PERANAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KASUS BULLYING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGNOMOR 35 TAHUN 2014

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Oktana Wahyu Perdana ◽  
Sigit Handoko
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Legal Aspect ◽  
Research Subjects ◽  
The Public ◽  
Legal Perspective ◽  
Legal Sanctions ◽  
Safe House ◽  
Victims Of Bullying ◽  
Special Region

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus bullying terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui kasus bullying dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitaitif. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah subjek penelitian tujuh orang yang terdiri atas dua orang pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga orang masyarakat, dan dua orang korban kasus bullying. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diinginkan. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi data. Hasil penelitian tentang peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani kasus bullying adalah (1) memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bullying; (2) melakukan pendampingan terhadap kasus bullying; (3) menyediakan rumah aman sebagai tempat singgah atau sebagai tempat pembinaan bagi korban maupun pelaku bullying; (4) melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kepolisian, dan LSM Peduli Anak. Ditinjau dari aspek hukum bullying menjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum jika (1) perbuatan bullying sudah melampaui batas; (2) bullying memenuhi unsur pidana maka tindakan akan mendapatkan sanksi hukum (3) pelaku bullying di bawah umur akan diproses hukum secara diversi. Kata kunci: Bullying, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Abstract The research aims to determine the role of the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation in handling cases of bullying against children in the Special Region of Yogyakarta, and to find out cases of bullying from a legal aspect. This research uses a qualitative method. This research was conducted at the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation. The number of research subjects was seven people consisting of two administrators of the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation, three people from the community, and two victims of bullying cases. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation to obtain the desired data. The validity of the data was pursued by a data triangulation strategy. The results of research on the role of the Child Protection Foundation in handling bullying cases are (1) providing information to the public to anticipate bullying; (2) provide assistance to bullying cases; (3) providing a safe house as a shelter or as a place of guidance for victims and perpetrators of bullying; (4) coordinating with related institutions such as the Police and Child Care NGOs. From a legal perspective, bullying becomes an act that violates the law if (1) the bullying has exceeded the limit; (2) bullying fulfills a criminal element, the action will be subject to legal sanctions (3) the bullying under age will be subject to legal diversion. Keywords:Bullying, Child Protection Foundation, Law Number 35 of 2014

scholarly journals Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak dari aspek pendidikan, hukum, dan kesehatan di Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan

2020 ◽  
Vol 2 ◽  
pp. 359-365
Author(s):  
Ulfia Hasanah ◽  
Hayatul Ismi ◽  
Ihda Hasbiyati ◽  
Maimunah Maimunah ◽  
Rismadefi Woferst ◽  
...  
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Local Community ◽  
Public Understanding ◽  
Education Law ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Standard Population ◽  
Service Activity ◽  
Role Of Parents

There are several problems in the community with children in the fields of Education, Law and Health. There are still children under 18 years of age who are exploited as commercial sexual workers; children in conflict with the law, children aged 10-18 Years work in the informal sector, children who leave primary school before graduating or do not continue to the next level due to access and economy; adoption cases are carried out outside the standard population administration procedures; the discovery of stunted children. So, it is necessary to increase public understanding regarding child protection. One of those who have the responsibility of providing protection to children is the parent, the service program is carried out by providing material related to the role of parents and society in providing protection to children. The delivery of this material aims to provide an understanding of child protection in terms of education, law and health so that the public can understand the importance of protecting children. This service activity in Tambun Village can be said to be successful. There was a request from the participants to continue this activity. The people of Tambun Village hope that for further activities, further training is given regarding the skills needed by parents and the community. To increase community understanding, the WA Group was also created, whose members are parents who have participated in the Socialization program, this group aims to be a forum for communication between the Service Team and the local community.

scholarly journals Peran Tuha Peut Dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Aceh Besar

Simulacra ◽  
2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Mansari Mansari
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Community Leaders ◽  
Primary Data ◽  
The Public ◽  
The Family ◽  
Written Form ◽  
Public Behavior ◽  
Data Source

<em>Some gampongs in Aceh Besar have established gampong reusam on child protection in written form. Reusam which usually regulates public behavior about habits undertaken by the public in an unwritten form, is now beginning to be written in written form. The formation of gampong reusam was formed by Tuha Peut Gampong which was discussed together with the keuchik and community leaders of the gampong. This research aims to find out how the process of reusam formation of child protection in Aceh Besar and how the role of Tuha Peut in determining the direction of development of child protection reusam in Aceh Besar. This research uses qualitative research with data source from primary data obtained through interview with Keuchik, Tuha Peut Gampong and Female Woman. Secondary data is obtained through documentation studies in the library. The results showed that the process of forming a village reusam on Child Protection was established through the involvement of elements and community leaders, even women were involved in the preparation. Tuha Peut has an important role in the development of a gampong reusam that adopts local and applicable local values in Aceh. These values are deliberation, mediation and the use of adat sanctions for child offenders in cases that occur, such as Advice, Warning, apology, fines, compensation, returned to the family, Establishment of Child Protection Committees dealing with law and engagement government agencies.</em>

PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERANGKAT DESA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 3/G/2017/PTUN.YKTENTANG PEMILIHAN PERANGKAT DESA BANTUL)

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Ajeng Rahmadani ◽  
Ari Retno
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Research Subjects ◽  
Training And Education ◽  
The Public ◽  
Court Judge ◽  
The Village ◽  
Case Number ◽  
Selection Of

Abstrak AJENG RAHMADANI. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Perangkat Desa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, terdapat pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat peserta seleksi pamong Desa Bantul dan tergugat (Lurah Desa Bantul). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu: (1) Hakim PTUN Yogyakarta, (2) Panitera Pengganti, dan (3) Juru sita. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan perangkat Desa Bantul melalui perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK yaitu 1) Menerima gugatan berupa surat gugatan yang didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2017 dari 6 orang peserta seleksi pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul melalui juru sita PTUN Yogyakarta. 2) Memeriksa surat dan berkas gugatan dengan perkara Nomor:3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, diperiksa oleh ketua dan panitera PTUN Yogyakarta. Pemeriksaan persiapan sebanyak 6 kali persidangan dari tanggal 13 Februari-20 Maret 2017 yang bersifat tertutup untuk umum dan dilanjutkan persidangan sebanyak 10 kali dari tanggal 29 Maret-7 Juni 2017 yang bersifat untuk umum. 3) Putusan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK pada tanggal 7 Juni 2017 oleh majelis hakim PTUN Yogyakarta yang memberikan putusan dengan menolak semua gugatan dari tergugat dan memberikan hukuman penggugat untuk membayar biaya persidangan sebanyak Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). 4) Menyelesaikan dengan memberikan putusan perkara sengketa perangkat Desa Bantul, para penggugat melakukan minutasi pada tanggal 15 Juni 2017. Kata Kunci : Peranan, PTUN, Sengketa Perangkat Desa Abstract AJENG RAHMADANI. The Role of Yogyakarta State Administrative Court in Resolving Village Apparatus Disputes. Faculty of Teacher Training and Education. Yogyakarta PGRI University. July 2020. This study aims to analyze the role of the Yogyakarta State Administrative Court in resolving disputes in village officials with case Number 3/G/2017/ PTUN.YK above electionforces Village Bantul, there are parties to the dispute namely the plaintiff (six person Bantul Village selection participant) and the defendant (village head of Bantul village). This study uses a qualitative method. Researchers collect data by observing, interviewing and documenting to obtain complete and detailed data. Research subjects using purposive techniques or only informants who know the dispute of village officials, namely: (1) Yogyakarta Administrative Court Judge, (2) Substitute Registrar, and (3) and confiscator. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the role of the Yogyakarta administrative court in resolving Bantul Village device with Case number 3/G/2017/Ptun. YK is 1) received a lawsuit in the form of a lawsuit registered on 2 February 2017 from 6 participants of the selection of the village of Bantul, District Bantul, Bantul regency through the arrest of Ptun Yogyakarta. 2) Check the letter and file of the lawsuit by article number: 3/G/2017/PTUN.YK above electionforces Village Bantul, examined by the Chairman and Clerk of the PTUN Yogyakarta. A 6-time preparatory examination from February 13 to March 20, 2017 which was closed to the public and resumed a trial 10 times from March 29 to June 7, 2017. 3) The verdict of Bantul village device dispute with the case number: 3/G/2017/PTUN. YK on 7 June 2017 by the Court of Justice of the PTUN Yogyakarta who gave the ruling by rejecting all claims from the defendant and giving the plaintiff punishment to pay a trial fee of Rp 394,000.00 (three hundred ninety four thousand rupiah). 4) Resolving by ruling the case of a dispute in Bantul village, the Pengguggat was on 15 June 2017. Keywords:Role, PTUN, Village Equipment Sput

scholarly journals ANALISIS PERAN HUMAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM MENJALANKAN HUBUNGAN DENGAN PERS (Studi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu)

2015 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Yetti Herawati ◽  
Linda Astuti ◽  
Maryaningsih
Keyword(s):  
Public Relations ◽  
Qualitative Method ◽  
Provincial Government ◽  
Research Subjects ◽  
Structured Interviews ◽  
Good Relationship ◽  
The Public ◽  
The Press ◽  
The Media

Government Public Relations could serve as a means or channel of government agencies in running relationship with the press, including the Local Government of Bengkulu province. This study aimed to see at how public relations play this role. The method used in this research was descriptive qualitative method in which the data collection was conducted by semi- structured interviews to research subjects. It’s possible for researchers to develop questions appropriate to the situation and condition so it was possible to get complete data. From the research, the role of PR in the Bengkulu Provincial Government ran good relationship with the press. The good role of the public relations could be demonstrated by the implementation of most of the series of activities such as: building and maintaining a good relationship with the press, served and understood the media, press interviews, broadcast rebuttal, filling out the important public section in the press, and documentation.Keywords : Public Relation Role, Mass Media Relation 

scholarly journals SOCIAL SEMIOTIC IN COVID-19 PUBLIC SERVICES ADVERTISEMENT

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 43-49
Author(s):  
Tri Sutrisna Agustia Km ◽  
Hesteria Friska Armynia Subratha
Keyword(s):  
Public Services ◽  
Visual Media ◽  
Research Subjects ◽  
Non Profit ◽  
The Public ◽  
Language Knowledge ◽  
The World ◽  
Development Of Language ◽  
The Relationship

The role of an advertisement in influencing people's perceptions and understanding has its own competence in the world of marketing. Advertising can be used as one of the most appropriate promotional tools in the introduction and understanding of a concept or an invitation to do something. The persuasive matter in this research regarding the importance of the role of the community in the Covid-19 pandemic conditions. Advertising products taken in this study are several public servicess about Covid-19 from several commercial and non-commercial institutions in Bali. The phenomenon of miss-interpretation and the mismatch of the desired meaning in an advertisement has a significant impact on the development of the Covid-19 case in Bali. The purpose of this research is to align the problem of conveying a meaning in advertisements for public servicess about Covid-19 which are often not understood by the public so that there is a misunderstanding between the wishes of the appellers and the understanding of the public's target. This study aims to: (1) describe the shape of the parts of the advertisement in the form of the title, text, and slogan contained in the public services advertisement regarding Covid-19, (2) describe the form of the relationship between signs and references in the form of markers and signs in the services advertisement. the public regarding Covid-19, (3) describe and provide an overview of suggestions regarding the role of the proper meaning in public servicess about Covid-19. The research design used a qualitative design collected from research subjects in the form of public services advertisements about Covid-19 collected from websites and print media in the form of visual media. The objects in this study are in the form of words, phrases, sentences, images, and colors in these advertisements. The research stage begins with the collection of public services data about Covid-19, then a picture of the correct meaning of the advertisement for public services regarding Covid-19 will be drawn up based on semiotics. The results achieved in this study were the addition of semiotic science variables in the design of public services advertisements regarding Covid-19 so as to provide an overview of the suitability between the application of semiotics and the practice of giving advice and servicess as outlined in advertisements. The exact match between the desires and the meaning to be conveyed can be well developed to avoid misunderstandings between the advocate and the target public. Another target to be achieved in this research is the development of language knowledge in a broader realm both in the world of non-profit advertising. Keywords: semiotics, advertising, covid-19, public, services

Public Perception on the Role of Kiai in Yogyakarta

2013 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 133
Author(s):  
Marmiati Mawardi
Keyword(s):  
Public Perception ◽  
Religious Life ◽  
Social Background ◽  
Positive Role ◽  
The Public ◽  
The Social ◽  
People’S Perception ◽  
Special Region

<p><em>Thi</em><em>s paper is a summary of the research conducted in the province of Special Region of Yogyakarta, and put people in the Yogyakarta City, Sleman Regency and Kulonprogo Regency as sample. This research aimed to discribe people’s perception of the of kiai (Islamic scholars) in the field of empowerment for improving the quality of religious life and increasing religious harmony in Special Region of Yogyakarta. The analysis results showed that the kiai has considerable role for improving the religious diversity among community and improve the quality of religious harmony. The public view on the dimension of beliefs, rituals and social very negative an relatively small. This reality showed that Yogyakarta people’s religious knowledge was quite diverse, so there is a different perception. People’s perception of the role of kiai in improving the quality of religious life and religious harmony based on the social background of respondents of all categories, respondents said that kiai have positive role.</em></p>

scholarly journals Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak

PERSPEKTIF ◽  
2021 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 627-643
Author(s):  
Anugrah P. Telaumbanua ◽  
Marlon Marlon ◽  
Heri Kusmanto
Keyword(s):  
Presidential Election ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Participation Rate ◽  
Voter Participation ◽  
Research Subjects ◽  
Research Results ◽  
The Public

The purpose of this article is to analyze the role of the KPU Binjai City in carrying out the RPP in conducting voter education to the public and analyzing the success of the RPP in increasing public voter participation in Binja City in the 2019 Election. This research uses descriptive analysis research, which aims to provide a description of Research subjects based on data from the variables obtained from the group of subjects studied were about RPP in increasing voter participation, which requires a number of data and descriptions qualitatively to support the research results. The results showed that the Binjai KPU in the 2019 election has played a role as a facilitator, socializer to expand information and the election agenda. The RPP of Binjai City in increasing voter participation in the 2019 election. The participation rate increased by 7.92% from 74.34% to 82.26% for Pileg while for the implementation of the 2019 presidential election the participation rate increased by 16.91% from 65.68 % to 82.59%.

scholarly journals PERAN TUHA PEUT DALAM PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI ACEH BESAR

2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 54
Author(s):  
Mansari Mansari
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Community Leaders ◽  
Primary Data ◽  
Government Agencies ◽  
The Public ◽  
The Family ◽  
Written Form ◽  
Public Behavior ◽  
Data Source

Reusam which usually regulates public behavior about habits undertaken by the public in an unwritten form, is now beginning to be written in written form. The formation of gampong reusam was formed by Tuha Peut Gampong which was discussed together with the keuchik and community leaders of the gampong. This research aims to find out how the process of reusam formation of child protection in Aceh Besar and how the role of tuha peut in determining the direction of development of child protection reusam in Aceh Besar. This research uses qualitative research with data source from primary data obtained through interview with Keuchik, Tuha Peut Gampong and Female Woman. The results showed Tuha Peut has an important role in the development of a gampong reusam that adopts local and applicable local values in Aceh. These values are deliberation, mediation and the use of adat sanctions for child offenders in cases that occur, such as Advice, Warning, apology, fines, compensation, returned to the family, Establishment of Child Protection Committees dealing with law and engagement government agencies.

The Statutory Framework after 1968

2020 ◽  
pp. 42-84
Author(s):  
Kenneth McK. Norrie
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Local Authority ◽  
Vulnerable Children ◽  
Children And Young People ◽  
The Public ◽  
The Social ◽  
International Conventions ◽  
Provision Of Care ◽  
Hearing System

After an examination of the Kilbrandon Committee’s work in the early 1960s, this chapter will offer an analysis of the major changes to the Scottish child protection process brought about by the Social Work (Scotland) Act 1968 – including that Act’s increased focus on preventive measures, a greater involvement of the child’s family, and the clarification and enhancement of the role of the local authority. There follows the lead up to and enactment of the Children (Scotland) Act 1995, with its increased focus on participation rights and the restructuring of local authority duties towards vulnerable children and those who are now “looked after”. Thereafter, the new regimes regulating the provision of care in residential establishments and in foster care (the Regulation of Care (Scotland) Act 2001 and the Public Services Reform (Scotland) Act 2010) are explored in detail, as is the development of “GIRFEC” as the major Governmental tool. The chapter ends by exploring the restructuring of the children’s hearing system by the Children’s Hearings (Scotland) Act 2011, and the failed “named person” scheme in the Children and Young People (Scotland) Act 2014. Contemporary international conventions are described.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document