The Covid-19 pandemic has had a broad impact, especially on the Indonesian economy. All aspects are affected, especially the declining local revenue (PAD). PAD is one of the elements that make up the APBD. In the midst of an economic crisis like today, there are still regional officials who actually experience a social crisis and are inhumane so that they misuse APBD funds. There are regional officials in Jember who receive funeral fees for residents who died due to covid-19, which is a form of legalized corruption. There is also a member of the Tangerang City DPRD who prepares a regional budget for official clothes at fantastic prices.By looking at the cases above, this article was created to analyze the handling of misuse of APBD and legal steps that can be used to handle cases of misuse of APBD by public officials during the covid-19 pandemic. This study uses normative legal research methods, supported by secondary data that includes three legal materials, namely laws and regulations related to the misuse of APBD by public officials as primary legal materials, secondary legal materials (consisting of articles, books, and so on), and tertiary legal material (in the form of a dictionary). This research is descriptive and conducted with a qualitative approach/paradigm. The data is processed and analyzed qualitatively and then narrated in writing. The handling of misuse of the APBD by public officials is handled in different ways, some are handled according to the law, some are referred to as mistakes in making the APBD draft. Ethically and according to the general principles of good governance, all forms of abuse do not meet the elements of good governance, even though in formal jurisprudence the policy concerned is categorized as legal. However, from the point of view of morality, this wisdom has lost its spirit.Re-actualization as a noble value needs to be carried out as stated in the preamble to the 1945 Constitution, local wisdom, religious teachings, decency and propriety. Public officials also need to build consensus and commitment to achieve equitable welfare and social justice for the people.On the other hand, the community also needs to be more critical and selective in choosing regional heads and representatives of the people and the community needs to supervise the public officials they have chosen. Pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang luas terutama pada sektor perekonomian negara Indonesia. Semua aspek terdampak terlebih pada pendapatan asli daerah (PAD) yang menurun. PAD merupakan salah satu unsur yang membentuk APBD. Di tengah krisis ekonom seperti sekarang ini masih ada pejabat daerah yang justru mengalami krisis sosial dan tidak berperikemanusiaan sehingga mereka menyalahgunakan dana APBD. Ada pejabat daerah di Jember yang menerima honor pemakaman warga yang meninggal karena Covid-19, dimana hal ini menjadi suatu bentuk pidana korupsi yang dilegalkan. Ada pula anggota DPRD kota Tangerang yang menyusun anggaran daerah untuk baju dinas dengan harga yang fantastis.Dengan melihat kasus di atas maka artikel ini dibuat untuk menganalisa penanganan penyalahgunaan APBD serta langkah-langkah hukum yang bisa digunakan untuk menangani kasus penyalahgunaan APBD oleh para pejabat publik saat pandemi Covid-19.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,dengan didukung data sekunder yang mencakup tiga bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan APBD oleh pejabat publik sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (yang terdiri atas artikel,buku, dan sebagainya), serta bahan hukum tertier (berupa kamus). Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan/paradigma kualitatif. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif lalu dinarasikan secara tertulis. Penanganan penyalahgunaan APBD oleh para pejabat publik ditangani dengan cara yang berbeda-beda, ada yang ditangani menurut hukum, ada pula yang disebut sebagai kekeliruan dalam pembuatan rancangan APBD. Secara etis dan menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik, segala bentuk penyalahgunaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan yang baik, walaupun secara yuris formal kebijakan yang bersangkutan dikategorikan sebagai sesuatu yang legal. Namun demikian dari sisi moralitas kebijaksanaan tersebut sudah kehilangan ruh nya. Reaktualisasi sebagai nilai luhur perlu untuk dilakukan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, kerifan lokal, ajaran agama, kesusilaan dan kepatutan. Pejabat publik juga perlu membangun konsensus dan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi masyarakatnya.Di lain pihak masyarakat pun perlu lebih kritis dan selektif dalam memilih kepala daerah dan wakil rakyat serta masyarakat perlu melakukan pengawasan pada para pejabat publik yang telah mereka pilih itu.
Assessment of Legislature-Executive Pattern of Relations in Nigeria’s Democratic Governance of the Fourth Republic: Prospects and Challenges