scholarly journals PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Takengon)

2020 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 106
Author(s):  
Zulfikri Zulfikri ◽  
Dahlan Ali ◽  
Syarifuddin Hasyim

Abstrak: Tulisan ini bertujuan menganalisis penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana persetubuhan. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian terhadap penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon dilakukan penyelesaian melalui proses pengadilan karena tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui diversi, sebab ancaman pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di atas 7 (tujuh) tahun. Pedampingan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana maka pihak BAPAS berperan aktif dalam melakukan penelitian terhadap riwayat kehidupan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, sehingga menjadi satu pertimbangan penyidik dalam proses penyidikan dan menjadi satu pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap anak dengan mengedepankan perlindungan hukum bagi anak. Abstract: This paper aims to analyze the settlement of the act of intercourse committed by children against children and the legal protection of children as perpetrators and victims of the act of intercourse. The research method was carried out with normative and empirical juridical methods. The results of research on the settlement of the sexual offense committed by a child against a child within the jurisdiction of the Takengon District Court is carried out through the court process because the criminal act cannot be resolved through diversion, because the criminal threat against the sexual offense against a child over 7 (seven) year. Assistance to children as perpetrators of crime, the BAPAS plays an active role in conducting research on the life history of children who commit criminal acts of intercourse, so that it becomes a consideration of investigators in the investigation process and becomes a consideration of judges in deciding sentences against children by prioritizing legal protection for children.

2019 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 8
Author(s):  
Fauzi Sumardi ◽  
Ridho Mubarak

<p><em>Juridical Review Of Work Agreements Made Orally</em></p><p><em><br /></em></p><p><em>A verbal work agreement is a work relationship that is made without the signing of a work agreement, a verbal work agreement is sufficient with a statement that is mutually agreed upon by both parties and should be witnessed by at least two witnesses. The purpose of this study was to find out how the legal strength of work agreements made verbally and how legal protection for workers whose employment relationships are based on verbal work agreements. The research method used is the library research method, namely by conducting research on various written reading sources, and the Field Research method, which is a juridical review of workers whose work relations are based on verbal work agreements. The purpose of this study is to find out the answers to the problems discussed. The results of the study indicate that the legal strength of the work agreement made orally is not specifically regulated in the Civil Code or in other laws and regulations so that the arrangement of oral agreements only follows the arrangement of work agreements in general</em></p>


2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 134-145
Author(s):  
Ahyuni Yunus ◽  
Agustina Ali Bilondatu

Penelitian ini bertujuan, pertama Bentuk perlindungan hukum konsumen pada perjanjian baku (Standart Contract) PT Telkomsel Terhadap Penggunaan Kartu Pasca Bayar (Halo Kick), kedua Upaya hukum konsumen Konsumen tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Perlindungan pekerja tersebut hanya dapat tercapai jika adanya peran serta Negara secara aktif dalam menjaga stabilitas iklim industrialisasi dengan perindungan terhadap pekerja, atau dengan kata lain ditengah gesekan perubahan zaman dan menggeliatnya pertumbuhan ekonomi maka peran serta Negara merupakan keniscayaan. This study aims, firstly, the form of consumer legal protection in the PT Telkomsel standard contract against the use of postpaid cards (Halo Kick), secondly the consumer's legal efforts for unilateral actions taken by Telkomsel. The research method used is normative legal research method. The results show that, first, legal protection for workers is intended to guarantee basic rights and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers and their families. Protection of workers can only be achieved if there is an active role of the State in maintaining the stability of the industrialization climate with protection of workers, or in other words, amidst the friction of changing times and stretching economic growth, the participation of the State is a necessity.


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 137-150
Author(s):  
Mastur Mastur ◽  
Syamsuddin Pasamai ◽  
Abdul Agis

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa; Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polewali Mandar adalah perlindungan dalam proses penyelidikan serta melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali. Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat tindak kekerasan seksual anak yang pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar. This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual violence, and to analyze the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency. the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency


2020 ◽  
Vol 8 (10) ◽  
pp. 1575
Author(s):  
I A Indira Wahyu Prameswari P G ◽  
I Ketut Westra

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui adanya perlindungan bagi nasabah dalam penggunaan internet banking saat melakukan transaksi perbankan, disamping itu juga untuk dapat melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen jasa perbankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang mana dalam penelitian normatif ini meliputi beberapa kajian mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, serta sinkronisasi hukum. Hasil studi menunjukan bahwa penggunaan dari media telekomunikasi dan juga teknologi informasi dalam era globalisasi kali ini menempati kedudukan yang penting guna memudahkan proses dalam bertransaksi khususnya transaksi perbankan dan perdagangan bebas. Dengan terjadinya perkembangan di bidang teknologi dan informasi tersebut membuka peluang bagi tiap orang dengan mudahnya untuk melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan transaksi perbankan jual-beli. Dalam prakteknya internet banking merupakan salah satu delivery channel layanan di bidang perbankan yang erat kaitannya dengan teknologi, di satu sisi memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Maka dari itu perlunya perlindungan hukum yang lebih spesifik untuk layanan internet banking tersebut. The purpose of this article is to determine whether there is protection for customers in the use of internet banking when conducting banking transactions, in addition to protecting the rights of customers as consumers of banking services. The research method used is the normative research method. The writing of this article uses a statute approach that prioritizes legal materials in the form of statutory regulations as a basic reference for conducting research. The results of the study show that the use of telecommunication media and information technology in this era of globalization occupies an important position in order to facilitate the process of transactions, especially banking transactions and free trade. With the development of technology and information, it opens up opportunities for everyone to easily take legal actions, such as buying and selling banking transactions. In practice, internet banking is one of the service delivery channels in the banking sector which is closely related to technology, on the one hand it provides many benefits, but on the other hand it can also cause losses for customers. Therefore, there is a need for more specific legal protection for internet banking services.


2021 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Taufik Hidayat Simatupang

The problems to be answered in this research are, first, how is the regulation of Islamic family law and marriage in Indonesia, second, how is underage marriage and legal protection for children, third is how to apply the lex posterior derogat legi priori principle in determining the adult age for marriage. The research method used is normative juridical research with a statute approach which was analyzed using statutory principles. The results of the research concluded that Islamic family law cannot be separated from the history of the legal system in Indonesia from the time of Dutch colonialism to the present which involved three parties, namely the interests of religion, the state and women. Underage marriage is influenced by economic problems, parental coercion and community culture. Based on the lex posterior legi priori principle, the age limit of a child must be seen in the context of what the maturity measure is to be used. If the maturity is for a marriage, then the adult age limit is 19 years, for both women and men. Although in the future it is suggested that further research is needed regarding the financial maturity of men who are married at the age of 19.


Author(s):  
Syawal Amry Siregar ◽  
Kristofel Ablio Manalu

The form of responsibility for the perpetrator in a criminal act of fraud on the basis of accounts payable is to follow the existing procedures, from the investigation process to the detention process. This research method is normative juridical. The formulation of the problem under study is what is the form of fraud on the basis of accounts payable; What is the form of legal protection for victims of criminal cases of fraud on the basis of accounts payable and what is the form of accountability of the perpetrators for criminal acts of fraud on the basis of accounts payable. The result is a form of fraud on the basis of accounts payable, including the criminal act of fraud in the Criminal Code regulated in Book II concerning Crimes against Assets, which is in the form of attacks on people's legal interests for their property and fraud on the basis of accounts payable related to money lending and borrowing problems (accounts payable).


Author(s):  
Hamdi Hamdi ◽  
Sulaiman S ◽  
Teuku Yudi Afrizal

The concept of legal protection in bankruptcy has so far been seen as a way out of the problem of accounts receivable debt which coincides with a bankrupt debtor, where the debtor no longer has the ability to repay the debts which are past due to their creditors, so that the steps to submit a request for the determination of bankruptcy status by the Court Commerce of the debtor is a possible step to resolve the bankruptcy case. Bankruptcy was originally regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK and PKPU). Furthermore, if the parties submitting bankruptcy applications, the Commercial Court Judges at the District Court are required to examine and hear the case being submitted. The research method used is the normative legal research method or library research with the statute aprroach approach and the case aprroach approach. Based on the results of the study, it is known that the form of legal protection for creditors against paying off debts from bankrupt assets in the Supreme Court Decision Number 511 / K / Pdt. Yinchenindo Mining Industry (in bankruptcy) by law becomes a guarantee for its debts to preferred creditors, in this case the Head of the Second Foreign Capital Investment Service Tax Office. Furthermore, the UUK and PKPU also guarantee the rights of creditors in bankruptcy, especially the rights of preferred creditors who have a special position with peace efforts and the postponement of obligations to pay debts of bankrupt debtors to their creditors as stipulated in Article 222 of the UUK and PKPU. The concept of the distribution of bankrupt assets distributed to preferred creditors after deducting bankruptcy fees and compensation for curatorial services where the payment process is settled based on the principle of fairness and balance set forth in Article 265 of the UUK and PKPU, where the preferred creditor parties receive the remaining payment of the receivables amounting to 62.5% ( sixty two point five percent) of the bankruptcy assets.It is expected that the Judges of the Commercial Court and the Court of Appeals at the Supreme Court consider the rights of preferred creditors who pay off their receivables first. The Debtor should be able to immediately submit a request to postpone the debt payment obligation so that the remaining outstanding debt receivables cannot be paid off to the preferred creditors through the sale of free assets. Keywords: Protections of the law, creditor, Treasures of starc


2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 938-946
Author(s):  
Sri Wahyuni ◽  
Marlina Marlina ◽  
Rizkan Zulyadi

The spread of narcotics which has spread to various levels of society and remote villages has reached children whose thinking abilities are still low. In the decision of the panel of judges not to apply diversion which refers to Article 12, Article 52 paragraph (5) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to determine the legal protection of children as narcotics abusers. The research method used is a normative juridical research with analytical descriptive character. The approach method used in this research is the case approach to the statutory approach which is carried out by examining the provisions of the applicable legislation. The analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been regulated starting from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The Medan District Court has tried to carry out the legal protection process for children as narcotics abusers by referring to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Juvenile Judges seek to realize the legal protection process by fulfilling children's rights during the examination process, as well as seeking settlement of cases through diversion. However, the efforts of juvenile judges in the legal protection process for children are still not maximized.


2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 60-77
Author(s):  
Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi

This is derived from the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015, to change is a practice  making of a marriage agreement, where before the marriage agreement be made before or when the marriage, as is the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015 the marriage agreement can be made the marriage agreement at the time of marriage. The changer these norms give a legal impact against to legal events wicht has accurred previously related to third parties of creditors. The problem of legal protection for creditors due to the making of marriage agreement during marriage can be answered for the conducting legal research using the normative juridical legal research method, which refers to formal legal sources. so that the research method can protect creditors from the marriage agreement made during the marriage is with preventive and repressive legal protection, preventive is taking precautions that can be done with the precautionary principle of a creditor before giving credit to the debtor and resolving the problem through legal channels by canceling the marriage agreement or making a civil suit to the district court, as long as the creditor can prove that the marriage agreement was made after an incident occurred. the law with the creditor or the marriage agreement causes a loss to the creditor.


2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 47-72
Author(s):  
Cut Mayang Widya Nuryaasiinta

In health services, it is not uncommon to cause malpractice due to negligence committed by health workers who are not in accordance with professional standards. This paper is intended to analyse concerning to how to protect consumers, the form of legal protection for patients as consumers of medical services and the forms of responsibility of hospitals and doctors as parties to medical services according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No. 36 of 2009 concerning Health. To answer the question used the normative legal research method, the approach used in legal research is the statute approach­­), and case approach. In the Decision of Central Jakarta District Court No. 287/PDT.G/BTH/2011/PN.JKT.PST) there are 5 (five) rights of consumers who have been neglected by business actors according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely Article 4 points (a), (c), (d), (e), (g), and (h), and according to the Law Number 36 of 2009 concerning Health of consumer rights that are violated is in Articles 5-8, Articles 56-58. Regarding the responsibility given by business actors (RSCM) to consumers (Nina Dwijayanti) in the form of money amounting to Rp 1,776,010,000.00 (one billion seven hundred seventy-six million ten thousand rupiah), in Article 19 paragraph (2) the Consumer Law only recognizes just material compensation but according to Article 46 of Law No.44 of 2009 concerning this compensation house is appropriate.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document