scholarly journals The Optimization of the Number of Halal Auditor to Improve Halal Product Assurance in Indonesia (The Perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee)

2021 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 563-574
Author(s):  
Farid Wajdi ◽  
Cynthia Hadita
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Code Of Ethics ◽  
Brunei Darussalam ◽  
Adequate Quantity ◽  
The Republic ◽  
Optimal Implementation

The lack of quantity of halal auditors has implications for the less than optimal implementation of halal product guarantee in Indonesia, so it is necessary to compare with Brunei Darussalam in standardizing halal auditors. The research method used in this research is normative juridical. The results of the study indicate that halal auditors still need to optimize the quantity of halal auditors so that they are more optimal in halal and there will be an increase in halal product guarantee in Indonesia. Comparative with Brunei Darussalam, apart from an adequate quantity of halal auditors, there is also a code of ethics for trainee auditors (halal auditors), Indonesia needs to optimize the number of halal auditors and also have a code of ethics for halal auditors. So the results are more optimal and in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 on Halal Product Guarantee.

scholarly journals PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012)

2019 ◽  
Vol 34 (2) ◽  
Author(s):  
Sabungan Sibarani
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
State Government ◽  
Research Method ◽  
Code Of Ethics ◽  
Court Decision ◽  
Main Trial ◽  
The Republic ◽  
Analysis Error

AbstractThe number of cases of wrongful catches of late shows police negligence in performing their duties. For example in the case of Hasan Basri. The purpose of this research is to know the function of the Police in law enforcement in Indonesia, to know the accountability of Police investigators and the victim's legal efforts in the case of wrongful catch or error in persona. The research method used in this research is the normative juridical approach  The function of the Police in law enforcement in Indonesia is one of the functions of state government  The accountability of Police investigators refers to the provisions Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the code of ethics of the police. The legal efforts that need to be done by the victim who experienced the wrong of catching them is pre-trial, if the case has not been entered the main trial of the case. If the case has reached the principal trial of the case, the victim may claim damages and rehabilitation .Keywords: Law Analysis, Error in Persona, Court Decision. AbstrakBanyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dalam kasus Hasan Basri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik Kepolisian dan upaya hukum korban dalam kasus salah tangkap atau salah orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Akuntabilitas penyidik Kepolisian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam menangkapnya adalah pra-persidangan, jika kasusnya belum masuk persidangan utama kasus tersebut. Jika kasus tersebut telah mencapai persidangan utama dari kasus tersebut, korban dapat mengklaim ganti rugi dan rehabilitasi.Kata kunci: Analisis Hukum, Kesalahan Tangkap, Putusan Pengadilan.

Implementation of the Child Identity Card Policy in Bandung Regency

2019 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
Author(s):  
Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Policy Implementation ◽  
Research Method ◽  
The Public ◽  
Implementation Model ◽  
Edward Iii ◽  
Identity Card ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Republic ◽  
Identity Cards

Previously, Indonesia only issued Identity Cards for citizens who had reached the age of 17 years. However, after the presence of a new policy from the Interior Ministry of the Republic of Indonesia contained in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 concerning Child Identity Cards, now Indonesian citizens who are less than 17 years old can have an identity card in the form of a Child Identity Card. The main problem in this research are the limitations of blanks and need additional personnel to improve services, especially in the context of issuing child Identity Cards. Besides, the realization of the issuance of child identity cards still far from the target and socialization to the public has not been conveyed in its entirety.. This study aims to examine how the implementation of Child Identity card in Bandung Regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. This research is presented by using a narrative that discusses the implementation of child identity card policies in Bandung Regency. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of the research shows that implementation of Child Identity card in Bandung Regency has run optimally.Keywords : Public Policy; Policy Implementation; Identity CardAfandi, Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.Vol. 6, Nomor 2Afrizal. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Universitas LampungAryanti. 2014. Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012). Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol. 1, Nomor 2, Halaman 2.Dwitamara. 2013. Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak. Jurnal Hukum. Vol.18, Nomor 2, Halaman 1.Edwards III. 1980. Implementing Publik Policy. Congresinal. Quartely pressErdani, Indarja, Harjanto. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal. Vol.6, Nomor 2, Halaman 2.  Hafrida. 2016. Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Ilmu Hukum, Ragam Jurnal. Vol. 7 Nomor 2, Halaman 1Monica, Noak, Winaya. 2015. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. Citizen charter journal. Vol.1 Nomor 2, Halaman 3.Muh. 2018. Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaMustafa, Syahbandir. 2016. Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2)Nugroho. 2009. Public Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta. GramediaPradika. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa YogyakartaRahmawati. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2017. Universitas Sultan Ageng TirtayasaRamdhani, Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol 11, Nomor 1, Halaman 10Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSubarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSudrajat. 2011. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13, Nomor 2, Halaman 1 Suryono. 2014. Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmu Ilmiah. Vol.6, Nomor 2, Halaman 98Tangkilisan. 2003.Implementasi kebijakan publik : transformasi pikiran George Edward. Yogyakarta. Lukman Offset dan yayasan pembaruan administrasi publik indonesia.Wahab.2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.Wardhani, Hasiolan, Minarsih. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. Journal of Management.Vol.2, Nomor 2Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayu MediaWinarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media PressindoWiranata. 2013.Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Hukum Unsrat  Vol.1, Nomor 3, Halaman 5. Peraturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

scholarly journals The Impact of Socially Responsible Reporting on Successful Corporate Operations

Organizacija ◽  
2013 ◽  
Vol 46 (2) ◽  
pp. 47-54 ◽  
Author(s):  
Anton Peršič ◽  
Mirko Markič
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Quantitative Research ◽  
Socially Responsible ◽  
The Real Estate ◽  
Construction Market ◽  
Responsible Conduct ◽  
The Republic ◽  
And Control ◽  
The Impact ◽  
A Company

The aim of our research was to study the impact and purpose of the reporting on socially responsible conduct on the success of corporate operations. The data and information were gathered with the quantitative research method, whereas the instrument for gathering them was a questionnaire that was distributed among 759 large and medium sized organisations from the field of market services in the Republic of Slovenia. We have established that activities aimed at socially responsible conduct are directly connected with the success of corporate operations, especially the revenue (p = 0.001), the profit of a company (p = 0.000), operational growth (p = 0.007) and operational economy (p = 0.002), and are typical for organizations with a larger number of employees (p = 0.032). In this regard, the real estate and construction market activities received the lowest scores. Research results provide theoretical as well as practical benefits for everyone dealing with the planning, implementation and control of sustainable development, as well as socially responsible conduct within the organization.

Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan

2017 ◽  
pp. 65-89
Author(s):  
Rocky Marciano Ambar ◽  
Budi Santoso ◽  
Hanif Nur Widhiyanti
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Code Of Ethics ◽  
Civil Law ◽  
Banking System ◽  
Civil Code ◽  
Bank Credit ◽  
Dominant Position ◽  
Legal Implications ◽  
Credit Agreement ◽  
The Right

Banks in credit agreements use more standard agreements, standard contracts in 2 (two) things, (1) There is an unbalanced position between banks and debtors, banks that have a more dominant position and debtors. (2) There is an understanding of the principle of freedom of contracting and without limits. The Bank has the freedom to seek the form and content of the agreement. Code of Ethics in agreement. The provisions of the Civil Code provide types of compensation for parties. Based on the background, then for problems the problem is written (1). Does the inclusion of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code on the banking system have collected the principles of balance and justice. (2) What are the legal implications of the exclusion clause. The research method is normative juridical research. The result of this research is the neglect of civil law and the principle of compensation is the principle of balance. The basic principle according to Rawls is that it is unfair or more people. in the sense of "freedom of results", in other words. is the nature of the debtor in a bank credit agreement. For the legal implications of the clause that excludes Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code concerning the right of the debtor to the debtor. Legal efforts in finding and resolving problems that cannot be made by a decision due to the imbalance of the parties in the agreement. For people who make changes, no party will be harmed.

scholarly journals Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing

Acta Comitas ◽  
2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 526
Author(s):  
Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra ◽  
I Made Dedy Priyanto
Keyword(s):  
Foreign Language ◽  
Research Method ◽  
Foreign Languages ◽  
The Republic ◽  
Made In

In Law on the Occupation of Notary Article 43, there are 2 (two) contradicting Paragraphs, namely Paragraph (1) and Paragraph (3). In Paragraph (1) it is stated that "deeds must be made in Indonesian", while in Paragraph (3) it states "if the parties wish, the deed can be drawn up in a foreign language". The disharmony of the 2 (two) rules could potentially reduce the perfection of the deed. As for the problems raised in this study regarding what is the notary's responsibility in making authentic deeds in foreign languages? and what is the urgency of using Indonesian in making authentic deeds? Then the objective of this research is to knowing the Notary's responsibility in making authentic deeds in foreign languages ??and to find out how much urgency the use of Indonesian is in making authentic deeds. This study is using a normative research method with statutory approach. Through this research it is known that the responsibility of notaries in making authentic deeds in foreign languages ??can be classified into administrative, civil and criminal responsibilities, then it is known that the urgency of using Indonesian in making deeds is very important because the regulation of the applicatian of Indonesian in the territory of the Indonesian state is clearly stated in Article 36 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

scholarly journals The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 61-78
Author(s):  
Agsel Awanisa ◽  
Yusdianto Yusdianto ◽  
Siti Khoiriah
Keyword(s):  
South Africa ◽  
South Korea ◽  
Judicial Review ◽  
Research Method ◽  
Comparative Approach ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Republic ◽  
Case Number

The purpose of this research is to determine the constitutional complaint mechanism based on comparisons in other countries, practices, and adaptation of constitutional complaints under the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Many cases with constitutional complaint substance have been submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia even though they don’t have this authority. This research uses a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. This research indicates that the constitutional complaint mechanism in Germany, South Korea, and South Africa has been well implemented. In practice, cases with constitutional complaint substance are filed to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia by changing the form by using the legal means of a judicial review, such as case number 16/PUU-VI/ 2008, case number 140/PUU-XIII/2015 and case number 102/PUU-VII/2009. Due to the consideration of the structure, substance, and culture of law, adaptation of constitutional complaint within the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia needs to be carried out by amending Law Number 24 of 2003 jo. Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.

scholarly journals Legal Certainty on The Implementation of Death Criminal Decisions that have Permanent Law Power in Indonesia(A Review of the Death Criminal Decision on Narcotics in 2014-2018)

2021 ◽  
Vol 07 (11) ◽  
Author(s):  
ALI JOHARDI WIROGIOTO ◽  
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Death Penalty ◽  
Research Method ◽  
First Principle ◽  
Legal Certainty ◽  
Positive Law ◽  
Religious Law ◽  
The Republic ◽  
International Conventions ◽  
Principle Of Legality

The principle of legal certainty applied to the principle of extra ordinary crime is contrary to the respect for humanity as the most fundamental human rights principle and the principle of legality is associated with positive law and international conventions. The results of this study are intended to seek or find arguments for the certainty of the execution of the death penalty for the community, family, convicts and the state, so that the research on death penalty decisions in narcotics cases that occurred from 2014 to 2018. This research method is included in normative juridical law research. The conclusion is, sentencing with the threat of the death penalty can still be applied in Indonesia in narcotics crime cases is appropriate. Therefore, the death penalty, of course, state law does not conflict with religious law/teachings, in other words, the death penalty does not conflict with the first precepts because the first principle of Pancasila is Belief in One God, which means based on the beliefs/religions of each person who in carrying out/believes His religion is also guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is contained in Article 28 E paragraph (1) and paragraph (2) and Article 29 paragraph (2).

scholarly journals PENGARUH POTENSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN KAPASITAS FISKAL DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 1249-1262
Author(s):  
LISNA LISNAWATI
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Bivariate Analysis ◽  
Fiscal Capacity ◽  
Descriptive Research ◽  
Local Taxes ◽  
Directorate General ◽  
Ministry Of Finance ◽  
The Republic ◽  
Financial Balance ◽  
Simple Regression

This study aims to analyze the effect of Regional Tax Potential on Regional Original Revenue and Fiscal Capacity in Districts / Cities in West Java in 2012 to 2016. The data used in this study was obtained from the Local Tax Target Report, Budget Realization Report and Fiscal Capacity Index (IKF ) from 2012 to 2016 issued by the Directorate General of Financial Balance (DGT) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The research method used in this study is a descriptive research method that uses a quantitative analysis approach. The purpose of this descriptive research is to make a description of the facts, nature, relationships, and influences between the phenomena investigated. The research instrument used is Simple Regression, which is one method of bivariate analysis. The results of the study and hypothesis testing showed that the Potential of Local Taxes had a significant effect on Regional Original Revenue and that the Potential of Regional Taxes did not significantly influence Fiscal Capacity.

scholarly journals PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN WARIS NO 31 MENURUT UUJN NO 2 TAHUN 2014

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1859
Author(s):  
Yoki Kurniawan ◽  
Hanafi Tanawijaya
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Research Method ◽  
Code Of Ethics ◽  
Supervisory Board ◽  
The State ◽  
The Public ◽  
The Law ◽  
Laws And Regulations

Notary is a position or ordinary we call as general officials appointed by the State and work to serve the public interest. Not only that, a notary also in carrying out its duties and authority must comply fully with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Each position certainly has an ethics in the profession which is called a code of ethics, as well as a notary who has a code of ethics in his profession. But out there masi no notaries who violate the code of ethics as mentioned in the law, In accordance with the title of the author of the adopted method of research used is the normative research method supported by interviews that are expected to help answer the problems of this study. The authors conducted interviews with the supervisory board, notaries, and legal experts. In this case the notary has been declared guilty by the Regional Supervisory Board (MPD) and will proceed the case to the level of sanction by the Regional Supervisory Board (MPW) and after receiving the sanction it will proceed to the next level of Central Assembly (MPP) to be sanctioned which has been granted by the level of the Regional Supervisory Board (MPW).

scholarly journals Perlindungan Hukum bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis pada Perusahaan Pemberi Kerja

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 158-162
Author(s):  
Robertus Berli Puryanto ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Ni Made Puspasutari Ujianti
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Dispute Settlement ◽  
Industrial Relations ◽  
Legal Protection ◽  
Economic Activities ◽  
Legal Research ◽  
Work Relations ◽  
Legal Remedies ◽  
The Law ◽  
The Republic

Labor is something that is needed by an employing company in carrying out its economic activities. This can be seen in the constitutional arrangements of the Republic of Indonesia in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of the working relationship between workers and the employing company, there are several rights and obligations that must be fulfilled between the two parties. Because there are provisions regarding work agreements that are differentiated based on the form of the agreement, each worker has different rights where these rights must be guaranteed by the company based on law. From this, the problems that will be examined are legal protection for workers with an unwritten work agreement at the employing company, as well as legal remedies that can be taken by workers with an unwritten agreement in the event of a violation of rights by the company. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining existing library materials. By examining problems by looking at existing regulations, and describing problems that occur in practice or in everyday life in society. From the research conducted, it was found that legal protection for workers with an unwritten work agreement at the employing company is regulated based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower where the basis is that the applicable work agreement is an indefinite work agreement so that the rights obtained under the provisions of the law. Then efforts that can be made if there is a violation of the law in work relations is based on Law Number 20 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement, namely in the form of Bipartite, Tripartite (Mediation, Consoliation and Arbitration) negotiations, as well as through Trials at the Industrial Relations Court.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document