scholarly journals The Policy Strategy for Sustainable Capture Fisheries Development

2020 ◽  
Vol 007 (02) ◽  
pp. 131-141
Author(s):  
Kusdiantoro Kusdiantoro ◽  
◽  
Achmad Fahrudin ◽  
Sugeng Hari Wisudo ◽  
Bambang Juanda ◽  
...  
Keyword(s):  
Social Security ◽  
Household Income ◽  
Commodity Prices ◽  
Secondary Data ◽  
State Revenue ◽  
Policy Scenario ◽  
Fisheries Resources ◽  
Resource Degradation ◽  
Tax State ◽  
Priority Policy

The sustainability of capture fisheries development in Indonesia faces various challenges, such as climate change, pollution, resource degradation, and pressure from fluctuating commodity prices. Furthermore, a policy breakthrough with proper strategy is needed in realizing sustainable capture fisheries development. This study aims to formulate the most appropriate policy from several existed alternative policies to achieve sustainable capture fisheries development. Primary and secondary data are used in this study. A prospective analysis (SMIC-Prob-Expert) approach is used to formulate priority policy scenarios for capture fisheries development in Indonesia. As results, the analysis brings about six main priority alternative policies, namely: (1) increasing utilization of fisheries resources (SDI), (2) increasing capture fisheries productivity, (3) increasing fishermen household income, (4) providing fisheries insurance/social security, (5) improving status utilization of SDI, and (6) increase in the value of capture fisheries non-tax state revenue (PNBP). The analysis shows that policy scenario 01 (111111) or by implementing all alternatives policy simultaneously is the best choice. If the policymakers are faced with options, then the policy scenario becomes the last option to be taken simultaneously is not to choose a policy of providing insurance/social security to fishermen; or in the in this case policy scenario 05 (111011).

scholarly journals STRATEGI PENINGKATAN DAN ALOKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK PENINGKATAN OPERASIONAL LAYANAN PELABUHAN PERIKANAN

2017 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 211
Author(s):  
Siti Hajar Suryawati ◽  
Yayan Hikmayani ◽  
Agus Heri Purnomo
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Quality Of Services ◽  
Allocation Policy ◽  
Study Approach ◽  
State Revenue ◽  
Port Facilities ◽  
Tax State ◽  
Optimal Strength

Penelitian ini merupakan analisa tentang upaya meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pelabuhan perikanan yang dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2009. Penelitian dilakukan denganpendekatan studi kasus, yang didasarkan pada hasil pengamatan dan analisis pada pelabuhan perikanan sampel yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan Pelabuhan Perikanan pantai (PPP). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan metode SWOT (at). Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi strategi peningkatan layanan melalui optimal strength, Weakness, Opportunity, There sasi PNBP pelabuhan perikanan. Dari hasil analisis, teridentifikasi beberapa strategi kunci untuk peningkatan PNBP yaitu: (a) memaksimalkan kualitas layanan jasa dengan sarana prasarana yang ada; (b) perbaikan dan penambahan sarana-prasarana pelabuhan; © peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; (d) meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait; dan (e) peningkatan pengawasan serta perbaikan aturan serta implementasinya. Implikasi dari hasil kajian ini adalah perlunya kebijakan pengalokasian dana PNBP yang memberikan prioritas pada hal-hal yang tercakup dalam daftar strategi kunci tersebut. Tittle: Strategy to Increase and to Optimize Allocation of Non-Tax State Revenues for Better Services of Fishing Ports,This research is analysis on strategy to increase and optimize allocation of non-tax state revenue (PNBP). It uses a case-study approach combining with observation on selected fishing ports according to their classification: Oceanic Fishing Port (PPS), Inter-island Fishing Port (PPN), and Fish Landing Place (PPI). This research collects primary and secondary data while analytical method use a ‘SWOT’. Results show that four strategies to increase and optimize allocation of non-tax state revenue were identified, namely: (a) maximizing the quality of services using the existing facilities and infrastructure; (b) improving and adding the port facilities and infrastructure; (c) improving the capacity of human resources; (d) enhanching collaboration among related institution; and (e) improving surveillance and improving the regulations and their implementation. It then recommends allocation policy of PNBP by prioritizing services.

scholarly journals Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak

2021 ◽  
Vol 17 (4) ◽  
pp. 828
Author(s):  
Akhmad Yasin
Keyword(s):  
Motor Vehicle ◽  
Research Question ◽  
Secondary Data ◽  
Motor Vehicles ◽  
State Revenue ◽  
Study Results ◽  
Tax State ◽  
The Impact ◽  
Legal Consequences ◽  
State Revenues

AbstractMotor vehicles ownership through finance companies can be realized after going through a series of procedures before a notary and fiduciary registration office. However, this series of procedures are not done by finance companies in providing motor vehicle financing to consumers. Increasing consumer financing to the public for motor vehicles ownership should also increase the number of non-tax state revenues from fiduciary guarantees.The study purpose is to know the legal consequences for fiduciary recipients who did not register their fiduciary guarantees and to know the impact of unregistered fiduciary guarantees on non-tax state revenue (PNBP). The formulation of the problem in the research question is how the legal consequences for fiduciary recipients who do not register their fiduciary guarantees and how the impact of unregistered fiduciary guarantees on non-tax state revenue (PNBP). The research method used is descriptive qualitative normative legal research using secondary data. The study results found that fiduciary finance companies/recipients did not register their fiduciary guarantee, so they committed illegal acts by utilizing third parties to execute motorized vehicles that were not actually burdened with fiduciary guarantees. The executor's right to fiduciary recipient is legally flawed because he does not hold a fiduciary guarantee certificate as a result of not registering a motorized vehicle as a fiduciary guarantee. The impact on state finances because they were not registering motor vehicles as fiduciary guarantees at the fiduciary registration office resulting in non-tax revenue (PNBP) being not optimal for the state. Key words: fiduciary guarantees, motor vehicles, and nontax state revenues. AbstraksiKepemilikan kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan dapat diwujudkan setelah melalui serangkaian prosedural di hadapan notaris dan kantor pendaftaran fidusia. Namun, serangkaian prosedural ini tidak dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam penyediaan pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen. Peningkatan pembiayaan konsumen kepada masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor seharusnya juga ikut meningkatkan jumlah penerimaan negara bukan pajak dari jaminan fidusia.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan untuk mengetahui dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perumusan masalah dalam pertanyaan penelitian adalah bagaimana akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan bagaimana dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan pembiayaan/penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya, sehingga mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk mengeksekusi kendaraan bermotor yang sebenarnya tidak dibebani jaminan fidusia. Hak eksekutorial penerima fidusia cacat hukum karena tidak memegang sertifikat jaminan fidusia akibat tidak didaftarkannya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia. Dampak bagi keuangan negara akibat dari tidak didaftarkannya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi negara. Kata kunci: jaminan fidusia, kendaraan bermotor dan penerimaan negara bukan pajak.

scholarly journals IZIN LOKASI PERAIRAN SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP): Studi Kasus Wisata Bahari di Pulau Maratua

2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 37
Author(s):  
Didit Eko Prasetiyo ◽  
Uswatun Chasanah ◽  
Muhandis Sidqi ◽  
Budi Muhammad Ruslan ◽  
Gustiawirman Gustiawirman ◽  
...  
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Literature Study ◽  
Marine Tourism ◽  
State Revenue ◽  
Tax State ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
One Year

Kegiatan wisata bahari di Pulau Maratua memiliki beberapa permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban izin lokasi perairan, kurangnya infrastruktur pendukungwisata bahari, dan rendahnya nilai penerimaan negara yang diperoleh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi izin lokasi perairan kegiatan wisata bahari di Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Maratua terhadap PNBP yang diterima oleh KKP. Penelitian dilakukan di seluruh perairan KSNT Pulau Maratua pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari 15 (lima belas) pelaku usaha wisata bahari. Data primer dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali informasi mengenai kewajiban izin lokasi perairan, kegiatan wisata bahari dan pembayaran PNBP, sedangkan data sekunder didapatkan dari kepustakaan dengan mempelajariliteratur, peraturan perundang-undangan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatanyang dilakukan KKP untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan melakukan sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut, pengambilan keterangan, dan pembukaan loket pelayanan perizinanbelum mampu menggerakkan seluruh pelaku usaha wisata bahari untuk mengajukan izin lokasi perairan. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun hanya 40 % atau sebanyak 6 (enam) pelaku usaha dari total 15(lima belas) yang telah mengajukan permohonan dan mendapatkan izin lokasi perairan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dengan nilai PNBP sebesar Rp238.200.000,00. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi PNBP, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif, perbaikan inovasi dan kualitas pelayanan perizinan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan PNBP, menetapkan target dan optimalisasi realisasi PNBP, dan pemberian sanksi.Title: The Water Location Permit as the Non-Tax State Revenue (NTSR): Case Study on Marine Tourism in Maratua Island Marine tourism on Maratua Island has been suffered from several problems, including less understanding of water location permit, lack of adequate infrastructure of marine tourism, and small amount of non-tax state revenue (NTSR) earned by Ministry for Marine Affairs and Fisheries (MMAF) This study aimed to determine the contribution of National Strategic Spesific Area (NSSA) permit to NTSR earned by MMAF. The study was conducted on all waters of NSSA in Maratua Island fromApril 2019 to March 2020 with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews from 15 (fifteen) marine tourism entrepreneurs to explore more information on the compulsory oflocation permit, marine tourism activities and NTSR. Secondary data were collected from literature study, regulations, and relevant reports. Data were analyzed with qualitative descriptive method. The results found that MMAF efforts to provide more understanding on water location permit, information gathering, and permit offices have not been able to encourage all marine tourism entrepreneurs to apply water location permit. There were only 40% in 1 (one) year or 6 (six) from a total of 15 (fifteen) entrepreneurs who submitted application and obtained water location permit from the MMAF.Total amount of NTSR collected from those application was IDR238,200,000.00. Therefore, in order to raisethis revenue, it is necessary to provide more intensive assistance, innovation, better quality of permit services, human resource empowerment, management of NTSR, optimum target and expenditure ofNTSR, and punishment for breaches of permit regulation.

scholarly journals COLLECTION OF NON TAX STATE REVENUE (NON-TAX) IN THE SALE OF LAND BY LAW NO. 9 OF 2018 IN THE OFFICE OF NATIONAL LAND AGENCY SEMARANG CITY

Jurnal Akta ◽  
2020 ◽  
Vol 6 (4) ◽  
pp. 789
Author(s):  
Kirana Asmitha Dewi ◽  
Maryanto Maryanto
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Land Rights ◽  
Primary Data ◽  
Tax Revenue ◽  
Objective Data ◽  
State Revenue ◽  
Tax State ◽  
Tertiary Study ◽  
State Revenues

The purpose of this study was to: 1) To determine the form of non-tax state revenues (non-tax) in the transfer of land rights under Act No. 9 in 2018 at the National Land Agency of Semarang. 2) To determine the barriers and solutions in implementing the collection of non-tax state revenues (non-tax) in the National Land Agency of Semarang In the transition of land rights. The data used this research is primary data, secondary data, and data that can support tertiary study, which is then analyzed by the method of empirical juridical approach in this research means is that in analyzing the problems made by combining the ingredients of the law (which is a secondary data) with the primary data collected in the field is about voting Non Tax Revenue Office Bada National Land Semarang city. This approach is implemented by conducting direct research of the respondents and narasumbr in the field with the aim to collect objective data, which is referred to as primary data.Based on the results of data analysis concluded that: 1)Lodging Tax State Revenue for the transfer-usually collected through intermediaries Deed Official Land (PPAT), although the edges remain submitted to the National Land Agency, and it could have been through a formula or a look of Value Zone Land is there, but at the time of calculation Land Deed official typically does not have any land value zone or commonly called Zoning Value of Land, it is estimated only through the ground's Value Zone only. Because all for the sake of security clien to avoid underpayment. And with the Non Tax Revenue This brings several benefits to the State, the institutions and the community itself. 2) With the non-tax state revenue has not run optimally, so there must be some rules and systems are modified so that it runs with optimal collection.Keywords: Non Tax Revenue; Transfer of Rights to Land; Buy and sell.

scholarly journals EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI (SUATU STUDI KASUS)

2021 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 75-87
Author(s):  
Hastuti Hastuti ◽  
Dian Imanina Burhany ◽  
Yanti Rufaedah Rufaedah ◽  
Muhammad Umar Mai ◽  
Hendi Rochendi Rochendi
Keyword(s):  
Control System ◽  
Internal Control ◽  
Government Regulation ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
State Revenue ◽  
Internal Control System ◽  
Tax State ◽  
Information And Communication ◽  
Qualitative Descriptive

This study aims to evaluate the extent to which the internal control system for non-tax state revenue receivables (PNBP)  at a vocational college in Bandung has been running effectively, considering the value of the receivables always increases from year to year. This study uses a combined analysis method, namely quantitative and qualitative descriptive and operationalized research variables with reference to the elements of the COSO internal control system adopted in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning SPIP (Government Internal Control System) and adapted to the research objectives. The research data consists of primary data and secondary data collected through questionnaires, interviews, observation and documentation. The data analysis used the analysis of the results of the questionnaire on 5 sub variables and 47 indicators of internal control. The research findings show that the overall internal control system for PNBP accounts is still ineffective with an effectiveness score of 0.3821. Because 4 of the 5 control components, namely the control environment, risk assessment, control activities as well as information and communication are still not effective. Meanwhile, one component of control, namely monitoring, is said to be quite effective. Increasing the effectiveness of the implementation of the internal control system for PNBP receivables is expected to be able to improve the performance of the financial department or the organization as a whole by increasing the collectability of PNBP receivables.     Keywords: Effectiveness, Internal Control System, Non-Tax State Revenue Receivables (PNBP)

scholarly journals STUDI KEBERLANJUTAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERIKANAN MARJINAL DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA

2017 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 121
Author(s):  
Rizki Aprilian Wijaya ◽  
Luky Adrianto ◽  
Gatot Yulianto
Keyword(s):  
Community Development ◽  
Program Implementation ◽  
Technology Development ◽  
Development Program ◽  
Secondary Data ◽  
Fishing Community ◽  
Fisheries Resources ◽  
Resource Degradation ◽  
Implementation Program ◽  
The Impact

Program Pengembangan Masyarakat Perikanan Marjinal (MFCDP) merupakan program yang difasilitasi oleh Bappenas pada tahun 2004 melalui dana hibah Bank Dunia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kecil dalam mengelola sumberdaya perikanan yang lebih baik melalui upaya pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini bersifat dana bantuan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan teknologi penangkapan serta budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan implementasi program, pengaruh program terhadap kondisi usaha perikanan dan tingkat keberlanjutan program. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan tahap awal pelaksanaan program berjalan dengan baik seperti sosialisasi program dan pemberian dana bantuan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah, diantaranya adalah beberapa bantuan tidak dapat digulirkan kembali, konflik alat tangkap antara nelayan marjinal dengan pukat trawl, lemahnya koordinasi antara unit pengelola kegiatan. Pengaruh program terhadap kondisi hasil tangkapan nelayan dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan karena kondisi perairan yang telah tercemar. Tingkat keberlanjutan program terhadap usaha perikanan tangkap tergolong tinggi sedangkan untuk usaha budidaya tergolong sedang. Tittle: Sustainability Study of Marginal Fishing Community Development Program in District Centre Tapanuli, North Sumatera ProvinceMarginal Fishing Community Development Program (MFCDP) is a program facilitated by Bappenas in 2004 through the World Bank grants aiming to improve the welfare of coastal community and small fisher in order to manage better fisheries resources through integrated and sustainable management fisheries area. The program grants are used for infrastructure and technology development of fishing and aquaculture. This study aims to find out the process and implementation program, its implication to the conditions of fisheries business and the level of sustainability. Case study method was used in this research. Primary and secondary data were used in this research. Analysis was carried out by using qualitative and descriptive methods.Results showed that there are several obstacles in the first stage of program implementation, including socialization of the program and find aid program. However, in the laterimplementation of the program, several problems occured, such as in returned revolving fund aid program, conflict between trawler is fishing and marginal fisher, and weak coordination the management unit. Unfortunately, during the last five years, the impact of the program to caught by fishers was negative due to resource degradation. In tune of program sustainability on fishing and aquaculture development, the farmer showed a relatively high while the later showed a mediocre.

scholarly journals STRATEGY TO IMPROVE THE CLASS OF AMBON ARCHIPELAGO FISHERIES PORT INTO AN OCEAN FISHERY PORT USING SWOT ANALYSIS

ARIKA ◽  
2021 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 1-14
Author(s):  
Ruth Phetrosina Soumokil
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Swot Analysis ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Essential Factor ◽  
Descriptive Data ◽  
State Revenue ◽  
Fishing Boat ◽  
Fishing Vessels ◽  
Tax State

An essential factor for the development of fisheries business, especially fishing activities, is the availability of infrastructure for berths or shelter for fishing vessels and landing their catch fish. The infrastructure is in the form of a Fishing Port or Fish Landing Base as a place or base for fishing vessels. This research aimed to examine the condition of Archipelago Fisheries Port (AFP) on the criteria of an Ocean Fishery Port (OFP), and formulated a strategy for developing Ambon AFP in order to increase its class to an Ocean Fishery Port. The method used in this research was descriptive. Data collection techniques carried out by distributing questionnaires, interviews, and secondary data collection. Sampling was done by using purposive sampling as many as 20 key respondents. The analytical tool used was descriptive analysis and SWOT analysis. The results of this study indicate that: Existing operations in Ambon AFP show increasing development from year to year, both in fish landing, fishing boat visits, supply distribution, non-tax state revenue, and the number of fishers and labour. From the Ambon AFP Development Strategy's research results in the context of improving the class of being an Ocean Fishery Port, ten strategies were produced.

scholarly journals DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TERHADAP MASYARAKAT DAN PENGHULU (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta)

2018 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 194
Author(s):  
Faiz Adzkia Arsyad
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Secondary Data ◽  
Working Hours ◽  
Primary Sources ◽  
Normative Approach ◽  
State Revenue ◽  
Tax State ◽  
Inductive Methods ◽  
The Cost ◽  
The Impact

Based on Government Regulation Number 48 of 2014 about Marriage Registration Fee which contains about the cost of marrieage recording and referring for free or free of charge when done in KUA. If marriage applied outside KUA and outside working hours, it is charged Rp 600.000. The regulation subtitutes Government Regulation Number 47 of 2004 about Non-Tax State Revenue Rate that applied to the Ministry of Religious Affairs. The weakness of Government Regulation No. 47 of 2004 is the number of gratification practices among some headman. This resulted in the issuance of Government Regulation Number 48 of 2014 concerning about the Cost of marriage listing on the basis of the benefit to eliminate the practice of gratuities. Primary sources in this study are the views of the Head Office of Religious Affairs (KUA) Tegalrejo and Gondokusuman Subdistricts and View of bride and groom candidates  in Tegalrejo and Gondokusuman Subdistricts. The secondary data are documents relating to the Office of Religious Affairs (KUA) Tegalrejo and Gondokusuman Sub-districts. The approach used is the normative approach. Data were analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. This paper describes the impact of the implementation of Government Regulation Number 48 of 2014 about the Cost of Marriage Listing in KUA Tegalrejo and Gondokusuman.[Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah yang berisi tentang biaya pencatatan nikah dan rujuk gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali apabila dilakukan di dalam KUA. Jika melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja, maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Kelemahan PP Nomor 47 tahun 2004 adalah banyaknya praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu. Hal ini menyebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah atas dasar kemaslahatan untuk menghilangkan praktek gratifikasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman serta Pandangan Calon Manten di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Data sekundernya adalah dokumen yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Tulisan ini menjelaskan tentang dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah di KUA Tegalrejo dan Gondokusuman.]

scholarly journals Manajemen Kegiatan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 79
Author(s):  
Arditiya Bayu Prasetiyo
Keyword(s):  
Qualitative Methods ◽  
Secondary Data ◽  
Class I ◽  
Detention Center ◽  
Work Activities ◽  
State Revenue ◽  
Self Help ◽  
Tax State ◽  
The Creation ◽  
Better Than

In 2020 the Penitentiary issued a resolution that included 15 points. One of the points is to improve the quality and capacity of prisoners to be better than before. For this reason, special strategies and management are needed to achieve these targets. Self-help development or work activities carried out in the Correctional Technical Executing Unit at this time are not only focused on fostering which is oriented towards the provision of prison-assisted residents after leaving prison. The coaching or work activities are also oriented to the creation of non-tax state revenue for the correctional technical implementation unit. Cipinang Class I State Residential Houses have approximately 4000 prisoners and prisoners with the capacitance of only 1136. How to manage people with that amount with limited land. In this article using qualitative methods using primary and secondary data to determine the management of the activities carried out. Cipinang Class I State Detention House was chosen as the place to research this article. The activities in the detention center have been going well and produce good output for the residents of the detention center and the organization itself

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

2016 ◽  
Vol 32 (1) ◽  
Author(s):  
Ayunita Nur Rohanawati
Keyword(s):  
Social Security ◽  
Legal Theory ◽  
Industrial Relations ◽  
Secondary Data ◽  
Black And White ◽  
Collection Process ◽  
The People ◽  
Document Collection ◽  
The Government ◽  
Security Regulations

AbstractThis study aims to determine the social security system adopted by Indonesia, see Indonesia as a function of the welfare state as mandated by the 1945 Constitution has not done well, and to know the view of progressive legal theory legislation related to social security in providing solutions to the problems of social security the workforce. This research is devoted to the study of normative legal systematics, which is intended to determine the implementation of a theory of the legal conditions that exist in society. Results of this study produces a secondary data. The data obtained from the document collection process or library materials. Of the collection process, the data were analyzed qualitatively, systematically arranged, and presented descriptively. The results showed that Indonesia is still not able to fully administer social security for the people, where social security is still a “black and white” but the State has not been able in practice to assume responsibility for the implementation of social security as a whole. About social security, the Government is still not able to provide significant changes to the equalization gain social security for the workers, but changes in social security regulations on labor is performed repeatedly. Necessary party whom dared to take a policy or decisions that benefit the workers to realize the welfare of the workers. Parties reffered to the law is used as a progressive peeler, is a party that has an important role that enterpreneurs and the Industrial Relations Court Judge.Keywords: Social Security, Labour, Progressive LawIntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jaminan sosial yang dianut Indonesia, melihat fungsi Indonesia sebagai negara kesejahteraan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum terlaksana dengan baik, serta untuk mengetahui teori hukum progresif memandang peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial tenaga kerja dalam memberikan solusi atas permasalahan jaminan sosial tenaga kerja tersebut.Penelitian ini bersifat normatif yang dikhususkan pada penelitian sistematika hukum, yang dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan suatu teori terhadap kondisi hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini menghasilkan suatu data sekunder. Data tersebut diperoleh dari proses pengumpulan dokumen atau bahan pustaka. Dari proses pengumpulan tersebut, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu secara seutuhnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi rakyat, dimana jaminan sosial tersebut masih sebatas “hitam diatas putih” namun, negara belum mampu dalam pelaksanaannya untuk mengemban tanggung jawab pelaksanaan jaminan sosial tersebut secara utuh. Tentang jaminan sosial tenaga kerja, pemerintah masih belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerataan perolehan jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja tersebut, padahal perubahan peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja tersebut berulang kali dilakukan. Diperlukan pihak yang berani untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang bermanfaat bagi pekerja demi terwujudnya kesejahteraan bagi pekerja. Pihak sebagaimana dimaksud jika hukum progresif yang digunakan sebagai alat pengupas, adalah pihak yang memiliki peran penting yaitu pengusaha dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.Kata Kunci: Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Hukum Progresif.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document