RUMAH AMAN UNTUK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Author(s):  
Alda Rahmawati Hidayat ◽  
Franky Liauw

A lot of sexual violence happened lately remind us there's emergency situation for some people that experienced it and need comprehensive legal protection to push the sexual violence. In the same time and another side, the shield couldn't protect was postponed until 2021 National Legislative Program (Prolegnas). This thing had a big impact to the victim because one of content from RUU-PKS draft has the policy to push the sexual violence and until now it has not been legalized. Until now they have not received their right and at the same time, they have to experienced the heavy impact, trauma. Facilities are 60% defective and a lot of problems shows up such as threat, coercion, etc to the victim and family. This research is the concept of a safe house that aims to protect and accommodate victims of sexual violence. It is hoped that it can become a boost for the government to facilitate victims who have been taboo to help them to help them rise up through a positive environment. This project is experimental, not only for the victims, but also for the surrounding community itself. Through the film 27 Steps of May, this project has a narrative way of transforming the victim's process of healing into an architecture that understands the victim. Keywords:  Architecture; Facilities; Sexual Violence; Sexual Violence Eradication Bill; Victim AbstrakBanyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap akhir-akhir ini mengingatkan kembali bahwa adanya situasi darurat yang dialami beberapa orang dan membutuhkan payung hukum yang komperehensif bagi masyarakat untuk menekan kekerasan seksual. Di waktu yang bersamaan pula, RUU PKS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dinyatakan dilempar pada Porlegnas (Program Legislasi Nasional) 2021. Hal ini berdampak besar bagi para korban dikarenakan isi RUU PKS yang memiliki kebijakan atau sistem yang memadai untuk pencegahan kekerasan seksual dan sistem yang memadai untuk pemulihan korban sampai sekarang pun belum di sah-kan. Akibatnya, korban pun sampai sekarang belum mendapatkan hak sepenuhnya disaat itu pula korban juga mengalami dampak yang berat yaitu trauma. Fasilitas yang seharusnya bisa didapatkan oleh korban nyatanya 60% rusak sehingga menimbulkan masalah baru sampai adanya ancaman ke korban maupun orang-orang sekitarnya. Penelitian ini merupakan konsep sebuah rumah aman yang bertujuan untuk melindungi dan menampung para korban kekerasan seksual diharapkan bisa menjadi suatu dongkrak-an bagi pemerintah untuk memfasilitasi para korban yang selama ini masih tabu untuk dibantu hingga membantu mereka bangkit melalui lingkungan positif.  Proyek ini bersifat eksperimental, tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya sendiri. Melalui film 27 Steps of May, proyek ini mempunyai cara untuk bernarasi untuk menggubah proses korban untuk sembuh menjadi arsitektur yang memahami korban.

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 306
Author(s):  
Herlambang Perdana Wiratraman

President Joko Widodo announced a public health emergency at the end of March 2020. This policy demonstrates denial, too late and limited in responding to the spread of Covid-19. On the other hand, the state security approach during the pandemic has pressured civil liberties, especially criticisms against government policies. This phenomenon is not a new development in Indonesia whereby attacks on freedom of expression and academic freedom are common. This article analyses how the COVID-19 health emergency situation is handled by the government from the perspective of human rights law standards and the rule of law. This article argues the Indonesian COVID-19 emergency law violates many guarantees of legal protection under the rule of law standard. It is apparent how the issue of human rights has not yet become an effective strategy or approach in this non-natural disaster emergency situation.


2018 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 124-138
Author(s):  
Ghani Guntoro

Kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan masih sering terjadi di beberapa kantor kepolisian diantaranya di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura. Pelakunya ternyata tidak hanya dilakukan oleh tahanan laki-laki saja namun ditemui juga bahwa aparat petugas kepolisian turut menjadi pelakunya. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan diantaranya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam kantor kepolisian dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap tahanan perempuan khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam tahanan kantor kepolisian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kasus kekerasan seksual ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya seperti faktor kejiwaan, kebutuhan biologis dan moral dari para si pelaku itu sendiri sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya kesempatan yang didapat oleh pelaku seperti kelalaian/lemahnya penjagaan yang dilakukan oleh aparat petugas kepolisian dan faktor letak ruang sel tahanan laki-laki dan perempuan yang berada pada posisi berdekatan. Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual tersebut, maka diperlukan adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga kepolisian yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana penahanan di kantor kepolisian dan memperketat pengawasan atau penjagaan tahanan.Cases of sexual violence against female detainees are still common in several police stations such as at the Wajo City Police Station, Poso City Police Station and Jayapura City Police Station. The crimes are not committed by male detainees only but also by the police officers. Hence arise some problems what are the factors that become the cause of sexual violence against female detainees in police stations and what kind of remedy that can be taken as a form of legal protection towards female detainees particularly the victims of sexual violence at the police station. From the results of research by the author, cases of sexual violence against female detainees are caused by internal and external factors. Internal factors such as psychological factors, biological needs and moral of the offender itself, while external factors are the opportunities gained by actors such as omission or lack of security of the police officers and the location between male and female cell at the adjacent position. To prevent and combat sexual violence against female detainees, it is necessary to have an effort that must be undertaken by the government and police agencies such as improving the facilities and infrastructure of the detention center at the police station and tighten the supervision or security of detainess. 


2021 ◽  
pp. 1385
Author(s):  
Dianita Halim ◽  
Tundjung Herning Sitabuana

The debate about the pros and cons of supporting, protecting, and recognizing LGBT rights has existed since the early 19th century. In 2011, the United Nations declared a human rights resolution dedicated to sexual orientation and gender identity. The United Nations statement reaps many pros and cons from the countries that are members of it. Indonesia is one of those who disagree with this. In everyday life, LGBT people in Indonesia often face discrimination, harassment, and sexual violence even though law in Indonesia does not criminalize LGBT. The lives of LGBT who hold prisoner status are made more difficult because they often face discrimination, harassment, and sexual violence, both from other inmates and prison officials, but there is no positive law that supports the protection of LGBT. Therefore, this study aims to understand the form of legal protection for LGBT prisoners. The research method used is normative juridical research with a conceptual approach. The characteristic of human rights is universal and automatically attached to an individual because the individual is a human being. Human rights create an obligation for other individuals not to violate the rights of others and the obligation of the government to protect these rights. Indonesia is a rule of law. Through the concept of human rights and the rule of law, LGBT prisoners actually still have to be given legal protection against acts of discrimination committed by heterosexual prisoners and the need for law enforcement for acts of sexual violence. The government can actually apply several United Nations principles in the “Born Free and Equal” campaign to provide legal protection for LGBT prisoners who experienced discrimination, harassment, and sexual violence.NaskahPerdebatan mengenai pro dan kontra dalam mendukung, melindungi, dan mengakui hak LGBT sudah ada sejak awal ke-19. Pada 2011, PBB menyatakan resolusi hak asasi manusia yang didedikasikan untuk orientasi seksual dan identitas gender. Pernyataan PBB menuai banyak pro dan kontra dari negara-negara yang tergabung di dalamnya. Indonesia adalah salah satu yang tidak sependapat dengan hal tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum LGBT di Indonesia kerap mendapat diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan seksual meski hukum di Indonesia tidak mengkriminalisasi LGBT. Kehidupan kaum LGBT yang menyandang status narapidana menjadi lebih berat karena sering mendapatkan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan seksual, baik dari narapidana lain maupun petugas lembaga pemasyarakatan, tetapi tidak ada hukum positif yang mendukung perlindungan kaum LGBT. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi narapidana kaum LGBT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat universal dan melekat secara otomatis kepada seseorang individu karena individu tersebut adalah manusia. Hak asasi manusia menimbulkan kewajiban bagi individu lain untuk tidak melanggar hak orang lain dan kewajiban pemerintah serta negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Indonesia merupakan negara hukum. Melalui konsep hak asasi manusia dan negara hukum, maka narapidana kaum LGBT sebenarnya tetap harus diberi perlindungan hukum terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh narapidana heteroseksual dan perlunya penegakan hukum atas tindak kekerasan seksual. Pemerintah sebenarnya dapat menerapkan beberapa prinsip PBB dalam kampanye “Born Free and Equal” untuk melakukan perlindungan hukum bagi narapidana kaum LGBT yang mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan seksual.


KIRYOKU ◽  
2018 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 41
Author(s):  
Titik Suliyati

(Title: Jugun Ianfu: Woman Suffering In War). The formation of the Jugun Ianfu system was motivated by the war in the context of the Japanese military invasion of other countries. The war has made the physical and mental exhaustion of the Japanese army. This condition resulted in the Japanese army carrying out sexual exploitation brutally by carrying out mass rapes in the territories that were colonized by them. Although Japanese occupation in Indonesia was only 3.5 years, the suffering for Jugun Ianfu lasting forever. Even though most Jugun Ianfu has passed away and the relation between Indonesia and Japan is in a good diplomacy, it does not mean that the events experienced by Jugun Ianfu in the past can be forgotten. The history of Jugun Ianfu can provide pictures that position of women in the past was lower than man and there is no law can protect them. Because there is no legal protection, women are helpless when they experience sexual violence. For this reason, in the present, the government should make legal regulations that to protect women from various violence. In addition, the government is expected to provide the widest opportunity for women to get an education so that in the future women can have advanced thoughts.


Author(s):  
Aria Dimas Harapan

ABSTRACTThe essence of this study describes the theoretical study of the phenomenon transfortation services online. Advances in technology have changed the habits of the people to use online transfortation In fact despite legal protection in the service based services transfortation technological sophistication has not been formed and it became warm conversation among jurists. This study uses normative juridical research. This study found that the first, the Government must accommodate transfotation online phenomenon in the form of rules that provide legal certainty; second, transfortation online as part of the demands of the times based on technology; third, transfortation online as part of the creative economy for economic growth . 


2019 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
Author(s):  
Rakhmat Bowo Suharto

The spatial development can be supported by sustainable development, efforts are needed to divert space through the imposition of sanctions on administration in the spatial field. In the context of a legal state, sanctions must be taken while ensuring their legality in order to provide legal protection for citizens. The problem is, the construction of administrative regulations in Law No. 26 of 2007 and PP No. 15 of 2010 contains several weaknesses so that it is not enough to provide clear arrangements for administrative officials who impose sanctions. For this reason, an administration is required which requires administrative officials to request administrative approval in the spatial planning sector. The success of the regulation requires that it is the foundation of the welfare state principle which demands the government to activate people's welfare. 15 of 2010, the main things that need to be regulated therein should include (1) the mechanism of imposing sanctions: (2) determination of the type and burden of sanctions; and (3) legal protection and supervision by the region.


2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 63
Author(s):  
Elfan Winoto

<p>Abortion is the fifth highest cause of maternal mortality. Legal abortions are called <em>abortus provocatus medicinalis</em> and those that are illegal are called <em>abortus provocatus criminalis</em>. Indonesian law prohibits abortion except indications of medical emergencies and the consequences of rape. This study aims to determine the legal consequences of someone who failed an abortion and the legal protection of the doctor who treated her.</p><p>This legal research uses a juridical normative with a conceptual and legislative approach.</p><p>The results of the perpetrators and those who helped the abortion that caused medical emergencies to be threatened with Criminal Code Article 53. They cannot be convicted if in accordance with professional standards and standard operating procedures.</p><p>The conclusion and suggestion are the doctor cannot be convicted as a criminal offender or as an assistant to an abortion crime if it can be proven that an abortion is carried out in emergency condition to save mother or fetus and prevent disability. The government needs to make laws that regulate who will carry out safe, qualitative and responsible abortions.</p><p> </p><p>Abortion is the fifth highest cause of maternal mortality. Legal abortions are called <em>abortus provocatus medicinalis</em> and those that are illegal are called <em>abortus provocatus criminalis</em>. Indonesian law prohibits abortion except indications of medical emergencies and the consequences of rape. This study aims to determine the legal consequences of someone who failed an abortion and the legal protection of the doctor who treated her.</p><p>This legal research uses a juridical normative with a conceptual and legislative approach.</p><p>The results of the perpetrators and those who helped the abortion that caused medical emergencies to be threatened with Criminal Code Article 53. They cannot be convicted if in accordance with professional standards and standard operating procedures.</p><p>The conclusion and suggestion are the doctor cannot be convicted as a criminal offender or as an assistant to an abortion crime if it can be proven that an abortion is carried out in emergency condition to save mother or fetus and prevent disability. The government needs to make laws that regulate who will carry out safe, qualitative and responsible abortions.</p>


Author(s):  
Anushka Singh

Liberal democracies claim to give constitutional and legal protection of varying degrees to the right to free speech of which political speech and the right to dissent are extensions. Within the right to freedom of expression, however, some category of speeches do not enjoy protection as they are believed to be ‘injurious’ to society. One such unprotected form of political speech is sedition which is criminalized for the repercussions it may have on the authority of the government and the state. The cases registered in India in recent months under the law against sedition show that the law in its wide and diverse deployment was used against agitators in a community-based pro-reservation movement, a group of university students for their alleged ‘anti-national’ statements, anti-liquor activists, to name a few. Set against its contemporary use, this book has used sedition as a lens to probe the fate of political speech in liberal democracies. The work is done in a comparative framework keeping the Indian experience as its focus, bringing in inferences from England, USA, and Australia to intervene and contribute to the debates on the concept of sedition within liberal democracies at large. On the basis of an analytical enquiry into the judicial discourse around sedition, the text of the sedition laws, their political uses, their quotidian existence, and their entanglement with the counter-terror legislations, the book theorizes upon the life of the law within liberal democracies.


Tunas Agraria ◽  
2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 117-135
Author(s):  
Anisa Sekarsari ◽  
Haryo Budhiawan ◽  
Akur Nurasa

Abstract: In order to give the assurance of legal certainty, certainty of rights and legal protection to holders and owners of land rights, the land registration shall be carried out. However, there is still a land dispute which now become a homework for The Government. This is because the certificate which should be a strong evidentiary can not guaranteed the legal certainty for the owner, so the person who right the land can blocking the certificate of land rights at Land Office. The issuance of Regulation Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Office Number 13 Year of 2017 concerning the Procedures of Block and Sita which expected to create uniformity, standardization in recording process and abolition of registration blocked, it turns out not all the rules can be implemented at The Land Office of Sleman and Bantul Regency.The result of this research shows that blocking certificate process at Sleman Land Office and Bantul Land Office have a policy that the applicant is required to pay the blocking recording fee after the blocking received. Makes a potential loss to the (PNBP) which should be owned by Land Office for faced the problem of KKPweb application which have not been able to accomodate the time period of blocking. Keywords : blocking certificate, blocking, registration blocked Intisari: Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak serta perlindungan hukum kepada pemegang dan pemilik hak atas tanah, maka dilaksanakan pendaftaran tanah. Namun demikian, masih saja terjadi sengketa pertanahan yang saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Hal ini disebabkan karena, sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat ternyata belum menjamin kepastian hukum pemiliknya sehingga pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut dapat melakukan blokir sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Dikeluarkannya Permen ATR/Kepala Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang diharapkan bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, standarisasi dalam pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan blokir ternyata tidak semua peraturan tersebut dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pencatatan blokir di kantor pertanahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terdapat kebijakan yaitu pemohon diwajibkan membayar biaya pencatatan blokir setelah blokirnya diterima membuat potensial loss terhadap (PNBP) yang seharusnya didapat kantor pertanahan untuk kendala yang dihadapi yaitu Aplikasi KKPweb yang belum dapat mengakomodir jangka waktu blokir. Kata Kunci: blokir sertipikat, pemblokiran, pencatatan blokir


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document