scholarly journals Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi Pembangunan

Bakti Budaya ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 149
Author(s):  
Setiadi Setiadi ◽  
Henny Ekawati ◽  
Fadlan Habib
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Control Mechanism ◽  
Development Planning ◽  
Government Institutions ◽  
Village Level ◽  
Planning Processes ◽  
Village Government ◽  
The Village

The implementation of Law No. 6 2014 faces obstacles due to the weak quality of village officials and institutions. This has an impact on the weakening role of the village government in its function as a development accelerator. It is necessary to increase the capacity of the apparatus in order to understand how development planning processes should be carried out at the village level, and how these processes are supported by strong village government institutions. In addition, there needs to be a control mechanism for the village government. This can be done by strengthening the role of the BPD. With the increased quality and capacity of village government apparatus and institutions, as well as strong civil society control played by the BPD, there will be a synergy in implementing good development at the village level. Village officials are no longer the sole player in village development. Efforts to create these ideal conditions continue to be in progress at the village level and will always be dynamic due to the influence of supralocal powers which are sometimes not in line with the development and will of the local community.====Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan peran BPD. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa serta kontrol masyarakat sipil yang kuat yang diperankan oleh BPD, akan ada sinergi pelaksanaan pembangunan yang baik di tingkat desa. Aparat desa tidak lagi menjadi pemain tunggal pembangunan desa. Upaya penciptaan kondisi ideal ini terus berproses di tingkat desa dan akan selalu dinamis akibat pengaruh kekuasaan supralokal yang terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehendak masyarakat lokal.

scholarly journals ANALISA PERAN PARTISIPATIF DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA SUMBERNGEPOH KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG)

REFORMASI ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 143
Author(s):  
Dekki Umamur Ra’is ◽  
Yeni Tata Rini
Keyword(s):  
Implementation Process ◽  
Development Planning ◽  
Participatory Development ◽  
Vulnerable Groups ◽  
Primary Data ◽  
Level Of Involvement ◽  
Village Government ◽  
The Village

Abstact : The process of implementing village development activities requires a good planning. In the preparation of development planning, the village government is required to be accountable and participatory, considering that this is the mandate of the Regulation. In addition the quality of village development will be determined by the extent of the role of the community in providing aspirations, implementing, monitoring, and evaluating the village development as well as the extent to which the village government is able to implement the values of accountability so that the community has access to information and data related to village development. This study using a qualitative approach. Primary data sources in this study were obtained through interviews with the objects interviewed, including: Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, and Tokoh pemuda. Based on the results of the analysis of this study, it is known that the level of involvement of the villagers in Sumberngepoh in the process of planning, implementing, and monitoring development is still lower. Communities that should be involved have not been well involved, such as vulnerable groups, disabled people, marginal communities, the poor, and women are still not actively involved. While in terms of accountability, based on the results, it is known that the delivery of information related to the planning and implementation process of village development has started well, although there are many things need to be improved. Such as the process of submitting the reports related to the implementation of previously planned development. Keywords : Participatory, Development Planning and Accountability. Abstrak: Proses pelaksananaan kegiatan pembanguna desa memerlukan perencanaan yang baik. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah desa dituntut untuk akuntabel dan parisipatif, mengingat hal tersebut merupakan amanah UU Desa. Selain itu kualitas pembangunan desa akan ditentukan oleh sejauh mana peran masyarakat dalam memberikan aspirasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan desa serta sejauh mana pemerintah desa mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan data terkait pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan objek yang diwawancarai, antara lain: Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh pemuda. Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini, diketahui bahwa tingkat keterlibatan warga Desa Sumberngepoh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan masih belum maksimal. Masyarakat yang sepatutnya terlibat belum terlibat dengan baik, seperti kelompok masyarakat rentan, difabel, masyarakat marjinal, masyarakat miskin, dan kaum perempuan masih belum terlibat secara aktif. Sementara dari sisi akuntabilitas, berdasarkan dari hasil anlisa diketahui bahwa penyampaian informasi terkait proses perencanaan dan pelaksaan pembangunan desa sudah mulai baik, walaupun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Seperti proses penyampaian laporan terkait pelaksaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Kata Kunci : Partisipasi, Perencanaan Pembangunan dan Akuntabilitas.

scholarly journals PERANAN PEMERINTAH KOTA BATU DAN PEMERINTAH DESA PUNTEN DALAM PEMBERDAYAAN WISATA PETIK APEL

REFORMASI ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 178
Author(s):  
Roro Merry Chornelia Wulandary ◽  
Abd. Rohman
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Data Collection ◽  
Qualitative Method ◽  
Development Plan ◽  
Data Presentation ◽  
Village Level ◽  
Village Government ◽  
The Village

The Role of Tourism Office Batu City and Punten Village Government in tourism empowerment is very influential to the progress of Apple Picking Tour which is located in Punten Village, Batu City. This research aims to describe the role of Culture and Tourism Office also The Village Government in manifestation and implementation the mechanism of the tourism maximally. The research uses qualitative method with data collection techniques through interview, observation, and documentation. Data analysis is done in several stages, including data eduction, data presentation and taking the conclusion. The results show that the role of Culture and Tourism Office and Village Government in empowering An Apple Picking Tour was carried through collaboration and give encouragement to the society, to establish the Group of Tourism Consciousness/Kelompok Sadar Wisata, and Joint Farmer group/Gabungan Kelompok Tani (Pokdarwis & Gapoktan), having coordination among the Culture and Tourism Office, Village Government and community, and also to have a Development Plan Deliberation (Musrenbang) in a village level. Peranan Dinas Pariwisata Kota Batu dan Pemerintah Desa Punten dalam pemberdayaan wisata sangat berpengaruh pada perkembangan wisata petik apel yang ada di Desa Punten, Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan Dinas Pariwisata Kota Batu serta Pemerintah Desa Punten dalam memajukan pariwisata secara maksimal, terutama wisata petik apel yang ada di Desa Punten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Dinas Pariwisata Kota Batu serta Pemerintah Desa Punten dalam mengembangkan wisata petik apel dilakukan melalui kerjasama dan memberikan dorongan kepada masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata dan Gabungan Kelompok Tani (Pokdarwis & Gapoktan), melakukan koordinasi antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa dan masyarakat, serta mendorong adanya musrembang di tingkat desa.

scholarly journals PERAN LPTP MELALUI PENDEKATAN AGAMA DAN MULTISEKTOR DALAM PENANGANAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI DESA PAGAREJO WONOSOBO

2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 111
Author(s):  
Imam Subqi ◽  
Saipullah Hasan ◽  
Erin Riani
Keyword(s):  
Quality Of Life ◽  
Action Research ◽  
Participatory Action Research ◽  
Nutritional Intake ◽  
Participatory Action ◽  
The Family ◽  
Village Government ◽  
The Village

Abstract: There are 41.12% (29.0370) children experiencing a lack of nutritional intake in children in Wonosobo Regency, this has adversely affected the growth of both physical and non-physical for children due to breast milk intake and unhealthy environment. The purpose of this study was to find out how the role of the LPTP through the religious approach in handling the reduction of stunting rates, and how the role of the LPTP in assisting the reduction of stunting rates in the village of Pagarejo Wonosobo with qualitative research using the Participatory Action Research (PAR) approach. The results of this study indicate that (1) that the assistance provided by LPTP with a religious approach is based on the Al-Qur’an Al-Baqarah verse 233, that is, Allah has instructed a mother to breastfeed her child for up to two years. A father also has a responsibility to be able to provide for the family such as giving proper clothes to his children. (2) In creating conditions of social welfare and a good quality of life, it is necessary to create an environment that is supportive, responsive and empowers individuals and communities. Through the coordination carried out by the LPTP, the Village Government and Local Government to reduce stunting rates is one way to realize community welfare through the RPJM, RKP and APBDes.Keywords: LPTP; Religion; Stunting.Abstrak: Ada 41,12% (29,0370) anak mengalami kurangnya asupan gizi pada anak di Kabupaten Wonosobo, ini telah berdampak buruk bagi pertumbuhan baik fisik maupun non fisik bagi anak akibat asupan air susu ibu dan lingkungan yang kurang sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran LPTP melalui pendekatan Agama dalam penanganan penurunan angka stunting, dan bagaimana peran LPTP dalam pendampingan penanganan penurunan angka stunting di Desa Pagarejo Wonosobo dengan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa (1) pendampingan yang dilakukan oleh LPTP dengan pendekatan agama di dasarkan pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233, yakni Allah telah memperintahkan pada seorang ibu agar menyusui anaknya sampai dua tahun lamanya. Seorang ayah juga memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan nafkah bagi keluarga seperti memberi pakaian yang layak kepada anak-anaknya. (2) Dalam menciptakan kondisi kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang baik diperlukan penciptaan lingkungan yang mendukung, responsif dan memberdayakan individu dan masyarakat. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh LPTP, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka stunting adalah salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui RPJM, RKP dan APBDes.Kata Kunci: LPTP; Agama; Stunting.

scholarly journals The Quality of Documents and Preparation of Village Mid-Term Development Planning (RPJMDes) after the Establishment of Village Law

2019 ◽  
Vol 35 (2) ◽  
pp. 253-264
Author(s):  
Ratnawati Ratnawati ◽  
Ambar Teguh Sulistyani
Keyword(s):  
Technical Assistance ◽  
Development Planning ◽  
Development Plan ◽  
Document Preparation ◽  
Study Sites ◽  
The Village ◽  
Quantitative And Qualitative Methods ◽  
Special Region

According to Law Number 6 of 2014 on Village  (Village Law), a village must have a Village Mid-Term Development Plan (abbreviated as RPJMDes) as one of the requirements for disbursing the village funds. This study is conducted to determine the quality of documents and the process of RPJMDes making by applying mixed methods, which is a combination of quantitative and qualitative methods. The study sites covered 4 (four) districts in the Special Region of Yogyakarta with 10 samples of villages from each district (40 villages on the whole). The results of this study show that the diversity in document quality and RPJMDes document preparation process caused by the ability of team 11 (11 formulators of the village mid-term development plan), the ability of village governments to direct and provide technical assistance and guidance, the presence or absence of the role of third parties (universities), as well as the interaction between villages in an effort to understand the scope and the contents of the RPJMDes.

scholarly journals BUMDES BRINGSANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

2020 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 212-223
Author(s):  
Agus Yulianto ◽  
Amelia Ayu Paramitha
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Coastal Areas ◽  
Village Community ◽  
Direct Participation ◽  
Beach Tourism ◽  
Administrative Area ◽  
Village Government ◽  
The Village

AbstractThe research uses empirical juridical research with the management of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genteng Subdistrict, Sumenep Regency on Sembilan Beach which is in its administrative area. Efforts that can be made to encourage the movement of the village economy are through village entrepreneurship, which is a strategy in developing and growing welfare. This village entrepreneurship can be accommodated in the Village Owned Enterprises (BUMDes) which can be developed by the village government and the village community where the BUMDes is a business entity that is wholly or largely owned by the village through direct participation from village assets which is certainly separated in order manage assets, services, and other businesses for the maximum welfare of the village community. The role of BUMDes Bringsang in Bringsang Village, Gili Genting Subdistrict, Sumenep Regency in managing coastal areas in order to improve the welfare of the local community is by developing and developing nine beach tourism so as to improve the economy of the village community.Keywords: local community; the coast; welfareAbstrakPenelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pengelolaan BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep terhadap Pantai Sembilan yang berada pada wilayah administratifnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong gerak ekonomi desa adalah melalui kewirausahaan desa, yaitu sebuah strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dimana BUMDes ini menjadi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang tentunya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep dalam mela-kukan pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah dengan cara membangun dan mengembangkan wisata pantai sembilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.Kata kunci: kesejahteraan; masyarakat lokal; pesisir

scholarly journals Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pembangunan Kampung Berbasis Lingkungan Hidup (Studi Kasus BPK Kampung Yewena, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura)

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-8
Author(s):  
Christine Maya
Keyword(s):  
Natural Disasters ◽  
Social System ◽  
Its Region ◽  
Development Planning ◽  
Customary Law ◽  
Village Government ◽  
Customary Land ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

AbstractFrom many disasters that occurred in Indonesia, natural disasters are the most frequent disasters in the 2014-2018 time span. Natural damage is suspected as one of the factors that caused various natural disasters in Indonesia. Starting from climate change to the conversion of land from forests to commercial land. This research was conducted to see the role of the Yewena Village Consultative Body in protecting the environment in its region towards the needs of village development. Role is a conception used to understand the dynamics of the integration of individuals with a social system that refers to a set of rights and obligations that are normative, which is built by the prevailing social system. This research found that BPK members of Yewena Village, combined their role as BPK (exploring community aspirations for village development planning) with their role as adat leaders from the Tepra Tribe (protecting customary land and managing the natural wealth that exists in their territory according to applicable customary law). When the proposed development threatens one of the customary functions of the land, the BPK and the Village Government seek a middle ground so that development and protection of customary lands do not hurt each other. The study used a qualitative approach in the form of case studies using in-depth interviews, observation and literature studies in data collection techniques.   Dari banyaknya kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, bencana alam merupakan kejadian bencana yang paling banyak terjadi dalam rentang waktu 2014-2018. Kerusakan alam ditengarai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai kejadian bencana alam di Indonesia. Mulai dari perubahan iklim hingga alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan komersil. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Kampung Yewena dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayahnya terhadap kebutuhan pembangunan kampung. Peran merupakan suatu konsepsi yang digunakan untuk memahami dinamika terpadunya individu dengan suatu sistem sosial yang mengacu pada serangkaian hak dan kewajiban yang bersifat normatif, yang dibangun oleh sistem kemasyarakatan yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa anggota BPK Kampung Yewena, memadukan perannya sebagai BPK (menggali aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan kampung) dengan perannya sebagai tokoh adat dari Suku Tepra (melindungi tanah adat dan mengelola kekayaan alam yang ada dalam wilayahnya menurut hukum adat yang berlaku). Ketika usulan pembangunan mengancam salah satu fungsi tanah secara adat, maka BPK bersama Pemerintah Desa mencari jalan tengahnya agar pembangunan dan perlindungan terhadap tanah adat tidak saling merugikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur dalam teknik pengumpulan data.

scholarly journals ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PRANATA HUKUM ◽  
2020 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 66-81
Author(s):  
Baharudin ◽  
Indah Satria ◽  
Ramanda Ansori
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Rule Of Law ◽  
Reference Number ◽  
Village Governance ◽  
The Absolute ◽  
Village Government ◽  
The Village

Rule of Law village Badran Sari and Nuts Rejo in the system of hierarchy legislation of village regulations is no longer mentioned explicitly as a type of legislation. That is, the position of village rule is considered only as a further description of the higher legislation, but there is no local government to give village empowerment. The process of establishing a village regulation covering the implementation of the village regulation Program Badran Sari and Nuts Rejo in central Lampung District, Badran Sari Village is already in accordance with the Village Regulation reference Number 6 year 2014 about the village and the role of village head and the village consultative agency while Natan Rejo village has not applied the village regulation and regulations in accordance with Law No. 6 of 2014 but it is appropriate as the absolute rule of the village head without any discussion and consultation with the community in advance. Constraints faced in the establishment of regulations village Badran Sari and Nuts Rejo in central Lampung regency. In the village of Badran Sari that they are experiencing obstacles that relate to the reason of the retribution in the village government, while the village of Nuts Rejo Kecamtan Elephant City is the quality of the performance of villages and BPD is less maximal, lack of socialization of village government to the community, and the performance capabilities of village governance.

scholarly journals Upaya Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Desa di Desa Traji Kecamatan Parakan Temanggung

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 54-64
Author(s):  
Ratna Sari Wijayanti ◽  
Isnaini Muallidin
Keyword(s):  
Poverty Alleviation ◽  
Local Community ◽  
Management Team ◽  
Government Institutions ◽  
Activity Management ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
Almost All ◽  
The Village

The problem of poverty almost occurs in almost all areas including Traji Village. To alleviate poverty requires proper methods with careful calculations by the village government. The aim is to find out how the efforts of poverty alleviation by the village government in the Traji cultural village, Parakan District, Temanggung. The method used in this research is descriptive qualitative which is a research that conducted based on a qualitative paradigm, strategy, and model implementation. The final result of this research is that in the effort to alleviate poverty in the cultural village of Traji, Parakan Subdistrict, Temanggung Regency, there are several problems, such as less than optimal services due to the limited facilities and infrastructure owned by the village, lack of training for village apparatus, and program achievements that are too minimal. thus making poverty alleviation difficult to achieve. However, the village government continues to carry out its duties by seeking various ways to alleviate poverty, such as holding Peken Lepen which can generate 6 million per performance and has a good impact on the village economy. Peken Lepen is a commitment from the village government to the economy of the local community. In addition, the government also involves all communities and government institutions such as the Activity Management Team Village Consultative Body and stakeholders by holding hamlet meetings, which is proof that the government is not the sole authority.

scholarly journals Menguji Strategi Desa Wisata dalam Membangun Keunggulan Bersaing di Era Revolusi Industri 4.0

2021 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
Author(s):  
I Gede Deddy Rahmat
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Human Resource Development ◽  
Qualitative Method ◽  
Community Leaders ◽  
Internet Infrastructure ◽  
Village Community ◽  
Village Government ◽  
The Village

Abstract:  This research aims to determine and test the effectiveness of the role of the village government in creating a Tourism Village strategy to build competitive advantage in the Era of Industry Revolution 4.0 and to find out the factors that hinder and influence the role of the village government in managing the village of Blimbingsari Tourism Village which is a Special Interest Tourism Village (Spiritual). This research used descriptive qualitative method. The informants in this research were the Headman of Blimbingsari, Village Secretary, BUMDes Treasurer, Secretary of the Tourism Committee, Homestay Owners, Village Community Leaders and Academics. The technique of data collection is done by using triangulation technique (combined), the results of qualitative research emphasize the quality of the meaning of good research.The research results obtained by researchers from interviews, observations, and documentation are the role of the Blimbingsari Tourism Village Government to be carried out well. The Blimbingsari Tourism Village Government has a good role as a stabilizer, innovator and motivator. The provision of internet infrastructure and human resource development is a factor in the development of Blimbingsari tourism village in building competitiveness in the era Industry Revolution 4.0. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji efektifitas peran pemerintah desa dalam menciptakan strategi Desa Wisata untuk membangun keunggulan bersaing di Era Revolusi Industri 4.0 serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengelolaan desa Desa Wisata Blimbingsari yang merupakan Desa Wisata Minat Khusus (Rohani). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Perbekel Desa Blimbingsari, Sekretaris Desa, Bendahahara BUMDes, Sekretaris Komite Pariwisata, Pemilik Homestay, Tokoh Masyarakat Desa dan Akademisi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi (gabungan), hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas makna penelitian yang baik.Hasil penelitian yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah peran Pemerintah Desa Wisata Blimbingsari dilakukan dengan baik. Pemerintah Desa Wisata Blimbingsari memiliki peran yang baik sebagai stabilitator, innovator dan motivator. Pengadaan infrastuktur internet dan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor pada pengembangan desa wisata Blimbingsari dalam membangun daya saing di era Revolusi Industri 4.0. 

scholarly journals IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGASARI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Yuni Kurniasih ◽  
Budi Puspo Priyadi
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Development Programme ◽  
Income Source ◽  
Fund Allocation ◽  
Resource Policy ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Communication Resource

Village Allocation Fund is a fund allocated by the Government for village in Tegalregency, which rises from the central and balance financial of fund received by districtarea. The Village Fund Allocation as one of village income source is expected to financevarious development programme in the village so that it can improve the prosperity ofthe local community. Funds from districts are provided directly to villages to be managedby the Village Government. This research was meant to find out how the implementationof village allocation fund policy in Margasari village and knowing the influence factorsof this implementation. This research using qualitative research methods. The resultsshowed that the implementation of village allocation fund policy are still less effectivethat is seen from the precision implementation aspects such as society participation inplanning process, performance of implementers, compatibility allocation with regulation,accountability of Village Allocation Fund, and benefit of Village Allocation Fund forvillage autonomy. The factors that influence the implementation such as communication,resource policy, disposition of the implementor and bureaucratic structure are still lessoptimal too. Based on these conclusions, the researcher recommend to theimplementation agency should have high commitment and increase the quality of villagehuman resources and also take maximal advantages of financial sources in order toachieve the purpose of this policy.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document