The Certainty of Return on Investment in the Toll Road Concession Agreement Due to the Replacement of Land Procurement for Toll Road by Using the Bailouts Fund of Toll Road Business Entities

This study has purpose to determine the certainty of return on investment in the toll road concession agreements due to the replacement of land procurement for toll road by using the bailout funds of toll road business entities. This study was conducted by using a normative legal research with a comparative approach. The data used in this study were secondary data. The data collection technique in this study was done through literature study. The data were analyzed by using deductive legal material analysis techniques. From the results of the research and studies, it was found that the use of bailouts fund from the toll road business entities was ineffective and there were still some obstacles in its implementation.

Download Full-text

ANALISIS PENGARUH KREATIF DAN INOVATIF DI DUNIA BISNIS KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Niqosiya: Journal of Economics and Business Research ◽

10.21154/niqosiya.v1i1.81 ◽

2021 ◽

Vol 1 (1) ◽

pp. 37-47

Author(s):

Novita Mega Angel Virdianasari

Keyword(s):

Data Collection ◽

Descriptive Analysis ◽

Secondary Data ◽

Considerable Influence ◽

Literature Study ◽

Great Opportunity ◽

The World ◽

The Face ◽

Data Collection Technique

In writing this article, it aims to determine the effect of the benefits of creative and innovative ideas in running an entrepreneurial business based in an Islamic economy. The method in writing this article is to use descriptive analysis literature study to analyze the influence of creative and innovative ideas on the entrepreneurial world. The data collection technique is to look for secondary data obtained from sources relevant to the topic of discussion. By taking the title, taking advantage of this idea will have a great opportunity to face existing challenges and have great potential in the face of increasingly fierce business competition today. Because if you don't take advantage of this idea, the business you are running will be unable to compete with similar businesses and consumers will feel uninterested in simple products so that the business we run will experience a decrease in sales levels. Therefore, the existence of this idea will have a considerable influence in the world of economy and business so that consumers do not feel bored to buy and use these products. However, consumers can feel satisfied because they can use products with many benefits that consumers can take advantage. Dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manfaat ide kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnis wirausaha yang berbasis dalam ekonomi Islam. Metode dalam penulisan artikel ini ialah dengan menggunakan studi pustaka analisis deskriptif untuk menganalisis pengaruh ide kreatif dan inovatif terhadap dunia usaha wirausaha. Teknik pengumpulan data adalah dengan mencari data sekunder yang diperoleh dari sumber yang relevan dengan topik pembahasan. Dengan mengambil gelar tersebut, karena dengan memanfaatkan ide tersebut akan memiliki peluang yang besar untuk menghadapi tantangan yang ada dan memiliki potensi yang besar dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini. Karena jika tidak memanfaatkan ide ini maka bisnis yang dijalankan akan kalah bersaing dengan bisnis sejenis dan konsumen akan merasa tidak tertarik pada produk sederhana sehingga bisnis yang kita jalankan akan mengalami penurunan tingkat penjualan. Oleh karena itu, keberadaan ide ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia ekonomi dan bisnis agar konsumen tidak merasa bosan untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Namun konsumen dapat merasa puas karena dapat menggunakan produk dengan banyak manfaat yang dapat dimanfaatkan konsumen.

Download Full-text

KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA

Jurnal Privat Law ◽

10.20961/privat.v7i2.39337 ◽

2019 ◽

Vol 7 (2) ◽

pp. 283

Author(s):

Riska Andista Indriyani ◽

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Keyword(s):

Data Analysis ◽

Law Enforcement ◽

Data Collection ◽

Secondary Data ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Descriptive Data ◽

Causal Factors ◽

Enforcement Effort ◽

The Family

AbstractThis article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement. AbstrakArtikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.

Download Full-text

KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)

Jurnal Privat Law ◽

10.20961/privat.v7i2.39324 ◽

2019 ◽

Vol 7 (2) ◽

pp. 205

Author(s):

Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno ◽

Hudi Asrori

Keyword(s):

Data Collection ◽

Secondary Data ◽

Third Party ◽

Primary Data ◽

Study Analysis ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Civil Registration ◽

Legal Power ◽

Study Sites

Abstract This article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan, sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dan tidak mengikat pihak ketiga.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Download Full-text

ANALYSIS OF CASH, DEBT AND PROFITABILITY AT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) ◽

10.54443/ijebas.v1i2.43 ◽

2021 ◽

Vol 1 (2) ◽

pp. 167-174

Author(s):

Umi Kalsum ◽

Salman Farisi ◽

Muslim Muslim ◽

Winda Meliandani

Keyword(s):

Data Collection ◽

Return On Investment ◽

Research Method ◽

Secondary Data ◽

Data Sources ◽

Return On Equity ◽

Descriptive Approach ◽

Secondary Data Sources ◽

Data Collection Technique

The purpose of this study was to determine and analyze cash, debt and profitability at PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan period 2013-2018. This research method uses a descriptive approach with primary and secondary data sources. The data collection technique in this study used a documentation study. The results showed that cash and debt were not optimal in increasing the profitability of ROI (return on investment) and ROE (return on equity). Where cash has decreased every year because the company does not contribute to the company's wealth (profit) to cash which is feared that cash will not be able to finance its debts.PT. Perkebunan Nusantara III Medan in 2013-2018 experienced a significant increase, where the increasing debt will affect the company's profitability.

Download Full-text

Tinjauan Yuridis Implikasi Perjanjian Jual-Beli Dalam Keluarga Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kedudukan Ahli Waris

Jurnal Akta ◽

10.30659/akta.v5i1.2536 ◽

2018 ◽

Vol 5 (1) ◽

pp. 97

Author(s):

Ferri Adhi Purwantono ◽

Akhmad Khisni

Keyword(s):

Data Collection ◽

Secondary Data ◽

Study Data ◽

District Court ◽

Primary Data ◽

Literature Study ◽

The Family ◽

Civil Suit ◽

Data Collection Technique ◽

The Right

ABSTRACTInheritance often causes problems in the family. There are many risks associated with this heritage. If it is not wise to respond to conflicts in the family could happen and result in even breaking the string of family strings. There are several things related to inheritance that need to be noticed that the sale or purchase of inheritance is not problematic later.One of the problems that often happens is the sale-buy agreement in the family made by a notary. The sale and purchase agreement in the family is very rare, because usually in the family that happens is a grant. However, sometimes there are problems. The sale and purchase agreement in the family is very difficult to find solution to completion. The heirs may cancel the sale of the inheritance if the legal conditions of sale and purchase are not met through the courts. The heir who does not give his consent in the sale of an inheritance of land as a right, has the right to cancel the sale of the land.The method used in this research is with the juridical-normative approach derived from data collection obtained from the primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. The data collection technique used is literature study. Data analysis techniques used qualitative data analysis.The sale and purchase agreement in the family between the parent and the child does not meet the objective requirements of the terms of the validity of the agreement concerning the terms of the agreement and the halal causa, that the object of the sale is part of the inheritance dispute which became the claim of the plaintiff as legitimate heirs. Implications of family sale agreements made by a Notary in the case of an heir who refuses a sale and purchase agreement is to file a civil suit against the sale and purchase agreement with the District Court. The implications of the sale and purchase agreement on the position of the heirs in the inheritance dispute above as an act against the law as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, therefore the sale and purchase agreement is of course detrimental to the legitimate heirs which resulted in the diminution of the object of inheritance.Keywords: Notary, Sale and Purchase Agreement, FamilyABSTRAKHarta warisan sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Ada banyak resiko yang muncul berkaitan dengan harta warisan ini. Jika tidak bijak menyikapinya konfik dalam keluarga bisa saja terjadi dan mengakibatkan renggang bahkan putusnya tali kekeluargaan. Ada beberapa hal yang berkaitan harta warisan yang perlu di perhatikan agar penjualan maupun pembelian harta warisan tidak bermasalah nantinya.Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu perjanjian jual-beli dalam keluarga yang dibuat oleh notaris. Perjanjian jual beli dalam keluarga sangat jarang terjadi, karena biasanya dalam keluarga yang terjadi adalah hibah. Namun demikian terkadang muncul permasalahan. Perjanjian jual beli dalam keluarga sangat sulit dicari solusi penyelesaiannya. Ahli waris dapat membatalkan Jual beli tanah waris jika syarat-syarat sah jual beli tidak terpenuhi melalui pengadilan. Ahli waris yang tidak memberikan persetujuannya dalam jual beli tanah warisan sebagai haknya, berhak membatalkan jual beli tanah tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.Perjanjian jual beli dalam keluarga antara orang tua dengan anak tersebut tidak memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan causa yang halal, bahwa yang menjadi obyek jual-beli tersebut adalah bagian dari sengketa waris yang menjadi gugatan dari penggugat selaku dari ahli waris yang sah. Implikasi perjanjian jual-beli dalam keluarga yang dibuat oleh Notaris dalam hal adanya ahli waris yang menolak perjanjian jual beli yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata terhadap perjanjian jual beli tersebut pada Pengadilan Negeri. Implikasi perjanjian jual-beli terhadap kedudukan ahli waris pada sengketa waris diatas sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, Sehingga perjanjian jual-beli tersebut tentu saja merugikan ahli waris yang sah yang berakibat pada berkurangnya obyek waris.Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Jual Beli, Keluarga

Download Full-text

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PENGADILAN NIAGA NOMOR 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR SERTA PERBUATAN HUKUM DEBITUR

Jurnal Privat Law ◽

10.20961/privat.v7i1.30136 ◽

2019 ◽

Vol 7 (1) ◽

pp. 110

Author(s):

Readytya Aji , ◽

Albertus Sentot Sudarwanto ,

Keyword(s):

Data Collection ◽

Secondary Data ◽

Court Decision ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Research Instrument ◽

Analytical Technique ◽

Study Research ◽

Legal Consequences

Abstract This article aims to know the legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration of Debtor’s assets as well as the legal actions of the debtor. The purpose of the legal consequences is the rights and obligations arising after the Debtor has been given the verdict of bankruptcy declaration. This research is descriptive normative legal research. The types and sources of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are document studies and literature study, research instrument is the Commercial Court Judgment Number 03 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 / PN.NIAGA.SMG. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the bankruptcy lawsuit against PT. Riverside Indonesia as Defendant and 2 of its Creditors as Plaintiff. The result of this research is that there are some legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration to Debtor’s property as well as legal actions of Debtor, that is, among others, bankruptcy decisions which can be executed immediately, public confiscation of Debitor’s property, loss of Debtor’s authority over the control of his property, legal consequences against the engagement after bankruptcy, the legal consequences for the payment of the debtor’s debtor’s account, the legal consequences of the previous court decision, force the agency / gijzeling, and actio pauliana in bankruptcy. Keywords : Bankruptcy, Legal Consequences, Debtor, The Debtor’s AssetsAbstrak Artikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan setelah Debitor dijatuhi putusan pernyataan pailit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai gugatan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia sebagai Tergugat dan 2 orang Kreditornya sebagai Penggugat. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor, yaitu antara lain putusan pailit yang dapat dijalankan serta merta, sitaan umum atas harta kekayaan Debitor, hilangnya wewenang Debitor atas penguasaan harta kekayaannya, akibat hukum terhadap perikatan setelah pailit, akibat hukum terhadap pembayaran piutang Debitor pailit, akibat hukum terhadap penetapan putusan pengadilan sebelumnya, paksa badan / gijzeling, dan actio pauliana dalam kepailitan. Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum, Debitor, Harta Kekayaan Debitor

Download Full-text

PENERAPAN PRINSIP BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DIBIDANG PERTAMBANGAN DITINJAU DARI U-U NOMOR 4 TAHUN 2009

AGRI-SOSIOEKONOMI ◽

10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17219 ◽

2017 ◽

Vol 13 (2A) ◽

pp. 343

Author(s):

Karel ., Wowor

Keyword(s):

Sustainable Development ◽

Data Collection ◽

Social Responsibility ◽

Natural Resources ◽

Secondary Data ◽

Environmental Damage ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Corporate Social ◽

Legal Substances

This literature study aims to determine the application of the principle of sustainable development as an effort to prevent environmental damage in the field of mining in terms of Law No. 4 of 2009. Data collection methods used in this literature study, as the material for analysising, using the following methods: (1 ) Research specifications. The type of legal research conducted in answering the problems is normative legal research with the consideration that the starting point of analysis research on the application of sustainable development principles to the laws and regulations of the field of mineral and coal mining. Normative legal research is a literature assessment, so the research used secondary data. (2) Research Data. Materials in this research are taken from secondary data consisting of: (a) Primary legal materials, namely binding legal materials and consist of: (i) the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945; (ii) Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Additions and (iii) Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. (b) Secondary legal substances, ie legal materials that provide explanations of primary legal materials, such as the Draft Law, the opinions of legal experts. (c) Tertiary legal substances, which provide guidance as well as explanations of the primary and secondary legal materials which include such as the Law Dictionary, Indonesian Dictionary, and English Dictionary. (3) Data collection techniques. Collecting data from the writing of this research is done through literature research, a series of efforts to obtain data and facts by way of reading, reviewing, clarifying, identifying and understanding about legal materials in the form of laws and regulations as well as books, literature books, articles, journals, and other sources of relevance to the research problem. The research results show that the company's responsibility in the management of natural resources and the environment is linked to the principle of sustainable development differentiated between social responsibility and absolute responsibility. Social responsibility includes corporate social responsibility programs (CSR). While the absolute responsibility emphasizes that the company should manage the natural resources properly and can be absolutely required accountability in case of damage to the environment. In such a management, coordination and partnership with related parties should be carried out in order to achieve integration and synchronization between economic, social, and environmental. Corporate social and environmental responsibilities should apply some principles of sustainable development, namely: Principles of intergenerational justice, principles of intragenerational justice, principles of early prevention, principles of biodiversity protection, Principles of internalization of environmental costs. Principle, sustainable development as an effort to prevent environmental damage in the field of mining in view of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining has been implied in several articles in this law. Sustainability in mining does not mean that the activity can be done continuously. In Article 2 and 3 of the Constitution Act of Minerba, it states that there are alignments to the national interest and the principles of sustainability and environmental insight (eco-vision).

Download Full-text

Efektivitas Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Melalui Sarana Elektronik Pada PT. BPR Pedungan Denpasar

Jurnal Konstruksi Hukum ◽

10.22225/jkh.2.3.3666.608-613 ◽

2021 ◽

Vol 2 (3) ◽

pp. 610-615

Author(s):

I Nyoman Mahayu ◽

A.A Sagung Laksrni Dewi ◽

Ni Made Puspasutari Widianti

Keyword(s):

Data Collection ◽

Legal Theory ◽

Land Rights ◽

Primary Data ◽

Legal Research ◽

Interview Method ◽

Legal Science ◽

Business Entities ◽

Data Collection Technique

The activity of borrowing money, which is often related to the condition of submitting debt guarantees, is mostly carried out individually or by business entities. In fact, in carrying out credit agreements, it is often found that debtors apply for credit in the form of land guarantees to get credit with a certain nominal value. The bank will be more daring to provide land loans that have a high economy and the value of the land always increases from time to time and Mortgage Rights are created, namely collateral rights imposed on land rights. The purpose of this study was to determine the mechanism for registering mortgage rights through electronic means at PT.BPR Pedungan Denpasar, and to find out the obstacles faced in determining mortgage registration through electronic means at PT.BPR Pedungan Denpasar. This type of research is part of sociological legal research which includes identifying unwritten laws and examining the effectiveness of laws. In the analysis of legal theory through the view of legal science, starting from normative and empirical. The primary data collection technique in this research is the interview method.

Download Full-text

Bipatride for Indonesian Diaspora

Papua Law Journal ◽

10.31957/plj.v2i1.595 ◽

2018 ◽

Vol 2 (1) ◽

pp. 26-39

Author(s):

Tom Alfa Samuel Reumi

Keyword(s):

Data Collection ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Citizenship Status ◽

Dual Citizenship ◽

Material Analysis ◽

The Status ◽

Approach Method ◽

Data Collection Technique

This study aims to determine the status of dual citizenship law (bipatride) for overseas Indonesian overseas (Diaspora). This research is prescriptive legal research with normative juridical approach method in the form of research on the principle of citizenship law with data collection technique through literature study in the form of primary, secondary and tertiary law material with qualitative legal material analysis. The results of the study show that Law No. 12 of 2006 on Citizenship recognizes only limited dual citizenship that the status of the Diaspora citizenship is limited. However, there is a need for further regulation regarding the limitation of the use of this limited dual citizenship because in the Act does not regulate the consequences of circumstances that allow a person to not choose one of his nationalities in the event that the person has limited dual citizenship status.

Download Full-text

Proses Permohonan Hak Pakai atas Tanah Milik Pribadi oleh Warga Negara Asing

Jurnal Preferensi Hukum ◽

10.22225/jph.1.1.1984.52-58 ◽

2020 ◽

Vol 1 (1) ◽

pp. 52-58

Author(s):

I Komang Andi Darmawan ◽

Anak Agung Sagung Dewi ◽

I Putu Gd Seputra

Keyword(s):

Government Regulation ◽

Research Approach ◽

Private Land ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Basic Principles ◽

Foreign Nationals ◽

Time Limits ◽

Analysis Techniques ◽

Data Collection Technique

This study aims to determine the process of application for usage rights on private land by foreign citizan in Indonesia which is in accordance with the Regulations in force in Indonesia that have been established by law No. 5 of 1960 concerning the rules of the basic principles of agrarian, and also Government Regulation No. 40 of 1996 concerning right to build, right to use, and right to use, as well as registration of land which is regulated in Government Regulation No. 24 of 1997. This research is based on normative legal research that is technical or applied. This research approach also uses a law approach and a case approach that has/is happening. Types of data in this study are primary and secondary legal materials. This data collection technique is carried out in the form of literature study and data analysis techniques used are deduction with the syllogism method. The results of this study indicate that foreign nationals residing in Indonesia can have rights to use land in Indonesia in the form of building use rights, use rights and business use rights, in which foreign citizens are given time limits in owning or using on land in Indonesia, so that there is no occurrence of foreign nationals who can own or buy land in Indonesia on behalf of these foreigners, we know that land in Indonesia is only intended for Indonesian citizens.

Download Full-text