul yang provokatif. Kompas.com lebih netral dibandingkan dengan Detiknews.com dan CNNIndonesia.com. Media Kompas cenderung menggunakan prinsip cover both side dan pemberitaannya lebih banyak berbentuk artikel ataupun opini masyarakat.

scholarly journals Education, Implementation, and Teams: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations

Circulation ◽  
2020 ◽  
Vol 142 (16_suppl_1) ◽  
Author(s):  
Robert Greif ◽  
Farhan Bhanji ◽  
Blair L. Bigham ◽  
Janet Bray ◽  
Jan Breckwoldt ◽  
...  
Keyword(s):  
Cardiopulmonary Resuscitation ◽  
Performance Feedback ◽  
Life Support ◽  
Task Force ◽  
Treatment Recommendations ◽  
Treatment Recommendation ◽  
Opioid Overdose ◽  
International Consensus ◽  
Scoping Reviews ◽  
Cardiovascular Care

For this 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations , the Education, Implementation, and Teams Task Force applied the population, intervention, comparator, outcome, study design, time frame format and performed 15 systematic reviews, applying the Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation guidance. Furthermore, 4 scoping reviews and 7 evidence updates assessed any new evidence to determine if a change in any existing treatment recommendation was required. The topics covered included training for the treatment of opioid overdose; basic life support, including automated external defibrillator training; measuring implementation and performance in communities, and cardiac arrest centers; advanced life support training, including team and leadership training and rapid response teams; measuring cardiopulmonary resuscitation performance, feedback devices, and debriefing; and the use of social media to improve cardiopulmonary resuscitation application.

scholarly journals RELECTURA DE DOS CIUDADES DESDE LOS CONCEPTOS DE LEFEBVRE

2020 ◽  
pp. 213-229
Author(s):  
Karina Chérrez-Rodas
Keyword(s):  
Social Control ◽  
Public Space ◽  
Latin American ◽  
Urban Space ◽  
Urban Life ◽  
Right To The City ◽  
Control Right ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
The City

El siguiente escrito es una revisión bibliográfica que se desarrolla en función de tres conceptos claves de Lefebvre: El Derecho a la Ciudad, El Control Social y el Espacio Urbano; concebidos en el marco de sus líneas de investigación y orientación marxista. La investigación pretende emplear apreciaciones del autor en mención, enmarcadas en el acontecer de la ciudad en la actualidad, y trasladar a la relectura de problemáticas puntuales en dos ciudades latinoamericanas: Cuenca-Ecuador y Córdoba-Argentina. A partir del Derecho a la Ciudad definido por Lefebvre; se realiza una crítica, al trazado de la nueva área de planificación urbanística en Cuenca, basado en principios funcionalistas, que ha jerarquizado la circulación vehicular, en detrimento del uso peatonal del espacio público. En la misma línea de la crítica de la modernidad, el control social se manifiesta en un sector de la ciudad de Córdoba, el predio de la Casa de Gobierno. Analizar problemáticas en contextos similares, pero a la vez con diferentes escalas de ciudad, permiten validar las tesis y reflexiones de Lefebvre en su época para la planificación de ciudades contemporáneas, cuyos modelos de desarrollo han tenido como consecuencia deficiencias en la vida urbana. Palabras clave: Ciudades, control social, Derecho a la ciudad, espacio urbano, vida urbana. AbstractThe following piece of writing is a bibliographic review that was developed from three key concepts of Lefebvre: Right to the City, Social Control and Urban Space. It was conceived within the framework of his lines of research and Marxist orientation. The research intends to use the author's appreciations in mention, framed in the events of the city at present, and to transfer to the re-reading of specific problems in two Latin American cities: Cuenca-Ecuador and Córdoba-Argentina. Based on the right to the city defined by Lefebvre, a critique was made of the new urban planning area in Cuenca, based on functionalist principles, which has hierarchized vehicle circulation to the detriment of the pedestrian use of public space. Under the same line of the criticism of modernity, social control was manifested in a sector of the city of Córdoba, the Government House site. Problems in similar contexts were analyzed, but at the same time with different city scales. It allowed us to validate Lefebvre's thesis and reflections in his time for the planning of contemporary cities, whose development models have resulted in deficiencies in urban life. Keywords: Cities, social control, Right to the city, urban space, urban life.

scholarly journals Upgrading Status of Right to Builds (HGB) Above The Right Management (HPL) Perumnas to Become Ownership Right (HM) (Case Study at Korpri Housing Bangetayu Wetan Semarang)

Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 807
Author(s):  
Dian Yunanti Yakob Udi
Keyword(s):  
Land Ownership ◽  
Analysis Method ◽  
Power Of Attorney ◽  
Registration Form ◽  
Descriptive Research ◽  
Land Title ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
Agency Service

In order to facilitate the middle to lower economic level people to have a decent housing, the government established Perumnas. Citizens wishing to improve their land title to HM (Ownership Right) on residential houses purchased from the Right to Use (HGB). This process must meet the prescribed requirements. The research method used was sociological juridical approach with analytical descriptive research specification, while the data analysis method used was descriptive qualitative. Based on the results of study in Korpri Housing Bangetayu Wetan Semarang and Land Office of Semarang City, it can be concluded that the procedure for submission of HGB to HM, the applicant has to visit the Land Office of Semarang City and complete some administrative requirements in the form of filling registration form, ID Card, IMB, HPL Holders Recommendation Perumnas, SPPT PBB of the current year, land ownership statement not more than 5 fields, and power of attorney if the application is authorized. Some obstacles in the application of the upgrade from SHGB on HPL Perumnas land become SHM are some people do not know or less understand about the procedure and requirement to upgrade their right, so that they give authorized to Notary/PPAT (Land Deed Officials), effort in IMB, the house is used as houseshop instead of residence. The way to solve it is by conducting further socialization to the community through BPN (National Land Agency) service, Notary/PPAT and physical inspection of residential houses for which the rights are requested.Keywords: Housing; Perumnas; Right to Manage; Ownership Right; Right to Builds.

scholarly journals Analisis Framing Detik.com dan Kompas.com Terhadap Pemberitaan Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

Koneksi ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 366
Author(s):  
Nishya Gavrila ◽  
Farid Rusdi
Keyword(s):  
Air Quality ◽  
Moral Judgment ◽  
Quality Index ◽  
Poor Quality ◽  
Air Quality Index ◽  
Treatment Recommendation ◽  
The Poor ◽  
The World ◽  
The Government

On July 29, 2019, Jakarta's air quality was ranked first on the AirVisual.com website with the worst air quality statement in the world. According to AirVisual.com, Jakarta's Air Quality Index (AQI) stands at 188, which means the air quality in Jakarta is not healthy. On the same date, Detik.com and Kompas.com reported on the poor quality of Jakarta's air. The reason the author chose the latter is because based on the Alexa.com site, both news portals have the highest number of visitor readers in Indonesia. This study aims to determine and analyze Detik.com and Kompas.com in framing unhealthy air quality in Jakarta. The approach in this study uses a constructivist paradigm. by using Robert N. Entman's framing model that defines problems, diagnoses causes, makes moral judgment and recommendation treatment. From the results of this study, Detik.com further explained the response of Anies Baswedan regarding poor air quality in Jakarta, while on Kompas.com that poor air quality in Jakarta was a challenge for the government and the government could be convicted if it continued. Pada tanggal 29 Juli 2019, kualitas udara Jakarta menempati peringkat pertama di situs AirVisual.com dengan pernyataan kualitas udara terburuk di dunia. Menurut AirVisual.com, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada pada angka angka 188, yang artinya kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Pada tanggal yang sama Detik.com dan Kompas.com memberitakan tentang buruknya kualitas udara Jakarta. Alasan penulis memilih kedua tersebut karena berdasarkan situs Alexa.com, kedua portal berita tersebut memiliki jumlah pengunjung pembaca terbanyak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Detik.com dan Kompas.com dalam membingkai kualitas udara di Jakarta yang tidak sehat.Pendekatan dalam penelitian ini memakai paradigma konstruktivis, dengan menggunakan framing model Robert N. Entman yakni define problems, diagnose cause, make moral judgement dan treatment recommendation. Dari hasil penelitian ini, Detik.com lebih menjelaskan tanggapan dari Anies Baswedan terkait buruknya kualitas udara Jakarta, sementara pada Kompas.com bahwa buruknya kualitas udara di Jakarta merupakan tantangan pemerintah dan pemerintah bisa dipidana jika terus dibiarkan.

scholarly journals TV Ombudsman: an argument against Pandora’s Box

Comunicar ◽  
2005 ◽  
Vol 13 (25) ◽  
Author(s):  
María-Magdalena da-Costa-Oliveira
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Mass Media ◽  
Public Space ◽  
The Public ◽  
The Press ◽  
Right Of Privacy ◽  
The Government ◽  
The Right Of Privacy ◽  
The One ◽  
The Right

To transform an individual pain into a collective feeling of suffering is a capacity of all mass media. However, television has, in this point, a tremendous power. The capacity to join millions of TV viewers in front of itself is its most admirable merit, but it’s also its most dreadful danger. Principally when the point are the human rights, as the right of privacy or the right of not suffer in the public space, the demand of quality appears not only as an obligation of the Government but also as a duty of citizenship of all TV viewers. Although it is not properly a novelty in some European countries, the existence of a TV Ombudsman2 will be a reality in Portugal only this year. The Government has approved a legal diploma to create this figure, which will evaluate the programming and information of the public channel RTP. As the ombudsmen of press that we already know, the TV Ombudsman will be the person who receives the critics and observations of TV viewers, evaluates them and writes about them an impression to the administration of the channel. Being a self-regulatory proceeding, the TV Ombudsman is fundamentally a mechanism that implicates citizens. It is not only an entity of vigilance on ethics of Television. It is essentially a platform of dialogue between journalists, programmers and TV viewers. As in the press, the Ombudsman is a mediator. Although it is probably not an absolute guarantee of quality, TV Ombudsman is surely an argument of citizens against the bad things diffused by the box that we believe is the one by which the most important of our lives goes trough. Transformar uma dor individual num sentimento colectivo de sofrimento é uma capacidade de todos os meios de massa. Todavia, a televisão tem a este título um poder tremendamente grande. A capacidade de reunir milhões de telespectadores à sua frente é o seu mais admirável mérito, mas também o seu mais temível perigo. Sobretudo quando estão em causa direitos humanos, como o direito à privacidade ou a não sofrer no espaço público, a procura de qualidade surge não somente como uma obrigação do governo como também como um dever de cidadania de todos os espectadores. Não sendo propriamente novidade em alguns países europeus, a existência do Provedor do Telespectador1 só será uma realidade em Portugal este ano. O governo aprovou um diploma para a criação desta figura que deverá avaliar a programação e a informação do canal público RTP. Como os provedores dos leitores que conhecemos, também o Provedor do Telespectador será a pessoa que receberá as críticas e as observações dos telespectadores, as avaliará e emitirá sobre elas um parecer para a administração do canal. Sendo um procedimento de auto-regulação, o Provedor do Telespectador é fundamentalmente uma entidade de vigilância da ética da televisão. Essencialmente é uma plataforma de diálogo entre jornalistas, programadores e telespectadores. Tal como na imprensa, o Provedor é um mediador. Ainda que não seja provavelmente uma garantia absoluta de qualidade, o Provedor do Telespectador é seguramente um argumento dos cidadãos contra os males difundidos pela caixa que se crê ser aquela por onde passa o mais importante das nossas vidas.

scholarly journals ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN GENERASI MILENIAL TERKAIT PROMOSI PARIWISATA SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA MEDIA ONLINE

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 72
Author(s):  
I Made Surya Prayoga
Keyword(s):  
Moral Judgment ◽  
Treatment Recommendations ◽  
Digital Marketing ◽  
Treatment Recommendation ◽  
New Normal

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemberitaan media online mengenai peran generasi milenial terkait promosi pariwisata selama pandemi covid-19. Genarasi milenial merupakan generasi yang sangat potensial karena kemampuanya dalam mengadopsi teknologi yang diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi industri pariwisata yang tengah terpuruk akibat wabah covid-19 melalui promosi pariwisata yang berbasis teknologi atau digital marketing. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman dengan pendekatan kualitatif. Empat tahap Framing Entmant mencakup: define problem, diagnose cause, make moral judgment dan treatment recommendation. Hasil penelitian ini juga menunjukan beberapa hal  penting diantaranya adalah define problem yaitu belum optimalnya peran generasi milenial sebagai ujung tombak dalam promosi pariwisata di Indonesia. Diagnose cause yaitu belum optimalnya peran generasi milenial akan menyebabkan industri pariwisata kian lesu dan tidak dapat bangkit dari keterpurukaan keadaan saat pandemi covid-19. Make moral judgment dimana pihak pemerintah berusaha memberikan pelatihan-pelatihan serta penguatan guna mempertegas peran dan fungsi generasi milenial sebagai ujung tombak di dalam promosi pariwisata di Indonesia. Treatment recommendations yaitu penting bagi semua pihak untuk mendukung penuh generasi milenial dalam mempromosikan pariwisata, kemampuan dari karakteristik generasi milenial yang sangat mudah mengadopsi teknologi baru, diharapakan dapat mempermudah generasi milenial dalam memaksimalkan setiap peluang guna mempromosikan wisata Indonesia ke seluruh pelosok dunia di era new normal. Melalui temuan penelitian ini diharapkan media online mampu membantu pemerintah menyampaikan pesan dan pemberitaan positif sehingga mampu tetap menumbuhkan optimisme di tengah masyarkat.

scholarly journals “The right to the post-Soviet city”: Analysing communication gaps in the public space

2020 ◽  
Vol 9 ◽  
pp. 189-209
Author(s):  
Elena V. Lebedeva
Keyword(s):  
Social Interactions ◽  
Public Space ◽  
Spatial Organization ◽  
Urban Sociology ◽  
Public Spaces ◽  
Capital City ◽  
Urban Public Space ◽  
The Public ◽  
The Government ◽  
The Right

The paper investigates the communication gaps in the public spaces of post-Soviet cities (from the perspective of business-government-society interaction) through the spatial paradigm lens of urban sociology coupled with the perspective of communications studies. The author analyzes the particularities of the spatial organization of post-Soviet cities; describes the main features of their urban public space; and examines their impact on the patterns of social interactions. The paper presents the results of empirical research into the government-business relationship, using the case of Minsk, the capital city of Belarus. The author specifically focuses on the instances of communicative dysfunction (i.e. communication gaps) as the manifestation of social distance, exploring its nature from the perspective of the concept of “a Stranger”. The findings point at a need to supplement the local communities with local public communication channels and content.

scholarly journals Framing analysis of government crisis communication in terrorist attacks (Case in New Zealand and Sri Lanka)

INFORMASI ◽  
2020 ◽  
Vol 50 (2) ◽  
pp. 123-136
Author(s):  
Narayana Mahendra Prastya ◽  
Mutia Dewi
Keyword(s):  
New Zealand ◽  
Sri Lanka ◽  
Foreign Affairs ◽  
Sri Lankan ◽  
Analysis Method ◽  
Framing Analysis ◽  
Political Condition ◽  
Head Of State ◽  
Official Statement ◽  
The Government

This article aims to analyze the frame of the government official statement in Mosque Christhurch Attack in New Zealand (March 2019) and Easter Sunday Attack in Sri Lanka (April 2019). The two cases were chosen because they place Muslim in contradictory positions: as victim in New Zealand and as perpetrator in Sri Lanka. This study uses framing analysis method to examine the official statement uploaded in the official websites of the Ministry of Foreign Affairs of New Zealand and the Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka, within seven days after the incident. The data gathered from the text analysis is then followed by data triangulation using expert judgement technique. The result shows that there are differences in information content. The New Zealand government emphasizes their own actions in the country, while the Sri Lankan government focuses on the activities carried out abroad and the supports, they receive from other countries. In doing so, the New Zealand government highlights the presence of Prime Minister Jacinda Ardern while the Sri Lankan government presents information from many state officials, instead of the head of state. These differences show that the content of official statement is highly influenced by the socio-political condition in the country.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document