Analysis on the Effect of Carrying out Village Planning — Case Study of HangMin Village

2013 ◽  
Vol 838-841 ◽  
pp. 2977-2980
Author(s):  
Yang Fei Huang
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Residential Area ◽  
Small Scale ◽  
Rural Planning ◽  
Rural Settlements ◽  
The Public ◽  
Implementation Effect ◽  
Industry Planning ◽  
The Village

Urban and Rural Planning Act" requests all of the village should compile planning. An unprecedented number of village planning have been formulated and come into practice in China. How is the implementation effect? This paper takes HangMin village of Xiaoshan district in Hangzhou as a case, firstly analyzes main problems of the village: Industry scattered is difficult to form scale effect; Distribution of rural settlements is scattered and small scale; The infrastructure of village is aging and not matching; The public service facilities are not perfect. Then the paper analyzes the village planning effect from the following aspects: economic development and industry planning, planning of residential area, infrastructure supporting, the distribution of public service facilities. And then put forward some considerations: Planning content indiscriminately imitated urban planning, and the results are not reasonable; Farmers' participation is not high, and the farmers' willingness is reflected inadequate.

scholarly journals The Existence Of The Village Secretary From Civil Servants In The Administration Of The Village Government (The Study in Sub-district of North Luwuk in Banggai District)

2017 ◽  
Author(s):  
vrijspraak ◽  
Hardianto Djanggih ◽  
Aan Aswari ◽  
Muh. Barid Nizarudin Wajdi
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Labor Relation ◽  
Civil Servants ◽  
The Public ◽  
Work Program ◽  
Police Investigation ◽  
Village Government ◽  
National Police ◽  
The Village

The existence of village secretaries from civil servants is expected to make the village government management more effective, especially in the service to the community. However, as mentioned above, expectations in other perspectives need to be tested in the field. The village perspective as a community unit which is having an original autonomy based on its origin and custom, the presence of village secretaries from civil servant is certainly subjects to the norms of personnel in carrying out their duties and responsibilities. In the northern Banggai in Luwuk district, the village secretaries from civil servants are very helpful and have the ability to administer the public service administration and governance. But in the preparation of the annual work program and the village budgets, every year the village secretary is not optimal in carrying out their duties. The labor relation and the village secretary relationship with other tools in other villages in assisting the village head in order to strengthen the village autonomy and in order to improve the public services and in the development of village has proceeded well.BIBLIOGRAPHY Wirassih, Esmi (2005) Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandanu Utama. Somad, Kemas A. (2012) "Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan Desa Yang Demokratis, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 41 (4). Karlina, Nina (2014) "Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Cirebon" Jurnal Sosiohumanioar, 16 (2). Simamora, Jenpatar (2014) “Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, 14 (3)Djanggih, Hardianto dan Kamri Ahmad, (2017) Effectiveness of Indonesian National Police Function Police on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2017, Jurnal Dinamika Hukum, 17 (2)Astuti, Dwi (2014) "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bumiayu Pati" Jurnal Democratia, 2 (1) Hartini, Sri dan Abdul, A.N, (2008) "Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Di Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Kebijakan Pengisian Jabatan Sekretaris Desa", Jurnal Dinamika Hukum, 8 (1). Ridha, M. Farid dan Sujianto, (2013) "Kabijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS" Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah. 11 (1). Sources of Legislation Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

scholarly journals Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online)

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 115
Author(s):  
Krishno Hadi ◽  
Listiana Asworo ◽  
Iradhad Taqwa
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Service System ◽  
Logical Consequence ◽  
Open Government ◽  
Bottom Up ◽  
The Public ◽  
Depth Interview ◽  
The Government ◽  
The Village

This article highlights the importance of a dialogic relationship between government and society in the effort to build more participatory service system innovations. The idea of dialogic innovation itself arises as a logical consequence of the open government system, which replaces outdated service practices. This new idea emphasizes accountability, transparency and participation from the community as the spirit of the public service system. Thus, public service innovation is produced by absorbing bottom-up innovation. This research uses a qualitative approach with a case study model. Data collected through observation, depth interviews and documentation. The results of this study indicate that the Malang Online Service System (SINGO) implemented in the village of Sawojajar, Malang is evidence of the success of dialogic innovation between the community and the government. The android application-based public service system was conceived and created by the Sawojajar community itself, supported by the local government. SINGO’s innovations have succeeded in becoming champions and pioneers for other villages. This shows that dialogical and participatory public services have succeeded in changing the old pathological bureaucratic paradigm into emancipation. Artikel ini menyoroti pentingnya relasi dialogis antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya membangun inovasi sistem layanan yang lebih partisipatif. Gagasan inovasi dialogis sendiri muncul sebagai konsekuensi logis dari sistem open government, yang menggantikan praktik pelayanan yang telah usang. Ide baru ini menitikberatkan pada akuntabilitas, transparansi serta partisipasi dari masyarakat sebagai ruh dari sistem pelayanan publik. Sehingga, inovasi pelayanan publik dihasilkan dengan cara menyerap aspirasi dari bawah (bottom-up innovation). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, depth interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem Pelayanan Malang Online (SINGO) yang diterapkan di kelurahan Sawojajar, Malang merupakan bukti dari keberhasilan inovasi dialogis antara masyarakat dengan pemerintah. Sistem pelayanan publik berbasis aplikasi android digagas dan diciptakan oleh masyarakat Sawojajar sendiri, didukung oleh pemerintah setempat. Inovasi SINGO sendiri berhasil menjadi juara sekaligus pionir bagi kelurahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dialogis dan partisipatif berhasil mengubah paradigma birokrasi lama yang patologis menjadi emansipatif.

scholarly journals EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN: Studi Kasus di Kota Banda Aceh

2016 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 61 ◽  
Author(s):  
Yayan Hikmayani ◽  
Riesti Triyanti
Keyword(s):  
Poverty Reduction ◽  
Business Development ◽  
Community Empowerment ◽  
National Program ◽  
Public Response ◽  
The Public ◽  
Cash Assistance ◽  
The Village ◽  
Banda Aceh

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan pada sektor perikanan diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha mina pedesaan. Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak memperhitungkan keberlanjutan program sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menanggulangi kasus kemiskinan pada kelompok masyarakat tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Banda Aceh, mengetahui respon masyarakat terhadap Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP), dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan desk study. Pengambilan sampel ditentukan secara purposive dengan responden anggota kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR) penerima program. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUMP P2HP di setiap tahapannya secara normatif memang telah terlaksana dan terdapat kesesuaian antara ketentuan pedoman program dengan pelaksanaannya di masyarakat. Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya sebagai sebuah program pemberdayaan, secara substansi masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Hal ini didukung dengan analisis mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik itu mengenai keberlanjutan program, keterlibatan dalam program, manfaat program, dan konflik selama pelaksanaan program. Faktor-faktor dominan yang dapat menghambat pelaksanaan program ini secara keseluruhan perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. Faktor yang menjadi penghambat dan penunjang keberhasilan program yaitu kesesuaian lokasi, pemberian peralatan yang menunjang produksi, dan ketepatan calon penerima bantuan. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di masa depan yaitu (1) Penyederhanaan dalam prosedural kegiatan program, (2) Ketepatan pemilihan calon penerima, (3) Pelatihan dan pendampingan kepada para calon penerima maupun penerima bantuan, dan (4) Evaluasi terhadap program bantuan untuk pengembangan usaha dan kemandirian penerima bantuan secara berkelanjutan. (Implementation of The National Program for Marine and Fisheries Community Empowerment in The Fisheries Processing Business : A Case Study in Banda Aceh City)Fish business development in the village level is considered as the natural program for marine and fisheries community empowerment. Poverty reduction programs through marine and fisheries community empowerment are does not effective and take into account the sustainability of the program so that poverty can not be reduced even increasing. National program of marine and fisheries in the fish processing business are considered one of the MMAF program intended to eliminate poverty in a certain society. The aims of this study was to analyze implementation of PUMP P2HP, particularly in Banda Aceh City, identify the public response to the PUMP P2HP, and identify factors that affect the implementation of the program. This research used a qualitative approach and data collection through interview, observation and desk study. Sample was determined using purposive sampling with respondents “kelompok pengolah dan pemasar” (POKLAHSAR) members participating in the program. The method of data analysis was carried out descriptively. Results show that the implementation of PUMP P2HP in each stage have indeed been implemented as in the guidelines on the implementation of programs in the community. However, in terms of its implementation as a policy of empowerment, it is still far from the expected goals. This is supported by an analysis of the public response to the implementation of the program, in relation to the sustainability of program, the participation in program, the benefits of program, and conflict occurred during implementation of the program. The dominant factors that can support and prevent the implementation of the program as a whole, that the implementation procedures should be be changed and improved. Inhibitory and supporting factor for success of the program were namely the suitability of the location, provision of equipment to support the production, and the accuracy of the prospective beneficiaries. Policy recommendations to improve implementation of the programs of direct cash assistance (BLT) in the future were identified as follows: (1) simplification of the program process, (2) accuracy in selecting candidates (3) training and assistance to the recipients and beneficiaries, and (4) evaluation of the programs for business development and self-reliance of beneficiaries sustainable manner.

scholarly journals Study on the Difficulties of Building a Service-oriented Government——A Case Study on the Satisfaction of Public Service Quality of Guizhou Province in 2019

2021 ◽  
Vol 235 ◽  
pp. 02031
Author(s):  
Siyue Liu
Keyword(s):  
Service Quality ◽  
Public Service ◽  
Guizhou Province ◽  
The Public ◽  
Key Points ◽  
Steady Improvement ◽  
Service Oriented ◽  
Speed Up

This paper explores the difficulties of building a service-oriented government by taking the evaluation results of public service satisfaction of Guizhou province in 2019 as an example. This paper finds that building a service-oriented government is the process of improving the quality of public service in an all-round way. With the steady improvement of the public service quality in China, the public’s expectation of the public service quality has been improved by changing from the original “yes or no” to the current “good or not”. In order to speed up the construction of service-oriented government, government departments should pay attention to the change of public demand and take the comfort, richness and transparency of public service as the key points of quality improvement.

scholarly journals Politicization as a Factor of Shaping News in the Public Service Media : A Case Study on Public Television in Poland

2021 ◽  
Vol 72 (4) ◽  
pp. 29-51
Author(s):  
Agnieszka Węglińska ◽  
◽  
Łukasz Szurmiński ◽  
Maria Wąsicka-Sroczyńska ◽  
◽  
...  
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Public Television ◽  
The Public

scholarly journals Identifikasi Pemanfaatan Obat Herbal Pada Ibu Nifas

2021 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 59-65
Author(s):  
Citra Hadi Kurniati ◽  
Atika Nur Azizah
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Herbal Medicine ◽  
Herbal Remedy ◽  
The Public ◽  
Sick People ◽  
Herbal Plants ◽  
Postpartum Mothers ◽  
The Village ◽  
Village Midwife

Background:  Herbal medicine is a drug derived from a mixture of natural ingredients in the form of herbs in the desired formulation. The use of herbal medicine has now grown rapidly with the use of ingredients from nature. The use of this herbal remedy is used not only for sick people, but for health recovery for example in postpartum mothers. Beliefs are hereditary so that there are still many who use traditional ingredients in their treatment and in the treatment of postpartum. Purpose:  Knowing the utilization of herbal medicine in mothers nifas in the working area of Puskesmas Cilongok 2 Banyumas Regency. Method:  Qualitative research with case study design. The subjects of the study were Nifas'mother, her husband and the village midwife. Data analysis in this qualitative research uses thematic content analysis. Results:  Types of herbal plants used in mother nifas are turmeric, tamarind, and katuk. Conclusion:  Herbal medicine is utilized by the public because the belief factor is traditionally and hereditary obtained by growing their own herbal plants. Types of herbal plants that are used are turmeric, tamarind, and katuk

Status of EDRMS implementation in the public sector in Namibia and Zimbabwe

2018 ◽  
Vol 28 (3) ◽  
pp. 252-264 ◽  
Author(s):  
Cathrine Tambudzai Nengomasha ◽  
Alfred Chikomba
Keyword(s):  
Best Practices ◽  
Public Service ◽  
Design Methodology ◽  
Records Management ◽  
Content Type ◽  
Face To Face ◽  
The Public ◽  
Units Of Analysis ◽  
Study Population

Purpose The purpose of this study was to investigate the adoption and use of electronic document and records management system (EDRMS) in the public service in Namibia and Zimbabwe with the aim of establishing barriers and enablers, and best practices which each country could adopt from the other. Design/methodology/approach This multi-case study was informed by an interpretivist paradigm. Qualitative in nature, the study applied face-to-face interviews as the data collection method, supplemented by documents analysis. The study population was Namibia and Zimbabwe’s public sectors with units of analysis, being the governments’ ministries, offices and agencies which have implemented EDRMS. Findings The paper provides the state of EDRMS implementation in Namibia and Zimbabwe. It establishes how the two countries have implemented EDRMS and factors that have contributed to the success/failure of the implementation in both countries. Originality/value The paper is a response to the need for further research studies on the implementation of EDRMS in various countries.

scholarly journals Identification and Evaluation of Landscape as a Precondition for Planning Revitalization and Development of Mediterranean Rural Settlements—Case Study: Mrkovi Village, Bay of Kotor, Montenegro

2019 ◽  
Vol 11 (7) ◽  
pp. 2039 ◽  
Author(s):  
Željka Čurović ◽  
Milić Čurović ◽  
Velibor Spalević ◽  
Milorad Janic ◽  
Paul Sestras ◽  
...  
Keyword(s):  
Rural Settlements ◽  
Natural Landscape ◽  
Cultural Pattern ◽  
Landscape Value ◽  
Responsible Attitude ◽  
Landscape Types ◽  
The Village ◽  
The Relationship ◽  
Construction Zones

This paper presents a case study of the village of Mrkovi in the Bay of Kotor, Montenegro, showing the importance of landscape identification and assessment in planning the revitalization and development of Mediterranean rural settlements. The research revealed the methods of identification and evaluation of different landscape types. Moreover, it showed how such an approach could considerably contribute to the preservation of the space’s identity and quality by taking into account the existing characteristics of the space or the relationship between cultural and natural heritage. The identification of the landscape types was followed by the evaluation of individual elements and assessment of vulnerability in relation to the space’s natural, cultural, and visual quality. The first step in the process of preserving the elements that contribute to the landscape’s identity was the spatial identification of the cultural pattern of traditional terraces with drystone walls. The results of analysis indicate a high risk of degradation of the basic landscape value. The effects of future interventions in the space, especially the planned construction of a tourist resort, can be mitigated if they comply with the guidelines related to the rational use of the space and delimitation of the construction zones. This paper points out the importance of a responsible attitude and planned approach regarding the cultural and natural landscape of Mediterranean rural settlements.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document