Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah

The Indonesian government has implemented government credit card since July 2019. This research provides importance and performance analysis of implementing government credit cards in ministries/agencies of Indonesia. This study collected empirical data from an online questionnaire which was distributed to alumni of the expenditure treasurer training organized by the Budget and Treasury Education and Training Center. The selected samples from 222 respondents, was processed using importance and performance analysis. The results of this empirical research shows the performance of KKP holders and the customer service of KKP issuing banks was still below expectations according to the perception of spending treasurers. KKP holders must be provided with intensive socialization on the use of KKP and customer complaint services at KKP issuing banks must be improved. Other results based on non implementing KKP treasurer perceptions, there are still some obstacles faced by ministries/agencies at the implementation of government credit cards. The results of this study cannot be generalized to the implementation of KKP in Indonesia, because of limited number of respondent samples. Abstrak Pemerintah Indonesia telah menerapkan metode pembayaran tagihan dari rekanan pemerintah menggunakan uang persediaan kartu kredit pemerintah mulai bulan Juli tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan dan kinerja atas penerapan kartu kredit pemerintah pada kementerian/lembaga. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner online yang disebar melalui media sosial whatsapp. Responden penelitian merupakan alumni pelatihan bendahara pengeluaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Sebagian sampel penelitian yang berjumlah 222 responden diolah menggunakan analisis kepentingan dan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemegang KKP dan layanan bank penerbit KKP masih di bawah harapan menurut persepsi bendahara pengeluaran. Pemegang KKP harus diberikan sosialisasi penggunaan KKP yang memadai dan layanan keluhan pelanggan pada bank penerbit KKP harus ditingkatkan. Selain itu masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh kementerian/lembaga pada saat penerapan kartu kredit pemerintah. Dengan keterbatasan jumlah sampel responden, maka hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk penerapan KKP di Indonesia.

Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik

Budgeting practices that tend to add administrative work, are less flexible, and less accommodating are still challenges for the public sector. This study aims to review the meaning of performance-based budgeting in public sector based on a study of budgeting implementation at the Palangkaraya State Assets and Auction Services Office (KPKNL). The study was conducted qualitatively using an exploratory approach which was sharpened through observation, interviews, and theoretical analysis. The study results dismiss the old mindset that budgeting must increase from year to year, the deified behavior of the budget that there is no budget means a dead faint and the budget cannot be changed, and the assumption that the output of activities must be administrative and must exist beforehand. The study also supports that performance-based budgeting promotes better budget absorption and accountability. Abstrak Praktik penganggaran yang cenderung menambah pekerjaan administratif, kurang fleksibel, kurang akomodatif masih menjadi tantangan bagi sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali makna penganggaran berbasis kinerja pada organisasi sektor publik berdasarkan studi implementasi penganggaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangkaraya. Studi ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan eksploratif yang dipertajam melalui proses pengamatan, wawancara, dan telaah teoretis. Hasil studi menepis pola pikir lawas bahwa penganggaran harus bertambah dari tahun ke tahun, perilaku mendewakan anggaran bahwa tidak ada anggaran berarti kegiatan menjadi mati suri atau terhenti, anggaran yang tidak bisa diubah, serta anggapan bahwa hasil atau keluaran kegiatan harus bersifat administratif dan harus ada sebelumnya. Studi ini juga mendukung bahwa penganggaran berbasis kinerja mendorong kinerja penyerapan anggaran instansi pemerintah dan akuntabilitas anggaran yang lebih baik. Keywords: akuntabilitas, penganggaran berbasis kinerja, sektor publik

Analisis Pengadaan Jasa Influencer pada Satuan Kerja Pemerintah: Studi Kritis

Researches on the procurement of goods and services were carried out in any aspects, such as management, economics, law, finance and others. Many researches on procurement were conducted on various types of goods and services. However, it was a few researches discussed influencer procurement. Influencers are individuals with ability and skills to influence other parties due to their existing competencies. Many private companies hire influencers to promote their products or services. If it is seen from government side, there are many influencers used to disseminate policies. Influencers hiring requires procurement of goods and services. This study aims to evaluate influencer procurement in government work units. The research method was juridical empirical using primary and secondary data. Primary data came from interviews which were conducted with informants regarding the theme of influencer procurement to obtain field conditions. Secondary data came from legal materials in the form of statutory regulations and literature searches, and they were research results, news, and other secondary sources. The results showed that influencers were hired because of their wider reach with a large number of followers. The procurement of influencers was included in the category of procurement of goods which was specific to goods / other services / consulting services which were exempted, they were in the procurement of goods and services whose implementation was in established business practices. Abstrak Penelitian mengenai pengadaan barang dan jasa dilakukan pada banyak aspek, misalnya manajemen, ekonomi, hukum, keuangan dan sebagainya. Penelitian tentang pengadaan juga banyak dilakukan pada beragam jenis barang dan jasa. Namun sangat sedikit yang membahas pengadaan influencer. Influencer merupakan individu dengan kemampuan dan keterampilan untuk memengaruhi pihak lain disebabkan kompetensi yang ada padanya. Selama ini influencer banyak dimanfaatkan oleh perusahaan swasta untuk memasarkan produk atau jasanya. Dari sisi pemerintah sendiri, mulai banyak penggunaan influencer untuk menyebarluaskan kebijakan. Penggunaan influencer memerlukan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengadaan influencer pada satuan kerja pemerintah. Metode penelitian adalah yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara yang dilakukan kepada informan terkait tema pengadaan influencer untuk mendapatkan kondisi lapangan. Data sekunder berasal dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan penelusuran kepustakaan yaitu hasil penelitian, berita maupun sumber sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer digunakan karena jangkauannya yang lebih luas dengan jumlah pengikut yang banyak. Pengadaan influencer masuk pada kategori pengadaan barang bersifat khusus terhadap barang/jasa lainnya/ jasa konsultansi yang dikecualikan yaitu pada pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya berada pada praktik bisnis yang mapan.

Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia

The spread of the Covid-19 pandemic resulted in a domino effect for all the sectors starting from health issues to social issues, economic, and political. Facing this situation, the government has designed various Social Safety Network policies as an effort to protect susceptible and affected communities from the COVID-19 pandemic. The next problem that occurs is during social assistance which is disbursed by the government, such as the inaccurate targeting of social assistance recipients. Therefore, this study was conducted to analyze further the distribution effectiveness on social assistance provided by the government to overcome the impact because of Covid-19 pandemic in Indonesia. This study used a qualitative approach based on literature studies or research-oriented to the secondary information collected from various related sources. The results of this study showed that the social assistance distributed by the government is still not effective. It was because there were still inaccuracies in the social assistance recipients, unequal distribution of assistance, long distribution, misappropriation of funds, illegal levies, nominal amounts reduction, and resources received, errors inclusion and exclusion, to the social assistance politicization. Abstrak Penyebaran wabah Covid-19 mengakibatkan efek domino bagi semua sektor yang berawal dari persoalan kesehatan ke persoalan sosial, ekonomi, hingga politik. Menghadapi situasi tersebut pemerintah telah merancang berbagai kebijakan Jaringan Pengaman Sosial dalam upaya melindungi masyarakat rentan serta terdampak dari pandemi Covid-19. Permasalahan selanjutnya yang senantiasa timbul saat bantuan sosial digelontorkan oleh pemerintah yakni adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. Oleh karenanya riset ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut efektivitas penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kaidah kualitatif berdasarkan studi literatur, yaitu kaidah riset yang berorientasi pada pengumpulan informasi sekunder dari bermacam sumber terkait. Hasil penelitian diketahui bahwa bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan, ketidakmerataan penyaluran bantuan, pendistribusian yang lama, penyelewengan dana, pungutan liar, pengurangan jumlah nominal maupun sumber daya yang diterima, inclusion dan exclusion error, hingga politisasi bantuan sosial.

Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan

This article aims to analyze the effectiveness of National Economic Recovery program (Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN) in supporting the level of walfare in South Kalimantan. In measuring the level of effectiveness, the indicators used are Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the Open Unemployment Rate. The methods used in this article are the modelling of the exponential trend and the ARIMA time series forecasting. The measurement result shows that the PEN program that has been implemented in 2020 effectively supported the GRDP level of South Kalimantan better than the prognosis of the condition without the implementation of the PEN program. The PEN program also effectively holding back the rate of increase in the open unemployment rate in South Kalimantan to 4.74 percent, compared to the estimated condition without the implementation of the PEN program, which is 5.19 percent. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menopang tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas program PEN adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pemodelan Trend Eksponensial dan Forecasting Deret Waktu ARIMA. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa program PEN tahun 2020 secara efektif menopang tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan sehingga mendorong tingkat PDRB Kalimantan Selatan jauh lebih baik dibandingkan dengan prognosis kondisi tanpa diimplementasikannya program PEN. Program PEN dapat menahan laju pertambahan angka pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan menjadi 4,74 persen, dibandingkan perkiraan kondisi tanpa diimplementasikannya program PEN yaitu 5,19 persen.

Determinan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Pengaruhnya Terhadap Individu dan Organisasi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi yang memfasilitasi, kualitas informasi, kualitas sistem dan sikap pada penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem aplikasi keuangan negara yang bernama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti pengaruh tak langsung ekspektasi kinerja dan usaha terhadap kepuasan pengguna SAKTI dimediasi variabel sikap pada penggunaan serta pengaruh kepuasan pengguna terhadap dampak individu dan organisasi. Responden yang digunakan dalam penelitian adalah user SAKTI. Sampel yang digunakan sebanyak 282 responden. Data dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS) Smart 3.2.6. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi yang memfasilitasi, kualitas informasi, kualitas sistem dan sikap pada penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SAKTI. Demikian halnya, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SAKTI melalui sikap pada penggunaan. Lebih lanjut, kepuasan pengguna berpengaruh terhadap dampak individu dan organisasi.

Analisis Penganggaran Modal (Capital Budgeting) Program Pembangunan Irigasi di Jawa Barat

This study will discuss about the feasibility of irrigation development projects , in this case the tertiary irrigation network, in West Java for the fiscal year 2016 with a capital budgeting analysis. The aim is to assess whether the irrigation development is feasible or not. The data collection method was carried out by studying documents and literature. There are three methods used in this study the method of payback period, NPV and IRR . As a result, the irrigation development was feasible. Studi ini akan membahas mengenai kelayakan proyek pembangunan irigasi, dalam hal ini jaringan irigasi tersier, di Jawa Barat untuk tahun anggaran 2016 dengan analisis penganggaran modal (capital budgeting). Tujuannya adalah menilai bahwa pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan literature. Ada 3 metode yang dipakai dalam penilaian kelayakan investasi yakni metode payback period, Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR). Hasilnya, pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan.

Kajian Pengenaan Biaya dalam Penggunaan Barang Milik Negara

Civil servants have rights to get some facilities among them is the use the state assets. State assets that can be used by civil servants are state houses and state vehicles. The use of the state facilities have some requirement, like position on the organization. However, there are some binding conditions between the state and civil servants who use state assets in the form of rights and obligations in the use of the state assets. The purpose of this research is to analyze the relationship between these rules to form a complete understanding about the use of state assets as civil servant facilities by statute approach of normative research. The results of this research show that there is provision in the rules of the use of state assets about costs inccured in use of state assets like maintenance costs, operational costs, and tax costs. There are overlapping regulations that make the implementation of the management of state assets ineffective, such as the terminology of state house permission that is not recognized in PUPR minister regulation. Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh fasilitas salah satu diantaranya adalah penggunaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara yang dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu rumah negara dan kendaraan bermotor milik negara dengan syarat tertentu. Namun terdapat juga syarat yang mengikat antara negara dan Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan aset negara berupa hak dan kewajiban dalam penggunaan aset negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keterkaitan peraturan-peraturan tersebut untuk membentuk sebuah pemahaman yang utuh mengenai penggunaan Barang Milik Negara sebagai fasilitas bagi Pegawai Negeri Sipil melalui pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Barang Milik Negara terdapat pengaturan mengenai biaya-biaya yang timbul dalam penggunaannya yaitu biaya pemeliharaan, biaya operasional, dan biaya pajak atas Barang Milik Negara. Adanya tumpang tindih peraturan yang membuat pelaksanaan pengelolaan barang milik negara menjadi tidak efektif antara lain adanya terminologi izin pemakaian rumah negara yang tidak terdapat dalam Peraturan Menteri PUPR.

Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Layanan Badan Layanan Umum di Indonesia

Pandemi COVID-19 berdampak turunnya kinerja layanan dan keuangan mayoritas satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Indikator kinerja keuangan diukur menggunakan rasio pendapatan operasional belanja operasional yang dikenal dengan istilah rasio POBO. Sedangkan indikator kinerja layanan diukur menggunakan Key Performance Indikator (KPI) BLU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja layanan dan keuangan BLU melalui analisis PLOT rasio POBO dan KPI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder diperdalam melalui wawancara. Sampel penelitian adalah data rasio POBO dan KPI dari 201 BLU atau 82.72 persen total BLU di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa diprediksi 78 persen BLU Kesehatan, 46 persen BLU Pendidikan, dan 47 persen BLU Rumpun Lainnya mengalami penurunan signifikan pada kinerja keuangan dan kinerja layanan. Namun di beberapa BLU, justru mengalami peningkatan seperti pada BLU pengelola dana. Implikasi penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas terjadi penurunan baik kinerja keuangan dan kinerja layanan sebagai akibat dampak COVID-19. Temuan penelitian ini memberikan masukan terhadap pengelolaan BLU di Indonesia dalam menyusun strategi kebijakan operasional dalam menghadapi pandemi ini.

Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja

Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu misi yang dijalankan dalam pencapaian visi tersebut adalah dengan merekonstruksi peraturan perundang-undangan melalui omnibus law. Ada tiga hal yang disasar pemerintah dari omnibus law ini, yakni undang-undang perpajakan, cipta kerja, dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka pencapaiannya, salah satu terobosan dalam omnibus law cipta kerja ini adalah pemanfaatan Badan Layanan Umum sebagai alat dalam rangka penciptaan lapangan kerja oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Badan Layanan Umum merupakan satuan kerja pemerintah dengan fleksibilitas yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan satuan kerja biasa dengan sebuah konsep badan otonom. Badan layanan umum di Indonesia dibentuk melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis sebagai dasar pembentukannya. Secara umum, pembentukan badan layanan umum dalam rangka mendukung omnibus law cipta kerja dapat dipenuhi.