The existence of village secretaries from civil servants is expected to make the village government management more effective, especially in the service to the community. However, as mentioned above, expectations in other perspectives need to be tested in the field. The village perspective as a community unit which is having an original autonomy based on its origin and custom, the presence of village secretaries from civil servant is certainly subjects to the norms of personnel in carrying out their duties and responsibilities. In the northern Banggai in Luwuk district, the village secretaries from civil servants are very helpful and have the ability to administer the public service administration and governance. But in the preparation of the annual work program and the village budgets, every year the village secretary is not optimal in carrying out their duties. The labor relation and the village secretary relationship with other tools in other villages in assisting the village head in order to strengthen the village autonomy and in order to improve the public services and in the development of village has proceeded well.BIBLIOGRAPHY Wirassih, Esmi (2005) Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandanu Utama. Somad, Kemas A. (2012) "Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan Desa Yang Demokratis, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 41 (4). Karlina, Nina (2014) "Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Cirebon" Jurnal Sosiohumanioar, 16 (2). Simamora, Jenpatar (2014) “Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, 14 (3)Djanggih, Hardianto dan Kamri Ahmad, (2017) Effectiveness of Indonesian National Police Function Police on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2017, Jurnal Dinamika Hukum, 17 (2)Astuti, Dwi (2014) "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bumiayu Pati" Jurnal Democratia, 2 (1) Hartini, Sri dan Abdul, A.N, (2008) "Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Di Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Kebijakan Pengisian Jabatan Sekretaris Desa", Jurnal Dinamika Hukum, 8 (1). Ridha, M. Farid dan Sujianto, (2013) "Kabijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS" Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah. 11 (1). Sources of Legislation Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.