scholarly journals Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat.

AMERTA ◽  
2015 ◽  
Vol 33 (1) ◽  
pp. 63
Author(s):  
W. Djuwita Sudjana Ramelan
Keyword(s):  
Cultural Heritage ◽  
Central Government ◽  
Legal Aspect ◽  
Active Role ◽  
Ministry Of Education ◽  
Government Officials ◽  
Community Based ◽  
Management Board ◽  
National Heritage ◽  
The Government

Abstract. Community Based Model of Trowulan Cultural Heritage Region Utilization. Managing cultural heritage is not solely the responsibility of the government. However, local people must beinvited to play an active role too if preservation is to be successful, because utilizationof the site and its resources is directly related to the interaction of people’s lives with cultural heritage and if utilization is not managed properly then social conflict will arise. Trowulan is recognized as a national heritage area through Decree No. 260/M/2013 from the Ministry of Education and Culture, but its preservation needs to be properly managed. This study applied the qualitative approach: observation on sites used by people either controlled by the state or owned by the community; in-depth interviews to persons who have a role in public life, and of central and local government officials; discussion groups with researchers, academics, observers, officials of the central government; and the study of legislation. This study captured the essence of people’s aspirations in the utilization of Trowulan to create a model for community-based Trowulan utilization. Our model has produced benefits to social welfare and national identity. All aspects are related with each other to provide feedback (management board, legal aspect, blueprint, funding) so that it becomes strong and sustainable management. Abstrak. Penanganan cagar budaya diharapkan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga harus diajak berperan aktif. Utamanya, yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dengan cagar budaya yaitu pemanfaatannya. Apabila pemanfaatan itu tidakdikelola secara baik maka yang timbul adalah konflik sosial. Trowulan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional melalui SK Mendikbud No. 260/M/2013 namun penanganan puluhan ribu cagar budaya masih perlu dibenahi. Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif: observasi di situs-situs yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik dikuasai oleh negara maupun dimiliki masyarakat; wawancara mendalam kepada tokoh-tokoh yang berperan di dalam kehidupan masyarakat, pejabat pemerintah; diskusi kelompok bersama para peneliti, akademisi, pemerhati, pejabat pemerintah; dan kajian legislasi. Hasil studi ini menangkap esensi dari aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan Trowulanberbasis masyarakat. Model tersebut bermuara pada manfaat identitas nasional dan kesejahteraan sosial. Semua aspek saling terkait dan memberi umpan balik (badan pengelola, legalitas, cetak biru, dana) sehingga menjadi majemen yang kuat dan berkesinambungan.

scholarly journals EVALUASI KEBERHASILAN PENGELOLAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH BESAR

2018 ◽  
Vol 1 (4) ◽  
pp. 1019-1026
Author(s):  
Teuku Mochamad Nazar ◽  
Azmeri Azmeri ◽  
Eldina Fatimah
Keyword(s):  
Swot Analysis ◽  
Central Government ◽  
Universal Access ◽  
National Development ◽  
Development Program ◽  
Analysis Data ◽  
Clean Water ◽  
Community Based ◽  
Water And Sanitation ◽  
The Government

Abstract: Clean water as a primary need of human which is generally used for drinking, bathing, cooking and washing should be met in terms of quantity, quality, and affordability and sustainability. The government through the national development program of water and sanitation universal access which declared that by 2019, Indonesia will achieve the 100% target of proper clean water and sanitation for the whole Indonesian people. Water supply and Sanitation community-based Program (PAMSIMAS) is one of the prominent programs of the central government that adopt a community-based approach, where the main actors are the society as well as the person in charge to implement the project. PAMSIMAS II was launched in Aceh since January 2013 to April 2016 in which thre e districts joined PAMSIMAS are Aceh Besar, Pidie and Bireuen, with a total number of villages of the program as 46. The study conducted in the District of Aceh Besar with selected 15 (fifteen) villages as research object. This study aims to identify the level of success of PAMSIMAS II and identified community participation in managing water and sanitation infrastructure that has been built by the program. Those things were measured by the factors namely: 1. Adequacy, quality and continuity of water, also 2. Performance of BPSPAM as management body in village.  This study adopt quantitative analysis that supported by qualitative analysis. Data were collected by observation, questionnaires and interviews. At the end the SWOT analysis is performed for the formulation of a strategic planning in or order to make PAMSIMAS sustainable in achieving access of clean water. The result of this research is information about th position of The PAMSIMAS II after the calculation of EFAS and IFAS which conducted based on the questionair that deliver to the actors of PAMSIMAS II in district of Aceh Besar and also recomendation about priority strategy should be conducted for the development of PAMSIMAS II in the future. Abstrak: Air Bersih sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan manusia yang umumnya digunakan untuk minum, mandi, memasak dan mencuci sudah seharusnya terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau dan kontinu. Pemerintah melalui program pembangunan nasional akses universal air minum dan sanitasi menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat mencapai 100 % target layanan air minum dan sanitasi yang layak. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program andalan pemerintah pusat yang menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, dimana masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Program PAMSIMAS II dilaksanakan di Provinsi Aceh mulai tahun 2013 sampai dengan April 2016 di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen, dengan total desa yang bergabung adalah 46 Desa.  Penelitian ini dilaksanakan di 15 desa di Kabupaten Aceh Besar sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan Program PAMSIMAS II dan mengindentifikasi peran serta masyarakat dalam mengelola infrastruktur air bersih dan sanitasi yang telah dibangun.  Hal tersebut diukur melalui beberapa faktor, diantaranya: 1. kecukupan, kualitas dan keberlanjutan air dan, 2. Kinerja dari badan pengelola di masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif yang didukung dengan analisa kualitatif. Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, kuesioner dan wawancara. Penelitian ini melakukan Analisa SWOT yang bertujuan untuk perumusan rencana strategis agar Program PAMSIMAS dapat berkesinambungan dalam pemenuhan akan air bersih. Hasil dari penelitian ini berupa identifikasi posisi Program PAMSIMAS II setelah dilakukan perhitungan EFAS dan IFAS yang dilakukan berdasarkan Kuesioner yang telah disebar kepada para pelaksana program PAMSIMAS II, dan kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi prioritas strategi yang akan dilakukan untuk pengembangan Program PAMSIMAS II ke depan.

scholarly journals PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Rasji Rasji
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Government Officials ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Technical Guidance

Village government is the lowest level of government in the Government of the Republic of Indonesia. Its existence is very strategic for the implementation of programs of the central government, local government, and the wishes of the village community, so that the village government can help create a balance between the goals desired by the state and those desired by the people, namely the welfare of the people. For this reason, the role of village government officials is important to achieve the success of implementing village government tasks. In fact, there are still many village government officials who have not been able to carry out their duties and authorities properly and correctly. How are efforts to strengthen the role of village government officials so that they are able to carry out their duties and authority properly and correctly? One effort that can be done is to provide technical guidance to village government officials regarding village governance, the duties and authorities of village government officials, as well as the preparation of village regulations. Through this activity, it is hoped that the role of the village government apparatus in carrying out their duties and authorities will be strong, so that their duties and authorities can be carried out properly and correctlyABSTRAK;Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan terendah di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Keberadaannya sangat strategis bagi penerapan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keinginan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu terciptanya keseimbangan tujuan yang diinginkan oleh negara dan yang diinginkan oleh rakyat yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran aparatur pemerintahan desa menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Pada kenyataannya masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Bagaimana upaya menguatkan peran aparatur pemerintahan desa, agar mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa mengenai pemerintahan desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa, maupun penyusunan peraturan desa. Melalui kegiatan ini diharapkan peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi kuat, sehingga tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

scholarly journals PROMOTING TEMPE AS INDONESIAN INDIGENEOUS FOOD AND CULTURE

ICCD ◽  
2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 35-43
Author(s):  
Dadi Maskar ◽  
Khoirul Anwar ◽  
Nindy Sabrina ◽  
Astawan Made ◽  
Hardinsyah Hardinsyah ◽  
...  
Keyword(s):  
Cultural Heritage ◽  
Women Leaders ◽  
Central Government ◽  
Health Benefit ◽  
Food Culture ◽  
Professional Organizations ◽  
Intangible Cultural Heritage ◽  
Ministry Of Education ◽  
Central Java ◽  
Food And Culture

Tempe is an indigenous food from Indonesia. Historical evidence show that soybean tempe originated in Central Java and appeared in the Javanese food culture around five centuries ago. Until recently, little attention has been paid to promote tempe even it contributes significantly to the nutrient intake of Indonesians and could prevent hypercholesteremia and hyperglycaemia. This activity aimed at promoting Tempe as Indonesian Indigenous food and culture; and gaining the support from professional organizations, government, community, producers and consumers in order to include tempe in the national list of intangible cultural heritage. This activity was held since 2015 till 2018. The way to promote it was through seminars, online and offline support, and competition. During the last three years, fifteen seminars on the health of tempe were done in fifteen cities covered 4500 women leaders, scientist and government officers. Information about culture and health benefit of tempe was also promoted through social media, and competition, as well as online petition. As much as 22 related professional association, central government institutions, universities, tempe producers and consumers supported written that tempe should be proposed to be national list of intangible cultural heritage; and further to be intangible cultural heritage of UNESCO. The final result of this activity was the Ministry of Education & Culture formally launched that tempe was included in the list of national list of intangible cultural heritage based on certificate number 60089/MPK.E/KB/2017. Besides, tempe also include among the five unique indigenous culture to be promoted to be and intangible cultural heritage of UNESCO.

scholarly journals EVALUASI TERHADAP PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN (STUDI KASUS PADA DESA BERAKIT KECAMATANTEL

CASH ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (02) ◽  
pp. 31-45
Author(s):  
Salihi Pro
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Monitoring And Evaluation ◽  
Literature Study ◽  
Government Officials ◽  
State Budget ◽  
Distribution Management ◽  
Accelerate Development ◽  
State Apparatus ◽  
The Government ◽  
Village Government

This study aims to compare the mechanism of distribution, management and accountability of the use of village funds in the Government of Bintan Regency with the rules and regulations applicable. The method used in this research is descriptive qualitative method by conducting data collection through observation, literature study and interview with the authorized party.               Village Funds are funds disbursed by the Central Government to help accelerate development in the villages, help improve the economy in the villages and also help the operational costs of village administration in order to maximize the maximum service for the villagers.               Regulation of the Minister of Finance No. 93 / PMK.07 / 2015 has clearly set out procedures for the allocation, distribution, use, monitoring and evaluation of village funds. Therefore, village government officials are required to fully understand the prevailing regulations in order to manage, use and account for village funds maximally, correctly and accountable.               Expenditure accountability is absolute in the use of village funds as a form of administrative and morally accountable. For that every State apparatus using State budget must be accountable properly and accountable.

scholarly journals Institutional Model in Management of Drainage System

2019 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 1099-1103
Keyword(s):  
Flood Control ◽  
Central Government ◽  
Drainage System ◽  
System Management ◽  
Community Based ◽  
System Maintenance ◽  
Systems Maintenance ◽  
The Government ◽  
Institutional Model ◽  
The Right

Flood is a regular problem in Semarang. The causes of flooding include changes in land use, intensity and high rainfall and erosion and sedimentation in the river channel. Development efforts for flood control has been conducted, such as the development and optimization of drainage systems. Maintenance and operation of the drainage system supported by the good institutional capacity is expected to handle the problem of flooding. Therefore, the right institutional model is necessary in the management of the drainage system of Semarang. The research data were obtained through a variety of literature as well as interviews with the parties related to the management of drainage in Semarang. There was three institutional model of drainage system management implemented in Semarang were institutional model of government-based, institutional model of community-based, and institutional model of stakeholders-based. There were 24 respondents from government, municipality, entrepreneurs and communities who have assessed the institutional model of drainage system management. Each institutional model analyzed in the five aspects of drainage management, namely technical, institutional, legal, financial and community participation. The results of the study showed that the most appropriate institutional model for managing the drainage system in Semarang is institutional model of stakeholders-based. This institutional model has the advantage such as drainage system maintenance can be handled more quickly, the legal regulations issued by the government and financing sources drainage system can come from any source, such as the central government, municipalities, grants, and also from non-governmental.

scholarly journals The Contribution of the Public Authorities from the Republic of Moldova Towards the Protection and Enhancement of the National Cultural Heritage

2021 ◽  
Vol 27 (41) ◽  
pp. 72-82
Author(s):  
Vasile Comendant
Keyword(s):  
Cultural Heritage ◽  
Ministry Of Education ◽  
Public Authorities ◽  
The Public ◽  
Republic Of Moldova ◽  
National Heritage ◽  
The Republic ◽  
Education Culture ◽  
Relationship Of

Abstract The article analyzes the contribution of the public administration authorities of the Republic of Moldova towards the protection and enhancement of the national cultural heritage. The competencies of the Parliament, the Executive and Ministry of Education, Culture and Research are investigated as central public authorities in the field of national heritage, as well as the attributions of local public authorities in this field. The attention is on the relationship of cooperation between the central public authorities and the local ones in certain areas. It is underlined the contribution of the European Union’s projects towards the reconstruction of some historical value objectives as part of the national heritage. Particular attention is given to the role of cultural heritage in the education of citizens by systematizing the knowledge about national and global cultural heritage.

scholarly journals REVITALIZATION MODEL OF ETHNIC SETTLEMENT TO PRESERVE CULTURAL HERITAGE AND SUPPORT TOURISM IN SURAKARTA

2018 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 99
Author(s):  
Sariyatun
Keyword(s):  
Cultural Heritage ◽  
Ethnic Community ◽  
Community Based ◽  
Secondary Sources ◽  
Interactive Analysis ◽  
Governmental Organizations ◽  
Non Governmental Organizations ◽  
Analysis Technique ◽  
Thought Patterns ◽  
The Government

The main aim of this research is to formulate a revitalizing model of ethnic settlement through the effort of preserving cultural heritage and supporting community-based tourism in Surakarta. It is a qualitative research which uses primary and secondary sources. The research data is gathered through in-depth interviews, guided group discussions, field observations, and the close reading method [metode simak]. The data was obtained through the triangulation method. The data is then analyzed by using the interactive analysis technique. The results of the research are as follows: First, the kinds of ethnic settlements which still survive are Baluwarti, Kauman, Laweyan, Pecinan in Balong and Kampung Arab Pasar Kliwon. Second, writings on the variety of ethnic settlements in Surakarta are still limited. Therefore, it is necessary to enhance this community-based ethnic settlement through writings so that the community would be better known and be able to benefit from the existing tourism settlement projects. Third, the final model is formulated, i.e. the final Interpretation-Based and Benefit-Oriented Model which is shortened as IBaBOM. This means that what is being constructed is a revitalizing model based on interpretative writings. The objective is to secure benefits for Surakarta.The elements to formulate this model are the potentials, problems, and stakeholders. The potentials refer to the attractions, accessibilities, amenities, and activities. Problems cover matters related to diversifications, collaborations, human resource, thought patterns, and promotion. Stakeholders comprise of the community, the government, higher learning institutions, private enterprises, non-governmental organizations, and associations or “paguyuban.” The benefits are the various outcomes which can be enjoyed by all the stakeholders vis-a-vis the process of the empowerment of ethnic communities and the development of culture based tourism in Surakata.According to the Intepretation-Based and Benefit-Oriented Model or (IBaBOM), both the community and the tourists will have knowledge of the history and culture of the ethnic community. The ethnic community as well as the surrounding communities will derive benefits or profits from the undertaking.

scholarly journals E-SABAK (TABLET) UNTUK PEMBELAJARAN DI INDONESIA

2015 ◽  
pp. 293-304
Author(s):  
Jaka Warsihna ◽  
Siti Mutmainah ◽  
Ita Utari
Keyword(s):  
Elementary Schools ◽  
Central Government ◽  
Learning System ◽  
Ministry Of Education ◽  
Evaluation Tool ◽  
Learning Resource ◽  
Learning Content ◽  
Infrastructure Provision ◽  
The Government ◽  
Teaching Learning

Abstrak:Pemanfaatan tablet (e-Sabak) untuk pembelajaran di Indonesia dirintis oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2011. Namun demikian, kebijakan ini baru direalisasikan pada tahun 2015. Pemanfaatan e-Sabak difokuskan pada pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T). Pembahasan tentang penggunaan tablet untuk pembelajaran di Indonesia masih terbatas. Kajian ini ingin membahas: (1) manfaat e-Sabak untuk pembelajaran; (2) kesiapan anak Indonesia, khususnya siswa SD di daerah 3T, untuk menggunakan e-Sabak dalam pembelajaran; dan (3) persiapan sekolah dalam pemanfaatan e-Sabak untuk pembelajaran. Hasil kajian menyatakan bahwa tablet (e-Sabak) untuk pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran, sumber pembelajaran, sarana interaksi pembelajaran, pengelolaan sistem pembelajaran, dan alat penilaian pembelajaran. Saat ini, tablet hanya akan digunakan sebagai sumber pembelajaran menggantikan buku. Anak Indonesia sudah siap untuk menggunakan e-Sabak dalam pembelajaran mereka. Kesiapan sekolah untuk melakukan pembelajaran dengan tablet perlu mendapatkan dukungan kebijakan yang konsisten dari pusat hingga sekolah, pelatihan guru dan siswa, penambahan infrastruktur (listrik, internet/intranet, LCD projector, komputer/laptop, dan lain sebagainya), serta penyiapan konten pembelajaran yang sesuai.Kata Kunci: Tablet (e-Sabak), belajar, pembelajaran di IndonesiaAbstract:The use of e-Sabak for learning in Indonesia was initiated by the Government, through the Ministry of Education and Culture, in 2011. However, this policy has just been realized in 2015. The use of e-Sabak will be focused on learning in elementary schools, especially those located in remote, left, and forefront areas (3T). Studies on tablet usage (e-Sabak) for learning in Indonesia are still limited. This study tries to explore the following issues: (1) The benefis of e-Sabak for learning; (2) The readiness of Indonesian children, especially the students of elementary schools in remote, left, and forefront areas to use e-Sabak in their learning; and (3) the preparations that should be made by schools before utilizing e-Sabak for learning. The result of the study shows that e-Sabak can be used as a learning tool, a learning resource, a medium of learning interaction, a learning system management, and a learning evaluation tool. Currently, e-Sabak is only used as a learning resource replacing books. Indonesian children have been ready to utilize e-Sabak tablet for their learning. Schools’ readiness in utilizing e-Sabak in their teaching-learning process should be supported by relevant and consistent policies from the central government up to schools, teacher as well as student trainings, infrastructure provision (electricity, internet/intranet, LCD projectors, computers/laptops, and so on), and relevant learning content provisions.Key Words: Tablet (e-Sabak), learning, education in Indonesia

scholarly journals COUNTER-HEGEMONY IN THE DEVELOPMENT OF BAWOMATALUO TOURIST DESTINATION, NIAS SELATAN, SUMATERA UTARA

2018 ◽  
pp. 1
Author(s):  
Dermawan Waruwu ◽  
I Gede Mudana
Keyword(s):  
Cultural Heritage ◽  
Social Practice ◽  
Qualitative Method ◽  
Functional Change ◽  
The Sun ◽  
Community Based ◽  
Tourist Destination ◽  
Political Policy ◽  
The Government ◽  
North Sumatra

Bawomataluo which is located in South Nias, North Sumatra, has unique cultural and natural tourism. The area is referred to as “Bukit Matahari” (Hill of the Sun) as it is the area where tourists can enjoy the sunrise and sunset. However, the hegemonic practice performed by the government through its policies and the counter-hegemonic practice performed by the local people as the owner of the tourist destination have caused the area to be less developed. The problem of the study is how the counter-hegemonic practice is performed to develop the Bawomataluo tourist destination. This study is intended to understand and describe the form of the counter-hegemonic practice so it can widen the concepts of the related studies. The study used the qualitative method with the perspective of cultural studies. The theory of hegemony, the theory of power/knowledge, and the theory of social practice were used to analyze the data. The result of the study showed that the counter-hegemonic practice performed by the Bawomataluo people included the counter-hegemony towards the government’s policy, the counter-hegemony towards change and functional change of cultural heritage, and the counter-hegemony towards the tourism-related activities. They are all the accumulation of the local people’s disappointment with the government’s policy (hegemonic practice) which has been performed so far. As a result, the development of the tourist destination and infrastructure has not achieved the target yet. This present study offers a strategic political policy so the development of the tourist destination in Bawomataluo in particular and in Indonesia in general can be avoided from the hegemonic practice and counter-hegemonic practice. To this end, the tourist destination should be sustainably developed in order to improve the local people’s economy and increase the government’s income. The development should be the community-based one as well.

scholarly journals PENERAPAN KEBIJAKAN DISKRESI DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2018 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
pp. 404
Author(s):  
Ervien Rizky Aditya
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Active Role ◽  
The State ◽  
Economic Life ◽  
Government Officials ◽  
The Public ◽  
General Welfare ◽  
State Administration ◽  
The Government ◽  
Executive Body

Government in carrying out its duties is equipped with the authority of both the attributive and the delegative. With the development of society, there are often certain urgent circumstances, in which Government Officials/Administration Bodies can not use their authority which is bound to take legal action. In realizing the goal as a state with the concept of welfare general (welfare state) then the government must play an active role in interfacing the field of social economic life of the community. The government delegated responsibility bestuurszorg or public service. With this discretionary authority it means that some of the powers held by the legislature are transferred into the administration of the state as the executive body. Because the state administration has solved the problem by not waiting for the amendment of the Law from the legislative field, so the government should not refuse to provide services to the public on the grounds that there is no or no clear rule of law as long as it is still the authority of the government. But the power of government as a discretionary policy maker is always faced with a problem connected with corruption. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak, dimana Pejabat/Badan Administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya yang bersifat terikat dalam melakukan tindakan hukum. Dalam mewujudkan tujuan sebagai negara dengan konsep kesejahteraan umum maka pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Maka pemerintah dilimpahkan tanggung jawab sebagai pelayan publik atau public service. Dengan adanya kewenangan diskresi ini berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk Undang-Undang dipindahkan ke dalam administrasi negara sebagai badan eksekutif. Karena administrasi negara melakukan penyelesaian masalah dengan tidak menunggu perubahan Undang-Undang dari bidang legislatif, sehingga pemerintah tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada atau tidak jelasnya aturan hukum sepanjang masih menjadi kewenangan dari pemerintah. Namun kekuasaan pemerintah sebagai pembuat kebijakan diskresi selalu berhadapan dengan adanya suatu permasalahan yang dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document