scholarly journals PENINGKATAN PENGETAHUN MASYARAKAT TERKAIT PENTINGNYA REKAM MEDIS BAGI PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 163
Author(s):  
Romaden Marbun ◽  
Rea Ariyanti ◽  
Vincensia Dea

ABSTRAKRekam medis merupakan bagian dari arsip yang menggambarkan segala aktivitas sebuah fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu tertentu. Rekam Medis ialah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ini memiliki fungsi penting bagi pasien dan juga dokter. Oleh karena itu pengisian rekam medis ini harus lengkap dan tidak boleh ditunda pengisiannya baik bagi pasien ataupun tenaga kesehatan. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi penting dari melengkapi rekam medis dan keterbukaan informasi pribadinya yang harus diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan bahkan tenaga kesehatan yang merawatnya dalam menunjang mutu informasi pada rekam medis tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya RT 09 Kelurahan Bandulan Kota Malang tentang pentingnya rekam medis bagi masyarakat yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode penyuluhan dilakukan secara tidak langsung atau dalam jaringan (daring) dengan berkoordinasi via online grup whatsapp selama 3 kali pertemuan serta dikirimkan materi presentasi serta video pembelajaran. Masyarakat yang terlibat sebanyak 34 orang. Tahap evaluasi dilakukan melalui google form. Hasil kegiatan diperoleh peningkatan pengetahuan masyarakat dari rata-rata 37,53 menjadi 79,06 dengan point maksimal 100. Kegiatan berjalan dengan baik dan perlu adanya monitoring lebih lanjut. Kata kunci: pengetahuan; masyarakat; rekam medis; fasilitas pelayanan kesehatan. ABSTRACTThe medical record is part of the archive that describes all the activities of a health care facility within a certain period of time. Medical Record is a file that contains records and documents about the patient's identity, examination, treatment, action, and other services that have been provided to the patient. This medical record has an important function for patients as well as doctors. Therefore, the filling of this medical record must be complete and the filling should not be delayed either for the patient or the health worker. However, many people do not know the important function of completing medical records and the disclosure of personal information that must be provided to health care facilities and even health workers who take care of them in supporting the quality of information in the medical record. The purpose of this activity is to increase public knowledge, especially RT 09 RW 05 Kelurahan Bandulan Malang City about the importance of medical records for people who seek treatment at health service facilities. The counseling method is carried out indirectly or online by coordinating via online WhatsApp groups for 3 meetings and sending presentation materials and learning videos. There were 34 people involved. The evaluation stage is carried out through a google form. The results of the activity obtained an increase in public knowledge from an average of 37.53 to 79.06 with a maximum point of 100. The activity went well and needed further monitoring. Keywords: knowledge; public; medical records; health service facilities.

Author(s):  
Johanna Christy ◽  
Afni Efani Putri S

ABSTRAK Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanan nilai guna rekam medis bagi pasien. Jenis penelitian ini adalah deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek secara tepat. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli di Rumah Sakit Umum Pekerja Indonesia Medan (RSU IPI) Tahun 2018. Populasi dalam penelitian adalah 440 berkas rekam medis. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil sampel sebanyak 81 berkas rekam medis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSU IPI pelaksanaan nilai guna rekam medis sudah terlaksana dengan baik, dilihat dari tersedianya ringkasan masuk dan keluar, resume, lembar operasi, identifikasi bayi, lembar persetujuan tindakan, lembar kematian pada setiapberkas pasien pulang meninggal, asuhan keperawatan didalam berkas rekam medis. Tetapi dalam pengisian berkas rekam medis petugas rekam medis belum mengimplementasikan nilai guna rekam medis dengan baik. Kesimpulannya pelaksanaan nilai guna rekam medis sudah baik namun dalam pengisian berkas rekam medis lebih di perhatikan sesuai Permenkes 269 Tahun 2008 Tentang rekam Medis sehingga pelaksaaan nilai guna rekam medis dan pengisisan berkas rekam medis berjalan lebih baik.   Kata Kunci: Rekam Medis, Nilai Guna Rekam Medis, Berkas Rekam Medis                                             ABSTRACT   Medical record is a document that contains records and documents about patient identity, examination, treatment, care and other services for patients in health care facilities. The purpose of this study was to study how the implementation of the use of medical records for patients. This type of research is descriptive which addresses the systematic problem and the appropriate characteristics of objects and subjects. When this study was conducted in July at the Medan Indonesian Workers General Hospital (RSU IPI) in 2018. The population in this study was 440 medical record documents. In conducting research, researchers took 81 samples of medical records. Based on the results of research conducted at the IPI General Hospital, the implementation of the use value of medical records has been carried out well, seen from the availability of incoming and outgoing assessments, proceeding, surgery sheets, accessing infants, action approval sheets, consent sheets on each patient's return documents, medical care care. However, in applying medical records, medical record officers have not applied the use value of medical records properly. Conclusion the reclamation of the value of the medical record has been better in the reclamation of the medical record is better with the approval in accordance with Minister of Health Regulation 269 of 2008 About the Medical Record requires the implementation of the value of the medical record and the filling of the medical record better.


2019 ◽  
Vol 3 (2(Jul-Des)) ◽  
pp. 130
Author(s):  
Sayati Mandia

Klinik merupakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar  atau spesialistik, dan diselenggarakan oleh satu atau lebih tenaga kesehatan  dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Setiap klinik wajib menyelenggarakan rekam medis. Salah satu penyelenggaran rekam medis adalah sistem penyimpanan berkas rekam medis. Sistem penyimpanan ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat mempermudah berkas rekam medis yang akan disimpan dalam rak penyimpanan, mempercepat ditemukan kembali atau pengambilan berkas rekam medis yang disimpan dalam rak penyimpanan, mudah pengembaliannya, dan melindungi berkas rekam medis dari bahaya pencurian, bahaya kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara memberi sosialisasi kepada petugas rekam medis mengenai penyimpanan berkas rekam medis. Pengabdian ini membahas mengenai sistem penyimpanan yang dilaksanakan di klinik As salam kota padang. Hasil pengabdian ini berupa penambahan wawasan mengenai sistem penyimpanan rekam medis pasien. Kata kunci: Sistem Penyimpanan, Rekam medis, Klinik ABSTRACT Clinic is a health service that organizes and provides basic or specialist medical services, and is organized by one or more health workers and is led by a medical person. Each clinic is required to hold a medical record. One of the organization of medical records is a medical record filling system. Filling is very important because it can facilitate the medical record file to be stored in a storage rack, speed up rediscovering or retrieving medical record files stored in a storage rack, easy return, and protect medical record files from the danger of theft, physical damage, chemistry and biology. The community engagement is done by giving socialization to medical records officer regarding the filling of medical record files. This engagement discusses that filling system implemented in Clinis As salam. The results is increasing knowledge about medical record filling system.Keywords: Storage system, Medical record, Clinic


Author(s):  
Nurhayati Nurhayati ◽  
Hadi Siswoyo ◽  
Lucie Widowati ◽  
Ondri Dwi Sampurno ◽  
Delima Delima ◽  
...  

Abstrak Saat ini pelayanan kesehatan tradisional semakin berkembang maju. Griya sehat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (fasyankestrad) komplementer. Di Indonesia, saat ini banyak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan tradisional griya sehat, namun tidak semua griya sehat yang ada di masyarakat sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional griya sehat yang ada di Indonesia. Disain penelitian ini adalah potong lintang. Sampel penelitian ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan tradisional griya sehat yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap 21 griya sehat yang dikunjungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut kepemilikan griya sehat terdapat 7 milik pemerintah dan 14 milik swasta. Menurut perizinan, terdiri dari 3 UPT pusat, 4 UPT daerah, 10 rekomendasi dinas kesehatan, dan 4 griya sehat belum memiliki perizinan. Ada beberapa jenis pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan di setiap griya sehat, terdiri dari 16 herbal, 15 akupunktur, 15 akupresur/pijat, 16 lainnya seperti spa, bekam, totok, fisioterapi. Tenaga yang melakukan pelayanan terdiri dari 16 tenaga kesehatan, 11 tenaga kesehatan tradisional. Pengelola dan penanggung jawab pelayanan fasyankestrad terdiri dari 4 tenaga kesehatan tradisional dan 17 tenaga kesehatan dan lainnya. Pendekatan pelayanan terdiri dari 14 promotif, 18 preventif, 21 kuratif, 16 rehabilitatif, dan 2 paliatif. Penyelenggaraan fasyankestrad komplementer griya sehat masih harus dilengkapi, khususnya terkait perizinan, standar sarana prasarana, standar operasional pelayanan, sistem pelaporan dan pengawasan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Perlu dilakukan sosialisasi ketentuan standar fasilitas griya sehat kepada penyelenggara sesuai pedoman kementrian kesehatan, termasuk tentang kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan tradisional. Kata kunci: pelayanan kesehatan, tradisional, griya sehat Abstract In recent years, traditional health services are growing forward. Griya Sehat is a complementary traditional health service facility. In Indonesia, there are many traditional health care facilities as griya sehat, but not all are in accordance with the requirements set by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to describe the implementation of traditional health care facilities as griya sehat in Indonesia. The design of this study is cross-sectional. The sample of this study is a traditional health care facility that meets inclusion and exclusion criteria. The quantitative data was collected through interviews and observation of the infrastructure in 21 visited griya sehat. The results showed that according to ownership there were 7 government-owned and 14 private (individual)-owned. The license was 3 from the central government, 4 from the district government, 10 from the health office, and 4 did not have a license. There are several types of traditional health services provided in griya sehat, consisting of 16 herbs, 15 acupuncture, 15 acupressure/massage, 16 others such as spa, cupping, full-blooded, physiotherapy. The managers and the people in charge were 4 traditional health workers, and 17 were other health workers. The service approach consists of 14 promotive, 18 preventive, 21 curative, 16 rehabilitative, and 2 palliatives. The implementation of a complementary traditional health service facility must still be completed, particularly in relation to the license, infrastructure facilities, standard operating procedures, reporting systems, and supervision by district/city health office. It is necessary to socialize the provisions on the standard for griya sehat facilities to the providers in accordance with the ministry of health guidelines, including the need for education and training for traditional health workers. Keywords: health service, traditional, griya sehat


2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-5
Author(s):  
Adrian Martin Hutauruk

Interactions between health care providers and recipients or patients are closely related and can be sustainable. Medical records are very useful to assess the health status of a patient in a hospital, a clear and complete medical record will improve the quality of services and achieve optimal public health. Information about identity, diagnosis, disease history, examination history and medical history of the patient must be kept confidential by doctors, dentists, certain health personnel, management officers and leaders of health care facilities. Goals: The purpose of this study was to determine students' knowledge about the confidentiality of medical records at Santa Elisabeth Hospital, Medan. Method: This study was a descriptive observational study. The study population was students who were served at Santa Elisabeth Medan Hospital. The study sample consisted of 30 students who would in service first time in Santa Elisabeth Hospital in Medan. In this study a questionnaire was used to determine students' knowledge about the confidentiality of medical records. Data is presented descriptively to see frequency distribution. Data obtained through questionnaires filled in by samples. Results: The results showed that 66.67% of students had enough knowledge about the confidentiality of medical records. Medical record data can only be accessed by patients or families of patients responsible for patients. Conclusion: Some students have enough knowledge about the confidentiality of medical records. Students should be reminded of the confidentiality of medical records before they are served in the hospital.


2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
Author(s):  
Gede Wirabuana Putra ◽  
Pujiyanto Pujiyanto

AbstrakProgram Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Gini Ratio) dengan salah satu indicator yang diakomodir adalah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2018 masih ada 16 % persalinan tidak menggunakan fasilitas kesehatan. Salah satu Komponen kesehatan yang diwajibkan sebagai Keluarga Penerima manfaat (KPM) PKH adalah ibu hamil wajib bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh PKH terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk bersalin di Indonesia. Metode penelitian ini adalah quasi-eksperimental degan desain cross sectional yang menggunakan data Susenas tahun 2018 dengan jumlah sampel 28.785 ibu berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir pada periode dua tahun sebelum survei dilaksanakan dan status ekonomi yang berada pada desil 1- 3. Analisis menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) dengan model Logit untuk melihat nilai OR. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa PKH meningkatkan pemanfaatan bersalin di fasilitas kesehatan. Penerima PKH memiliki peluang 1,23 kali lebih tinggi dibandingkan dengan non-penerima PKH, setelah dilakukan kontrol pada variabel lainnya. Implementasi PKH memiliki manfaat yang cukup baik, beserta faktor pendukung dominan lainnya yaitu wilayah tempat tinggal, pendidikan, alat koumnikasi, sarana transportasi dan JKN-PBI dalam rangka membantu masyarakat terutama penduduk miskin dan rentan untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk bersalin.Abstract Program Keluarga Harapan (PKH) aims to improve the standard of living of the people as measured through the Human Development Index (IPM) and the level of inequality in expenditure of the Indonesian population (Gini Ratio) by accommodating the utilization of health services as one of the indicator. In 2018 there are still 16% of deliveries that were not performed by trained health workers at healthcare facilities. One health component that is required as a PKH Beneficiary Family (KPM) is that pregnant women are required to deliver in a health care facility. The purpose of this study is to look at the effect of PKH on the use of health facilities for childbirth in Indonesia.The Methods that used in this study is a quasi-experimental with cross sectional design using Susenas data in 2018 with a total sample of 28,785 mothers aged 15-49 years who had given birth to live births in the period of two years before the survey and economic status in deciles 1-3. The analysis uses the Propensity Score Matching (PSM) method with the Logit model that looks at the OR value. The Results is PKH increased maternity utilization in health facilities. PKH recipients have a 1.23 times higher chance than non-PKH recipients, after controlling for other variables. PKH implementation has quite good benefits, along with other dominant supporting factors, namely the area of residence, education, communication tools, transportation facilities and JKN-PBI in order to help the community, especially the poor and vulnerable, to utilize health care facilities for delivery.


1997 ◽  
Vol 27 (2) ◽  
pp. 359-379 ◽  
Author(s):  
Steven Russell ◽  
Lucy Gilson

An international survey of health service user fee and exemption policies in 26 low- and middle-income countries assessed whether user fee policies were supported by measures that protect the poor. In particular, it explored whether governments were introducing a package of supportive measures to promote service improvements that benefit disadvantaged groups and tackle differential ability to pay through an effective series of exemptions. The results show that many countries lack policies that promote access for disadvantaged groups within user fee systems and quality improvements such as revenue retention at the health care facility and expenditure guidelines for local managers. More significant policy failures were identified for exemptions: 27 percent of countries had no policy to exempt the poor; in contrast, health workers were exempted in 50 percent of countries. Even when an official policy to exempt the poor existed, there were numerous informational, administrative, economic, and political constraints to effective implementation of these exemptions. The authors argue that user fee policy should be developed more cautiously and in a more informed environment. Fees are likely to exacerbate existing inequities in health care financing unless exemptions policy can effectively reach those unable to pay.


2020 ◽  
Vol 11 (SPL1) ◽  
pp. 380-384
Author(s):  
Priyanka Paul Madhu ◽  
Yojana Patil ◽  
Aishwarya Rajesh Shinde ◽  
Sangeeta Kumar ◽  
Pratik Phansopkar

disease in 2019, also called COVID-19, which has been widely spread worldwide had given rise to a pandemic situation. The public health emergency of international concern declared the agent as the (SARS-CoV-2) the severe acute respiratory syndrome and the World Health Organization had activated significant surveillance to prevent the spread of this infection across the world. Taking into the account about the rigorousness of COVID-19, and in the spark of the enormous dedication of several dental associations, it is essential to be enlightened with the recommendations to supervise dental patients and prevent any of education to the dental graduates due to institutional closure. One of the approaching expertise that combines technology, communications and health care facilities are to refine patient care, it’s at the cutting edge of the present technological switch in medicine and applied sciences. Dentistry has been improved by cloud technology which has refined and implemented various methods to upgrade electronic health record system, educational projects, social network and patient communication. Technology has immensely saved the world. Economically and has created an institutional task force to uplift the health care service during the COVID 19 pandemic crisis. Hence, the pandemic has struck an awakening of the practice of informatics in a health care facility which should be implemented and updated at the highest priority.


2018 ◽  
Author(s):  
Tanjir Rashid Soron

UNSTRUCTURED Though health and shelter are two basic human rights, millions of refugees around the world are deprived of these basic needs. Moreover, the mental health need is one of least priority issues for the refugees. Bangladesh a developing country in the Southeast Asia where the health system is fragile and the sudden influx of thousands of Rohingya put the system in a more critical situation. It is beyond the capacity of the country to provide the minimum mental health care using existing resource. However, the refuges need immediate and extensive mental health care as the trauma, torture and being uprooted from homeland makes them vulnerable for various mental. Telepsychiatry (using technology for mental health service) opened a new window to provide mental health service for them. Mobile phone opened several options to reach to the refugees, screen them with mobile apps, connect them with self-help apps and system, track their symptoms, provide distance intervention and train the frontline health workers about the primary psychological supports. The social networking sites give the opportunity to connect the refugees with experts, create peer support group and provide interventions. Bangladesh can explore and can use the telepsychiatry to provide mental health service to the rohingya people.


Author(s):  
Elena Grossman ◽  
Michelle Hathaway ◽  
Amber Khan ◽  
Apostolis Sambanis ◽  
Samuel Dorevitch

Abstract Objectives: Little is known about how flood risk of health-care facilities (HCFs) is evaluated by emergency preparedness professionals and HCFs administrators. This study assessed knowledge of emergency preparedness and HCF management professionals regarding locations of floodplains in relation to HCFs. A Web-based interactive map of floodplains and HCF was developed and users of the map were asked to evaluate it. Methods: An online survey was completed by administrators of HCFs and public health emergency preparedness professionals in Illinois, before and after an interactive online map of floodplains and HCFs was provided. Results: Forty Illinois HCFs located in floodplains were identified, including 12 long-term care facilities. Preparedness professionals have limited knowledge of whether local HCFs were in floodplains, and few reported availability of geographic information system (GIS) resources at baseline. Respondents intended to use the interactive map for planning and stakeholder communications. Conclusions: Given that HCFs are located in floodplains, this first assessment of using interactive maps of floodplains and HCFs may promote a shift to reliable data sources of floodplain locations in relation to HCFs. Similar approaches may be useful in other settings.


2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
Author(s):  
Sonja Klingberg ◽  
Esther M. F. van Sluijs ◽  
Stephanie T. Jong ◽  
Catherine E. Draper

Abstract Background Nurturing care interventions have the potential to promote health and development in early childhood. Amagugu Asakhula was designed to promote developmentally important dietary and movement behaviours among children of preschool age (3–5 years) in South Africa. An initial formative study in Cape Town found the intervention to be feasible and acceptable when delivered by community health workers (CHWs) linked to a community-based organisation. This study evaluated the delivery of the Amagugu Asakhula intervention by CHWs linked to a public sector primary health care facility in Soweto, as this mode of delivery could have more potential for sustainability and scalability. Methods A qualitative design was utilised to assess feasibility, acceptability, adoption, appropriateness, implementation, fidelity and context. CHWs (n = 14) delivered the intervention to caregivers (n = 23) of preschool-age children in Soweto over 6 weeks. Following the completion of the intervention, focus group discussions were held with CHWs and caregivers. Further data were obtained through observations, study records and key informant interviews (n = 5). Data were analysed using deductive thematic analysis guided by a process evaluation framework. Results The delivery of the Amagugu Asakhula intervention through CHWs linked to a primary health care facility in Soweto was not found to be feasible due to contextual challenges such as late payment of salaries influencing CHW performance and willingness to deliver the intervention. CHWs expressed dissatisfaction with their general working conditions and were thus reluctant to take on new tasks. Despite barriers to successful delivery, the intervention was well received by both CHWs and caregivers and was considered a good fit with the CHWs’ scope of work. Conclusions Based on these findings, delivery of the Amagugu Asakhula intervention is not recommended through public sector CHWs in South Africa. This feasibility study informs the optimisation of implementation and supports further testing of the intervention’s effectiveness when delivered by CHWs linked to community-based organisations. The present study further demonstrates how implementation challenges can be identified through qualitative feasibility studies and subsequently addressed prior to large-scale trials, avoiding the wasting of research and resources.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document