THE ROLE OF THE VILLAGE PERMUSYAWARATAN AGENCY IN IMPLEMENTING VILLAGE GOVERNMENT IN MALUKU VILLAGE KARANG JAYA (Peran Badan Permusyawaratan dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa di Desa Karang Jaya, Maluku

2021 ◽  
Author(s):  
HARZIKO
Keyword(s):  
State Government ◽  
Local Governments ◽  
Regional Government ◽  
The Public ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

AbstractThe territory of the Republic of Indonesia is very wide covering many large and small islands, so it is not possible if everything will be managed entirely by the Government which is domiciled in the State Capital, to manage the administration of state government to all corners of the country, it is necessary to form a regional government. Local governments and village governments have shifted from a centralized system of government to a decentralized one so that providing services to the public is closer and can be done optimally. This implementation brings a lot of hope to the improvement, management, and quality of local performance. This study aims to examine the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Village Government and what factors hinder the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Village Government in Karang Jaya Village. This research is a descriptive type of research, namely a study that describes the phenomena of a BPD cooperation management with the village head, thus the approach used is the normative approach. The results show that the BPD in Karang Jaya village has not been able to carry out its role optimally because the human resources of BPD members are still low, especially in the education sector so that in carrying out its roles and functions the BPD does not understand what to do concerning the control and supervisory functions. becomes its authority in controlling and supervising the performance of the Village Government / Village Head.Keywords: BPD, Karang Jaya, Role

scholarly journals PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Rasji Rasji
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Government Officials ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Technical Guidance

Village government is the lowest level of government in the Government of the Republic of Indonesia. Its existence is very strategic for the implementation of programs of the central government, local government, and the wishes of the village community, so that the village government can help create a balance between the goals desired by the state and those desired by the people, namely the welfare of the people. For this reason, the role of village government officials is important to achieve the success of implementing village government tasks. In fact, there are still many village government officials who have not been able to carry out their duties and authorities properly and correctly. How are efforts to strengthen the role of village government officials so that they are able to carry out their duties and authority properly and correctly? One effort that can be done is to provide technical guidance to village government officials regarding village governance, the duties and authorities of village government officials, as well as the preparation of village regulations. Through this activity, it is hoped that the role of the village government apparatus in carrying out their duties and authorities will be strong, so that their duties and authorities can be carried out properly and correctlyABSTRAK;Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan terendah di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Keberadaannya sangat strategis bagi penerapan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keinginan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu terciptanya keseimbangan tujuan yang diinginkan oleh negara dan yang diinginkan oleh rakyat yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran aparatur pemerintahan desa menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Pada kenyataannya masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Bagaimana upaya menguatkan peran aparatur pemerintahan desa, agar mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa mengenai pemerintahan desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa, maupun penyusunan peraturan desa. Melalui kegiatan ini diharapkan peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi kuat, sehingga tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

scholarly journals MENILAI PENGELOLAAN ASPIRASI PUBLIK PADA MEDIA MASSA DI KALIMANTAN

1969 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
Author(s):  
Rustan A.
Keyword(s):  
Content Analysis ◽  
Local Governments ◽  
Analysis Tool ◽  
Regional Government ◽  
The Public ◽  
Local Newspaper ◽  
The Media ◽  
The Government

The wide coverage of work and scope of public services requires the public participation to provide input or informationfor the regional government in order to optimize the performance of public service and regional development.Consequently, the media for channeling public aspirations need to be available. On the other hand the handling of the public's aspirations need to be managed well and solvethe needs of the public. This study attempted to assess the public's aspirations management model in a local newspaper in Kalimantan. This study is a descriptive study with a qualitative approach and the analysis tool appliedis content analysis. From the various models of complaints management that are shown in the local newspaper in Kalimantan, in general it can be concluded that model of the public aspirations' column that more interactive, two-way, communicative, and complemented by a follow-up solution is a better model in handling of complaints, thus needs to be developed or replicated by other local governments. In addition, the role of the mass media as a bridge of information and public communication to the government needs to be optimized continuously.Keywords:Management of Public Aspirations, Newspaper, KalimantanLuasnya wilayah kerja dan ruang lingkup pelayanan publik menuntut peran serta masyarakat dalam memberikan masukan ataupun informasi kepada pemerintah daerah agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal. Oleh karena itu, media untuk menyalurkan aspirasi publik tersebut perlu tersedia. Di sisi lain penanganan atas aspirasi publik tersebut perlu dikelola secara baik dan menjawab kebutuhan publik. Kajian ini mencoba melakukan penilaian atas model pengelolaan aspirasi publik di surat kabar lokal yang ada di kalimantan. Kajian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alat analisis yang digunakan adalah analisis isi(content analysis). Dari berbagai model penanganan pengaduan masyarakat yang diperlihatkan pada surat kabar lokal di kalimantan, secara umum dapat diberikan penilaian bahwa model penanganan kolom aspirasi publik yang lebih interaktif, dua arah, komunikatif, dan disertai penjelasan langkah tindak lanjut adalah model penanganan pengaduan yang lebih baik dan perlu dikembangkan atau direplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Selain itu, peran serta media massa sebagai jembatan penghubung informasi dan komunikasi publik kepada pemerintahnya perlu semakin dioptimalkan.Kata Kunci: Pengelolaan Aspirasi Publik, Surat Kabar, Kalimantan

scholarly journals Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang

2020 ◽  
Author(s):  
Iwan Henri Kusnadi ◽  
Muhammad Rifqi Baihaqi
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Integrated Services ◽  
Regional Government ◽  
The Public ◽  
Online Submission ◽  
One Stop ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The One ◽  
Source Of Information

Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengefektifkan, mengefisiensikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha yang ingin membuat izin usahanya agar lebih mudah. Diharapkan dengan di terapkannya perizinan melalui Online Single Submission (OSS) akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten suban. Yang menjadi sumber informasi (informan) yaitu penanggung jawab dari pemerintah daerah , dalam hal ini pihak yang terkait adalah pegawai pemerintah daerah (PEMDA) di bagian pemerintahan dan bidang pengembangan sistem informasi Online Single Submission di Dinas Penenaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisa menggunakan teknik triangulasi, kemudian di susun secara sistematis sehingga pada tahap penarikan kesimpulan bersifat intepretatif. Hasil penelitian menunjukan implementasi sistem online single submission belum berjalan efektif sehingga tujuan dari OSS  untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien.   In general, local governments have an obligation to provide better services to the community. In the framework of carrying out this matter the regional government has issued a policy that aims to streamline, streamline and bring services to the public. One of the policies is the Republic of Indonesia Presidential Regulation number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The Online Single Submission System (OSS) policy is implemented with the aim of helping business people who want to make their business licenses easier. It is hoped that licensing through the Online Single Submission (OSS) will have a better impact and provide satisfaction for the community. This research uses a qualitative approach. The scope of this research is the one-stop investment and integrated services department in Suban Regency. The source of information (informant) is the person in charge of the regional government, in this case the relevant party is a local government employee (PEMDA) in the government department and in the field of developing an Online Single Submission information system at the One-Stop Investment and Integrated Services Office of Subang Regency. Data collection is done by observation, interview and documentation techniques. The data obtained are then analyzed using triangulation techniques, then arranged systematically so that the conclusions drawn are interpretative. The results showed that the implementation of a single online submission system was not yet effective, so the purpose of the OSS was to improve the quality and bring services closer to the public that had not been effective and efficient.  

scholarly journals Opportunities of the Intervention of the Central (Regional) Government in the Decisions and Operations of the Local Governments in Hungary

2021 ◽  
pp. 66-77
Author(s):  
Istva´n Hoffman ◽  
◽  
◽  
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Local Governments ◽  
Service System ◽  
Regional Government ◽  
The Public ◽  
The Government ◽  
Relationship Of ◽  
The Relationship ◽  
Service Provisions

The regulation on the relationship of the central and local governments in Hungary has transformed significantly in the last decade. However, the government have strong tools for the control of the local activities, these tools are just rarely applied by the supervising authorities. The main transformation of that relationship could be observed in the field of the public service provisions. The former municipally based public service system was transformed into a centrally organised and provided model, thus the role of the local governments in Hungary has decreased. The centralisation process have been strengthened by the reforms during the COVID-19 pandemic.

scholarly journals PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SEDATIGEDE KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

2015 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 49
Author(s):  
Rizky A. Prasojo ◽  
Luluk Fauziah
Keyword(s):  
Public Awareness ◽  
Human Society ◽  
Role Of Government ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

This study aimed to describe the role of government-community on the development in the Sedati Gede Village, Sidoarjo Regency and its supporting and inhibiting factors. This research used qualitative descriptive method. The informants in this research are Head Village (as key informan), village government, Karang Taruna and citizen. Technique data is collected by triangulation (combined), data analysis is inductive, and qualitative research results further emphasize the significance rather than generalization. The results showed that the government's role in the development of Sedatigede village was quite good and balanced. Their cooperation was mutualistic which the parties involved in understanding the position and role in rural development. The village government got the role in facilitating community and provides good guidance to the public about the purpose of the development to be carried out. Society plays a role in contributing ideas, power, and material in succession of development. Meanwhile, the supporting factors in this cooperation used human society approach and they had a good understanding of the position and its role in development. In addition, the inhibiting factor is the lack of public awareness on environmental hygiene as well as the persistence of the notion that the government was subordinate to the people and objects in development supervision.

scholarly journals INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA KREATIF DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

2019 ◽  
pp. 103-126
Author(s):  
Mesy Faridah Hendiyani
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Public Trust ◽  
Regional Government ◽  
The Public ◽  
Creative City ◽  
Community Creation ◽  
The Government ◽  
The Relationship ◽  
The City

this article discusses public service innovations carried out by local governments to increase public trust in the government. The locus of this research is in the city of Bandung, West Java Province, one of the UNESCO creative city networks. The purpose of this paper is to analyze the innovation of public services carried out by the government to serve the public in creating and innovating so that public trust in the government increases. The research method uses a qualitative method with an inductive approach. Data obtained through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the regional government of Bandung City creates service innovations in the form of facilities to support the creation and innovation of the community, although there are some things that still need to be addressed. The relationship between the government and the community is closer. The role of local government in serving the community to support the potential of community creation and innovation is very important. Keywords: community; creation; government; innovation; service

scholarly journals Management Model of Village Fund Allocation in Enhancing the Village’s Productive Economic Activities

2018 ◽  
Vol 8 (4) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Imran Rosman Hambali ◽  
Idris Yanto Niode
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Management Model ◽  
Regional Government ◽  
Economic Activities ◽  
Fund Allocation ◽  
Strategic Plans ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

The study aims to elaborate the management and allocation of village fund from the central and local governments and to formulate management model and documents of strategic plans in the implementation of the fund in the second year as a follow-up development. The research involved village heads and officers in Regional Government of Bone Bolango regency, local public figures, and residents receiving financial support from the village fund. The descriptive qualitative study employed Milles and Huberman analysis method and conducted focus group discussions to obtain the data.The result shows that the implementation of the management model is successful to empower the community, as overviewed from achievements by the Regional Government of Bone Bolango regency. The government’s achievement inspires the central government to allocate more fund to the village in the next year. The village fund of IDR 122,344,494,000 is distributed as follows: 30% of the fund is allocated for the operational budget of the village government and the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa, BPD); moreover, 70% of the fund is distributed for empowerment of the community and enhancement of the village government’s capacity. Henceforth, it is proven that the village fund is optimally conducted as economic leverage for the village to progress and as a helping hand to boost the community’s welfare in Bone Bolango regency. 

scholarly journals Development Method of Village Consultative Body Post Head Village Election in Kalikayen Village, East Ungaran District

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 23-44
Author(s):  
Mariyatul Qibtiyah ◽  
Siti Muafifah
Keyword(s):  
Regional Government ◽  
Body Structure ◽  
Service Programs ◽  
Proposal Form ◽  
Village Council ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
The Village ◽  
Developing Method

Various conditions after the Head Village Election have a great impact to the development of village itself especially on Village Constulative Body structure. The article highight some problems: (1) What is urgency of Village Council developing method, post Head of Village Election in Kalikayen?; and (2) What is the method of Village Council Development, Post Head of Village Election in Kalikayen? Therefore, there is a method of developing Village Council Post Village Election in order to answer the challenges mentioned above. The purpose of this program is to find out the guidance carried out by the regional government of the Village Council, the Village Council to be able to carry out their duties properly, and submit proposals to the government to pay more attention to the implementation of village government. After the completion of this dedication, the Village Council now understands their duties and functions as well as its role in village development. In addition, the Village Council already has the knowledge and experience in drafting village regulations. Outcomes of our service programs include the publication of a village guidebook module that contains the optimization of the implementation of the Village Law, the management of village funds, the techniques for establishing regulations in the Village. The next output is the draft village regulations and the village head regulations, as well as the activity proposal form and problem priority of each backwoods.

scholarly journals IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

2019 ◽  
Vol 1 (02) ◽  
pp. 216-227
Author(s):  
Abustan Abustun
Keyword(s):  
Sustainable Development ◽  
Rural Areas ◽  
Public Facilities ◽  
State Administration ◽  
Development Policies ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
And Training

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa kembali mulai diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran lembaga pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pedesaan serta tata kelola kebijakan pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu adanya pengarahan, bimbingan, serta pelatihan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum yang ada di desa. Pemerintahan desa yang baik adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antarlevel pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna bagi masyarakat tanpa ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.   IMPLEMENTATION OF ACCELERATION OF VILLAGE DEVELOPMENT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE Abstract In the course of the Indonesian state administration, the village government system began to be uniform again through Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research aims to explain the role of village government institutions in the implementation of sustainable development in rural areas and the governance of village development policies through the use of Village Funds. The method used in this research is empirical legal research. The results of this research explain that the supporting factors for the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are direction, guidance, and training for village heads in drafting village regulations to realize the acceleration of sustainable village development. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are the low participation of the community in responding to the work programs run by the village government and the low awareness of the community in maintaining public facilities in the village. Good village governance is an institutional framework to strengthen village autonomy because substantively decentralization and village autonomy are not just a matter of sharing authority between levels of government, but as an effort to bring the government closer to the community. A strong and autonomous village government will not be meaningful to the community without being supported by transparency, accountability, responsiveness and community participation.  

scholarly journals The effectiveness of legal role of village consultative Agency (BPD) in Village development according to UU.No. 6 year 2014 about village (Kahianga Village study)

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 190-197
Author(s):  
Laode Muhammad Karim ◽  
Deddy Mursanto
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Community Participation ◽  
Development Program ◽  
Working Relationships ◽  
Level Of Education ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

The purpose of this research is to know the effectiveness of legal role of the Village consultative Agency (BPD) in the development of the village according to UU.No. 6 year 2014 about village (Kahianga Village study) and to find out the factors that inhibit the role of the Village consultative Agency (BPD) in development in the village Kahianga East Tomia District. The data collection techniques used more on observation, a dandokumentation interview. The conclusion of this research is the effectiveness of legal role of the village consultative body (bpd) Kahianga in the case that legislation does not go as it should, proved in the absence of the rules that are issued, in the meantime in the case of the function budgeting bpd goes well, proved by always involved in the budget discussion meetings that are done with the principle of transparency and supervision function bpd also goes well seen with the active bpd in surveillance of the village's income and expenditure budget and factors that become constraints BPD Kahianga in the development of the village namely the community participation Kahianga Village to the development program is still relatively low, the level of education is relatively low is a BPD inhibitors communicate well and able to analyze the aspirations or what the next community is in coordinate with the village government and the pattern of parallel relations between the BPD and the village head in the village government , it turns out that in the implementation is colored by the practices of working relationships that are less harmonious and leads to the occurrence of conflicts and shows the tendency to dominate the village chief of the BPD.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document