scholarly journals The Role of Local Government on Rural Tourism Development: Case Study of Desa Wisata Pujonkidul, Indonesia

2021 ◽  
Vol 16 (7) ◽  
pp. 1299-1307
Author(s):  
Firdaus ◽  
Sudarsono Hardjosoekarto ◽  
Robert M.Z. Lawang

Tourism has contributed significantly to economic growth, and the government is the leading actor in the tourism development process. This article aims to discuss the role of village government in rural tourism development. The research was conducted qualitatively with a case study in Pujonkidul, a tourist village that is growing and developing into a rural tourism destination rapidly in Indonesia. The research data were collected through a series of in-depth interviews with village governments and main actors in the rural tourism development process. Observation and study of document also carried on during the process of collecting data at the village. The result of study show that the local government is able to carry out all government functions in tourism development (coordination, planning, regulation and legislation, entrepreneurship, stimulus and promotion, social tourism role and boarder role of interest protection). This study also found a new function of government in tourism development which is the main finding of this study, namely institutional development. Therefore, the authors argue that the village government can conduct rural tourism development locally and effectively with its functions and authorities. This finding of study can be adopted and developed in the other villages in the process of rural tourism development. The limitation of this study has ignored the discussion of villagers' participation in the rural tourism development process that is the essential form of rural development issues. This limitation is an important topic for future research.

KRITIS ◽  
2020 ◽  
Vol 29 (2) ◽  
pp. 102-119
Author(s):  
Lestari Oktalion Lili ◽  
Aldi Herindra Lasso

Tourism is one of the vital economic sectors for local communities in Indonesia this makes the tourism development in every region is growing rapidly. However, there are obstacles faced during the development, so it requires interventions from local government to assist and support the local people. Using a qualitative approach, this research aims to examine the role of the village government in Keditan Village, District of Ngablak, Magelang Regency, in increasing support of people towards the ongoing tourism development. The result of the research shows that the government of Keditan have taken the role in supporting the people, but such role is not yet optimal. Researcher sees that it needs some further mentoring from stakeholders to support the village government to implement that role.


2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Rohimi Rohimi

<p><em>In this study, researchers examined the role of the Village Care for Migrant Workers (Desbumi) program in mentoring female migrant workers in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. This research is field research with data collection steps, namely interviews, documentation and observation. Therefore, this research aims o find out female migrant worker assistance patterns through the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. The results and discussion in this study are that the Desbumi program has three roles. First. Information center provides information to migrant workers about safe and legal migration (safety migrations). Second is the mobility data center, which assists prospective migrant workers in arranging migration filings at the village office. Third, the center for case advocacy, namely the role in providing protection and assistance to migrant workers who experience problems abroad.</em> <em>Meanwhile, the pattern of assisting female migrant workers in the Desbumi program approach is namely. First, pre-work mentoring, namely conducting socialization to the community by bringing migration flyers that have been given by Migrant Care and from the BNP2TKI office in Central Lombok Regency. It then provides an opportunity for people to ask questions about safe migration. Second, after work assistance, the Desbumi program can carry out consolidation and integration with Migrant Care, PPK and BNP2TKI if they encounter problems with migrant workers abroad. Furthermore, they confirm through social media with the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. Third, post-work mentoring, where former migrant workers are empowered in the village with various empowerment approaches. These approaches included making crackers, chips, sewing training and soft skills activities supported by the village government, Migrant Care, the Mataram City Panca Karsa Association (PPK), and BNP2TKI Central Lombok Regency </em></p><p> </p><p>Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. </p>


PRANATA HUKUM ◽  
2020 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 66-81
Author(s):  
Baharudin ◽  
Indah Satria ◽  
Ramanda Ansori

Rule of Law village Badran Sari and Nuts Rejo in the system of hierarchy legislation of village regulations is no longer mentioned explicitly as a type of legislation. That is, the position of village rule is considered only as a further description of the higher legislation, but there is no local government to give village empowerment. The process of establishing a village regulation covering the implementation of the village regulation Program Badran Sari and Nuts Rejo in central Lampung District, Badran Sari Village is already in accordance with the Village Regulation reference Number 6 year 2014 about the village and the role of village head and the village consultative agency while Natan Rejo village has not applied the village regulation and regulations in accordance with Law No. 6 of 2014 but it is appropriate as the absolute rule of the village head without any discussion and consultation with the community in advance. Constraints faced in the establishment of regulations village Badran Sari and Nuts Rejo in central Lampung regency. In the village of Badran Sari that they are experiencing obstacles that relate to the reason of the retribution in the village government, while the village of Nuts Rejo Kecamtan Elephant City is the quality of the performance of villages and BPD is less maximal, lack of socialization of village government to the community, and the performance capabilities of village governance.


2014 ◽  
Vol 94 (2) ◽  
pp. 1-14 ◽  
Author(s):  
Маrija Belij ◽  
Јоvana Veljkovic ◽  
Sanja Pavlovic

Studies and researches on the role of a local community in tourism development of rural areas emphasize the significance of inhabitants? attitudes about the state and perspectives of this activity. In this context, in the professional literature, the term CBT (community-based tourism) is used, which implies the involvement of local communities and planning of tourism development. The aim of the study is to determine the local population?s influence on starting an initiative for a tourist arranging of the village Zabrega in the Municipality of Paracin, especially the sacral objects in the Crnica River Gorge. The following methods were applied: method of direct observation, analysis, synthesis, interview and survey in which the questions were of a closed and open type. Results of the research survey were analyzed in the software package for statistical processing and analysis of the data SPSS 20.00. It has been stated that the population has a positive attitude about the Society Petrus, which is the main organizer of the activities when the prosperity of the village Zabrega is in question, and that the local community is interested in engaging in the tourist activities, as demonstrated by numerous practical examples.


2022 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
Author(s):  
Mustakim Mustakim ◽  
Kasmar Kasmar

Supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds, aims to ensure that Bhabinkamtibmas can carry out their duties properly. The method used is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds is needed to increase the role of Bhabinkamtibmas in village development and coordinate with village community leaders. Because when many community leaders supervise, it is better for the Village Government not to abuse their positions and KKN in the implementation of village development because village funds can tempt officials to do wrong. Bhabinkamtibmas should be involved since planning or deliberation in the hamlet/village, village deliberations (musrenbangdes) so that the development direction is according to priorities in the village and monitoring the village development process. Thus the task of supervising Bhabinkamtibmas can run smoothly, so that it can build a prosperous village without corruption, collusion and nepotism.


2021 ◽  
Vol 12 (4) ◽  
pp. 922
Author(s):  
Hossein AZIMI

In recent years, due to the expansion of urban life, many people tend to travel to quiet and pristine environments. Therefore, the development of rural tourism can be one of the most important ways to generate income and economic development. In terms of purpose, this research is application-oriented and is descriptive-analytic in terms of method of work.  The statistical population of the study includes all tourists visiting the pristine villages of Zanjan province. Sampling method was available sample for 384 individuals. Data collection was based on a localized questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by content and construct validity (KMO = 0.812) and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.903). Descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. SPSS and LISREL were used for descriptive and inferential analysis. The results of the study using the structural equation model indicate that there is a positive and significant relationship between brand equity and rural tourism development.


2017 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 20
Author(s):  
I Made Suniastha Amerta

The success on the development of tourism in a tourist destination depends on the role/participation of tourism stakeholders in the area. Similarly, in the development of rural tourism in the Pakraman Jasri Village. Since the beginning or the planning of tourism development in this village until the time of its development, the tourism stakeholders, namely the local community, government, and investors in this village have been actively and directly involved in supporting the development of Jasri Tourism Village. This writing aims at knowing and understanding the role of tourism stakeholders in Jasri Tourism Village which considered have played the important role in developing tourism in the village. This research was conducted by using the qualitative method in accordance with the rules of scientific research and the paradigm of Cultural Studies. The result of the study showed that the role of tourism stakeholders can be seen in the early planning of Jasri Tourism Village and in the development of Jasri Tourism Village. The tourism stakeholders at Jasri Village have done some efforts to make sure that the development of Jasri Tourism Village will be a success and able to give a significant impact, particularly in improving the welfare of the local society of the Pakraman Village of Jasri in the future time.


2020 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 104-117
Author(s):  
Moh Rosyid

This paper aims to describe the shift in the circumcision tradition of girls in Kudus, Central Java. The focus of this shift discussion was mainly on the shift of circumcision done by Dukun Bayi (Traditional Midwife) to that done by a professional midwife, and the prevailing cultural shift is also illustrated. The data were collected through interviews with mothers of the circumcised girls through random sampling. This research is categorized as a case study. The collected data were analyzed using a qualitative descriptive approach. The results of the study revealed that the tradition of girl circumcision is a result of following a tradition that has been done for ages, the understanding of fiqh experts plays a role in the circumcision of girls. As the village midwife is serving childbirth, the circumcision that was initially done by a dukun now is done by professional midwives. The dukun played as a massage therapist to mothers with old pregnancy, also to the postpartum mothers and their babies. The knowledge that girls circumcision needs to be done by medical staff (midwives) will be more optimal if the village government facilitates the role of village midwives in Kudus.   Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran tradisi khitan anak perempuan di Kudus, Jawa Tengah. Faktor utama perubahan tersebut adalah munculnya pengkhitan bidan desa—yang sebelumnya dilakukan oleh dukun bayi—dan menggambarkan perubahan budayanya. Data diperoleh melalui wawancara dengan ibu dari anak perempuan yang dikhitan secara random sampling. Riset ini kategori studi kasus, data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tertradisinya mengkhitan akibat mengikuti tradisi, yakni pemahaman ahli fikih tentang khitan pada anak perempuan. Seiring adanya bidan desa yang melayani persalinan warga, maka pengkhitan yang semula dukun bayi ada yang dialihkan pada bidan desa. Dukun bayi diperankan sebagai tukang pijet pada ibu yang usia kandungannya menua dan memijat ibu pascamelahirkan beserta bayinya. Hal yang perlu dipahami agar mengkhitan anak perempuan dilakukan oleh tenaga medis (bidan) makin optimal bila peran bidan desa difasilitasi oleh pemerintah desa di Kudus.


2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 49
Author(s):  
Lalu Didik Apriawan ◽  
Siti Nurjannah ◽  
Oryza Pneumatica Inderasari

The study was entitled "The Role of Social Capital as a Strategy in the Development of the Weaving Handicraft Industry in Sukarara Village". The development of the weaving industry has been started since the 1980s, but the process of developing the weaving industry is still relatively slow and has low competitiveness with handicraft industries is in Central Lombok. This study uses the theory and concept of social capital from Putnam. This study also uses a qualitative method with a case study approach. The main source in this study is the weaving craftsmen. The research location is Sukarara Village, Jonggat District, Central Lombok Regency. This research is a qualitative research which aims to explain and discover the role of social capital that is owned by the community in the development process of the weaving industry in the village of Sukarara. The focus of this research is identifying the role of social capital and knowing the obstacles in the development process of the weaving industry. This study aims to determine the role of social capital and its obstacles in the development process of the weaving industry in Sukarara Village.Keywords: Social Capital, Strategy, Weaving Crafts


2021 ◽  
Vol 232 ◽  
pp. 04010
Author(s):  
R.M.W. Agie Pradhipta ◽  
Pusparani ◽  
Fifi Nofiyanti

This study aims to determine the extent of the implementation of the penta helix collaboration strategy in rural tourism (case study in the Tugu Utara of Bogor). The research method used in this study is qualitative by taking data using interviews, surveys and observations, and using data triangulation to strengthen this research. The results of this study stated that to foster sustainable rural tourism requires the involvement of elements that have the same tasks and contributions in developing a sustainable rural tourism program. Tugu Utara Village applies the penta helix strategy in the concept of planning, implementing and developing a sustainable rural tourism industry. The penta helix elements involved in Tugu Utara Village include: 1) the role of the village government as a regulator and facilitator, 2) the role of community institutions as managers of rural tourism programs, 3) the role of academics as a companion and source of knowledge, 4) the role of the world industry and business world as partners that grow the business and economic opportunities of rural communities; and 5) the function of social media in publicizing and promoting rural tourism industry products.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document